PERDA

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN DAN PELAYANAN BAGI MASYARAKATPENYANDANG DISABILITAS

PERDA Nomor 5 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara. 2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaErn urllsan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Panajam Paser Utara. 4. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efelrtif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. MENETAPKAN : 5. Pelindungan adalah segala tindakan dan/atau kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak konstitusional para penyandang disabilitas secara optimal sehingga dapat mandiri dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terhindar tindak kekerasan dan diskriminasi. 6. Pelayanan atau Pelayanan Khusus adalah segala usaha dan/atau upaya untuk melayani dan/ atau memberikan kemudahan terhadap kebutuhan penyandang disabilitas. 7. Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan ekonomi/material, kesehatan, politik, dan sosial penyandang disabilitas agar dapat hidup secara layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. 8. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat. 9. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan. 10. Derajat Kedisabilitasan adalah tingkat berat ringannya keadaan disabilitas yang disandang seseorang. 11. Habilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas sejak lahir untuk memastikan penyandang disabilitas mencapai dan mengembangkan kemandirian sesuai dengan kemampuannya secara spesifik sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan. 12. Rehabilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas tidak sejak lahir untuk mengembalikan dan mempertahankan fungsi serta mengembangkan kemandirian, sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan. 13. Bantuan adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap kepada penyandang disabilitas yang tidak mampu, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraannya. 14. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara lisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. 15. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya di Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat dan j aringannya. 16. Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan terhadap penyandang disabilitas baik secara langsung maupun tidak langsung. 17. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik INDONESIA, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. 18. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah sekolah yang melayani/menangani anak-anak yang meny€rndang kelainan fisik atau mental agar mampu mengembangkan sikap, pengetahuan dan keterampilan sebagai pribadi, maupun sebagai anggota masyarakat dalam hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar, serta dapat mengembangkan kemampuan dalam dunia kerja atau dapat mengikuti pendidikan lanjutan. 19. Kelas Terpadu atau Inklusi adalah sistem layanan pendidikan yang mempersyaratkan agar semua anak-anak yang berkelainan (penyandang hambatan/penyandang disabilitas) dilayani di sekolah terdekat, di kelas reguler bersama-sama teman seusiErnya. 20. Masyarakat adalah perseor€rng€rn, kelompok, dan organisasi sosial dan/ atau organisasi kemasyarakatan. 21. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan.

BAB II

KEWAJIBAN PEMEzuNTAH DAERAH

Pasal 4

Koreksi

(1) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam Pelindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas meliputi: a. melaksanakan kebijakan pemerintahan terkait Pelindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas; b. memperhatikan serta mempertimbangkan urgensi Pelindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas dalam menyusun setiap kebijakan dan/atau rencana kerja; c. MENETAPKAN dan melaksanakan kebijakan, program dan/atau kegiatan Pelindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas; d. memberikan dukungan serta fasilitasi sarana dan prasar€rna Pelindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas; e. memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan kemampuan dan bakatnya dalam mencapai kemandirian dalam kehidupan dan penghidupan; f. mendorong pelaku usaha dan masyarakat untuk memberikan Pelindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas; g. mengalokasikan anggaran pelindungan dan pelayanan bagl Penyandang Disabilitas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara proporsional sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah; h. melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota dalam Pelindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas; i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Pelindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas; j. memfasilitasi penyediaan layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan, maupun sebagai upaya pencegahan dari kekerasan; dan k. memfasilitasi penyiapan data tentang Penyandang Disabilitas yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (21 Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati MENETAPKAN Rencana Aksi Daerah Pelindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas. (3) Rencana Aksi Daerah Pelindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. (4) Ketentuan mengenai Rencana Aksi Daerah Pelindungan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1) Untuk melaksanakan kewajiban Pemerintah Daerah dan dalam rangka MENETAPKAN Rencana Aksi Daerah Pelindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas sebagairnana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (21 Bupati memfasilitasi penyiapan data terkait Penyandang Disabilitas. (21 Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara teknis oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesejahteraan dengan melibatkan unsur instansi dan pihak yang terkait. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara penyelenggaraan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

HAKDAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Koreksi

(1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan untuk mendapatkan kehidupan yang layak. (2) HaI< dan kesempatan yang s€rma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh Penyandang Disabilitas dengan Pelayanan atau Pelayanan Khusus sesuai dengan jenis dan Derajat Kedisabilitasalnya.

