PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2025 tentang PENGEMBANGAN USAHA KOPERASI DESA KELURAHAN MERAH PUTIH

PERMEN Nomor 2 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. 2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 3. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan. 4. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah Koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di Desa atau Kelurahan yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk. 5. Pengembangan Usaha adalah proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang bertujuan meningkatkan kapasitas ekonomi dan keberlanjutan usaha. 6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. SM.3.KOP D.1.KOP D.2.KOP D.3.KOP D.4.KOP SM.KOP WAMENKOP Catt: 7. Rapat Anggota adalah perangkat organisasi Koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. 8. Pengurus adalah anggota Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dipilih dan diangkat dalam Rapat Anggota untuk mengurus organisasi dan usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. 9. Pengawas adalah anggota Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang diangkat dan dipilih dalam Rapat Anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. 10. Pengelola adalah Anggota Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan/atau pihak ketiga yang diangkat oleh Pengurus dan diberikan wewenang serta kuasa untuk mengelola usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. 11. Anggota adalah anggota Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. 12. Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang selanjutnya disebut SIMKOPDES adalah sistem manajemen informasi terintegrasi untuk pendataan, pengelolaan, dan pemantauan kelembagaan, keanggotaan, usaha, serta layanan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara digital dan terkoneksi dengan sistem kementerian/lembaga lain melalui sistem penghubung layanan pemerintah. 13. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Mobile yang selanjutnya disebut KDMP Mobile adalah aplikasi berbasis mobile yang disediakan oleh Kementerian Koperasi untuk mendukung digitalisasi layanan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. 14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi. 15. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi. 16. Dinas adalah perangkat daerah provinsi atau kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Koperasi.

BAB II

SKEMA PENGEMBANGAN USAHA KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

Pasal 4

Koreksi

(1) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat mengembangkan satu atau lebih unit usaha sebagai berikut: a. kantor Koperasi; b. pengadaan sembako; c. klinik Desa/Kelurahan; d. apotek Desa/Kelurahan; e. pergudangan/cold storage; SM.3.KOP D.1.KOP D.2.KOP D.3.KOP D.4.KOP SM.KOP WAMENKOP Catt: f. logistik Desa/Kelurahan; dan g. usaha simpan pinjam. (2) Pengembangan unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan karakteristik Desa/Kelurahan, potensi Desa/Kelurahan, dan lembaga ekonomi yang telah ada di Desa/Kelurahan. (3) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat memiliki usaha lain sesuai penugasan pemerintah, kearifan lokal, dan kebutuhan masyarakat Desa/Kelurahan setempat serta karakteristik wilayah.

Pasal 5

Pengembangan Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih meliputi: a. pemetaan potensi usaha; b. penyediaan akses pembiayaan dan permodalan; c. pengelolaan unit usaha; d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan e. kemitraan dan akselerasi jaringan usaha.

Pasal 6

Pemetaan potensi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan melalui identifikasi: a. sumber daya alam dan sumber daya manusia; b. potensi ekonomi berbasis keunggulan lokal; dan c. kebutuhan Anggota dan masyarakat.

Pasal 7

(1) Pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menyusun rencana Pengembangan Usaha berdasarkan hasil pemetaan potensi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. (2) Rencana Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk setiap unit usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1). (3) Rencana Pengembangan Usaha yang telah disusun oleh Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui oleh Pengurus dan Pengawas dan disahkan dalam Rapat Anggota. (4) Hasil pemetaan potensi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rencana Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diunggah dalam platform SIMKOPDES. SM.3.KOP D.1.KOP D.2.KOP D.3.KOP D.4.KOP SM.KOP WAMENKOP Catt:

Pasal 8

(1) Penyediaan akses pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan untuk mendukung Pengembangan Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. (2) Penyediaan akses pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Untuk Pengembangan Usaha, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat mengajukan pinjaman dan/atau pembiayaan kepada bank, lembaga keuangan nonbank, lembaga pengelola dana bergulir Koperasi, atau lembaga keuangan lain sesuai dengan syarat dan ketentuan pemberi pinjaman dan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Pengajuan pinjaman dan/atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui platform SIMKOPDES. (3) Pengajuan pinjaman dan/atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui setelah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memiliki akun, mengunggah, dan memperbarui informasi pada platform SIMKOPDES.

