Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang PENATAAN WILAYAH PERTAHANAN NEGARA

PP Nomor 68 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan: 1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. 2. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. 3. Wilayah Pertahanan Negara yang selanjutnya disebut Wilayah Pertahanan adalah wilayah yang ditetapkan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara. 4. Penataan Wilayah Pertahanan adalah penetapan Wilayah Pertahanan berdasarkan suatu proses perencanaan Wilayah Pertahanan, pemanfaatan Wilayah Pertahanan, dan pengendalian pemanfaatan Wilayah Pertahanan. 5. Rencana Wilayah Pertahanan yang selanjutnya disingkat RWP adalah hasil perencanaan wilayah yang mengindikasikan lokasi Wilayah Pertahanan untuk kepentingan pertahanan negara. 6. Rencana Rinci Wilayah Pertahanan yang selanjutnya disingkat RRWP adalah jabaran dari perencanaan wilayah yang mengindikasikan lokasi Wilayah Pertahanan, sesuai matra TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang dibuat secara rinci untuk kepentingan pertahanan negara. 7. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 8. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. www.djpp.kemenkumham.go.id

BAB II

PENETAPAN WILAYAH PERTAHANAN

Pasal 5

Koreksi

(1) Wilayah Pertahanan ditetapkan oleh Pemerintah untuk memberi jaminan kepastian terhadap keberadaan Wilayah Pertahanan. (2) Wilayah Pertahanan ditetapkan dengan memperhatikan kepentingan daerah dan fungsi pertahanan. (3) Wilayah Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Wilayah Pertahanan darat; b. Wilayah Pertahanan laut; dan c. Wilayah Pertahanan udara. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 6

Koreksi

Wilayah Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas: a. pangkalan militer atau kesatrian; b. daerah latihan militer; c. instalasi militer; d. daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer; e. daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya; f. daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya; g. obyek vital nasional yang bersifat strategis; dan/atau h. kepentingan pertahanan udara.

Pasal 7

(1) Wilayah Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b, dan huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PERATURAN PEMERINTAH ini. (2) Wilayah Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d sampai dengan huruf h ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 8

(1) Wilayah Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan (2) Penetapan Wilayah Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Setelah Wilayah Pertahanan ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional, disusun rencana tata ruang kawasan strategis nasional.

Pasal 9

Tata cara penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilakukan oleh pemangku kepentingan tingkat nasional dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Pasal 10

(1) Proses penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan melalui tahapan: a. persiapan penyusunan, meliputi: www.djpp.kemenkumham.go.id 1. penyusunan kerangka acuan kerja; 2. penentuan metodologi; 3. penganggaran; dan 4. pelibatan unsur TNI. b. pengumpulan data, paling sedikit meliputi: 1. data wilayah administrasi; 2. data fisiografis; 3. data kependudukan; 4. data kondisi sosial; 5. data ekonomi dan keuangan; 6. data ketersediaan prasarana dan sarana dasar; 7. data penggunaan lahan; 8. data peruntukan ruang; 9. data sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan 10. peta dasar rupa bumi dan peta tematik yang dibutuhkan. c. pengolahan data dan analisis, paling sedikit meliputi teknik analisis yang terkait dengan nilai strategis kawasan yang dimilikinya. d. perumusan konsepsi rencana, paling sedikit harus: 1. mengacu pada: a) Rencana Tata Ruang wilayah nasional; b) RWP; c) kebijakan umum pertahanan negara; d) kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara; dan e) pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang dan pertahanan. 2. memperhatikan: a) Rencana Tata Ruang pulau atau kepulauan; b) Rencana Tata Ruang wilayah provinsi dan/atau Rencana Tata Ruang wilayah kabupaten/kota setempat; c) rencana pembangunan jangka panjang nasional; dan d) rencana pembangunan jangka menengah nasional; www.djpp.kemenkumham.go.id 3. memuat: a) tujuan, kebijakan, dan strategi pengembangan kawasan strategis nasional; dan b) konsep pengembangan kawasan strategis nasional. (2) Proses penyusunan Rencana Tata Ruang kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan dengan Peraturan PRESIDEN.