Pasal 7

Koreksi

(1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis dan Derajat Kedisabilitasannya, pendidikan dan kemampuan yarrg dimiliki. (3) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyandang Disabilitas tetap berhak mendapatkan Pelayanan atau Pelayanan Khusus. BAB TV KESAMAAN KESEMPATAN Bagran Kesatu Umum

Pasal 8

(1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai Kesamaan Kesempatan dalam bidang: a. pendidikan; b. ketenagakerj aan dan usaha; c. kesehatan; d. olahraga; e. seni budaya dan pariwisata; f. pelayanan publik; g. bantuan hukum; h. informasi dan komunikasi; i. perumahan; dan j. pelindungan dari bencana. (21 Kesamaan Kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (f) diberikan dengan pelayanan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelayanan bagi penyandang disabilitas yang kondisi sosial ekonominya dikatagorikan miskin dan/atau tidak mampu yang terlibat permasalahan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (21 Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyediakan pendamping yang mampu berkomunikasi dengan penyandang disabilitas dan/atau mengerti bahasa isyarat untuk Penyandang Disabilitas dengan gangguan pendengaran dan/ atau gangguan bicara. (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 10

(1) Penegak hukum sebelum memeriksa Penyandang Disabilitas wajib meminta pertimbangan atau saran dari: a. dokter atau tenaga kesahatan lainnya mengenai kondisi kesehatan; b. psikologi atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan; dan/atau c. pekerja sosiai mengenai kondisi psikososial. (21 Pemeriksaan hukum tehadap Penyandang Disabilitas wajib didampingi orang tua atau keluarga anak dan pendamping atau penerjemah untuk mendampingi anak penyandang disabilitas. Pasal 1 I (1) Perangkat Daerah dan lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana mengadakan pelatihan dan simulasi penyelamatan Penyandang Disabilitas dalam situasi Darurat kepada masyarakat. (21 Pelatihan dan simulasi penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diberikan kepada penyandang disabilitas.

Pasal 13

Upaya pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh instansi dan/ atau lembaga terkait yang dikoordinir oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana dengan pola pendampingan dan fasilitasi.

Pasal 14

Perangkat Daerah dan lembaga yang bergerak dibidang penggulangan bencana menyediakan aksesibilitas dan pemenuhan kebutuhan khusus pada lokasi pengungsian dan lokasi hunian sementara.

BAB V

AKSESIBILITAS

Pasal 53

Koreksi

(l) Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat menyediakan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dalam setiap pengadaan sarana dan prasarana umum. (21 Penyediaan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang Penyandang Disabilitas agar dapat melakukan aktivitas dalam hidup bermasyarakat secara maksimal.

Pasal 54

Koreksi

Penyediaan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, meliputi Aksesibilitas pada : a. bangunan gedung untuk kepentingan umum; b. jalan umum; c. pertamanan dan pemakaman umum; dan d. angkutan umum darat, laut, dan udara.

Pasal 55

(1) Aksesibilitas pada bangunan gedung untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a, diselenggarakan dengan menyediakan: a. akses keluar, akses masuk dan akses di dalam bangunan; b. pintu, ramp, tangga, lift untuk bangunan bertingkat; c. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang; d. toilet; e. peringatan darurat; dan f. tanda khusus. (2) Dalam hal bangunan bertingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak memiliki lift, maka pelayanan bagi Penyandang Disabilitas dengan jenis dan Derajat Disabilitas tertentu harus diberikan di lantai dasar bangunan. (3) Penyediaan tangga atau jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan agar dapat memudahkan Penyandang Disabilitas dengan jenis dan Derajat Disabilitas tertentu berpindah dari satu bangunan ke bangunan lainnya. (41 Setiap pembeian izrn mendirikan bangunan gedung untuk kepentingan umum oleh pemerintah daerah mempersyaratkan aspek Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Pembangunan gedung yang mempersyaratkan aspek Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memperhatikan asas: a. keamanan; b. kemudahan; dan c. keadilan.

Pasal 56

Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b, dilaksanakan dengan menyediakan: a. akses masuk dan akses keluar jalan umum; b. akses ke tempat pemberhentian bis/kendaraan; c. jembatan penyeberangan; d. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki; e. tempat parkir dan naik turun penumpang; f. tempat pemberhentian kendaraan umum; g. tanda atau rambu dan/atau marka jalan; dan h. trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda.

