PP

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

PP Nomor 58 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan: 1. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang berdasarkan Pancasila. 2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah yang memegang kekuasaan negara yang dibantu menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 5. Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat SKT adalah dokumen yang diterbitkan oleh Menteri yang menyatakan Ormas tidak berbadan hukum telah terdaftar pada administrasi pemerintahan. 6. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar Ormas. 7. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD Ormas. 8. Pemberdayaan Ormas adalah upaya untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan Ormas dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan Ormas dapat tumbuh berkembang secara sehat, mandiri, akuntabel, dan profesional. 9. Sistem Informasi Ormas adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, sumber daya manusia, dan teknologi yang saling berkaitan dan dikelola secara terintegrasi yang berguna untuk mendukung manajemen pelayanan publik dan tertib administrasi. 10. Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar kinerja Ormas berjalan sesuai dengan tujuan dan fungsi Ormas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 11. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa internal Ormas yang difasilitasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memperoleh kesepakatan atas permintaan para pihak yang bersengketa. 12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. 13. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PENDAFTARAN

Pasal 5

Koreksi

(1) Ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. (2) Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal Ormas telah mendapat pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan SKT.

Pasal 6

Koreksi

Ormas tidak berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan SKT.

Pasal 7

SKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diterbitkan oleh Menteri.

Pasal 8

(1) Pendaftaran Ormas yang memiliki struktur kepengurusan berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan oleh pengurus Ormas di tingkat pusat. (2) Pengurus Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan keberadaan kepengurusannya di daerah kepada Pemerintah Daerah setempat dengan melampirkan SKT dan kepengurusan di daerah.

Pasal 9

Ormas yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), pengurus Ormas melaporkan keberadaan kepengurusannya di daerah kepada Pemerintah Daerah setempat dengan melampirkan surat keputusan pengesahan status badan hukum dan susunan kepengurusan di daerah.

Pasal 10

(1) Ormas mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis kepada Menteri melalui unit layanan administrasi. (2) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui gubernur atau bupati/walikota pada unit layanan administrasi di provinsi atau kabupaten/kota. (3) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dan ditandatangani oleh pendiri dan pengurus Ormas. (4) Dalam hal pendiri meninggal dunia atau berhalangan tetap, permohonan pendaftaran Ormas dapat diajukan dan ditandatangani oleh pengurus Ormas.

Pasal 11

Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus dilampiri: a. akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD atau AD dan ART; b. program kerja; c. susunan pengurus; d. surat keterangan domisili sekretariat Ormas; e. nomor pokok wajib pajak atas nama Ormas; f. surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan; dan g. surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan.

Pasal 12

AD dan ART sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a memuat paling sedikit: a. nama dan lambang; b. tempat kedudukan; c. asas, tujuan, dan fungsi; d. kepengurusan; e. hak dan kewajiban anggota; f. pengelolaan keuangan; g. mekanisme penyelesaian sengketa dan Pengawasan internal; dan h. pembubaran organisasi.

Pasal 13

(1) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c paling sedikit terdiri atas: a. ketua atau sebutan lain; b. sekretaris atau sebutan lain; dan c. bendahara atau sebutan lain. (2) Seluruh pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan anggota Ormas berkewarganegaraan INDONESIA.

Pasal 14

(1) Petugas unit layanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) memeriksa kelengkapan permohonan pendaftaran. (2) Dalam hal permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi kelengkapan, berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon.

Pasal 15

(1) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) yang telah memenuhi kelengkapan dicatat oleh petugas unit layanan administrasi dalam daftar registrasi permohonan. (2) Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak permohonan pendaftaran dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberikan atau menolak penerbitan SKT. (3) Dalam penerbitan atau penolakan SKT, Menteri dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait sesuai dengan bidang Ormas. (4) Keputusan penerbitan SKT atau surat penolakan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Menteri melalui petugas unit layanan administrasi kepada pemohon.

Pasal 16

Pengurus Ormas harus mengajukan perubahan SKT apabila terjadi perubahan nama, bidang kegiatan, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan/atau alamat Ormas.

Pasal 17

(1) Permohonan perubahan SKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diajukan secara tertulis kepada Menteri melalui unit layanan administrasi. (2) Permohonan perubahan SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada gubernur dan/atau bupati/walikota. (3) Permohonan perubahan SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pengurus Ormas dan dilengkapi bukti pendukung permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 18

(1) Petugas unit layanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) memeriksa kelengkapan permohonan perubahan SKT. (2) Dalam hal permohonan perubahan SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi kelengkapan, berkas permohonan perubahan SKT dikembalikan kepada pemohon.

