PERDA

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi

PERDA Nomor 6 Tahun 2021

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB VI

KEPENGURUSAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

Article 11

Perusahaan dipimpin oleh 1 (satu) Direktur dan 2 (dua) Kepala Bagian, sesuai Perusahaan Daerah Air Minum Tipe A yang terdiri dari : (1) Direktur; (2) Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan; (3) Kepala Bagian Teknis.

Article 12

(1) Direktur dalam mengelola Perusahaan mempunyai tugas sebagai berikut : a) Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan; b) Merencanakan dan menyusun program kerja perusahaan lima tahunan dan tahunan; c) Membina Pegawai; d) Mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan; e) Menyelenggarakan Administrasi Umum dan Keuangan; f) Melaksanakan kegiatan teknis Perusahaan; g) Mewakili Perusahaan baik didalam maupun diluar pengadilan; h) Menyampaikan laporan berkala mengenai keseluruhan kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi. (2) Direktur mempunyai wewenang sebagai berikut : a) Mengangkat dan memberhentikan sebagai pegawai; b) Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direktur ; c) Menandatangani Pinjaman setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah ; d) Menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi ; e) Menandatangani ikatan hukum dengan Pihak lain.

Article 13

(1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah untuk masa 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan; (2) Pengecualian terhadap ayat (1), dapat dilakukan apabila seorang Kepala Bagian diangkat sebagai Direktur; (3) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direktur terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan dan Pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Article 14

Article 15

Pemberhentian sebagaimana dimaksud pasal 13 bilamana Direktur diberhentikan dengan alasan : a) Atas permintaan senidiri; b) Karena alasan kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya; c) Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui; d) Terlibat tindakan yang merugikan Perusahaan; e) Terlibat dalam tindak pidana; f) Merugikan Perusahaan.

Article 16

(1) Apabila Direktur diduga melakukan salah atau perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 15 huruf c), d), e) dan f) Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan; (2) Apabila dalam hasil pemeriksaan terhadap Direktur sebagaimana yang dimaksud ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Kepala Daerah.

Article 17

Kepala Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari Badan Pengawas sudah harus mengeluarkan Keputusan tentang Pemberhentian sebagai Direktur.

Article 18

Direktur yang telah mencapai batas berakhirnya masa jabatan diberhentikan dengan hormat sebagai Direktur.

Article 19

(1) Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a) dan b) diberhentikan dengan hormat; (2) Direktur yang diberhentikan berdasarkan pasal 15 huruf b) diberikan pesangon sebesar 1 (satu) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir; (3) Direktur yang diberhentikan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 15 c), d), e) dan f), diberhentikan tidak dengan hormat.

BAB IX

BADAN PENGAWAS

Article 25

(1) Perusahaan diawasi oleh Badan Pengawas; (2) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Kepala Daerah; (3) Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari : a) Pejabat Daerah yang tugas dan fungsinya membina Perusahaan Daerah; b) Perorangan adalah tenaga professional termasuk mantan Direktur Utama atau Direktur Perusahaan; c) Masyarakat Konsumen adalah tokoh masyarakat yang mengetahui managemen Perusahaan dan mampu menjembatani antara Perusahaan dengan masyarakat konsumen. (4) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a) Diutamakan menguasai managemen Perusahaan Air Minum; b) Menyediakan waktu yang cukup; c) Tidak terlibat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau dengan Anggota Badan Pengawas yang lain atau dengan Direktur dan Kepala Bagian sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar. (5) Apabila hubungan keluarga terjadi setelah pengangkatan untuk melanjutkan jabatannya harus ada izin tertulis dari Kepala Daerah; (6) Pengangkatan Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Article 26

(1) Masa jabatan Badan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan; (2) Pengangkatan kembali dilakukan apabila Anggota Badan Pengawas terbukti mampu melakukan pengawasan terhadap kegiatan Direktur dan memberikan pendapat dan saran kepada Bupati sehingga Perusahaan mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat.

Article 27

Jumlah Anggota Badan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang, dengan komposisi seorang Ketua merangkap anggota, seorang sekretaris, dan seorang anggota.