Pasal 57

Aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c, dilaksanakan dengan menyediakan: a. akses, masuk dan akses keluar dan akses di dalam pertamanan dan pemakaman umrun; b. tempat parkir dan tempat turun naik penumpang; c. tempat duduk/istirahat; d. toilet; dan e. tanda. -2t-

Pasal 59

(1) Penyediaan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 58 dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas Aksesibilitas yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas. (2) Prioritas Aksesibilitas yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Aksi Pelindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas dengan terlebih dahulu mengadakan konsultasi publik yang melibatkan Penyandang Disabilitas dan/atau organisasi, kelompok Penyandang Disabilitas. (3) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dimaksudkan untuk mengetahui prioritas kebutuhan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas.

Pasal 60

(1) Da1am hal saraia dan prasarana umum yang telah ada dan belum dilengkapi Aksesibilitas, wajib dilengkapi dengan Aksesibilitas sesuai dengan standar yang ditetapkan. (21 Ketentuan mengenai standar aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 61

Selain Aksesibilitas pada sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 58, Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan/atau masyarakat wajib menyediakan Aksesibilitas pelayanan informasi bagi Aksesibilitas sesuai dengan jenis dan Derajat Kedisabilitasan.

BAB VI

HABILITASI DAN REHABILITASI

Pasal 62

Koreksi

(1) Habilitasi dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas dilaksanakan untuk memfungsikan kembali dan mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial Aksesibilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosial secara wajar sesuai dengan bakat, kemampuan, pendidikan dan pengalaman.

Pasal 58

Koreksi

Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d, dilaksanakan dengan menyediakan: a, ramp; b. tempat duduk; dan c. tanda. -)') - (21 Habilitasi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan: a. pendidikan; b. pelatihan; dan c. sosial. (1) Habilitasi dan dilaksanakan diselenggarakan masyarakat. (21 Pelaku usaha dan/ atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyelenggarakan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas yang tidak mampu, harus membebaskan biaya Habilitasi dan Rehabilitasi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata cara penzinan, pelaksanaan rehabilitasi dan persyaratan pembebasan biaya Habilitasi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 diatur dalam Peraturan Bupati. Pasa1 64 (1) Habilitasi dan Rehabittasi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat l2l huruf a dilaksanakan agar Penyandang Disabilitas dapat mengikuti pendidikan secara optimal sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan. (21 Habilitasi dan Rehabilitasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pemberian pelayanan pendidikan secara utuh dan terpadu melalui proses belajar mengajar. (3) Pelaksanaan Penyandang Disabilitas pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

(1) Habilitasi dan Rehabilitasi pelatihan bag Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf b, dilaksanakan agar Penyandang Disabilitas dapat memiliki keterampilan kerja sesuai dengan bakat dan kemampuan Penyandang Disabilitas. (2) Habilitasi dan Rehabilitasi pelatihan kepada Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pemberian pelayanan pelatihan secara utuh dan terpadu.

Pasal 63

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 pada fasilitas Habilitasi dan Rehabilitasi yang Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan/atau (3) Pelayanan pelatihan sebagaimana dimaksud kegiatan fasilitasi tentang: a. asesmen pelatihan; b. bimbingan dan penyuluhan; c. latihan keterampilan dan permagangan; d. penempatan; dan e. pembinaan lanjut. pada ayat (2) melalui

Pasal 66

(U Habilitasi dan Rehabilitasi sosial bagr Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf c, dilaksanakan untuk memulihkan dan mengembangkan kemauan serta kemampuan Penyandang Disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosial secara optimal dalam bermasyarakat. (2) Habilitasi dan Rehabilitasi sosial bagr Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (i), dilakukan dengan pemberian pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui kegiatan pendekatan fisik, mental, dan sosial. (3) Habilitasi dan Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melalui fasilitasi kegiatan berupa: a. motivasi dan asesmen psikososial; b. bimbingan mental; c. bimbingan fisik; d. bimbingan sosial; e. bimbingan keterampilan; f. terapi penunjang; g. bimbingan resosialisasi; h. bimbingan dan pembinaan usaha; dan i. bimbingan lanjut.

