PERDA

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal

PERDA Nomor 9 Tahun 2019

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Blitar. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 3. Bupati adalah Bupati Blitar. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar. 6. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam Modal yang mempunyai nilai ekonomis. 7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan mananam Modal, baik oleh penanam Modal dalam negeri maupun penanam Modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 8. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanaman Modal dalam negeri dan Penanaman Modal asing. 9. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik INDONESIA yang dilakukan oleh Penanam Modal asing, baik yang menggunakan Modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal dalam negeri. 10. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara INDONESIA, badan usaha INDONESIA, negara Republik INDONESIA, atau daerah yang melakukan Penanaman Modal di wilayah Negara Republik INDONESIA. 11. Modal Dalam Negeri adalah Modal yang dimiliki oleh negara Republik INDONESIA, perseorangan warga negara INDONESIA atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. 12. Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat RUPM adalah Dokumentasi perencanaan Penanaman Modal jangka panjang Kabupaten Blitar 13. Perizinan adalah segala bentuk bukti legalitas persetujuan atau bentuk persetujuan tertulis untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 14. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 15. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitasi dari Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan Penanaman Modal dalam rangka mendorong peningkatan Penanaman Modal di Daerah. 16. Pengendalian adalah kegiatan untuk melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 17. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal yang telah mendapat Perizinan di bidang Penanaman Modal. 18. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada Penanam Modal untuk merealisasikan Penanaman Modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan atas pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal. 19. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan Penanaman Modal serta pengenaan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 20. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala. 21. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan yang diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen. 22. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati kepada pelaku usaha melalui system elektronik yang terintegrasi. 23. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 24. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan atau kegiatan pada bidang tertentu. 25. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen. 26. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen. 27. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.

BAB V

KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Article 6

Correction

(1) Pemerintah Daerah MENETAPKAN kebijakan dasar Penanaman Modal untuk: a. mendorong terciptanya iklim usaha di Daerah yang kondusif bagi Penanaman Modal untuk penguatan daya saing perekonomian Daerah; b. mempercepat peningkatan Penanaman Modal; dan c. membuka kesempatan atau lapangan kerja bagi masyarakat di Daerah. (2) Dalam MENETAPKAN kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah: a. memberi perlakuan yang sama bagi setiap Penanam Modal dengan tetap memperhatikan kepentingan Daerah dan kepentingan nasional; b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi Penanam Modal sejak proses pengurusan Perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan Penanaman Modal; c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. (3) Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk RUPM. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Article 7

(1) RUPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) sekurang-kurangnya berisi: a. asas dan tujuan Penanaman Modal; b. visi dan misi Penanaman Modal; c. arah kebijakan Penanaman Modal; d. peta panduan implementasi; dan e. pelaksanaan. (2) Arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. perbaikan iklim Penanaman Modal; b. persebaran Penanaman Modal; c. fokus dan prioritas pengembangan pangan, infrastruktur dan energi; d. Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan (green investment); e. pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi; dan f. pemberian fasilitas, kemudahan, dan/ atau insentif Penanaman Modal dan promosi Penanaman Modal. (3) Peta panduan implementasi RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: a. fase pengembangan Penanaman Modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan; b. fase percepatan pembangunan infrastruktur dan energi; c. fase pengembangan industri skala besar; dan d. fase pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan.

Article 8

(1) Penyusunan RUPM mengacu kepada RUPM Nasional, RUPM Provinsi, dan prioritas pengembangan potensi daerah. (2) RUPM menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan Penanaman Modal.

BAB VI

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Article 9

Correction

Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Penanaman Modal terdiri dari: a. pengembangan iklim Penanaman Modal; b. promosi Penanaman Modal; c. pelayanan Penanaman Modal; d. Pengendalian, pelaksanaan Penanaman Modal; dan e. data dan sistem informasi Penanaman Modal.

