PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2023 tentang PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 2022 TENTANG PENGUATAN FUNGSI PENYULUHAN PERTANIAN

PERMEN Nomor 27 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB 2

Rapat Koordinasi

Pasal 18

Rapat koordinasi pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a dipimpin oleh Menteri dengan peserta meliputi unsur: a. kementerian/lembaga terkait; b. Eselon I lingkup Kementerian Pertanian; c. gubernur; d. bupati/wali kota; e. organisasi profesi Penyuluh Pertanian; f. organisasi Petani; g. perwakilan dan Pelaku Usaha; h. Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional; i. perguruan tinggi; dan j. nsur terkait lainnya.

Pasal 19

Rapat koordinasi provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b dipimpin oleh ubernur dengan peserta meliputi unsur: a. Dinas rovinsi b. Dinas Kabupaten/Kota c. organisasi profesi Penyuluh Pertanian; d. perwakilan dan Pelaku Usaha; e. Komisi Penyuluhan Pertanian provinsi; dan f. unsur terkait lainnya.

Pasal 20

Rapat koordinasi kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c dipimpin oleh upati/wali kota dengan peserta meliputi unsur: a. Dinas Kabupaten/Kota b. U P T D Penyuluhan c. BPP d. organisasi profesi Penyuluh Pertanian; e. perwakilan dan Pelaku Usaha; f. Komisi Penyuluhan Pertanian Kabupaten/Kota; dan g. unsur terkait lainnya.

Pasal 21

(1) Rapat teknis sebagaimana dimaksud 1 ayat ( ) huruf b dilaksanakan secara berjenjang mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota kecamatan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun atau setiap semester (2) Rapat teknis sebagaimana dimaksud tindak lanjut rapat koordinasi (3) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas rapat teknis: a. pusat; b. provinsi; c. kabupaten/kota; dan d. kecamatan. (4) Subtansi pembahasan sebagaimana dimaksud meliputi: a. perencanaan dan penyusunan program Penyuluhan Pertanian; b. penyusunan anggaran program Penyuluhan Pertanian; c. penguatan kelembagaan Penyuluhan Pertanian; d. penumbuhkembangan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani; e. penyusunan dan penyebarluasan materi Penyuluhan Pertanian; f. peningkatan kemudahan akses terhadap sumber informasi teknologi, permodalan, pasar dan sumberdaya lainnya; g. peningkatan pemanfaatan TIK; h. perencanaan dan pelaksanaan peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian; i. pembinaan dan pengembangan pola karier Penyuluh Pertanian; j. pemberian penghargaan kepada Penyuluh Pertanian, Pelaku Usaha, Kelembagaan Petani, Kelembagaan Ekonomi Petani, BPP, dan Posluhdes berprestasi; dan k. pengawalan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan Penyuluhan Pertanian. (5) Rapat teknis penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dapat diintegrasikan dengan musyawarah perencanaan pembangunan Pertanian nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.

Pasal 22

Rapat teknis pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( ) huruf a dipimpin oleh Kepala dengan peserta meliputi unsur: a. Pusat Penyuluhan Pertanian; b. Pusat Pendidikan Pertanian; c. Pusat Pelatihan Pertanian; d. Dinas rovinsi; e. organisasi profesi Penyuluh Pertanian nasional; f. Penyuluh Pertanian pusat; dan g. perwakilan dan Pelaku Usaha.

Pasal 23

Rapat teknis provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( ) huruf b dipimpin oleh kepala Dinas dengan peserta meliputi: a. kepala Dinas Kabupaten/Kota; b. kepala bidang/kepala U P T D Penyuluhan Pertanian provinsi; c. Penyuluh Pertanian provinsi dan d. perwakilan dan Pelaku Usaha.

Pasal 24

Rapat teknis kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( ) huruf c dipimpin oleh kepala Dinas K dengan peserta meliputi: a. kepala bidang/kepala U P T D Penyuluhan Pertanian kabupaten/kota; b. koordinator BPP; c. Penyuluh Pertanian kabupaten/kota; dan d. perwakilan dan Pelaku Usaha.

