PERDA

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

PERDA Nomor 10 Tahun 2022

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Maluku. 2. Pemerintah Provinsia dalah Pemerintah Daerah Provinsi Maluku. 3. Gubernur adalah Gubernur Maluku. 4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Pemerintah Daerah Provinsi sebagai unsur pelaksana penyelenggara ketertiban dan ketenteraman umum serta penegak peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya. 5. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah Provinsi dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum. 6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Maluku. 7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Maluku. 8. Orang adalah orang perorangan, korporasi, badan dan/atau badan hukum. 9. Ketenteraman adalah suatu keadaan yang aman, damai dan bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran akan adanya gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis. 10. Ketertiban adalah suatu keadaan lingkungan kehidupan yang serba teratur baik berdasarkan norma-norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma kebiasaan maupun norma-norma hukum atau aturan-aturan hukum yang berlaku; 11. Ketertiban umum adalah suatu kondisi keteraturan yang terbentuk karena tidak adanya pelanggaran yang dilakukan di tempat-tempat umum terhadap norma-norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma kebiasaan maupun norma hukum yang berlaku. 12. Gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang selanjutnya disebut Gangguan Trantibum adalah semua kondisi yang disebabkan oleh perilaku tidak tertib yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan terganggunya kepentingan umum. 13. Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tentram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur. 14. Peraturan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Perda Provinsi adalah Peraturan Daerah Provinsi Maluku. 15. Pelindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteramandan ketertiban masyarakat, serta kegiatan sosial kemasyarakatan. 16. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik INDONESIA atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UNDANG-UNDANG untuk melakukan Penyelidikan. 17. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UNDANG-UNDANG, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB IV

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Article 5

Correction

(1) Pemerintah Provinsi berwenang menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi: a.penanganan Gangguan Trantibum; dan b.penegakan Perda Provinsi dan/atau Peraturan Gubernur. (2) Penyelenggara Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana diamksud pada ayat 1 secara tekhnis operasional dilaksanakan oleh Satpol PP. (3) Dalam melaksanakan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Satpol PP dapat berkoordinasi dengan pihak lain yang meliputi : a. perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi; b. Pemerintah Daerah Provinsi yang berbatasan langsung; c. instansi vertikal; d. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan/atau e. Pemerintah Desa.

Article 23

(1) Satpol PP berwenang menegakkan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur. (2) Kewenangan Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yangmelakukan pelanggaran atas Perda Provinsi dan/atau Peraturan Gubernur; b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda Provinsi dan/atau Peraturan Gubernur; dan d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda Provinsi dan/atau Peraturan Gubernur.

Article 24

Penyelidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh Pejabat Penyidik sesuai dengan ketentuanPearturan Perundang-undangan.

Article 25

(1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda Provinsi dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam Perda Provinsi dapat ditunjuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Perda Provinsi sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan. (3) Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukanoleh Kepala Satpol PP. (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian setempat. (5) Penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda Provinsi dilakukan oleh penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 14

Tenteram dan Tertib Barang Milik Daerah

Article 20

Correction

Setiap orang dilarang menggunakan, mengalihkan, dan/atau memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tidak sah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Article 21

Correction

(1) Penanganan Gangguan Trantibum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 20, dilakukan oleh Satpol PP melalui tindakan: a. pembinaan; b. pencegahan; c. pengawasan; dan d. penertiban. (2) Tindakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan: a. sosialisasi peraturan perundang-undangan; b. pendidikan/bimbingan teknis; dan c. penyuluhan. (3) Tindakan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan: a. deteksi dini dan cegah dini; b. pendidikan; dan c. monitoring dan evaluasi. (4) Tindakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui kegiatan: a. pengamanan fasilitas pemerintahan, fasilitas publik, dan ruang terbuka publik; b. kegiatan patroli; c. pengawalan; dan d. pemanfaatan teknologi informasi yang dipasang pada fasilitas pemerintahan, fasilitaspublik, dan ruang terbuka publik. (5) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam bentuk: a. teguran lisan dan peringatan tertulis; b. pengembalian pada kondisi semula; dan/atau c. paksaan pemerintahan. (6) Selain tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP melaksanakan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa sebagai bagian dari kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan pembinaan, pencegahan, pengawasan, dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat( 2) sampai dengan ayat (5) serta penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Article 22

Selain dilaksanakan oleh Satpol PP, tindakan pembinaan, pencegahan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dilaksanakan oleh: a. perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan pada bidang tersebut; dan/atau b. perangkat daerah bersama Satpol PP sesuai ketentuan yang diatur dalam Perda Provinsi dan/atau Peraturan Gubernur terkait.