Pasal 10

(1) Permodalan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih terdiri atas: a. modal sendiri; dan b. modal pinjaman. (2) Modal sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berasal dari: a. simpanan pokok; b. simpanan wajib; c. dana cadangan; dan d. hibah. (3) Modal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari: a. Anggota; b. Koperasi lain dan/atau anggotanya; c. bank dan lembaga keuangan lain; d. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; dan e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan. SM.3.KOP D.1.KOP D.2.KOP D.3.KOP D.4.KOP SM.KOP WAMENKOP Catt:

Pasal 23

(1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan melalui peningkatan kapasitas, kompetensi, dan profesionalitas terhadap Pengurus, Pengawas, dan Pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. (2) Peningkatan kapasitas, kompetensi dan profesionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui paling sedikit: a. pelatihan manajemen dan keuangan Koperasi; b. pelatihan asisten bisnis (bussines assistant); c. pendampingan rencana Pengembangan Usaha; d. penguatan literasi tata kelola Koperasi berbasis digital; dan/atau e. sertifikasi kompetensi. (3) Peningkatan kapasitas, kompetensi, dan profesionalitas sumber daya manusia Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh: a. Kementerian; b. Dinas; c. perguruan tinggi; d. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara mandiri; dan/atau e. lembaga pelatihan formal atau asosiasi. (4) Penyelenggaraan peningkatan kapasitas, kompetensi, dan profesionalitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e melalui koordinasi dengan Kementerian. (5) Peningkatan kapasitas, kompetensi, dan profesionalitas sumber daya manusia Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. SM.3.KOP D.1.KOP D.2.KOP D.3.KOP D.4.KOP SM.KOP WAMENKOP Catt:

Pasal 24

(1) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat mengembangkan unit usaha melalui kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dengan pihak lain meliputi: a. Koperasi lain melalui kerja sama antarkoperasi; b. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan badan usaha milik desa bersama; c. usaha mikro, kecil, menengah, dan besar; d. organisasi kemasyarakatan; e. perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, dan sekolah menengah kejuruan; f. lembaga pendidikan dan pelatihan lain; g. kementerian/lembaga; dan/atau h. Pemerintah Daerah, pemerintah desa, dan pemerintah kelurahan. (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. perdagangan hasil Desa/Kelurahan dan pemasaran/distribusi produk luar Desa/Kelurahan, termasuk partisipasi dalam rantai pasok; b. pembiayaan bersama; c. pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia; d. pengembangan inovasi produk dan layanan; dan e. kemitraan lain. (3) Pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal 25 (1) Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat memfasilitasi kemitraan pengembangan unit usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan setelah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melengkapi profil dalam platform SIMKOPDES.

Pasal 26

Dalam upaya meningkatkan skala ekonomi usaha perkoperasian, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat berpartisipasi membentuk dan mengakselerasi jaringan usaha antarkoperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e melalui: a. pembentukan Koperasi sekunder bersama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih lainnya di dalam satu kabupaten/kota; b. pembentukan jaringan usaha Koperasi berbasiskan kesamaan kepentingan komoditas atau kepentingan rantai pasok; dan/atau SM.3.KOP D.1.KOP D.2.KOP D.3.KOP D.4.KOP SM.KOP WAMENKOP Catt: c. pengembangan dan penguatan ekosistem usaha jaringan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berbasis komoditas unggulan dan promosi produk bersama.

BAB Keempat

Pengelolaan Unit Usaha

Pasal 11

Koreksi

(1) Pengelolaan unit usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan berdasarkan hasil analisis kelayakan dan keputusan Rapat Anggota. (2) Pengelolaan unit usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengelola yang berasal dari Anggota dan/atau tenaga profesional. (3) Tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki: a. pengalaman di bidang perkoperasian; dan/atau b. kompetensi sesuai unit usaha. (4) Unit usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kriteria minimal: a. struktur manajerial Pengelola yang jelas dan bertanggung jawab; b. standar operasional prosedur; c. sistem pencatatan keuangan dan operasional; d. target keluaran (output) dan indikator kinerja tahunan; dan e. menerapkan inovasi dan digitalisasi untuk efisiensi operasional. (5) Pengelolaan sumber daya manusia perkoperasian pada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 12

(1) Dalam Pengembangan Usaha, setiap unit usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih harus memiliki penanggung jawab operasional. (2) Penanggung jawab operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pengelola yang memiliki kompetensi sesuai unit usaha.