BAB Kedua

Tata Cara Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional dari Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 9

Koreksi

Pasal 10

Koreksi

Pasal 11

Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan dengan Peraturan PRESIDEN.

BAB III

PERENCANAAN WILAYAH PERTAHANAN

Pasal 32

Koreksi

(1) Pemanfaatan wilayah di sekitar pangkalan militer atau kesatrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, harus mendukung dan menjaga fungsi pangkalan militer. (2) Dalam hal pemanfaatan di sekitar pangkalan militer atau kesatrian berpotensi tidak mendukung dan tidak menjaga fungsi pangkalan militer atau kesatrian, pemanfaatannya harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 33

Koreksi

(1) Pemanfaatan wilayah di sekitar daerah latihan militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, harus mendukung dan menjaga fungsi daerah latihan militer. (2) Dalam hal pemanfaatan di sekitar daerah latihan militer berpotensi tidak mendukung fungsi daerah latihan militer, pemanfaatannya harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

(1) Pemanfaatan wilayah di sekitar instalasi militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, harus mendukung dan menjaga fungsi instalasi militer. (2) Dalam hal pemanfaatan di sekitar instalasi militer berpotensi tidak mendukung dan tidak menjaga fungsi instalasi militer, pemanfaatannya harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

(1) Pemanfaatan wilayah di sekitar daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, harus mendukung dan menjaga fungsi daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer. (2) Dalam hal pemanfaatan di sekitar daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer berpotensi tidak mendukung dan tidak menjaga kepentingan pertahanan, pemanfaatannya harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 36

(1) Pemanfaatan wilayah di sekitar daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, harus mendukung dan menjaga fungsi daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya. (2) Dalam hal pemanfaatan di sekitar daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya berpotensi tidak mendukung dan tidak menjaga kepentingan pertahanan, pemanfaatannya harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

(1) Pemanfaatan wilayah di sekitar daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 www.djpp.kemenkumham.go.id huruf f, harus mendukung dan menjaga fungsi daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya. (2) Dalam hal pemanfaatan di sekitar daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya berpotensi tidak mendukung dan tidak menjaga kepentingan pertahanan, pemanfaatannya harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

(1) Pemanfaatan wilayah di sekitar obyek vital nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, harus mendukung dan menjaga fungsi obyek vital nasional yang bersifat strategis. (2) Dalam hal pemanfaatan di sekitar obyek vital nasional yang bersifat strategis berpotensi tidak mendukung dan tidak menjaga kepentingan pertahanan, pemanfaatannya harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

(1) Pemanfaatan wilayah di sekitar kepentingan pertahanan udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, harus mendukung dan menjaga fungsi pertahanan udara. (2) Dalam hal pemanfaatan di sekitar kepentingan pertahanan udara berpotensi tidak mendukung dan tidak menjaga kepentingan pertahanan, pemanfaatannya harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

(1) Pengendalian pemanfaatan Wilayah Pertahanan dilakukan melalui pemantauan, pengawasan, dan penertiban. (2) Pengendalian pemanfaatan Wilayah Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 41

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) diselenggarakan melalui pengelolaan sistem informasi dan komunikasi.

Pasal 42

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dilaksanakan melalui supervisi dan pelaporan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 43

(1) Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42. (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemulihan fungsi ruang sesuai dengan RWP dan RRWP. (3) Penertiban dilaksanakan oleh aparatur Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bersama TNI.

BAB 2

Rencana Wilayah Pertahanan

Pasal 14

Koreksi

RWP disusun dengan memperhatikan: a. kebijakan dan strategi pertahanan negara; b. sistem pertahanan negara; c. ketersediaan sumber daya dan sarana prasarana nasional; www.djpp.kemenkumham.go.id d. kesejahteraan dan kepentingan masyarakat; dan e. rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya.

Pasal 15

Koreksi

(1) RWP berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. (2) RWP dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terjadi: a. bencana berskala nasional; b. perubahan batas territorial yang ditetapkan dengan UNDANG-UNDANG; dan/atau c. perubahan kebijakan nasional di bidang pertahanan.