BAB 15

Penanganan Gangguan Trantibum

Article 21

Correction

(1) Penanganan Gangguan Trantibum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 20, dilakukan oleh Satpol PP melalui tindakan: a. pembinaan; b. pencegahan; c. pengawasan; dan d. penertiban. (2) Tindakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan: a. sosialisasi peraturan perundang-undangan; b. pendidikan/bimbingan teknis; dan c. penyuluhan. (3) Tindakan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan: a. deteksi dini dan cegah dini; b. pendidikan; dan c. monitoring dan evaluasi. (4) Tindakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui kegiatan: a. pengamanan fasilitas pemerintahan, fasilitas publik, dan ruang terbuka publik; b. kegiatan patroli; c. pengawalan; dan d. pemanfaatan teknologi informasi yang dipasang pada fasilitas pemerintahan, fasilitaspublik, dan ruang terbuka publik. (5) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam bentuk: a. teguran lisan dan peringatan tertulis; b. pengembalian pada kondisi semula; dan/atau c. paksaan pemerintahan. (6) Selain tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP melaksanakan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa sebagai bagian dari kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan pembinaan, pencegahan, pengawasan, dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat( 2) sampai dengan ayat (5) serta penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Article 22

Selain dilaksanakan oleh Satpol PP, tindakan pembinaan, pencegahan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dilaksanakan oleh: a. perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan pada bidang tersebut; dan/atau b. perangkat daerah bersama Satpol PP sesuai ketentuan yang diatur dalam Perda Provinsi dan/atau Peraturan Gubernur terkait.

BAB VI

TUGAS PEMBANTUAN, KERJASAMA, DAN KOORDINASI

Article 28

Correction

(1) Dalam menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat, serta untuk penegakan Perda Provinsi dan/atau Peraturan Gubernur, Pemerintah Provinsi dapat memberikan tugas pembantuan dan/atau melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3). (2) Dalam menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat,serta untuk penegakan Perda Provinsi dan/atau Peraturan Gubernur yang memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi, Satpol PP dapat meminta bantuan personil dan peralatan kepada Kepolisian Negara Republik INDONESIA dan Tentara Nasional INDONESIA. (3) Satpol PP dalam meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik INDONESIA dan Tentara Nasional INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertindak sebagai koordinator lapangan.

Article 29

(1) Penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat yang merupakan urusan pemerintahan konkuren dapat dilakukan dengan cara: a. Menugasi Kabupaten/Kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan; dan/atau b. menugasi Desa. (2) Penugasan kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 30

(1) Penugasan kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a meliputi kegiatan pengawasan, penertiban, dan/atau penanganan Gangguan Trantibum dan penegakan Perda Provinsi dan/atau Peraturan Gubernur. (2) Pemerinta Provinsi melalui Satpol PP melakukan supervisi terhadap pelaksanaan penugasan kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kabupaten/Kota yang diberikan Tugas Pembantuan berkoordinasi dengan Satpol PP sebagai penanggungjawab dan pemegang kendali komando penegakan Perda Provinsi dan/atau Peraturan Gubernur.

Article 31

(1) Penugasan kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk menumbuhkan kearifan lokal dalam penanganan Gangguan Trantibum di wilayah Desa. (2) Desa dapat memfasilitasi pendidikan sadar hukum guna melakukan pencegahan terhadap terjadinya Gangguan Trantibum. (3) Dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap Perda Provinsi dan/atau Peraturan Gubernur, Desa yang diberikan penugasan berkoordinasi dengan Satpol PP sebagai penanggungjawab dan pemegang kendali komando penegakan Perda Provinsi dan/atau Peraturan Gubernur.

Article 32

(1) Dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat, Satpol PP dapat berkoordinasi dengan: a. Pemerintah Pusat; b. Pemerintah provinsi lain yang berbatasan langsung dengan Daerah; c. Pemerintah Kabupaten/Kota; d. Pemerintah kabupaten/kota di provinsi lainyang berbatasan langsung dengan Daerah; dan/atau e. instansi vertikal. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 33

(1) Satpol PP memfasilitasi pengaduan masyarakat terhadap Gangguan Trantibum yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat. (3) Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota tidak menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan/atau tidak melakukan penanganan atas Gangguan Trantibum yang menjadi kewenangannya sehingga berpotensi menimbulkan Gangguan Trantibum skala Daerah, maka Satpol PP melakukan upaya penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2). (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai criteria Gangguan Trantibum skala Kabupaten/Kota yang berpotensi menimbulkan Gangguan Trantibum skala Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur.

