PERBAN

Peraturan Badan Nomor 14 Tahun 2020 tentang KOMUNIKASI PUBLIK BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

PERBAN Nomor 14 Tahun 2020

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB III

PERENCANAAN KOMUNIKASI PUBLIK

Article 9

Correction

(1) Rencana strategis Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a disusun setiap 5 (lima) tahun sekali dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali. (2) Penyusunan rencana strategis Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rencana strategis Badan.

Article 10

Correction

(1) Program Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b disusun setiap tahun. (2) Penyusunan program Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rencana strategis Komunikasi Publik. (3) Program Komunikasi Publik terdiri dari beberapa kegiatan komunikasi publik yang dilaksanakan oleh Biro dan unit kerja pelaksana untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran dalam rencana strategis Komunikasi Publik. (4) Penyusunan program Komunikasi Publik dilaksanakan melalui tahapan: a. Analisis situasi. b. Tujuan dan khalayak sasaran. c. Strategi komunikasi publik. d. Penetapan kebutuhan kegiatan Komunikasi Publik.

Article 11

Tahap analisis situasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a meliputi proses: a. Pengumpulan data/bahan yang meliputi: 1. Fakta dan informasi baik dari internal maupun eksternal Badan. 2. Penggalian aspirasi dan opini yang berkembang di masyarakat/pemangku kepentingan/instansi terkait. 3. Pengumpulan bahan informasi bentuk digital, cetak, audio visual, serta kecenderungan sikap dan pendapat di media sosial. b. Klasifikasi bahan informasi. c. Analisis bahan informasi.

Article 12

Tahap penentuan tujuan dan khalayak sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b meliputi proses: a. Merumuskan tujuan Komunikasi Publik dari hasil analisis situasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. b. MENETAPKAN tujuan Komunikasi Publik. c. MENETAPKAN khalayak sasaran Komunikasi Publik.

Article 13

Tahap strategi Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c meliputi proses: a. Perhitungan, penentuan, dan persiapan kegiatan secara sistematis dengan berdasar pada hasil analisis situasi, serta tujuan dan khalayak sasaran yang telah ditetapkan. b. Penyusunan strategi Komunikasi Publik yang sedikitnya mengandung unsur strategi pengemasan media, pilihan media yang terintegrasi atau konvergensi media, penetapan narasumber, pelibatan publik, pemangku kepentingan, lokasi, pemilihan waktu, dan penyusunan materi program komunikasi publik unit kerja dan Badan.

Article 14

Tahap Penetapan kebutuhan kegiatan Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf d meliputi proses: a. Pelaksanaan kegiatan koordinasi, konsolidasi, dan sinkronisasi dalam rangka integrasi kegiatan Komunikasi Publik melalui mekanisme rapat secara berkala oleh Tim Komunikasi Publik dan pelaksana. b. Perumusan dan pembahasan penetapan kebutuhan kegiatan Komunikasi Publik, tema pesan Komunikasi, alokasi anggaran, prioritas khalayak sasaran, dan kegiatan yang terkait dengan pengelolaan Komunikasi Publik sesuai dengan rencana strategis di lingkungan Badan.

Article 15

Dalam kondisi mendesak dan berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Badan, Biro berwenang melakukan perubahan program Komunikasi Publik atas persetujuan Kepala Badan.

Peraturan Badan Nomor 14 Tahun 2020 tentang KOMUNIKASI PUBLIK BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

BAB III

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

BAB IV

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

BAB Kesatu

Article 16

BAB Kedua

Article 17

Article 18

BAB Ketiga

Article 19

Article 20

BAB V

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

BAB VI

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

BAB VII

Article 29

Article 30

Article 31

BAB VIII

Article 32

BAB I

BAB II

BAB III