Pasal 25

Rapat teknis kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( ) huruf d dipimpin oleh Camat dengan peserta meliputi: a. koordinator BPP; b. kepala desa/lurah; c. Penyuluh Pertanian; dan d. Perwakilan dan Pelaku Usaha P pada ayat (1) dilakukan dengan: a. mengidentifikasi kegiatan penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian secara terpadu; b. menyusun titik kritis dan risiko kegiatan penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian secara terpadu; c. menyusun perangkat pengawalan dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian di provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan; d. merencanakan secara operasional kegiatan pengawalan dan pengendalian secara terpadu antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; e. melakukan pemantauan secara periodik terhadap pelaksanaan kegiatan pengawalan dan pengendalian. (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh: a. pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Pertanian Provinsi; b. unit pelaksana teknis lingkup Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi untuk pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Pertanian provinsi dan pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Pertanian kabupaten/kota; c. Provinsi yang menjadi Satminkal pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Pertanian kabupaten/kota d. Kabupaten/Kota yang menjadi Satminkal pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Pertanian kecamatan. pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; b. pelaksanaan penguatan kelembagaan Penyuluhan Pertanian kecamatan dan desa; c. pengelolaan, pembinaan dan pengembangan pola karier Penyuluh Pertanian; d. pelaksanaan penumbuhkembangan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani; e. pelaksanaan penyebarluasan materi Penyuluhan Pertanian; f. pelaksanaan kemudahan akses terhadap sumber informasi teknologi, permodalan, pasar, dan sumber daya lainnya; g. pelaksaan pemanfaatan TIK; h. pelaksanaan ketersediaan prasarana dan sarana.

Pasal 28

sebagaimana dimaksud melalui pemeriksaan laporan dan kunjungan lapangan secara berkala. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan p p pada a. kepala ; b. kepala Dinas Provinsi yang ditetapkan sebagai Satminkal c. kepala Dinas Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai Satminkal kabupaten/kota. p tingkat pusat beranggotakan: pejabat tinggi pratama yang melaksanakan fungsi organisasi dan kepegawaian; pejabat tinggi pratama lingkup BPPSDMP; penanggung jawab substansi yang melaksanakan tugas Penyuluhan Pertanian; penanggung jawab substansi yang melaksanakan tugas evaluasi dan pelaporan; pejabat Penyuluh Pertanian pusat; dan anggota organisasi profesi Penyuluh Pertanian, Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional, dan akademisi dari perguruan tinggi dalam hal diperlukan. p tingkat provinsi beranggotakan: pejabat administrator pada unit pelaksana teknis lingkup Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; pejabat administrator/pengawas yang melaksanakan tugas kesekretariatan; penanggung jawab kelompok substansi yang melaksanakan tugas Penyuluhan Pertanian; penanggung jawab substansi yang melaksanakan tugas evaluasi dan pelaporan; pejabat Penyuluh Pertanian di provinsi; dan anggota organisasi profesi Penyuluh Pertanian, Komisi Penyuluhan Pertanian provinsi, dan akademisi dari perguruan tinggi dalam hal diperlukan. p tingkat kabupaten/kota beranggotakan: pejabat administrator/pengawas yang melaksanakan tugas kesekretariatan; penanggung jawab substansi yang melaksanakan tugas Penyuluhan Pertanian; penanggung jawab substansi yang melaksanakan tugas evaluasi dan pelaporan; pejabat Penyuluh Pertanian di kabupaten/kota; dan anggota organisasi profesi Penyuluh Pertanian, Komisi Penyuluhan Pertanian kabupaten/kota, dan akademisi dari perguruan tinggi dalam hal diperlukan. p Hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaporkan kepada Menteri, gubernur dan bupati/wali kota. Satminkal

Pasal 29

(1) Unit Pelaksana Teknis Daerah yang membidangi Penyuluhan Pertanian di Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota Satminkal Dalam hal tidak terdapat Unit Pelaksana Teknis Daerah yang membidangi Penyuluhan Pertanian di Dinas b k (3) pada ayat dan ( ) laksanaan kegiatan sesuai target yang selaras dengan pembangunan Pertanian nasional