Article 28

(1) Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut : a) Mengawasi kegiatan Direktur; b) Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap pengangkatan Direktur; c) Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap Laporan Neraca dan perhitungan Laba/Rugi. (2) Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut : a) Memberi peringatan kepada Direktur yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui; b) Memeriksa Direktur yang diduga merugikan perusahaan. (3) Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan : a) Atas permintaan sendiri; b) Karena kesehatan, tidak dapat melaksanakan tugas- tugasnya; c) Terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan; d) Terlibat dalam tindak pidana; e) Meninggal dunia; f) Hal-hal lain. (4) Apabila Anggota Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (3) huruf c), d) dan e), Kepala Daerah segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan; (5) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Anggota Badan Pengawas sebagai dimaksud pada ayat (4) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Kepala Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja mengeluarkan Keputusan Kepala Daerah tentang Pemberhentian sebagai Anggota Badan Pengawas.

Article 29

(1) Penghasilan Badan Pengawas meliputi : a) Uang jasa; b) Jasa Produksi. (2) Ketua Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar 40 % (empat puluh persen) dari gaji Direktur; (3) Sekretaris Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dari gaji Direktur; (4) Anggota Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari gaji Direktur; (5) Selain uang jasa, setiap tahun diberikan jasa Produksi; (6) Besarnya jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan apabila pada Tutup Buku Perusahaan memperoleh keuntungan.

BAB XI

KEKAYAAN, SUMBER PENDAPATAN DAN TARIF

Article 34

(1) Kekayaan Perusahaan terdiri Aktiva, kewajiban dan ekuitas; (2) Neraca permulaan perusahaan adalah neraca awal Perusahaan pada saat serah terima atau hasil audit BPKP terhadap neraca awal; (3) Alat likuidasi perusahaan yang berupa uang tunai terdiri dari saldo kas (cash owhand) rekening giro.

Article 35

Penambahan kekayaan Perusahaan dapat diperoleh dari : (1) Aktivitas operasi, yaitu aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan (principal revenuc-producing activitu) dan aktivitas lain yang bukan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan; (2) Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aktivitas jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setoran Kas,

Article 36

Sumber pendapatan Perusahaan adalah pendapatan penjualan air, pendapatan sambungan baru dan non air lainnya, pendapatan denda, pendapatan bunga deposito, pendapatan jasa giro, penjualan barang- barang bekas, keuntungan penjualan aktiva tetap, keuntungan atas transaksi valuta asing, penerimaan piutang yang sudah disisihkan/dihapuskan, dan rupa-rupa pendapatan lainnya.

Article 37

(1) Struktur dan perhitungan tarif berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri serta Petunjuk Pelaksana Pedoman penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum; (2) Tarif air ditetapkan berdasarkan prinsip pemulihan biaya, keterjangkauan, efesiensi pemakaian, kesederhanaan, dan transparansi; (3) Tarif ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Direktur; (4) Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun Direktur melakukan penyesuaian tarif sesuai dengan tingkat imflasi dan beban bunga pinjaman; (5) Penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud ayat (4) disampaikan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan sebagai tarif penyesuaian; (6) Apabila terjadi perubahan komponen biaya, selambat-lambatnya 4 (empat) tahun sekali Direktur melakukan peninjauan terhadap tarif; (7) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud ayat (6) disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas untuk ditetapkan sebagai tarif baru; (8) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya usul penyesuaian atas peninjauan tarif, Kepala Daerah sudah MENETAPKAN atau menolak usul tarif dimaksud; (9) Apabila Kepala Daerah menolak, Direktur mengajukan usulan tarif baru berdasarkan petunjuk Kepala Daerah untuk periode tarif selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun; (10) Tarif air minum, baik penyesuaian tahunan maupun empat tahunan ditetapkan oleh Kepala Daerah tanpa izin prinsip dari pejabat yang berwenang dari tingkat atasnya.

BAB XII

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ANGGARAN

Article 38

(1) Tahun buku Perusahaan ditetapkan mulai tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember; (2) Untuk pertama kali pembukuan Perusahaan dimulai pada tanggal serah terima pengelolaan perusahaan; (3) Perusahaan dalam menyelenggarakan administrasi dan keuangan berdasarkan Pedoman Akutansi Perusahaan Daerah Air Minum yang berlaku bagi Perusahaan Daerah Air Minum dan seluruh INDONESIA.

Article 39

(1) Pengelolaan Perusahaan dilakukan berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP); (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tutup buku Direktur mengajukan RKAP kepada Badan Pengawas untuk pengesahannya; (3) RAKP Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencakup Proyeksi Laba/Rugi, Proyeksi investasi, Proyeksi arus Kas dan Proyeksi Neraca; (4) Penyusunan RKAP menggunakan metode Actual, sejalan dengan dasar akuntasi yang dianut dalam Penyusunan Laporan Keuangan; (5) Jika RKAP tidak disahkan oleh Badan Pengawas sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, maka PDAM menggunakan RKAP tahun yang paling akhir disyahkan.

