PERBAN

Peraturan Badan Nomor 13 Tahun 2020 tentang PENGELOLAAN PELATIHAN PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN, DAN KELUARGA BERENCANA

PERBAN Nomor 13 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat Banggakencana adalah program teknis yang dimiliki oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 2. Pelatihan adalah bentuk pengembangan kompetensi yang dilakukan melalui kegiatan yang menekankan pada proses Pembelajaran praktik kerja dan/atau Pembelajaran di luar kelas. 3. Pembelajaran adalah proses peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta perubahan sikap. 4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan. 5. Seminar/Konferensi/Saraswehan adalah pertemuan ilmiah untuk meningkatkan Kompetensi terkait peningkatan kinerja dan karier yang diberikan oleh pakar/praktisi untuk memperoleh pendapat para ahli mengenai suatu permasalahan di bidang aktual tertentu yang relevan dengan bidang tugas atau kebutuhan pengembangan karier dengan memberikan penugasan kepada peserta untuk menghasilkan produk tertentu selama kegiatan berlangsung dengan petunjuk praktis dalam penyelesaian produk. 6. Workshop adalah pertemuan ilmiah untuk meningkatkan Kompetensi terkait peningkatan kinerja dan karier yang diberikan oleh pakar/praktisi untuk memperoleh pendapat para ahli mengenai suatu permasalahan di bidang aktual tertentu yang relevan dengan bidang tugas atau kebutuhan pengembangan karier dengan memberikan penugasan kepada peserta untuk menghasilkan produk tertentu selama kegiatan berlangsung dengan petunguk praktis dalam penyelesaian produk. 7. Kursus adalah kegiatan Pembelajaran terkait suatu pengetahun atau keterampilan dalam waktu yang relatif singkat, dan biasanya diberikan oleh lembaga non forrmal. 8. Penataran adalah Kegiatan Pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan dan karakter Pegawai ASN dalam bidang tertentu dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. 9. Bimbingan Teknis adalah Kegiatan Pembelajaran dalam rangka memberikan bantuan untuk meyelesaikan perseoalan/masalah yang bersifat khusus dan teknis. 10. Sosialisasi adalah Kegiatan ilmiah untuk memasyarakatkan sesuatu pengetahuan dan/atau kebijakan agar menjadi lebih dikenal, dipahami, dihayati oleh Pegawai ASN. 11. Coaching adalah Pembimbingan peningkatan kinerja melalui pembekalan kemampuan memecahkan permasalahan dengan mengoptimalkan potensi diri. 12. Mentoring adalah Pembimbingan peningkatan kinerja melalui transfer pengetahuan, pengalaman dan keterampilan dari orang yang lebih berpengalaman pada bidang yang sama. 13. E-learning adalah pengembangan kompetensi Pegawai ASN dilaksanakan dalam bentuk Pelatihan dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mencapai tujuan Pembelajaran dan peningkatan kinerja. 14. Pelatihan Jarak Jauh adalah proses Pembelajaran secara terstruktur dengan dipandu oleh penyelenggara Pelatihan secara jarak jauh. 15. Datasering (secondment) adalah penugasan/penempatan Pegawai ASN pada suatu tempat untuk jangka waktu tertentu. 16. Pembelajaran Alam Terbuka (outbond) adalah Pembelajaran melalui simulasi yang diarahkan agar Pegawai ASN mampu mewujudkan potensi dalam membangaunsemangat kebersamaan memaknai kebaijkan dan keberhasilan bagi diri sendiri dan orang lain, memahami pentingnya peran kerjasama, sinergi dan keberhasilan bersama. 17. Patok Banding (Benchmarking) adalah Kegiatan untuk mengembangkan Kompetensi dengan cara membandingkan dan mengukur suatu kegiatan organisasi lain yang mempunyai karakteristik sejenis 18. Pertukaran Pegawai ASN dengaan Pegawai Swasta/Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah adalah kesempatan kepada ASN untuk menduduki jabatan tertentu di sektor swasta sesuai dengan persyaratan kompetensi. 19. Belajar Mandiri (Self Development) adalah upaya Pegawai ASN untuk mengembangkan kompetensinya melalui proses secara mandiri dengan memanfaatkan sumber Pembelajaran yang tersedia. 20. Komunitas Belajar (CommunityPractices/Networking) adalah suatu perkumpulan beberapa Pegawai ASN yang memiliki tujuan saling menguntungkan untuk berbagi pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku Pegawai ASN sehingga mendorong terjadinya proses pembelajaran. 21. Magang/Praktik Kerja adalah proses Pembelajaran untuk memperoleh dan menguasai keterampilan dengan melibatkan diri dalam proses pekerjaan tanpa atau dengan petunjuk orang yang sudah terampil dalam pekerjaan (learning by doing). 22. Kurikulum adalah perancangan Pelatihan yang memuat secara garis besar hal-hal yang dikerjakan berkaitan dengan proses belajar mengajar. 23. Rancangan Pembelajaran yang selanjutnya disingkat RP adalah rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai tujuan pembelajaran dan dapat berfungsi sebagai pedoman bagi pengajar atau Widyaiswara dalam memfasilitasi proses Pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. 24. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seseorang berupa pengetahuan, sikap, perilaku dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas. 25. Widyaiswara adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai fungsional dengan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar dan melatih Pegawai ASN, Evaluasi dan Pengembangan Pelatihan pada Lembaga Pelatihan Pemerintah. 26. Sistem Informasi Kediklatan Kependudukan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut SIDIKA adalah aplikasi data basis kediklatan yang mencakup data peserta, pengajar, pelaksanaan, hasil dan evaluasi pelaksanaan Pelatihan yang berbasis Teknologi Informasi. 27. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN adalah Badan yang menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