Article 24

Correction

(1) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan dalam rangka meningkatkan iklim usaha, Pemerintah Daerah melakukan promosi Penanaman Modal. (2) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan Pembinaan promosi Penanaman Modal kepada pengusaha di Daerah; b. mengkoordinasikan dan melaksanakan promosi Penanaman Modal baik di dalam maupun di luar negeri; dan c. mengkoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi Penanaman Modal. (3) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama-sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, perorangan, lembaga non Pemerintah, dan/atau pihak luar negeri. (4) Pelaksanaan promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP, secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, dan lembaga non Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang- undangan. (5) Pelaksanaan promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui : a. pameran; b. seminar; c. temu usaha; dan/atau d. penyebarluasan informasi Penanaman Modal melalui media cetak dan elektronik. (6) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan cara: a. sebagai peserta dan/atau sebagai penyelenggara; dan/atau b. secara mandiri dan/atau bersama bersama-sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya, perorangan, lembaga non Pemerintah, dan/atau pihak luar negeri. (7) Sasaran promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan minat calon Penanam Modal untuk menanamkan modalnya di Daerah .

Article 30

(1) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, dilaksanakan terhadap pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah. (2) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan diwujudkan dalam bentuk Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah.

Article 31

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dilakukan dengan cara: a. penyuluhan dan sosialisasi ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal; c. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau d. fasilitasi penyelesaian masalah dan/atau hambatan yang dihadapi Penanaman Modal dalam merealisasikan kegiatan Penanaman Modalnya.

Article 32

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diwujudkan dalam bentuk Pemantauan/Monitoring dan Evaluasi. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. rekonsiliasi dan kompilasi data realisasi pelaksanaan Penanaman Modal; dan b. verifikasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan Penanaman Modal melalui sistem OSS dan/atau sistem lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan c. pelaksanaan Perizinan Berusaha; d. pemeriksaan ke lokasi Penanaman Modal. (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan terhadap: a. pemenuhan Komitmen; b. pemenuhan standar, sertifikasi, lisensi dan/atau Pendaftaran; dan/atau c. usaha dan/atau kegiatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 33

Sasaran Pengendalian Penanaman Modal untuk tercapainya kelancaran pelaksanaan Penanaman Modal, serta tersedianya data perkembangan Penanaman Modal di Daerah, meliputi: a. jenis bidang usaha; b. Penanam Modal; c. bentuk badan usaha; d. Perizinan; e. hak, kewajiban dan tanggung jawab Penanam Modal; f. lokasi Penanaman Modal; dan g. evaluasi PTSP.

Article 34

(1) Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal dilaksanakan oleh DPMPTSP. (2) DPMPTSP menyampaikan laporan rutin perkembangan realisasi Penanaman Modal tiap triwulan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (3) Data hasil Pembinaan dan Pengawasan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 33, harus dijadikan rujukan untuk penyusunan rancangan kebijakan pengembangan Penanaman Modal.

Article 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal diatur dalam Peraturan Bupati.

Article 36

(1) Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, diwujudkan dalam bentuk Pengelolaan data dan informasi Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah. (2) Pengolahan data dan sistem informasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal melalui PTSP dilaksanakan dengan menggunakan sistem pelayanan informasi dan perizinan secara elektronik yang terintegrasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

BAB 2

Pemberian Fasilitas dan/atau Pemberian Kemudahan

Article 11

Correction

(1) Jenis usaha dengan skala prioritas diberikan fasilitas dan/atau kemudahan. (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat; b. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal; c. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik; d. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto; e. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; f. termasuk skala prioritas tinggi; g. termasuk pembangunan infrastruktur; h. melakukan alih teknologi; i. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi; j. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; k. industri yang menggunakan barang Modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri; (3) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebijakan Daerah sebagaimana tercantum dalam RUPM.

Article 12

(1) Bentuk fasilitas Penanaman Modal yang diberikan dapat berupa: a. pengurangan atau keringanan pajak Daerah; atau b. pengurangan atau keringanan retribusi Daerah. (2) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebijakan Pemerintah Daerah.

Article 13

Bentuk kemudahan Penanaman Modal yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, dapat berupa: a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal; b. penyediaan sarana dan prasarana; c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi; d. bimbingan pelaksanaan pelaporan kegiatan Penanaman Modal; e. fasilitasi pelatihan calon tenaga kerja; f. fasilitasi promosi investasi; g. fasilitasi terhadap pemberian informasi insentif fiskal maupun non fiskal; dan/atau h. percepatan pemberian Perizinan Berusaha.

Article 14

(1) Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, dapat berupa antara lain: a. informasi rencana tata ruang Daerah; b. bantuan teknis pengadaan lahan; dan/ atau c. memfasilitasi percepatan pengadaan lahan. (2) Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui DPMPTSP dengan berkoordinasi bersama Perangkat Daerah terkait.

