PERBAN

Peraturan Badan Nomor 9 Tahun 2020 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

PERBAN Nomor 9 Tahun 2020

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Article 1

(1) Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disebut BAPETEN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN. (2) BAPETEN dipimpin oleh Kepala dan dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Article 2

BAB III

SEKRETARIAT UTAMA

Article 6

Correction

(1) Sekretariat Utama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Article 7

Correction

Sekretariat Utama mempunyai tugas mengoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan BAPETEN.

Article 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi kegiatan BAPETEN; b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran BAPETEN; c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi BAPETEN; d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Article 9

Susunan organisasi Sekretariat Utama, terdiri atas: a. Biro Perencanaan, Informasi, dan Keuangan; b. Biro Hukum, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik; dan c. Biro Organisasi dan Umum.

Article 10

Biro Perencanaan, Informasi, dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, dan pengelolaan informasi dan keuangan di lingkungan BAPETEN.

Article 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Biro Perencanaan, Informasi, dan Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran; b. pelaksanaan verifikasi perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi, pelaporan keuangan, dan penerimaan negara bukan pajak: c. pengelolaan data dan informasi; dan d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Article 12

Biro Perencanaan, Informasi dan Keuangan terdiri atas: a. Kepala Biro; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 13

Biro Hukum, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, pemberian dukungan administrasi kerja sama, dan komunikasi publik.

Article 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Biro Hukum, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan; b. pelaksanaan advokasi hukum; c. penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama dalam dan luar negeri; d. pelaksanaan komunikasi publik; dan e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Biro.

Article 15

Biro Hukum, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik terdiri atas: a. Kepala Biro; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 16

Biro Organisasi dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana, pemberian dukungan administrasi kepegawaian, urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa.

Article 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Biro Organisasi dan Umum menyelenggarakan fungsi: a. penataan organisasi dan tata laksana; b. pengelolaan sumber daya manusia; c. pemberian dukungan administrasi sumber daya manusia; d. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan protokol; e. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan pengamanan; f. pelaksanaan urusan arsip dan dokumentasi; g. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro; h. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; i. pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa; dan j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Biro.

Article 18

Susunan Organisasi Biro Organisasi dan Umum terdiri atas: a. Bagian Protokol dan Tata Usaha; dan b. Bagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara.

Article 19

Bagian Protokol dan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha pimpinan dan protokol, arsip dan dokumentasi, dan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Article 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bagian Protokol dan Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengelolaan tata usaha pimpinan dan protokol, arsip dan dokumentasi Kepala BAPETEN; b. pelaksanaan pengelolaan tata usaha pimpinan dan protokol, arsip dan dokumentasi Sekretariat Utama; c. pelaksanaan pengelolaan tata usaha pimpinan dan protokol, arsip dan dokumentasi Deputi Pengkajian Keselamatan Nuklir; dan d. pelaksanaan pengelolaan tata usaha pimpinan dan protokol, arsip dan dokumentasi Deputi Perizinan dan Inspeksi.

Article 21

Bagian Protokol dan Tata Usaha terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha Kepala; b. Subbagian Tata Usaha Deputi Perizinan dan Inspeksi; dan c. Subbagian Tata Usaha Deputi Pengkajian Keselamatan Nuklir.

Article 22

(1) Subbagian Tata Usaha Kepala mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha pimpinan dan protokol, arsip dan dokumentasi Kepala BAPETEN. (2) Subbagian Tata Usaha Deputi Perizinan dan Inspeksi mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha pimpinan dan protokol, arsip dan dokumentasi Deputi Pengkajian Keselamatan Nuklir. (3) Subbagian Tata Usaha Deputi Pengkajian Keselamatan Nuklir mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha pimpinan dan protokol, arsip dan dokumentasi Deputi Perizinan dan Inspeksi.

Article 23

Bagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan urusan kerumahtanggaan dan pengamanan, pengelolaan barang milik/kekayaan Negara, dan pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa.

Article 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengelolaan urusan kerumahtanggan; b. pelaksanaan pengelolaan urusan pengadaan barang dan jasa; c. pelaksanaan pengelolaan urusan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan d. pelaksanaan pengelolaan urusan pengamanan personil, sarana, dan prasarana.