Pasal 19

(1) Permohonan yang telah memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dicatat dalam daftar registrasi permohonan perubahan SKT. (2) Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak permohonan perubahan SKT dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri menerbitkan atau menolak perubahan SKT. (3) Dalam penerbitan atau penolakan perubahan SKT, Menteri dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait sesuai dengan bidang Ormas. (4) Keputusan penerbitan atau penolakan perubahan SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Menteri melalui petugas unit layanan administrasi kepada pemohon.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan atau perubahan SKT, format, penomoran, dan pejabat penandatangan SKT, serta ketentuan pelaporan kegiatan Ormas diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB Kedua

Tata Cara Pendaftaran

Pasal 10

Koreksi

(1) Ormas mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis kepada Menteri melalui unit layanan administrasi. (2) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui gubernur atau bupati/walikota pada unit layanan administrasi di provinsi atau kabupaten/kota. (3) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dan ditandatangani oleh pendiri dan pengurus Ormas. (4) Dalam hal pendiri meninggal dunia atau berhalangan tetap, permohonan pendaftaran Ormas dapat diajukan dan ditandatangani oleh pengurus Ormas.

Pasal 11

Koreksi

Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus dilampiri: a. akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD atau AD dan ART; b. program kerja; c. susunan pengurus; d. surat keterangan domisili sekretariat Ormas; e. nomor pokok wajib pajak atas nama Ormas; f. surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan; dan g. surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan.

Pasal 12

AD dan ART sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a memuat paling sedikit: a. nama dan lambang; b. tempat kedudukan; c. asas, tujuan, dan fungsi; d. kepengurusan; e. hak dan kewajiban anggota; f. pengelolaan keuangan; g. mekanisme penyelesaian sengketa dan Pengawasan internal; dan h. pembubaran organisasi.

Pasal 13

(1) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c paling sedikit terdiri atas: a. ketua atau sebutan lain; b. sekretaris atau sebutan lain; dan c. bendahara atau sebutan lain. (2) Seluruh pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan anggota Ormas berkewarganegaraan INDONESIA.

Pasal 14

(1) Petugas unit layanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) memeriksa kelengkapan permohonan pendaftaran. (2) Dalam hal permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi kelengkapan, berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon.

Pasal 15

(1) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) yang telah memenuhi kelengkapan dicatat oleh petugas unit layanan administrasi dalam daftar registrasi permohonan. (2) Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak permohonan pendaftaran dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberikan atau menolak penerbitan SKT. (3) Dalam penerbitan atau penolakan SKT, Menteri dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait sesuai dengan bidang Ormas. (4) Keputusan penerbitan SKT atau surat penolakan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Menteri melalui petugas unit layanan administrasi kepada pemohon.

BAB IV

SISTEM INFORMASI ORMAS

Pasal 28

Koreksi

(1) Pemerintah membentuk Sistem Informasi Ormas untuk meningkatkan pelayanan publik dan tertib administrasi. (2) Pengelolaan Sistem Informasi Ormas memuat data dan informasi tentang keberadaan, kegiatan, dan informasi lain yang dibutuhkan. (3) Sistem Informasi Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan dan dikoordinasikan oleh Menteri.

Pasal 29

Koreksi

(1) Data dan informasi Ormas dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, kementerian terkait sesuai dengan bidang Ormas, atau instansi terkait sesuai dengan lingkup tugas, fungsi dan kewenangannya. (2) Kementerian atau instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan data atau informasi yang diperlukan oleh Menteri secara berkala 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 30

(1) Pengolahan data dan informasi Ormas dilakukan dengan menggunakan sistem komputerisasi yang memiliki kemampuan terhubung secara online sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal pengelolaan Sistem Informasi Ormas belum memiliki infrastruktur dengan sistem komputerisasi, pengolahan data dan informasi Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual.

Pasal 31

(1) Pengamanan informasi Ormas dilakukan untuk menjamin agar informasi Ormas: a. tetap tersedia dan terjaga keutuhannya; dan b. terjaga kerahasiaannya. (2) Pengamanan informasi Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan standar pengamanan. (3) Kerahasiaan informasi Ormas dan standar pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Sistem Informasi Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dikembangkan oleh kementerian atau instansi terkait yang dikoordinasikan dan diintegrasikan oleh Menteri.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Sistem Informasi Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 38

Koreksi

(1) Untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas serta menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan Ormas atau ormas yang didirikan oleh warga negara asing dilakukan Pengawasan. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara internal dan eksternal.