Article 15

Pemberian Kemudahan dalam bentuk pemberian fasilitasi promosi investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f dilakukan dengan cara: a. mengikutsertakan dalam pameran yang diselenggarakan Pemerintah Daerah; b. mengikutsertakan dalam pameran yang diselenggarakan di luar Daerah setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait; c. menyediakan bantuan teknis untuk memperluas lingkup pasar; dan/atau d. memberikan fasilitas tempat untuk menyelenggarakan promosi.

Article 16

Pemberian Kemudahan dalam bentuk fasilitasi terhadap pemberian informasi insentif fiskal maupun non fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g dilakukan dengan cara: a. memberikan sosialisasi kebijakan insentif fiskal maupun nonfiskal; b. memberikan bantuan teknis dalam insentif fiskal maupun nonfiskal; dan/atau c. menyediakan layanan online untuk konsultasi dan fasilitasi insentif fiskal maupun nonfiskal.

Article 17

Pemberian Kemudahan dalam bentuk fasilitasi atau penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h dilakukan dengan cara: a. jaringan transportasi umum; b. jaringan air limbah dan sampah; c. jaringan air bersih; dan d. jaringan informasi dan publikasi.

BAB 3

Bentuk Fasilitas dan Kemudahan Penanaman Modal

Article 12

Correction

(1) Bentuk fasilitas Penanaman Modal yang diberikan dapat berupa: a. pengurangan atau keringanan pajak Daerah; atau b. pengurangan atau keringanan retribusi Daerah. (2) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebijakan Pemerintah Daerah.

Article 13

Correction

Bentuk kemudahan Penanaman Modal yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, dapat berupa: a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal; b. penyediaan sarana dan prasarana; c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi; d. bimbingan pelaksanaan pelaporan kegiatan Penanaman Modal; e. fasilitasi pelatihan calon tenaga kerja; f. fasilitasi promosi investasi; g. fasilitasi terhadap pemberian informasi insentif fiskal maupun non fiskal; dan/atau h. percepatan pemberian Perizinan Berusaha.

Article 14

(1) Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, dapat berupa antara lain: a. informasi rencana tata ruang Daerah; b. bantuan teknis pengadaan lahan; dan/ atau c. memfasilitasi percepatan pengadaan lahan. (2) Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui DPMPTSP dengan berkoordinasi bersama Perangkat Daerah terkait.

Article 15

Pemberian Kemudahan dalam bentuk pemberian fasilitasi promosi investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f dilakukan dengan cara: a. mengikutsertakan dalam pameran yang diselenggarakan Pemerintah Daerah; b. mengikutsertakan dalam pameran yang diselenggarakan di luar Daerah setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait; c. menyediakan bantuan teknis untuk memperluas lingkup pasar; dan/atau d. memberikan fasilitas tempat untuk menyelenggarakan promosi.

Article 16

Pemberian Kemudahan dalam bentuk fasilitasi terhadap pemberian informasi insentif fiskal maupun non fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g dilakukan dengan cara: a. memberikan sosialisasi kebijakan insentif fiskal maupun nonfiskal; b. memberikan bantuan teknis dalam insentif fiskal maupun nonfiskal; dan/atau c. menyediakan layanan online untuk konsultasi dan fasilitasi insentif fiskal maupun nonfiskal.

Article 17

Pemberian Kemudahan dalam bentuk fasilitasi atau penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h dilakukan dengan cara: a. jaringan transportasi umum; b. jaringan air limbah dan sampah; c. jaringan air bersih; dan d. jaringan informasi dan publikasi.

Article 18

Penerima insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal berhak untuk: a. mendapatkan informasi pelayanan Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal; b. mendapatkan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal sesuai mekanisme yang telah ditetapkan; c. mendapatkan layanan terkait proses pemberian, pelaksanaan, Pengawasan dan Pembinaan terhadap Penanaman Modal di Daerah; dan d. mendapatkan informasi hasil evaluasi terhadap perkembangan penerimaan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal.

Article 19

Penerima insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal wajib untuk: a. mematuhi peraturan yang ditetapkan mengenai pedoman Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal; b. menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan usaha secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui DPMPTSP.