Article 25

Bagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara terdiri atas: a. Subbagian Rumah Tangga dan Pengamanan; dan b. Subbagian Barang Milik Negara dan Pengadaan.

Article 26

(1) Subbagian Rumah Tangga dan Pengamanan mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pengamanan personel, sarana dan prasarana, dan pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja. (2) Subbagian Barang Milik Negara dan Pengadaan mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan barang milik Negara dan layanan Pengadaan barang dan jasa.

BAB Kelima

Biro Organisasi dan Umum

Article 16

Correction

Biro Organisasi dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana, pemberian dukungan administrasi kepegawaian, urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa.

Article 17

Correction

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Biro Organisasi dan Umum menyelenggarakan fungsi: a. penataan organisasi dan tata laksana; b. pengelolaan sumber daya manusia; c. pemberian dukungan administrasi sumber daya manusia; d. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan protokol; e. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan pengamanan; f. pelaksanaan urusan arsip dan dokumentasi; g. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro; h. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; i. pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa; dan j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Biro.

Article 18

Susunan Organisasi Biro Organisasi dan Umum terdiri atas: a. Bagian Protokol dan Tata Usaha; dan b. Bagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara.

Article 19

Bagian Protokol dan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha pimpinan dan protokol, arsip dan dokumentasi, dan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Article 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bagian Protokol dan Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengelolaan tata usaha pimpinan dan protokol, arsip dan dokumentasi Kepala BAPETEN; b. pelaksanaan pengelolaan tata usaha pimpinan dan protokol, arsip dan dokumentasi Sekretariat Utama; c. pelaksanaan pengelolaan tata usaha pimpinan dan protokol, arsip dan dokumentasi Deputi Pengkajian Keselamatan Nuklir; dan d. pelaksanaan pengelolaan tata usaha pimpinan dan protokol, arsip dan dokumentasi Deputi Perizinan dan Inspeksi.

Article 21

Bagian Protokol dan Tata Usaha terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha Kepala; b. Subbagian Tata Usaha Deputi Perizinan dan Inspeksi; dan c. Subbagian Tata Usaha Deputi Pengkajian Keselamatan Nuklir.

Article 22

(1) Subbagian Tata Usaha Kepala mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha pimpinan dan protokol, arsip dan dokumentasi Kepala BAPETEN. (2) Subbagian Tata Usaha Deputi Perizinan dan Inspeksi mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha pimpinan dan protokol, arsip dan dokumentasi Deputi Pengkajian Keselamatan Nuklir. (3) Subbagian Tata Usaha Deputi Pengkajian Keselamatan Nuklir mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha pimpinan dan protokol, arsip dan dokumentasi Deputi Perizinan dan Inspeksi.

Article 23

Bagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan urusan kerumahtanggaan dan pengamanan, pengelolaan barang milik/kekayaan Negara, dan pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa.

Article 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengelolaan urusan kerumahtanggan; b. pelaksanaan pengelolaan urusan pengadaan barang dan jasa; c. pelaksanaan pengelolaan urusan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan d. pelaksanaan pengelolaan urusan pengamanan personil, sarana, dan prasarana.

Article 25

Bagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara terdiri atas: a. Subbagian Rumah Tangga dan Pengamanan; dan b. Subbagian Barang Milik Negara dan Pengadaan.

Article 26

(1) Subbagian Rumah Tangga dan Pengamanan mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pengamanan personel, sarana dan prasarana, dan pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja. (2) Subbagian Barang Milik Negara dan Pengadaan mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan barang milik Negara dan layanan Pengadaan barang dan jasa.

BAB IV

DEPUTI BIDANG PERIZINAN DAN INSPEKSI

Article 27

Correction

(1) Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BAPETEN. (2) Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi dipimpin oleh Deputi.

Article 28

Correction

Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perizinan dan inspeksi tenaga nuklir.