Pasal 39

Koreksi

(1) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dilakukan oleh pengawas internal. (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi menegakkan kode etik organisasi dan MEMUTUSKAN pemberian sanksi dalam internal organisasi sesuai dengan AD/ART Ormas.

Pasal 40

Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dilakukan oleh masyarakat, Pemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 41

(1) Bentuk Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 berupa pengaduan. (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait, gubernur, dan/atau bupati/walikota. (3) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara tertulis dan/atau tidak tertulis.

Pasal 42

(1) Pengaduan masyarakat secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) difasilitasi oleh unit pelayanan pengaduan masyarakat pada kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Pengaduan masyarakat secara tidak tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) dapat disampaikan melalui aparatur Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah setempat.

Pasal 43

(1) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) paling sedikit memuat informasi mengenai subjek, objek, dan materi pengaduan. (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 44

(1) Kementerian/lembaga sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara terkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait. (2) Gubernur dan bupati/walikota menindaklanjuti pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara terkoordinasi.

Pasal 45

(1) Pengawasan eksternal oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan sesuai dengan jenjang pemerintahan. (2) Pengawasan eksternal oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh: a. Menteri untuk Ormas berbadan hukum INDONESIA dan tidak berbadan hukum; dan b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri bagi ormas berbadan hukum yayasan asing atau sebutan lain. (3) Pengawasan eksternal oleh pemerintah provinsi dikoordinasikan oleh gubernur. (4) Pengawasan eksternal oleh pemerintah kabupaten/kota dikoordinasikan oleh bupati/walikota.

Pasal 46

Pengawasan eksternal oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan secara terencana dan sistematis, baik sebelum maupun sesudah terjadi pengaduan masyarakat.

Pasal 47

(1) Pelaksanaan Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi oleh tim terpadu. (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

BAB VII

MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA ORMAS

Pasal 48

Koreksi

(1) Dalam hal terjadi sengketa internal Ormas, penyelesaiannya dilakukan sesuai mekanisme yang diatur dalam AD atau AD dan ART Ormas yang bersangkutan. (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Pemerintah dapat memfasilitasi Mediasi atas permintaan para pihak yang bersengketa.

Pasal 49

Koreksi

(1) Permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) untuk Ormas yang berbadan hukum disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. (2) Permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) untuk Ormas yang tidak berbadan hukum, disampaikan kepada Menteri melalui gubernur dan/atau bupati/walikota.

Pasal 50

(1) Menteri dapat mendelegasikan kepada gubernur atau bupati/walikota untuk memfasilitasi Mediasi penyelesaian sengketa Ormas. (2) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan domisili terdaftarnya Ormas.

Pasal 51

(1) Permintaan para pihak kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) disampaikan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa. (2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan resume permasalahan yang dipersengketakan.

Pasal 52

(1) Pemerintah sebagai mediator mempersiapkan jadwal pertemuan Mediasi dalam jangka waktu 5 (lima) hari sejak diterimanya surat permohonan. (2) Jadwal pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disepakati oleh para pihak yang bersengketa.

Pasal 53

(1) Pemerintah wajib mendorong para pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan itikad baik secara musyawarah dan mufakat. (2) Mediasi penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 54

(1) Jika Mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dibantu oleh Pemerintah merumuskan kesepakatan perdamaian. (2) Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan serta ditandatangani oleh para pihak dan Pemerintah.

Pasal 55

Kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) bersifat mengikat para pihak.

Pasal 56

(1) Jika Mediasi penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) tidak tercapai kesepakatan, para pihak dapat menempuh penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri. (2) Terhadap putusan pengadilan negeri terkait penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi.

Pasal 57

Dalam hal sengketa yang terjadi di internal Ormas yang berpotensi perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan baik perorangan maupun kelompok yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pencegahan agar tidak terjadi konflik tanpa permintaan yang bersengketa.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 58

Koreksi

(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya menjatuhkan sanksi administratif kepada Ormas yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 59 UNDANG-UNDANG. (2) Sebelum menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah terlebih dahulu melakukan upaya persuasif. (3) Upaya persuasif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: a. pemanggilan pengurus Ormas untuk dimintai klarifikasi; b. menyampaikan kepada Ormas pelanggaran yang dilakukan merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. meminta kepada Ormas untuk tidak mengulangi pelanggaran; d. meminta pengurus Ormas untuk menjaga ketertiban umum serta persatuan dan kesatuan bangsa; e. meminta kepada Ormas untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) terdiri atas: a. peringatan tertulis; b. penghentian bantuan dan/atau hibah; c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau d. pencabutan SKT atau pencabutan status badan hukum.