Pasal 30

Mekanisme penetapan Satminkal sebagaimana dimaksud dalam Pasal mempertimbangkan aspek: a. luas lahan Pertanian; b. jumlah Petani dan Kelembagaan Petani; c. jenis usaha komoditas yang memiliki daya saing; dan d. jumlah Penyuluh Pertanian. Satminkal sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan keputusan gubernur dan/atau bupati/wali kota a. Operasionalisasi Satminkal harus didukung : a. pejabat fungsional Penyuluh Pertanian; b. substansi yang menangani program dan evaluasi; c. substansi yang menangani kelembagaan dan ketenagaan; d. substansi yang menangani penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian; e. pelaksana yang menangani ketatausahaan; f. anggaran serta prasarana dan sarana Penyuluhan Pertanian. Selain mendukung Operasionalisasi Penyuluhan Pertanian sebagai wadah koordinasi penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian peningkatan P Pertanian PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN TEKNIS PENYULUH SWADAYA SERTA PEMBINAAN PENYULUH SWASTA

BAB 3

Rapat Teknis

Pasal 21

(1) Rapat teknis sebagaimana dimaksud 1 ayat ( ) huruf b dilaksanakan secara berjenjang mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota kecamatan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun atau setiap semester (2) Rapat teknis sebagaimana dimaksud tindak lanjut rapat koordinasi (3) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas rapat teknis: a. pusat; b. provinsi; c. kabupaten/kota; dan d. kecamatan. (4) Subtansi pembahasan sebagaimana dimaksud meliputi: a. perencanaan dan penyusunan program Penyuluhan Pertanian; b. penyusunan anggaran program Penyuluhan Pertanian; c. penguatan kelembagaan Penyuluhan Pertanian; d. penumbuhkembangan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani; e. penyusunan dan penyebarluasan materi Penyuluhan Pertanian; f. peningkatan kemudahan akses terhadap sumber informasi teknologi, permodalan, pasar dan sumberdaya lainnya; g. peningkatan pemanfaatan TIK; h. perencanaan dan pelaksanaan peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian; i. pembinaan dan pengembangan pola karier Penyuluh Pertanian; j. pemberian penghargaan kepada Penyuluh Pertanian, Pelaku Usaha, Kelembagaan Petani, Kelembagaan Ekonomi Petani, BPP, dan Posluhdes berprestasi; dan k. pengawalan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan Penyuluhan Pertanian. (5) Rapat teknis penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dapat diintegrasikan dengan musyawarah perencanaan pembangunan Pertanian nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.

Pasal 22

Rapat teknis pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( ) huruf a dipimpin oleh Kepala dengan peserta meliputi unsur: a. Pusat Penyuluhan Pertanian; b. Pusat Pendidikan Pertanian; c. Pusat Pelatihan Pertanian; d. Dinas rovinsi; e. organisasi profesi Penyuluh Pertanian nasional; f. Penyuluh Pertanian pusat; dan g. perwakilan dan Pelaku Usaha.

Pasal 23

Rapat teknis provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( ) huruf b dipimpin oleh kepala Dinas dengan peserta meliputi: a. kepala Dinas Kabupaten/Kota; b. kepala bidang/kepala U P T D Penyuluhan Pertanian provinsi; c. Penyuluh Pertanian provinsi dan d. perwakilan dan Pelaku Usaha.

Pasal 24

Rapat teknis kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( ) huruf c dipimpin oleh kepala Dinas K dengan peserta meliputi: a. kepala bidang/kepala U P T D Penyuluhan Pertanian kabupaten/kota; b. koordinator BPP; c. Penyuluh Pertanian kabupaten/kota; dan d. perwakilan dan Pelaku Usaha.