Article 34

(1) Dalam rangka mewujudkan koordinasi yang baik antara Satpol PP dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota, Satpol PP membentuk forum koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja. (2) Forum koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan rapat koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan kegiatan apel bersama yang melibatkan instansi pemerintahan lainnya.

BAB VII

PENGUATAN KELEMBAGAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Article 35

Correction

(1) Dalam rangka menegakkan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur serta untuk menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat akibat semakin luasnya urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, Gubernur melakukan penguatan kelembagaan Satpol PP. (2) Penguatan kelembagaan Satpol PP dilaksanakan melalui: a. pemenuhan jumlah Polisi Pamong Praja; b. sarana dan prasarana; dan c. alokasi anggaran yang memadai. (3) Selain bentuk penguatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satpol PP berhak mendapatkan data izin dan/atau rekomendasi izin dan informasi yang dibutuhkandari perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi untuk kepentingan penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur serta untuk menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat.

Article 36

(1) Gubernur memprioritaskan pemenuhan jumlah Polisi Pamong Praja dalam setiap formasi penerimaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi. (2) Dalam hal pemenuhan jumlah Polisi Pamong Praja belum dapat terpenuhi, Gubernur memenuhi kekurangan tersebut melalui perekrutan dan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk diangkat sebagai pegawai pembantu Polisi Pamong Praja. (3) Perekrutan dan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan usulan Kepala Satpol PP serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah. (4) Kepala Satpol PP menyusun rencana kebutuhan jumlah Polisi Pamong Praja yang didasarkan pada kebutuhan untuk melaksanakan penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur serta untuk menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat berdasarkan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. (5) Rencana kebutuhan jumlah Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun oleh Kepala Satpol PP setelah berkoordinasi dengan perangkat daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan daerah dan perangkat daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang kepegawaian. (6) Rencana kebutuhan jumlah Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Article 37

(1) Gubernur meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana minimal Satpol PP menjadi sarana dan prasarana yang memadai. (2) Sarana prasarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. gedung kantor; b. kendaraan operasional; dan c. perlengkapan operasional. (3) Perlengkapan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit terdiri atas: a. perlengkapan perorangan; b. perlengkapan beregu; c. perlengkapan patroli; dan d. perlengkapan penegakanPerda Provinsi dan Peraturan Gubernur.

Article 38

(1) Dalam rangka memenuhi perlengkapan penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf d, Pemerintah Provinsi menyelenggarakan dan mengembangkan sistem penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur berbasis teknologi dan informasi melalui Media Center. (2) Media Center sebagaimana dimaksud pada ayat (1)didukung oleh fasilitas minimal dan layanan minimal. (3) Fasilitas minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)meliputi: a. gedung; b. sarana prasarana; dan c. sumber daya manusia. (4) Layanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. layanan pengaduan reguler; b. layanan situasi krisis; dan c. layanan koordinasi antar instansi pemerintahan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Media Center, fasilitas minimal, dan layanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Article 39

(1) Gubernur memprioritaskan alokasi anggaran yang memadai bagi Satpol PP guna terlaksananya penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur serta untuk menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat secara efektif. (2) Selain peruntukan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), alokasi anggaran juga diprioritaskan untuk memenuhi hak pegawai negeri sipil Satpol PP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Article 48

Correction

(1) Selain Penyidik Polisi Negara Republik INDONESIA, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Provinsi dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satpol PP, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Perda Provinsi. (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian; c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan pengeledahan dan penyitaan; e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; i. mengadakan penghentian penyidikan; dan j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab; k. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; l. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara; m. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana; n. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Pejabat Penyidik Polisi bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan o. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik INDONESIA. (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat(1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik INDONESIA.

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB III

Article 3

Article 4

BAB IV

Article 5

Article 23

Article 24

Article 25

BAB Kesatu

Article 5

BAB Kedua

Article 6

BAB 1

Article 6

Article 7

BAB 2

Article 7

Article 8

BAB 3

Article 8

Article 9

BAB 4

Article 9

Article 10

BAB 5

Article 10

Article 11

BAB 6

Article 11

Article 12

BAB 7

Article 12

Article 13

BAB 8

Article 13

Article 14

Article 15

BAB 9

Article 14

Article 15

Article 16

BAB 10

Article 16

Article 17

BAB 11

Article 17

Article 18

BAB 12

Article 18

Article 19

BAB 13

Article 19

Article 20

BAB 14

Article 20

Article 21

Article 22

BAB 15

Article 21

Article 22

BAB Ketiga

Article 23

Article 24

Article 25

BAB V

Article 26

Article 27

BAB VI

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

Article 32