Koreksi Pasal 8

(1) Wilayah Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan (2) Penetapan Wilayah Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Setelah Wilayah Pertahanan ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional, disusun rencana tata ruang kawasan strategis nasional.