Pasal 25

Rapat teknis kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( ) huruf d dipimpin oleh Camat dengan peserta meliputi: a. koordinator BPP; b. kepala desa/lurah; c. Penyuluh Pertanian; dan d. Perwakilan dan Pelaku Usaha P pada ayat (1) dilakukan dengan: a. mengidentifikasi kegiatan penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian secara terpadu; b. menyusun titik kritis dan risiko kegiatan penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian secara terpadu; c. menyusun perangkat pengawalan dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian di provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan; d. merencanakan secara operasional kegiatan pengawalan dan pengendalian secara terpadu antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; e. melakukan pemantauan secara periodik terhadap pelaksanaan kegiatan pengawalan dan pengendalian. (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh: a. pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Pertanian Provinsi; b. unit pelaksana teknis lingkup Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi untuk pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Pertanian provinsi dan pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Pertanian kabupaten/kota; c. Provinsi yang menjadi Satminkal pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Pertanian kabupaten/kota d. Kabupaten/Kota yang menjadi Satminkal pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Pertanian kecamatan. pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; b. pelaksanaan penguatan kelembagaan Penyuluhan Pertanian kecamatan dan desa; c. pengelolaan, pembinaan dan pengembangan pola karier Penyuluh Pertanian; d. pelaksanaan penumbuhkembangan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani; e. pelaksanaan penyebarluasan materi Penyuluhan Pertanian; f. pelaksanaan kemudahan akses terhadap sumber informasi teknologi, permodalan, pasar, dan sumber daya lainnya; g. pelaksaan pemanfaatan TIK; h. pelaksanaan ketersediaan prasarana dan sarana.

Pasal 28

sebagaimana dimaksud melalui pemeriksaan laporan dan kunjungan lapangan secara berkala. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan p p pada a. kepala ; b. kepala Dinas Provinsi yang ditetapkan sebagai Satminkal c. kepala Dinas Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai Satminkal kabupaten/kota. p tingkat pusat beranggotakan: pejabat tinggi pratama yang melaksanakan fungsi organisasi dan kepegawaian; pejabat tinggi pratama lingkup BPPSDMP; penanggung jawab substansi yang melaksanakan tugas Penyuluhan Pertanian; penanggung jawab substansi yang melaksanakan tugas evaluasi dan pelaporan; pejabat Penyuluh Pertanian pusat; dan anggota organisasi profesi Penyuluh Pertanian, Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional, dan akademisi dari perguruan tinggi dalam hal diperlukan. p tingkat provinsi beranggotakan: pejabat administrator pada unit pelaksana teknis lingkup Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; pejabat administrator/pengawas yang melaksanakan tugas kesekretariatan; penanggung jawab kelompok substansi yang melaksanakan tugas Penyuluhan Pertanian; penanggung jawab substansi yang melaksanakan tugas evaluasi dan pelaporan; pejabat Penyuluh Pertanian di provinsi; dan anggota organisasi profesi Penyuluh Pertanian, Komisi Penyuluhan Pertanian provinsi, dan akademisi dari perguruan tinggi dalam hal diperlukan. p tingkat kabupaten/kota beranggotakan: pejabat administrator/pengawas yang melaksanakan tugas kesekretariatan; penanggung jawab substansi yang melaksanakan tugas Penyuluhan Pertanian; penanggung jawab substansi yang melaksanakan tugas evaluasi dan pelaporan; pejabat Penyuluh Pertanian di kabupaten/kota; dan anggota organisasi profesi Penyuluh Pertanian, Komisi Penyuluhan Pertanian kabupaten/kota, dan akademisi dari perguruan tinggi dalam hal diperlukan. p Hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaporkan kepada Menteri, gubernur dan bupati/wali kota. Satminkal

Pasal 29

(1) Unit Pelaksana Teknis Daerah yang membidangi Penyuluhan Pertanian di Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota Satminkal Dalam hal tidak terdapat Unit Pelaksana Teknis Daerah yang membidangi Penyuluhan Pertanian di Dinas b k (3) pada ayat dan ( ) laksanaan kegiatan sesuai target yang selaras dengan pembangunan Pertanian nasional

Pasal 30

Mekanisme penetapan Satminkal sebagaimana dimaksud dalam Pasal mempertimbangkan aspek: a. luas lahan Pertanian; b. jumlah Petani dan Kelembagaan Petani; c. jenis usaha komoditas yang memiliki daya saing; dan d. jumlah Penyuluh Pertanian. Satminkal sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan keputusan gubernur dan/atau bupati/wali kota a. Operasionalisasi Satminkal harus didukung : a. pejabat fungsional Penyuluh Pertanian; b. substansi yang menangani program dan evaluasi; c. substansi yang menangani kelembagaan dan ketenagaan; d. substansi yang menangani penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian; e. pelaksana yang menangani ketatausahaan; f. anggaran serta prasarana dan sarana Penyuluhan Pertanian. Selain mendukung Operasionalisasi Penyuluhan Pertanian sebagai wadah koordinasi penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian peningkatan P Pertanian PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN TEKNIS PENYULUH SWADAYA SERTA PEMBINAAN PENYULUH SWASTA

BAB Kesatu

Pengembangan dan Pembinaan Teknis Penyuluh Swadaya

Pasal 34

Pengembangan Penyuluh Swadaya dilakukan oleh bupati/wali kota melalui: a. penetapan Penyuluh Swadaya dan b. pengoordinasian wilayah kerja Penyuluh Swadaya.