BAB II

MEKANISME PENGELOLAAN PELATIHAN

Pasal 2

Koreksi

Ruang Lingkup mekanisme pengelolaan Pelatihan Banggakencana meliputi: a. analisis kebutuhan Pelatihan; b. perancangan Pelatihan; c. perencanaan Pelatihan; d. pelaksanaan Pelatihan; dan e. evaluasi Pelatihan.

Pasal 12

Koreksi

(1) Perancangan Pelatihan atau Kurikulum Pelatihan disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Format Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (3) Pengembangan Kurikulum oleh Perwakilan BKKBN Provinsi dapat dilakukan dengan pendampingan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB sebagai unit kerja yang membidangi Pelatihan di tingkat BKKBN Pusat.

Pasal 13

Standar operasional prosedur perancangan program Pelatihan ditetapkan oleh kepala BKKBN.

Pasal 14

Perencanaan Pelatihan merupakan gambaran/alur dalam melaksanakan program Pelatihan agar sesuai dengan tujuan Pelatihan.

Pasal 15

Aspek-aspek dalam proses perencanaan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi: a. identifikasi dan seleksi peserta Pelatihan; b. penyusunan panduan Pelatihan; c. penetapan tenaga Pelatihan; d. sarana dan prasarana Pelatihan; dan e. penganggaran Pelatihan.

Pasal 16

(1) Identifikasi dan seleksi peserta Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a merupakan tahapan perencanaan program Pelatihan dalam menentukan target yang menjadi peserta Pelatihan dan persyaratan peserta yang dapat mengikuti Pelatihan. (2) Seleksi peserta Pelatihan dilaksanakan dengan mengacu kepada kriteria calon peserta yang ditetapkan dalam Kurikulum berdasarkan tujuan perancangan Pelatihan. (3) Calon peserta dapat mengikuti seleksi setelah mendapatkan penugasan dari unit kerja dan/atau berdasarkan kebutuhan unit kerja. (4) Persyaratan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dalam menentukan calon peserta Pelatihan. (5) Setiap calon peserta yang telah ditetapkan harus menandatangani pakta integritas.

Pasal 17

Penyusunan panduan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b merupakan tahapan perencanaan program Pelatihan dan menjadi dasar operasional bagi pengelola Pelatihan agar pelaksanaan Pelatihan sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan.

Pasal 18

Panduan Pelatihan yang dijadikan dasar operasional bagi pengelola Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi: a. keputusan pimpinan tentang penyelenggaraan program Pelatihan; b. uraian Kurikulum Pelatihan; c. sasaran peserta Pelatihan; d. fasilitas Pelatihan; e. perencanaan Pelatihan; f. pembiayaan Pelatihan; g. penyelenggaraan Pelatihan; h. evaluasi Pelatihan; dan i. surat tanda tamat Pelatihan.