Article 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang perizinan dan inspeksi terhadap instalasi dan bahan nuklir, fasilitas radiasi dan zat radioaktif, pengujian dan penerbitan izin kerja bagi petugas proteksi radiasi serta pekerja radiasi bidang lainnya, keteknikan, jaminan mutu dan kesiapsiagaan nuklir; b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perizinan dan inspeksi terhadap instalasi dan bahan nuklir, fasilitas radiasi dan zat radioaktif, pengujian dan penerbitan izin kerja bagi petugas proteksi radiasi serta pekerja radiasi bidang lainnya, keteknikan, jaminan mutu dan kesiapsiagaan nuklir; c. pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang perizinan dan inspeksi terhadap instalasi dan bahan nuklir, fasilitas radiasi dan zat radioaktif, pengujian dan penerbitan izin kerja bagi petugas proteksi radiasi serta pekerja radiasi bidang lainnya; dan d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Article 30

Susunan organisasi Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi, terdiri atas: a. Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif; b. Direktorat Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir; c. Direktorat Inspeksi Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif; d. Direktorat Inspeksi Instalasi dan Bahan Nuklir; dan e. Direktorat Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir. Bagian Ketiga Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif

Article 31

Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perizinan fasilitas radiasi dan zat radioaktif, pengujian dan penerbitan izin kerja bagi petugas proteksi radiasi serta pekerja radiasi bidang lainnya.

Article 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengembangan sistem, pelayanan, pembinaan dan pengendalian perizinan zat radioaktif dan sumber radiasi lainnya di bidang penelitian dan industri; b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengembangan sistem, pelayanan, dan pembinaan dan pengendalian perizinan zat radioaktif dan sumber radiasi lainnya di bidang kesehatan; c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengembangan sistem, pengujian dan penerbitan serta pengendalian izin kerja bagi petugas proteksi radiasi, radiografer industri, petugas dosimetri, petugas perawatan dan operator iradiator; dan d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Article 33

Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif terdiri atas: a. Direktur; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 34

Direktorat Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perizinan instalasi nuklir dan bahan nuklir, pengujian dan penerbitan izin kerja personil serta validasi bungkusan.

Article 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Direktorat Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengembangan sistem, pelayanan, pembinaan dan pengendalian perizinan reaktor dan bahan nuklir; b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengembangan sistem, pelayanan, pembinaan dan pengendalian perizinan instalasi nuklir nonreaktor; c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengembangan sistem pengujian, penerbitan dan pengendalian izin kerja bagi operator reaktor, supervisor reaktor, dan validasi bungkusan; dan d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Article 36

Direktorat Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir terdiri atas a. Direktur, dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 37

Direktorat Inspeksi Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang inspeksi keselamatan dan keamanan pada fasilitas radiasi dan zat radioaktif.

Article 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Direktorat Inspeksi Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengembangan sistem, pembinaan, penyelenggaraan dan pengendalian inspeksi keselamatan dan keamanan zat radioaktif dan sumber radiasi lainnya pada Fasilitas Penelitian dan Industri; b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengembangan sistem, pembinaan, penyelenggaraan dan pengendalian inspeksi keselamatan dan keamanan zat radioaktif dan sumber radiasi lainnya pada fasilitas kesehatan; dan c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Article 39

Direktorat Inspeksi Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif terdiri atas: a. Direktur, dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 40

Direktorat Inspeksi Instalasi dan Bahan Nuklir mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang inspeksi instalasi nuklir dan garda aman (safeguards), serta evaluasi dosis dan lingkungan.

Article 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Direktorat Inspeksi Instalasi dan Bahan Nuklir menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengembangan sistem, penyelenggaraan dan pengendalian inspeksi pada instalasi nuklir; b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengembangan sistem, penyelenggaraan dan pengendalian inspeksi bahan nuklir, proteksi fisik, audit pembukuan dan pengendalian bahan nuklir, bahan sumber dan kegiatan terkait; c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengembangan sistem, pembinaan, dan pengendalian evaluasi dosis, lingkungan dan laporan operasi instalasi nuklir; dan d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Article 42

Direktorat Inspeksi Instalasi dan Bahan Nuklir terdiri atas a. Direktur, dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 43

Direktorat Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sarana dan prasarana inspeksi, pengembangan kesiapsiagaan nuklir, pengembangan sistem, pelayanan dan pembinaan akreditasi dan standardisasi serta evaluasi program jaminan mutu instalasi nuklir dan radiasi.