Pasal 35

Penetapan Penyuluh Swadaya sebagaimana Pasal huruf a dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a. Penyuluh Pertanian ASN dan THL-TB Penyuluh Pertanian berkoordinasi dengan aparat desa/kelurahan untuk mendaftarkan calon Penyuluh Swadaya yang memenuhi kepada pimpinan BPP; b. pimpinan BPP calon Penyuluh Swadaya kepada kepala Dinas Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai Satminkal; c. Dinas Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai Satminkal calon Penyuluh Swadaya; d. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana huruf , Penyuluh Swadaya keputusan bupati/wali kota. a. Warga Negara Republik INDONESIA; b. sehat jasmani dan rohani; c. mampu berkomunikasi dengan Petani dan Pelaku Usaha; d. memiliki kemauan dan kemampuan serta bersedia untuk menyebarluaskan keahliannya kepada Petani dan Pelaku Usaha melalui kegiatan Penyuluhan Pertanian; e. memiliki kemauan dan kemampuan bekerja sama dengan Instansi pemerintah/perusahaan atau dunia usaha di bidang Pertanian; f. bersedia mengikuti pelatihan di bidang Penyuluhan Pertanian yang diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta; g. mengelola usaha on farm dan/atau off farm di bidang Pertanian yang berhasil dan dapat dicontoh oleh masyarakat sekitarnya; h. memiliki jiwa kepemimpinan; i. mempunyai kompetensi, keterampilan dan keahlian teknis di bidang Pertanian; dan j. memiliki jiwa keswadayaan dalam melaksanakan Penyuluhan Pertanian Selain didaftarkan oleh Penyuluh ASN dan THL-TB Penyuluh Pertanian yang berkoordinasi dengan aparat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud huruf a, Petani dan masyarakat lain yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dapat mendaftar sebagai calon Penyuluh Swadaya secara mandiri kepada BPP. Pembinaan teknis Penyuluh Swadaya dilakukan oleh: a. Menteri dalam bentuk peningkatan kompetensi dan sertifikasi profesi; b. gubernur dalam bentuk peningkatan kompetensi; dan c. bupati/wali kota dalam bentuk peningkatan kompetensi.

Pasal 39

Peningkatan kompetensi sebagaimana : a. pendidikan dan pelatihan; b. seminar; c. workshop; d. magang; e. studi banding; f. pameran.

Pasal 40

(1) Sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud 8 huruf oleh sertifikasi profesi P (2) sertifikasi profesi P oleh sertifikasi profesi dengan

BAB IV

dalam penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian pembangunan

Pasal 49

pembangunan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) dilakukan melalui: a. pemutakhiran informasi pembangunan Pertanian ke dalam aplikasi yang berkaitan dengan kegiatan Penyuluhan Pertanian di kecamatan yang divalidasi oleh koordinator BPP dan disetujui oleh kepala Dinas Kabupaten/Kota; b. pemutakhiran informasi pembangunan Pertanian ke dalam aplikasi yang berkaitan dengan kegiatan Penyuluhan Pertanian di provinsi dan kabupaten/kota yang divalidasi dan disetujui oleh pimpinan Satminkal; c. pemutakhiran informasi pembangunan Pertanian ke dalam aplikasi yang berkaitan dengan kegiatan Penyuluhan Pertanian di pusat yang divalidasi dan disetujui oleh tim yang ditugaskan oleh pimpinan unit kerja.