Article 40

RKAP harus mendapat pengesahan dari Badan Pengawas terlebih dahulu sebelum dilaksanakan.

Article 41

(1) Pengajuan revisi RKAP tahun berjalan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tutup buku; (2) Pengajuan revisi RKAP sebagaimana dimaksud ayat (1) sebelum dilaksanakan harus mendapat pengesahan terlebih dahulu oleh Badan Pengawas.

Article 42

(1) Laporan Managemen terdiri dari Laporan Harian, Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan; (2) Laporan tahunan disusun oleh managemen PDAM untuk laporan kepada Badan Pengawas dan pihak-pihak lain yang berkepentingan termasuk untuk keperluan pemeriksaan tahunan yang dilaksanakan oleh auditor independent; (3) Bentuk dan isi laporan tahunan disesuaikan pada pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK) Ikatan Akutansi INDONESIA yang berlaku dan disesuaikan dengan aktivitas operasional PDAM; (4) Laporan tahunan yang harus disiapkan : a) Laporan Keuangan yaitu Neraca, Laporan Laba/Rugi, Laporan Arus Kas, Laporan Laba ditahun, catatan atas Laporan Keuangan; b) Informasi yang disajikan oleh managemen yaitu uraian pendapatan, uraian pembelian, uraian biaya, uraian investasi, personalia dan organisasi, Coorporate Plant, penelitian dan pengembangan dan lampiran-lampiran; c) Laporan kinerja berdasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum terdiri dari Aspek Keuangan, Aspek Operasional, dan Aspek Administrasi; d) Laporan disampaikan kepada Badan Pengawas 3 (tiga) bulan setelah tutup buku tahun yang bersangkutan berakhir.

Article 43

(1) Laba bersih Perusahaan adalah menunjukkan akumulasi hasil usaha periode setelah memperhitungkan koreksi Laba/Rugi periode lalu; (2) Laba bersih Perusahaan diutamakan untuk meningkatkan produksi, peningkatan jaringan distribusi dan peningkatan pelayanan masyarakat; (3) Laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan; (4) Laba bersih yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten dimasukkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

(1) Direktur diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas, sedangkan untuk Kepala Bagian diangkat oleh direktur; (2) Untuk dapat diangkat menjadi Direktur harus memenuhi syarat sebagi berikut : a) Diutamakan bukan Pegawai Negeri Sipil; b) Mempunyai Pendidikan Sarjana , atau Sarjana Muda , atau Diploma III sesuai bidangnya dengan pangkat dan golongan dalam Perusahaan minimal (C/1) serta mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (Lima) tahun mengelola Perusahaan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan ( Referensi ) dari Perusahaan dengan penilaian baik, atau Pegawi Negeri Sipil serendah-rendahnya golongan III/a; c) Membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan rencana program pengelolaan Perusahaan; d) Pernah mengikuti Diklat Manajemen Air Minum baik didalam Negeri maupun diluar Negeri; e) Batas usia saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 52 ( lima puluh dua ) tahun; f) Tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau dengan Anggota Badan Pengawas atau dengan Kepala Bagian pada Perusahaan terebut sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar. (3) Untuk dapat diangkat menjadi Kepala Bagian harus memenuhi syarat sebagai berikut : a) Mempunyai Pendidikan Sarjana, atau Sarjana Muda , atau Diploma III sesuai bidangnya atau pangkat dan golongan dalam Perusahaan minimal pelaksana (B/4) atau Pegawai Negeri Sipil golongan II/d; b) Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima tahun) dalam mengelola perusahaan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan (reperensi) dari perusahaan dengan penilaian baik; c) Pernah mengikuti Diklat managemen air minum bidang administrasi dan keuangan atau bidang teknis baik didalam negeri maupun diluar negeri; d) Batas usia saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun; e) Tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau dengan Anggota Badan Pengawas atau dengan Direktur atau dengan Kepala Bagian lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar. (4) Kepala Bagian yang telah 2 (dua) kali menduduki jabatab pada masa jabatan yang sama dapat diangkat kembali untuk masa jabatan yang ketiga, pengangkatan yang ketiga dapat dilaksanakan apabila dari jabatan Kepala Bagian menjadi Direktur dan tidak melebihi umur 60 (enam puluh) tahun.