PERDA

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak

PERDA Nomor 7 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Demak. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4. Bupati adalah Bupati Demak. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak. 6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki Daerah. 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak. 8. Pemegang Saham adalah badan hukum atau perseorangan yang memiliki modal disetor pada Badan Usaha Milik Daerah. 9. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Demak yang secara fungsional membidangi pembinan Badan Usaha Milik Daerah. 10. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahan Umum Daerah. 11. Komisaris adalah organ Perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan Daerah. 12. Direksi adalah organ Perseroan Daerah atau Perusahaan Umum Daerah yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan, serta mewakili Perseroan Daerah atau Perusahaan Umum Daerah Kab.Demak baik di dalam maupun diluar pengadilan sesaui dengan ketentuan Anggaran Dasar. 13. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas. 14. Pegawai adalah Karyawan Perseroan Daerah atau Perusahaan Umum Daerah. 15. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan Daerah/Perusahaan Umum Daerah atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan Daerah/Perusahaan Umum Daerah lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya statu badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. 16. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan Daerah/Perusahaan Umum Daerah atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan Daerah baru/Perusahaan Umum Daerah baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan Daerah/Perusahaan Umum Daerah yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan Daerah/Perusahaan Umum Daerah yang meleburkan diri berakhir karena hukum. 17. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal BUMD guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai BUMD. 18. Privatisasi adalah penjualan saham perusahaan perseroaan Daerah dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan, memperbesar manfaat bagi Daerah dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.

BAB III

PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA)

Pasal 3

Koreksi

(1) Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PERUMDA adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham. (2) Dalam hal PERUMDA akan dimiliki oleh Pihak lain/Daerah lain, bentuk badan hukum PERUMDA tersebut harus diubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (PERSERODA). (3) PERUMDA dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain. (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Direksi. (5) Dalam hal PERUMDA memiliki saham pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Direksi.

Pasal 4

(1) Modal Dasar PERUMDA ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan Umum Daerah. (2) Pada awal pembentukan Perusahaan Daerah menjadi PERUMDA, modal dasar PERUMDA ditetapkan sebesar modal yang telah disetor oleh Daerah pada Perusahaan Daerah. (3) Perubahan Modal Dasar PERUMDA ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

(1) Daerah wajib memenuhi kewajiban modal dasar pada PERUMDA. (2) Pelaksanaan pemenuhan kewajiban modal dasar dilaksanakan melalui penyertaan modal kepada PERUMDA. (3) Tata cara penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 6

(1) Organ PERUMDA terdiri atas Pemilik Modal, Direksi, dan Dewan Pengawas. (2) Tugas dan kewenangan Organ dari PERUMDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar PERUMDA.

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah merupakan Pemilik Modal yang merupakan kekuasan tertinggi dalam PERUMDA. (2) Keputusan Pemilik Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.

Pasal 8

(1) Operasional PERUMDA dilaksanakan oleh Direksi. (2) Direksi pada PERUMDA diangkat dan diberhentikan oleh KPM. (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. sehat jasmani dan rohani; b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan; c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah; d. memahami manajemen perusahaan; e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan; f. berijazah paling rendah strata 1 (S-1); g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim; h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali; i. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit; j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah; k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif. (4) Jumlah anggota Direksi untuk PERUMDA ditetapkan oleh KPM. (5) Jumlah anggota Direksi untuk PERUMDA paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang dan salah satu anggota Direksi diangkat sebagai Direktur Utama. (6) Penentuan jumlah anggota Direksi PERUMDA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan BUMD. (7) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian Direksi PERUMDA ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1) Pelaksanaan Operasional PERUMDA diawasi oleh Dewan Pengawas. (2) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Pemilik Modal. (3) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Jumlah Dewan Pengawas, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian Dewan Pengawas ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1) Pegawai PERUMDA diangkat dan diberhentikan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas. (2) Hak dan kewajiban Pegawai PERUMDA diatur oleh Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 11

(1) Tahun Buku PERUMDA adalah tahun buku takwin. (2) Rencana Kerja dan Anggaran PERUMDA merupakan pedoman operasional PERUMDA. (3) Rencana kerja dan Anggaran PERUMDA ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

(1) Penggunaan laba PERUMDA diatur dalam anggaran dasar. (2) Penggunaan laba PERUMDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk: a. pemenuhan cadangan; b. peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan PERUMDA yang bersangkutan; c. deviden yang menjadi hak Daerah; d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas; e. bonus untuk pegawai; dan/atau f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba PERUMDA untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum PERUMDA yang bersangkutan setelah dana cadangan terpenuhi. (4) Besaran penggunaan laba PERUMDA ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 13