Pasal 50

emanfaatan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2) dilakukan kegiatan a. persiapan Penyuluhan Pertanian b. pelaksanakan Penyuluhan Pertanian dan c. evaluasi Penyuluhan Pertanian. (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. pengumpulan dan pemutakhiran data dan informasi Penyuluhan Pertanian; b. validasi data dan informasi Penyuluhan Pertanian di kecamatan dilakukan oleh koordinator BPP; c. validasi data dan informasi Penyuluhan Pertanian di kabupaten/kota dan provinsi oleh pimpinan Satminkal; d. penginputan dan pengunggahan data dan informasi Penyuluhan Pertanian ke dalam aplikasi dilakukan oleh admin masing-masing tingkatan. Provinsi dan informasi 0

Pasal 52

Peningkatan kualitas penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian 0 dilakukan melalui sinergi Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh: a. kepala Dinas Provinsi yang menjadi Satminkal b. kepala Dinas Kabupaten/Kota yang menjadi Satminkal kabupaten/kota.

Pasal 53

Pelaksanaan koordinasi dan sinergi sebagaimana dimaksud 2 melalui: a. pendataan potensi Pertanian di kecamatan, paling sedikit meliputi 1. luas baku lahan 2. luas tanam 3. produksi 4. luas panen 5. produktivitas 6. alat mesin Pertanian pra panen dan pasca panen dan 7. pengolahan hasil dan pemasaran produk perkomoditas; b. fasilitasi pengembangan jejaring kemitraan usaha tani; dan c. penyediaan informasi pembangunan Pertanian paling sedikit meliputi 1. varietas 2. benih atau bibit 3. pupuk 4. 5. pakan 6. pola tanam 7. kalender tanam 8. pascapanen 9. rencana definitif kelompok tani atau rencana definitif kebutuhan kelompok

Pasal 54

meningkatkan kompetensi Penyuluh Pertanian , Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan: a. pemetaan Penyuluh Pertanian yang menguasai TIK dalam menjalankan kegiatan Penyuluhan Pertanian; b. pelatihan penguasaan TIK berbasis kompetensi.

Pasal 55

Penyuluh Pertanian 4, Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi melalui: a. peningkatan ketrampilan akses jaringan TIK; b. produksi media pembelajaran; c. pengi an dengan program pembelajaran dan pengabdian masyarakat. pengkajian; dan p (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam asal 6 huruf a meliputi kebijakan, strategi dan program Penyuluhan Pertanian.

Pasal 58

Advokasi sebagaimana dimaksud dalam asal 6 huruf b dilakukan mengawal konsistensi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian di provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan

Pasal 59

(1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam asal 6 huruf c merupakan bentuk jaminan ketersediaan prasarana dan sarana Penyuluhan Pertanian. (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada paling sedikit dilakukan dalam rangka: a. penguatan kelembagaan Penyuluhan Pertanian kecamatan dan desa; b. penyediaan dan peningkatan kapasitas ketenagaan Penyuluhan Pertanian; c. penumbuhkembangan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani; d. penyediaan dan penyebarluasan materi Penyuluhan Pertanian; e. peningkatan kemudahan akses terhadap sumber informasi teknologi, permodalan, pasar, dan sumber daya lainnya; dan f. pemanfaatan TIK.

Pasal 60

Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam asal 6 huruf d meliputi kegiatan: a. pelatihan teknis; b. pelatihan fungsional; dan c. pelatihan bersifat standarisasi dan sertifikasi profesi.

Pasal 61

Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam asal 6 huruf e meliputi kegiatan bimbingan teknis administra , pemanfaatan teknologi, dan teknis fungsional lainnya.

Pasal 62

Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam asal 6 huruf f dilakukan dalam bentuk pengkajian spesifik lokasi untuk memecahkan permasalahan dalam penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.

Pasal 63

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam asal 6 huruf g diberikan kepada: a. penyelenggara Penyuluhan Pertanian di provinsi dan kabupaten/kota; b. Penyuluh Pertanian di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan terhadap proses Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan terhadap capaian kinerja penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.

Pasal 67

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf c dilakukan terhadap hasil penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.

Pasal 68

Bentuk pengawasan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan pengawasan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, huruf b, dan huruf c. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 a. penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian; b. perencanaan kebutuhan tenaga Penyuluh Pertanian; c. pembinaan dan pengembangan pola karir Penyuluh Pertanian. pada ayat 1 APIP I Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 2023 MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 2023 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd ASEP N. MULYANA