Article 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Direktorat Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengelolaan sarana dan prasarana inspeksi, dan pengkajian keselamatan nuklir; b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengembangan sistem mutu, pelayanan, pembinaan akreditasi dan standarisasi nuklir serta sertifikasi laboratorium uji, lembaga kursus, instalasi nuklir dan radiasi; c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengembangan sistem, pembinaan dan pengendalian kesiapsiagaan nuklir; dan d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Article 45

Direktorat Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir terdiri atas: a. Direktur, dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V

DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN KESELAMATAN NUKLIR

Article 46

Correction

(1) Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BAPETEN. (2) Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir dipimpin oleh Deputi.

Article 47

Correction

Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian keselamatan nuklir.

Article 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pengkajian keselamatan instalasi dan bahan nuklir, fasilitas radiasi dan zat radioaktif, serta pengembangan, penyusunan, dan evaluasi peraturan keselamatan nuklir dan perjanjian internasional; b. pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang pengkajian keselamatan instalasi dan bahan nuklir, fasilitas radiasi dan zat radioaktif, serta pengembangan, penyusunan, dan evaluasi peraturan keselamatan nuklir dan perjanjian internasional; dan c. pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.

Article 49

Susunan organisasi Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir, terdiri atas: a. Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif; b. Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir; c. Direktorat Pengaturan Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif; dan d. Direktorat Pengaturan Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir

Article 50

Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan dan pengendalian pengkajian pengawasan dalam bidang keselamatan dan keamanan, kesehatan, industri dan penelitian, dan keselamatan lingkungan.

Article 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengembangan, pembinaan, pengendalian pengkajian pengawasan keselamatan dan keamanan pemanfaatan radiasi dan zat radioaktif di bidang kesehatan dan keselamatan lingkungan; dan b. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengembangan, pembinaan dan pengendalian pengkajian pengawasan keselamatan dan keamanan pemanfaatan radiasi dan zat radioaktif di bidang industri dan penelitian, dan keselamatan lingkungan.

Article 52

Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif terdiri atas: a. Kepala Pusat; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 53

Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pembinaan, pengembangan dan pengendalian pengkajian pengawasan dalam bidang keselamatan, keamanan dan garda aman (safeguards) pada sistem reaktor daya, reaktor non daya dan instalasi nuklir non reaktor.

Article 54

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengembangan dan pengendalian pengkajian pengawasan dalam bidang keselamatan, keamanan dan safeguards pada sistem reaktor daya yang mencakup tapak, desain, konstruksi, operasi, perawatan, material atau komponen reaktor dan dekomisioning, dan bahan nuklir; b. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengembangan dan pengendalian pengkajian pengawasan dalam bidang keselamatan, keamanan dan safeguards pada sistem reaktor non daya yang mencakup tapak, desain, konstruksi, operasi, perawatan, material atau komponen dan dekomisioning, dan bahan nuklir; dan c. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengembangan dan pengendalian pengkajian pengawasan dalam bidang keselamatan, keamanan dan safeguards pada sistem Instalasi Nuklir Non Reaktor yang mencakup tapak, desain, konstruksi, operasi, perawatan, dan dekomisioning, dan bahan nuklir.

Article 55

Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir terdiri atas: a. Kepala Pusat; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 56

Direktorat Pengaturan Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pembinaan, pengembangan dan pengendalian penyusunan dan evaluasi peraturan dan perjanjian internasional keselamatan dan keamanan dalam bidang fasilitas radiasi dan zat radioaktif.

Article 57

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Direktorat Pengaturan Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengembangan dan pengendalian penyusunan dan evaluasi peraturan dan perjanjian internasional keselamatan dan keamanan dalam bidang kesehatan, industri dan penelitian; dan b. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengembangan dan pengendalian penyusunan dan evaluasi peraturan bidang proteksi radiasi dan keselamatan lingkungan, dan perjanjian internasional.

Article 58

Direktorat Pengaturan Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif terdiri atas: a. Direktur; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 59

Direktorat Pengaturan Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pembinaan, pengembangan dan pengendalian penyusunan dan evaluasi peraturan dan perjanjian internasional keselamatan, keamanan dan garda aman (safeguards) dalam bidang instalasi nuklir dan bahan nuklir.