Pasal 60

(1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a diberikan secara berjenjang sesuai dengan tempat kejadian pelanggaran. (2) Pelanggaran yang terjadi di wilayah kabupaten/kota, peringatan tertulis diberikan oleh bupati/walikota. (3) Pelanggaran yang terjadi di lebih dari satu kabupaten/kota dalam wilayah provinsi, peringatan tertulis diberikan oleh gubernur. (4) Pelanggaran yang terjadi di lebih dari satu provinsi, peringatan tertulis diberikan oleh: a. Menteri untuk Ormas yang tidak berbadan hukum; atau b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk Ormas yang berbadan hukum.

Pasal 61

(1) Setiap peringatan tertulis yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) diberitahukan kepada gubernur yang menjadi tempat terjadinya pelanggaran dan/atau kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia bagi Ormas yang berbadan hukum. (2) Setiap peringatan tertulis yang diberikan oleh bupati/walikota dan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Menteri dan/atau kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia bagi Ormas yang berbadan hukum.

Pasal 62

(1) Dalam hal Ormas telah mematuhi peringatan tertulis sebelum berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat mencabut peringatan tertulis dimaksud. (2) Pencabutan peringatan tertulis yang diberikan oleh Menteri atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) diberitahukan kepada gubernur atau bupati/walikota. (3) Pencabutan peringatan tertulis yang diberikan oleh gubernur atau bupati/walikota sebagaimanadimaksuddalamPasal60 ayat (2) atauayat(3) dilaporkan kepada Menteri dan/atau kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia bagi Ormas yang berbadan hukum.

Pasal 63

(1) Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis ketiga, Pemerintah atau Pemerintah Daerah menjatuhkan sanksi berupa: a. penghentian bantuan dan/atau hibah; dan/atau b. penghentian sementara kegiatan. (2) Penghentian bantuan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di setiap jenjang pemerintahan yang diperoleh Ormas.

Pasal 64

Penghentian bantuan dan/atau hibah oleh gubernur dan/atau bupati/walikota dilaporkan kepada Menteri dan/atau kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia bagi Ormas yang berbadan hukum.

Pasal 65

Dalam hal Ormas tidak memperoleh bantuan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c.

Pasal 66

(1) Penjatuhan sanksi penghentian sementara kegiatan Ormas oleh Pemerintah wajib meminta pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung. (2) Apabila dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari Mahkamah Agung tidak memberikan pertimbangan hukum, Pemerintah berwenang memberikan sanksi penghentian sementara kegiatan. (3) Penjatuhan sanksi penghentian sementara kegiatan Ormas oleh gubernur terlebih dahulu dimintakan pertimbangan pimpinan DPRD provinsi, kepala kejaksaan tinggi, dan kepala kepolisian daerah. (4) Penjatuhan sanksi penghentian sementara kegiatan Ormas oleh bupati/walikota terlebih dahulu dimintakan pertimbangan pimpinan DPRD kabupaten/kota, kepala kejaksaan negeri, dan kepala kepolisian wilayah. (5) Apabila dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari pimpinan DPRD, kepala kejaksaan, dan kepala kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak memberikan pertimbangan, gubernur dan bupati/walikota berwenang memberikan sanksi penghentian sementara kegiatan.

Pasal 67

(1) Dalam hal Ormas tidak berbadan hukum tidak mematuhi sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat menjatuhkan sanksi pencabutan SKT. (2) Pencabutan SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dimintakan pertimbangan hukum kepada Mahkamah Agung.

Pasal 68

(1) Dalam hal Ormas berbadan hukum tidak mematuhi sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat menjatuhkan sanksi pencabutan status badan hukum. (2) Sanksi pencabutan status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembubaran Ormas berbadan hukum.

Pasal 69

Pencabutan status badan hukum Ormas, pembubaran Ormas berbadan hukum, dan proses hukum pembubaran Ormas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Dalam hal ormas berbadan hukum yayasan asing atau sebutan lainnya melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52 UNDANG-UNDANG, Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi: a. peringatan tertulis; b. penghentian kegiatan; c. pembekuan izin operasional; d. pencabutan izin operasional; e. pembekuan izin prinsip; f. pencabutan izin prinsip; dan/atau g. sanksi keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

Ketentuan mengenai penjatuhan sanksi terhadap ormas berbadan hukum yayasan asing atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 diatur dengan PERATURAN PEMERINTAH tersendiri.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kesatu

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Ketiga

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB III

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB IV

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB V

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

BAB VI

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 45

Pasal 46

Pasal 47

BAB VII

Pasal 48

Pasal 49

Pasal 50

Pasal 51