Pasal 19

(1) Penetapan tenaga Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan dalam pengelolaan Pelatihan Program Banggakencana. (2) Tenaga Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Widyaiswara; b. pengelola dan penyelenggara Pelatihan; dan c. tenaga Pelatihan dan fasilitator lainnya.

Pasal 20

(1) Tenaga Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 memiliki persyaratan sesuai dengan spesifikasi dan kompetensi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. (2) Tenaga Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dengan penugasan dari pimpinan lembaga Pelatihan.

Pasal 21

Sarana dan prasarana Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d merupakan tahapan perencanaan program Pelatihan untuk memperlancar proses pembelajaran.

Pasal 22

Sarana Pelatihan dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi: a. laptop; b. proyektor; c. papan flipchart; d. pendingin ruangan; e. soundsystem; f. modul; dan g. sarana Pelatihan lainnya.

Pasal 23

Prasarana Pelatihan dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi: a. ruang kelas; b. ruang diskusi; c. perpustakaan; d. asrama peserta; e. ruang makan; f. ruang kesehatan; g. ruang ibadah; h. fasilitas olah raga; dan i. prasarana Pelatihan lainnya.

Pasal 24

Kebutuhan sarana dan prasarana disesuaikan dengan kondisi penyelenggaraan Pelatihan dan tidak mengurangi kelancaran proses pembelajaran.

Pasal 25

Penganggaran Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e merupakan kegiatan melakukan perhitungan biaya yang diperkirakan akan dikeluarkan atau dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan Pelatihan.

Pasal 26

(1) Penganggaran Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 disesuaikan dengan rancangan program Pelatihan atau Kurikulum yang telah tersusun. (2) Penganggaran Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berbasis pada program Pelatihan.

Pasal 27

(1) Dalam penganggaran Pelatihan memperhatikan sebagai berikut: a. jumlah hari pelaksanaan Pelatihan; b. konsumsi; c. akomodasi; d. peralatan dan perlengkapan Pelatihan; e. honorarium narasumber, pengajar dan kepanitiaan; f. transportasi; g. praktik lapangan; dan h. hal lain yang terkait Pelatihan. (2) Perancangan penganggaran Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Standar operasional prosedur perencanaan program pendidikan dan Pelatihan teknis dan fungsional ditetapkan oleh kepala BKKBN.

BAB Keempat

Perencanaan Pelatihan

Pasal 14

Koreksi

Perencanaan Pelatihan merupakan gambaran/alur dalam melaksanakan program Pelatihan agar sesuai dengan tujuan Pelatihan.

Pasal 15

Koreksi

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Sarana dan prasarana Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d merupakan tahapan perencanaan program Pelatihan untuk memperlancar proses pembelajaran.

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Kebutuhan sarana dan prasarana disesuaikan dengan kondisi penyelenggaraan Pelatihan dan tidak mengurangi kelancaran proses pembelajaran.

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Standar operasional prosedur perencanaan program pendidikan dan Pelatihan teknis dan fungsional ditetapkan oleh kepala BKKBN.

BAB 1

Umum

Pasal 29

Koreksi

Pelaksanaan Pelatihan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. bentuk pengembangan kompetensi melalui Pelatihan; b. kewenangan pelaksana Pelatihan; c. persiapan pelaksanaan Pelatihan; d. penyelenggara pelaksanaan Pelatihan; dan e. proses pelaksanaan Pelatihan.