Article 60

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Direktorat Pengaturan Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengembangan dan pengendalian penyusunan dan evaluasi peraturan keselamatan, keamanan dan garda aman (safeguards) dalam bidang reaktor daya dan bahan nuklir; b. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengembangan dan pengendalian penyusunan dan evaluasi peraturan keselamatan, keamanan dan garda aman (safeguards) dalam bidang reaktor non daya dan bahan nuklir; dan c. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengembangan dan pengendalian penyusunan dan evaluasi peraturan keselamatan, keamanan dan garda aman (safeguards) dalam bidang instalasi nuklir non reaktor dan bahan nuklir, dan perjanjian internasional.

Article 61

Direktorat Pengaturan Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir terdiri atas: a. Direktur; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VI

INSPEKTORAT

Article 62

Correction

(1) Inspektorat merupakan unsur pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretariat Utama. (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang selanjutnya disebut Kepala Inspektorat.

Article 63

Correction

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan BAPETEN.

Article 64

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Inspektorat menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan internal; b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja kepegawaian dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala; d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan e. pelaksanaan administrasi Inspektorat.

Article 65

Susunan Organisasi Inspektorat terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 66

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan, dan kearsipan pelaksanaan pengawasan internal BAPETEN. BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Article 67

Di lingkungan BAPETEN dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 68

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala BAPETEN MENETAPKAN Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional. (3) Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing. (4) Pembagian tugas kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BAPETEN.

Article 69

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan perundang- undangan yang mengatur jabatan fungsional masing- masing.

BAB IX

TATA KERJA

Article 72

Correction

Kepala BAPETEN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Article 73

Correction

Kepala BAPETEN menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

Article 74

Kepala BAPETEN menyampaikan laporan kepada PRESIDEN mengenai hasil pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir secara berkala atau sewaktu waktu sesuai kebutuhan.

Article 75

Kepala BAPETEN menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan masing-masing.

Article 76

Setiap unsur di lingkungan BAPETEN dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BAPETEN maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Article 77

Semua unsur di lingkungan BAPETEN harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing- masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Article 78

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan. (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Article 79

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan BAPETEN wajib: a. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing; dan b. mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam hal terjadi penyimpangan; sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 80

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Article 81

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan unit organisasi yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Article 82

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Article 86

Correction

(1) Unit organisasi yang menangani fungsi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah karena sifat tugas dan fungsinya, melaksanakan tugas dan fungsi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan BAPETEN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan BAPETEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diduduki oleh Kepala Subbagian yang menangani fungsi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Article 87

(1) Kepala Biro yang menangani fungsi pengelolaan dan pelayanan informasi sesuai dengan sifat tugas dan fungsinya menjadi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID di lingkungan BAPETEN. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Article 88

Bagan organisasi BAPETEN dan unit organisasi di bawah BAPETEN, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Article 89

Perubahan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Badan ini ditetapkan oleh Kepala Badan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Article 90

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Jabatan dan pejabat yang memangku jabatan di lingkungan BAPETEN berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 Rev.2/K-OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 Rev.2/K-OTK/V-04 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 27), tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan adanya penyesuaian berdasarkan Peraturan Badan ini. BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Article 91

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku: a. Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 Rev.2/K-OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir; b. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 rev.2/K-OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir; dan c. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 Rev.2/K-OTK/V-04 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Article 92

Peraturan pelaksanaan dari Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 Rev.2/K-OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 Rev.2/K- OTK/V-04 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 27), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diubah atau diganti berdasarkan Peraturan Badan ini.

Article 93

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Desember 2020 KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR REPUBLIK INDONESIA, ttd. JAZI EKO ISTIYANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Badan Nomor 9 Tahun 2020 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

BAB I

Article 1

Article 2

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

BAB II

Article 5

BAB III

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

BAB Kesatu

Article 6

Article 7

Article 8

BAB Kedua

Article 9

BAB Ketiga

Article 10

Article 11

Article 12

BAB Keempat

Article 13

Article 14

Article 15

BAB Kelima

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

BAB IV

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

Article 32

Article 33

Article 34

Article 35

Article 36

Article 37

Article 38

Article 39

Article 40

Article 41

Article 42

Article 43

Article 44

Article 45

BAB Kesatu