Pasal 16

(1) RWP yang memuat lokasi Wilayah Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b, dan huruf c digambarkan dalam peta dengan skala 1:1.000.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PERATURAN PEMERINTAH ini. (2) RWP yang memuat lokasi Wilayah Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d sampai dengan huruf h ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 17

(1) RRWP merupakan alat operasionalisasi RWP dan sebagai dasar untuk mengembangkan sarana dan prasarana pertahanan. (2) RRWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. RRWP darat; b. RRWP laut; dan c. RRWP udara.

Pasal 18

(1) RRWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disusun oleh masing- masing Kepala Staf Angkatan secara terintegrasi dan terkoordinasi antarmatra darat, laut, dan udara. (2) Penyusunan RRWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada RWP. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) RRWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri setelah memperhatikan saran dari Panglima TNI.

Pasal 19

(1) RRWP berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. (2) RRWP dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terjadi: a. bencana berskala nasional; b. perubahan batas territorial yang ditetapkan dengan UNDANG-UNDANG; dan/atau c. perubahan kebijakan nasional di bidang pertahanan.

BAB 2

Arahan Pemanfaatan Wilayah Pertahanan

Pasal 23

Koreksi

Pemanfaatan Wilayah Pertahanan dilakukan dengan tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup dan ekosistem alami, serta memperhatikan peningkatan nilai tambah bagi Wilayah Pertahanan yang bersangkutan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 24

Koreksi

(1) Pemanfaatan Wilayah Pertahanan harus sejalan dengan fungsi pertahanan. (2) Pemanfaatan Wilayah Pertahanan di luar fungsi pertahanan harus mendapat ijin Menteri. (3) Pemanfaatan Wilayah Pertahanan di luar fungsi pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

(1) Dalam rangka pembangunan atau pengembangan Wilayah Pertahanan, dilaksanakan pengadaan tanah. (2) Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib menyediakan lahan untuk pembangunan dan pengembangan Wilayah Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf g di wilayahnya. (2) Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usul Menteri. (3) Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan peruntukkannya dengan fungsi Wilayah Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf g.

Pasal 27

Dalam hal lahan diperlukan untuk daerah latihan militer, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib menyediakan lahan bagi satuan TNI dari tingkat latihan perorangan sampai dengan tingkat latihan gabungan TNI.

Pasal 28

(1) Daerah latihan militer disediakan untuk satuan TNI pada skala nasional, skala provinsi, dan skala kabupaten. (2) Pada skala nasional, daerah latihan militer paling sedikit terdiri atas 3 (tiga) daerah latihan gabungan TNI. (3) Pada skala provinsi, daerah latihan militer paling sedikit terdiri atas 1 (satu) daerah latihan gabungan TNI setingkat: www.djpp.kemenkumham.go.id a. batalyon TNI Angkatan Darat; b. gugus tempur laut guna mendukung pasukan pendarat marinir TNI Angkatan Laut; dan/atau c. skuadron udara atau batalyon Paskhas TNI Angkatan Udara. (4) Pada skala kabupaten, daerah latihan militer paling sedikit terdiri atas 1 (satu) daerah latihan TNI setingkat kompi.

BAB 3

Pembangunan dan Pengembangan Wilayah Pertahanan

Pasal 25

Koreksi

Pasal 26

Koreksi

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyiapkan wilayahnya untuk digunakan sebagai daerah latihan militer yang bersifat sementara atau tidak tetap.

Pasal 30

(1) Penyiapan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan atas permintaan pimpinan satuan TNI sesuai kewenangannya paling rendah setingkat satuan komando kewilayahan setempat. (2) Penyiapan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek geografi, demografi, serta infrastruktur pendukung penyelenggaraan kepentingan pertahanan.

Pasal 31

(1) Penggunaan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 harus memperhatikan hak masyarakat, nilai sosial budaya masyarakat, dan keseimbangan ekosistem. (2) Penggunaan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB Ketiga

Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Pertahanan

Pasal 32

Koreksi

Pasal 33

Koreksi

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) diselenggarakan melalui pengelolaan sistem informasi dan komunikasi.

Pasal 42

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dilaksanakan melalui supervisi dan pelaporan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang PENATAAN WILAYAH PERTAHANAN NEGARA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB III

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

BAB Kesatu

Pasal 12

Pasal 13

BAB 1

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB 2

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB 3

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kedua

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB 1

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB 2

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB 3

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28