Pasal 30

Koreksi

(1) Bentuk pengembangan kompetensi melalui Pelatihan terdiri atas: a. Pelatihan klasikal; dan b. Pelatihan nonklasikal. (2) Bentuk pengembangan kompetensi melalui Pelatihan Klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui jalur: a. Pelatihan struktural kepemimpinan; b. Pelatihan manajerial; c. Pelatihan teknis; d. Pelatihan fungsional; e. Pelatihan sosial kultural; f. Seminar/Konferensi/Sarasehan; g. Workshop atau Lokakarya; h. Kursus; i. Penataran; j. Bimbingan Teknis; k. Sosialisasi; dan/atau l. Jalur pengembangan kompetensi dalam bentuk Pelatihan klasikal lainnya. (3) Bentuk pengembangan kompetensi melalui Pelatihan nonklasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui jalur: a. Coaching; b. Mentoring; c. E-learning; d. Pelatihan Jarak Jauh; e. Detasering (Secondment); f. Pembelajaran Alam Terbuka (Outbond); g. Patok Banding (Benchmarking); h. Pertukaran ASN dengan Pegawai Swasta/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah; i. Belajar Mandiri (Selfdevelopment); j. Komunitas Belajar (Communityofpractices); k. Bimbingan Di Tempat Kerja; l. Magang/Praktik Kerja; dan m. Jalur Pengembangan Kompetensi dalam Bentuk Pelatihan Nonklasikal Lainnya. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pengembangan kompetensi melalui Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan pedoman penyelenggaraan Pelatihan. (5) Ketentuan mengenai pelaksanaan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 31

(1) Pelaksanaan pengembangan kompetensi dalam bentuk Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat dilaksanakan secara: a. mandiri oleh unit kerja yang membidangi pendidikan dan Pelatihan pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana yang terakreditasi; b. mandiri oleh unit kerja pelaksana/komponen/bidang teknis untuk pengembangan Kompetensi dalam bentuk Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf f sampai dengan huruf l dan Pasal 30 ayat (3), dengan wajib melakukan koordinasi dengan unit kerja yang membidangi pendidikan dan Pelatihan di tingkat pusat dan/atau provinsi yang terakreditasi; c. bersama dengan unit kerja yang membidangi pendidikan dan Pelatihan pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana yang terakreditasi; d. bersama dengan instansi pemerintah lain yang memiliki akreditasi untuk melaksanakan Pelatihan; e. bersama dengan lembaga penyelenggara Pelatihan independen yang terakreditasi; dan f. bersama dengan lembaga penyelenggara Pelatihan independen seperti organisasi non pemerintah dan mitra.

Pasal 32

(1) Pelatihan struktural kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a terdiri atas: a. Pelatihan kepemimpinan madya b. Pelatihan kepemimpinan pratama c. Pelatihan kepemimpinan administrator d. Pelatihan kepemimpinan pengawas; e. Pelatihan dasar calon ASN golongan III; dan f. Pelatihan dasar calon ASN golongan II. (2) Pelaksanaan pengembangan Kompetensi dalam bentuk Pelatihan struktural kepemimpinan dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana yang terakreditasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Peserta Pelatihan struktural kepemimpinan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Pegawai yang telah menduduki jabatan; dan b. Pegawai yang telah memenuhi syarat dan potensial untuk dipromosikan dalam jabatan yang lebih tinggi. (4) ASN yang akan atau telah menduduki jabatan struktural harus mengikuti dan lulus Pelatihan kepemimpinan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan untuk jabatan tersebut.

BAB 2

Bentuk Pengembangan Kompetensi Melalui Pelatihan

Pasal 30

Koreksi

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Dalam persiapan pelaksanaan Pelatihan perlu memperhatikan: a. aspek edukatif ; dan b. aspek administratif.

Pasal 34

Persiapan pelaksanaan Pelatihan dari aspek edukatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dilaksanakan berdasarkan Kurikulum dari program Pelatihan yang akan diselenggarakan.

Pasal 35

Persiapan pelaksanaan Pelatihan dari aspek administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b meliputi persiapan administrasi surat menyurat dan persiapan dukungan pembiayaan Pelatihan.

Peraturan Badan Nomor 13 Tahun 2020 tentang PENGELOLAAN PELATIHAN PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN, DAN KELUARGA BERENCANA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

Pasal 4

BAB 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB 2

Pasal 5

Pasal 6

BAB 3

Pasal 6

Pasal 7

BAB 4

Pasal 7

Pasal 8

BAB 5

Pasal 8

Pasal 9

BAB 6

Pasal 9

Pasal 10

BAB 7

Pasal 10

Pasal 11

BAB 8

Pasal 11

BAB Ketiga

Pasal 12

Pasal 13

BAB Keempat

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB Kelima

Pasal 29

BAB 1

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB 2