(1) PERUMDA dapat melakukan restrukturisasi guna penyehatan sehingga PERUMDA dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

(1) PERUMDA melakukan penggabungan guna penyehatan sehingga PERUMDA dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

(1) PERUMDA melakukan peleburan guna penyehatan sehingga PERUMDA dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

(1) Pembubaran PERUMDA ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (2) Kekayaan PERUMDA yang telah dibubarkan dan menjadi hak Daerah dikembalikan kepada Daerah. (3) Hak dan kewajiban PERUMDA yang telah dibubarkan, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH (PERSERODA)

Pasal 17

Koreksi

(1) Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disingkat PERSERODA adalah Badan usaha Milik Daerah yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu perseratus) sahamnya dimiliki Daerah. (2) PERSERODA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan UNDANG-UNDANG tentang Perseroan Terbatas. (3) Dalam hal pemegang saham PERSERODA terdiri atas beberapa pemegang saham, maka Daerah merupakan pemegang saham mayoritas. (4) PERSERODA dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain. (5) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas usulan Direksi. (6) Dalam hal PERUMDA memiliki saham pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Rapat Umum Pemegang Saham atas usulan Direksi.

Pasal 18

(1) Modal Dasar PERSERODA ditetapkan dalam Anggaran Dasar PERSERODA. (2) Pada awal pembentukan Perusahaan Daerah menjadi PERSERODA, modal dasar PERSERODA ditetapkan sebesar modal yang telah disetor oleh Daerah pada Perusahaan Daerah. (3) Perubahan Modal Dasar PERSERODA ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 19

(1) Daerah wajib memenuhi kewajiban modal dasar pada PERSERODA. (2) Pelaksanaan pemenuhan kewajiban modal dasar dilaksanakan melalui pemberian penyertaan modal kepada PERSERODA. (3) Tata cara dan mekanisme pemberian tambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 20

(1) Organ PERSERODA terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. (2) Tugas dan kewenangan Organ dari PERSERODA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar PERSERODA.

Pasal 21

(1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan kekuasan tertinggi dalam PERSERODA. (2) Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham Daerah.

Pasal 22

(1) Operasional PERSERODA dilaksanakan oleh Direksi. (2) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. (3) Operasional oleh Direksi PERSERODA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas. (4) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. sehat jasmani dan rohani; b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan; c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah; d. memahami manajemen perusahaan; e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan; f. berijazah paling rendah strata 1 (S-1); g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim; h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali; i. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit; j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah; k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif. (5) Jumlah anggota Direksi untuk PERSERODA ditetapkan oleh RUPS. (6) Jumlah anggota Direksi untuk PERSERODA paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang dan salah satu anggota Direksi diangkat sebagai Direktur Utama. (7) Penentuan jumlah anggota Direksi PERSERODA sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan BUMD. (8) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional. (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian Direksi PERSERODA ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

(1) Pelaksanaan Operasional PERSERODA diawasi oleh Dewan Komisaris. (2) Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. (3) Anggota Dewan Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Komisaris ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

(1) Pegawai PERSERODA diangkat dan diberhentikan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris. (2) Hak dan kewajiban Pegawai PERSERODA diatur oleh Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris.

Pasal 25

(1) Tahun Buku PERSERODA adalah tahun buku takwin. (2) Rencana Kerja dan Anggaran PERSERODA merupakan pedoman operasional PERSERODA. (3) Rencana kerja dan Anggaran PERSERODA ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang saham.

Pasal 26

(1) Laba PERSERODA ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah dilakukan audit oleh Akuntan Publik. (2) Penggunaan Laba PERSERODA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas. (3) Deviden PERSERODA yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh RUPS.

Pasal 27

(1) PERSERODA melakukan restrukturisasi guna penyehatan sehingga PERSERODA dapat beroperasi secara efisien,akuntabel,transparan, dan profesional. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

(1) PERSERODA dapat melakukan penggabungan guna penyehatan sehingga PERSERODA dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

(1) PERSERODA dapat melakukan peleburan guna penyehatan sehingga PERSERODA dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

(1) Pembubaran PERSERODA ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (2) Kekayaan PERSERODA yang telah dibubarkan dan menjadi hak Daerah dikembalikan kepada Daerah. (3) Hak dan kewajiban PERSERODA yang telah dibubarkan diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