Article 20

Setiap penerima insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal bertanggung jawab untuk: a. menjamin tersedianya Modal; b. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal-hal yang merugikan Daerah; c. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja; d. menjaga kelestarian lingkungan; dan e. menanggung serta menyelesaikan segala kewajiban jika Penanam Modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak.

BAB 4

Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab

Article 18

Correction

Penerima insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal berhak untuk: a. mendapatkan informasi pelayanan Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal; b. mendapatkan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal sesuai mekanisme yang telah ditetapkan; c. mendapatkan layanan terkait proses pemberian, pelaksanaan, Pengawasan dan Pembinaan terhadap Penanaman Modal di Daerah; dan d. mendapatkan informasi hasil evaluasi terhadap perkembangan penerimaan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal.

Article 19

Correction

Penerima insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal wajib untuk: a. mematuhi peraturan yang ditetapkan mengenai pedoman Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal; b. menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan usaha secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui DPMPTSP.

Article 20

Setiap penerima insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal bertanggung jawab untuk: a. menjamin tersedianya Modal; b. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal-hal yang merugikan Daerah; c. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja; d. menjaga kelestarian lingkungan; dan e. menanggung serta menyelesaikan segala kewajiban jika Penanam Modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak.

Article 21

(1) Bupati melakukan evaluasi terhadap kegiatan Penanaman Modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan. (2) Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Article 22

Pemberian insentif dan/atau kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tidak lagi memenuhi kriteria.

Article 23

(1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan pemberiaan insentif dan/atau Pemberian Kemudahan di Daerah kepada Gubernur. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat : a. laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan; b. pengelolaan usaha; dan c. rencana kegiatan usaha. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB Kelima

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Article 30

Correction

(1) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, dilaksanakan terhadap pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah. (2) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan diwujudkan dalam bentuk Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah.

Article 31

Correction

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dilakukan dengan cara: a. penyuluhan dan sosialisasi ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal; c. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau d. fasilitasi penyelesaian masalah dan/atau hambatan yang dihadapi Penanaman Modal dalam merealisasikan kegiatan Penanaman Modalnya.

Article 32

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diwujudkan dalam bentuk Pemantauan/Monitoring dan Evaluasi. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. rekonsiliasi dan kompilasi data realisasi pelaksanaan Penanaman Modal; dan b. verifikasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan Penanaman Modal melalui sistem OSS dan/atau sistem lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan c. pelaksanaan Perizinan Berusaha; d. pemeriksaan ke lokasi Penanaman Modal. (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan terhadap: a. pemenuhan Komitmen; b. pemenuhan standar, sertifikasi, lisensi dan/atau Pendaftaran; dan/atau c. usaha dan/atau kegiatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 33

Sasaran Pengendalian Penanaman Modal untuk tercapainya kelancaran pelaksanaan Penanaman Modal, serta tersedianya data perkembangan Penanaman Modal di Daerah, meliputi: a. jenis bidang usaha; b. Penanam Modal; c. bentuk badan usaha; d. Perizinan; e. hak, kewajiban dan tanggung jawab Penanam Modal; f. lokasi Penanaman Modal; dan g. evaluasi PTSP.

Article 34

(1) Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal dilaksanakan oleh DPMPTSP. (2) DPMPTSP menyampaikan laporan rutin perkembangan realisasi Penanaman Modal tiap triwulan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (3) Data hasil Pembinaan dan Pengawasan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 33, harus dijadikan rujukan untuk penyusunan rancangan kebijakan pengembangan Penanaman Modal.

Article 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal diatur dalam Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB III

Article 3

BAB IV

Article 4

Article 5

BAB V

Article 6

Article 7

Article 8

BAB VI

Article 9

Article 24

Article 30

Article 31

Article 32

Article 33

Article 34

Article 35

Article 36

BAB Kesatu

Article 9

BAB Kedua

Article 10

BAB 1

Article 10

Article 11

BAB 2

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

BAB 3

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

BAB 4

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

BAB 5

Article 21

Article 22

Article 23

BAB Ketiga

Article 24

BAB Keempat

Article 25

BAB 1

Article 25

Article 26

Article 27

BAB 2

Article 26

Article 27

Article 28

BAB 3

Article 28

Article 29

BAB 4

Article 29

BAB Kelima