Pasal 67

Ketentuan lebih lanjut mengenai Habilitasi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sampai dengan Pasal 66, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN KESE.IAHTERAAN SOSIAL

Pasal 69

Koreksi

(1) Dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas, dibentuk Tim Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas Daerah. l2l Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 70

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat melakukan pemeliharaan tingkat kesejahteraan Penyaldang Disabilitas yang diarahkan pada pemberian pelindungan dan pelayanan agar Penyandang Disabilitas dapat memperoleh taraf hidup yang layak. (2) Pemeliharaan tingkat kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Penyandang Disabilitas yang Derajat Kedisabilitasannya tidak dapat direhabilitasi dan kehidup€rnnya secara mutlak tergantung pada bantuan orang lain. (3) Bentuk kegiataa pemeliharaan taraf kesejahteraar bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa bantuan keuangan atau bahan pokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB Ix PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 71

(1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam upaya kesetaraan dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas. {21 Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1} bertujuan untuk mendayagunakan kemampuan yang ada pada masyarakat guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan bagi Penyandang Disabilitas. (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh: a. perseorangan; b. keluarga; c. organisasi keagamaan; d. organisasi sosial kemasyarakatan di bidang Penyandang Disabilitas; e. lembaga swadaya masyarakat; f. organisasi profesi; g. pelaku usaha; h. lembaga kesejahteraan sosial baik dalam negeri maupun luar negeri; dan/ atau i. lembaga pendidikan. (4) Peran serta masyarakat dari unsur lembaga luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h, harus memperhatikan aspek: a. kebiiakan pemerintah; dan b. ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Peran serta masyarakat dari unsur pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, dapat bersumber atau dalam bentuk program yang bersifat tanggung jawab sosial perusahaan.

Pasal 72

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dapat berbentuk: a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah; b. pengadaan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas; c. penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas; d. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli atau sosial untuk melaksanakan atau membantu melaksanakan peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas; e. pemberian bantuan yang berupa materiil, finansial, dan pelayanan bagi Penyandang Disabilitas; f. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama baEI Penyandang Disabilitas di segala aspek kehidupan dan penghidupan; g. pengadaan lapangan pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas; h. pengadaan sarana dan prasarana bagi Penyandang Disabilitas; dan/atau i. kegiatan lain dalam upaya peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas.

Pasal 73

Setiap anggota keluarga dan/ atau masyarakat dilarang mengeksploitasi dan/atau menelantarkan Penyandang Disabilitas.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 75

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam pelaksanaan pelindungan dan pelayanan bagi Penyandang Disabilitas. (21 Pembinaan terhadap pelaksanaan Pelindungan dan Pelayanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui peny'uluhan dan bimbingan. (3) Pembinaan berupa penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk: a. menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat kepada Penyandang Disabilitas; b. memberikan penerangan berkenaan dengan pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas; dan c. meningkatkan peran aktif Penyandang Disabilitas dalam pembangunan Daerah. (4) Pembinaan berupa bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk: a. memberikan penguatan dan peningkatan kualitas pelindungan dan pelayanan bagi Penyandang Disabilitas yang dilakukan oleh pelaku usaha dan/ atau masyarakat; b. meningkatkan dan menguatkan eksistensi kelompok dan/ atau organisasi Penyandang Disabilitas; dan c. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan serta produktivitas Penyandang Disabilitas secara optimal.

Pasal 76

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pelindungan dan Pelayanan fagi Penyandang Disabilitas. (21 Pengawasan terhadap pelaksanaan Pelindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas dapat dilakukan oleh masyarakat secara proporsional. (3) Pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari peran serta masyarakat dalam memberikan Pelindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas. -zB-

Pasal 77

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Pelindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas dikoordinasikan oleh Bupati yang secara teknis operasional dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan sosial bersama Perangkat Daerah/unit kerja terkait. (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan terhadap Pelindungan dan Pelayanan foagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dan Pasal 76 diatur dalam Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN DAN PELAYANAN BAGI MASYARAKATPENYANDANG DISABILITAS

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 13

Pasal 14

BAB V

Pasal 53

Pasal 54

Pasal 55

Pasal 56

Pasal 57

Pasal 59

Pasal 60

Pasal 61

BAB VI

Pasal 62

Pasal 58

Pasal 65

Pasal 63

Pasal 66

Pasal 67

BAB VII

Pasal 68

BAB VIII

Pasal 69

Pasal 70

Pasal 71

Pasal 72

Pasal 73

BAB X

BAB XI

Pasal 75

Pasal 76

Pasal 77

BAB XII

Pasal 78

BAB XIII

Pasal 79

Pasal 80

Pasal 81

BAB XIV

Pasal 82

BAB XV

Pasal 83

Pasal 84

BAB XVI

Pasal 85

BAB XVII

Pasal 86

BAB XVIII

Pasal 87

Pasal 88