BAB Keenam

Direksi

Pasal 22

Koreksi

(1) Operasional PERSERODA dilaksanakan oleh Direksi. (2) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. (3) Operasional oleh Direksi PERSERODA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas. (4) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. sehat jasmani dan rohani; b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan; c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah; d. memahami manajemen perusahaan; e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan; f. berijazah paling rendah strata 1 (S-1); g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim; h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali; i. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit; j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah; k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif. (5) Jumlah anggota Direksi untuk PERSERODA ditetapkan oleh RUPS. (6) Jumlah anggota Direksi untuk PERSERODA paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang dan salah satu anggota Direksi diangkat sebagai Direktur Utama. (7) Penentuan jumlah anggota Direksi PERSERODA sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan BUMD. (8) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional. (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian Direksi PERSERODA ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PENDIRIAN BUMD

Pasal 31

Koreksi

(1) Pendirian BUMD didasarkan pada: a. kebutuhan Daerah; dan b. kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk. (2) Kebutuhan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikaji melalui studi yang mencakup aspek: a. pelayanan umum; dan b. kebutuhan masyarakat. (3) Kelayakan bidang usaha BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikaji melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran, analisis kelayakan keuangan, dan analisis aspek lainnya. (4) Analisis aspek lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi aspek: a. peraturan perundang-undangan, b. ketersediaan teknologi; dan c. ketersediaan sumber daya manusia. (5) Kebutuhan Daerah berdasarkan hasil kajian kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasil kajian kelayakan bidang usaha BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). (6) Pendanaan untuk kajian kebutuhan Daerah dan kajian kelayakan bidang usaha BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari APBD.

Pasal 32

(1) Bupati menyampaikan usulan rencana pendirian BUMD kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan penilaian. (2) Usulan rencana pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri: a. kebutuhan Daerah; b. analisa kelayakan usaha; c. ringkasan laporan keuangan Pemerintah Daerah 3 (tiga) tahun terakhir; d. dokumen Peraturan Daerah tentang APBD 3 (tiga) tahun terakhir; dan e. dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). (3) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyusun Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pendirian BUMD.

Pasal 33

(1) Peraturan Daerah pendirian PERUMDA paling sedikit memuat: a. nama dan tempat kedudukan; b. maksud dan tujuan; c. kegiatan usaha; d. jangka waktu berdiri; e. besarnya modal dasar dan modal disetor; f. tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi; dan g. penggunaan laba. (2) Peraturan Daerah pendirian PERSERODA memuat: a. nama dan tempat kedudukan; b. maksud dan tujuan; c. kegiatan usaha; d. jangka waktu berdiri; dan e. besarnya modal dasar. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendirian BUMD yang berbentuk PERUMDA dan PERSERODA diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PRIVATISASI DAN PEMBENTUKAN ANAK PERUSAHAAN

Pasal 34

Koreksi

(1) Privatisasi dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham pada BUMD yang berbentuk PERSERODA. (2) Privatisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: a. memperluas kepemilikan masyarakat; b. meningkatkan efisiensi dan produktivitas; c. memperkuat struktur dan kinerja keuangan; d. menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif; e. menciptakan badan usaha yang berdaya saing dan berorientasi global; dan/atau f. menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar.

Pasal 35

(1) Privatisasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara privatisasi PERSERODA diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 36

(1) BUMD dapat membentuk anak perusahaan. (2) Pembentukan BUMD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat bermitra dengan: a. badan usaha milik negera atau BUMD lain; dan/atau b. badan usaha swasta yang berbadan hukum INDONESIA. (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat: a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian; b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir; c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) yang dihitung secara proposional sesuai kesepakatan dari modal dasar. (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. disetujui oleh KPM atau RUPS; b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh perseratus) dan sebagai pemegang saham pengendali; c. laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat; d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal Daerah. (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham BUMD di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh KPM atau RUPS.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

BAB Ketiga

Pasal 5

BAB Keempat

Pasal 6

BAB Kelima

Pasal 7

BAB Keenam

Pasal 8

BAB Ketujuh

Pasal 9

BAB Kedelapan

Pasal 10

BAB Kesembilan

Pasal 11

BAB Kesepuluh

Pasal 12

BAB Kesebelas

Pasal 13

BAB Kedua

Pasal 14

BAB Ketiga

Pasal 15

BAB Keempat

Pasal 16

BAB IV

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Kesatu

Pasal 17

BAB Kedua

Pasal 18

BAB Ketiga

Pasal 19

BAB Keempat

Pasal 20

BAB Kelima

Pasal 21

BAB Keenam

Pasal 22

BAB Ketujuh

Pasal 23

BAB Kedelapan