Pasal 13

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih harus memastikan setiap unit usaha memenuhi perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan berusaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Pasal 14

(1) Kegiatan operasional pada setiap unit usaha dilakukan berdasarkan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. (2) Kegiatan operasional unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi prinsip: SM.3.KOP D.1.KOP D.2.KOP D.3.KOP D.4.KOP SM.KOP WAMENKOP Catt: a. efisiensi dan efektivitas; b. transparansi dan akuntabilitas; c. kepatuhan hukum dan etika usaha; d. kepuasan pelanggan dan Anggota; dan e. menguntungkan. (3) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mengadopsi teknologi digital untuk mendukung efisiensi dan operasionalisasi unit usaha dalam pelayanan, pencatatan, pemasaran, manajemen keuangan, serta pengelolaan keanggotaan.

BAB 1

Umum

Pasal 11

Koreksi

(1) Pengelolaan unit usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan berdasarkan hasil analisis kelayakan dan keputusan Rapat Anggota. (2) Pengelolaan unit usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengelola yang berasal dari Anggota dan/atau tenaga profesional. (3) Tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki: a. pengalaman di bidang perkoperasian; dan/atau b. kompetensi sesuai unit usaha. (4) Unit usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kriteria minimal: a. struktur manajerial Pengelola yang jelas dan bertanggung jawab; b. standar operasional prosedur; c. sistem pencatatan keuangan dan operasional; d. target keluaran (output) dan indikator kinerja tahunan; dan e. menerapkan inovasi dan digitalisasi untuk efisiensi operasional. (5) Pengelolaan sumber daya manusia perkoperasian pada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 12

(1) Dalam Pengembangan Usaha, setiap unit usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih harus memiliki penanggung jawab operasional. (2) Penanggung jawab operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pengelola yang memiliki kompetensi sesuai unit usaha.

Pasal 13

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih harus memastikan setiap unit usaha memenuhi perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan berusaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Pasal 14

(1) Kegiatan operasional pada setiap unit usaha dilakukan berdasarkan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. (2) Kegiatan operasional unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi prinsip: SM.3.KOP D.1.KOP D.2.KOP D.3.KOP D.4.KOP SM.KOP WAMENKOP Catt: a. efisiensi dan efektivitas; b. transparansi dan akuntabilitas; c. kepatuhan hukum dan etika usaha; d. kepuasan pelanggan dan Anggota; dan e. menguntungkan. (3) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mengadopsi teknologi digital untuk mendukung efisiensi dan operasionalisasi unit usaha dalam pelayanan, pencatatan, pemasaran, manajemen keuangan, serta pengelolaan keanggotaan.

Pasal 15

(1) Kantor Koperasi berfungsi untuk: a. pusat operasional terpadu seluruh unit usaha; b. layanan dan administrasi perkoperasian; c. pusat informasi dan pelatihan; d. pelayanan Anggota; e. pengarsipan data; f. layanan keuangan mikro, konsultasi usaha, literasi Koperasi, keuangan, digital, dan ekonomi; g. sentra Pengembangan Usaha; dan h. distribusi produk lokal. (2) Kantor Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria minimal dilengkapi dengan : a. sarana dan prasarana; b. operasional kantor; dan c. koneksi internet yang memadai. (3) Dalam hal Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih belum memiliki koneksi internet yang memadai, kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan dukungan penyediaan akses internet serta memastikan infrastruktur digital dan koneksi internet yang memadai.

Pasal 16

(1) Unit usaha pengadaan sembako berfungsi untuk: a. memenuhi kebutuhan pokok masyarakat Desa/Kelurahan secara berkualitas dan terjangkau; b. memberdayakan usaha pengecer Desa/Kelurahan; c. menjadi mitra strategis distribusi sembako dan bantuan sosial pangan; dan d. menjadi tempat penjualan produk Anggota dan pelaku usaha mikro dan kecil setempat. (2) Unit usaha pengadaan sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria minimal: a. menyediakan layanan penjualan dan pembelian produk sembako; b. menyediakan layanan transaksi dan pembayaran; c. menyediakan jam operasional; d. menyediakan ruang penyimpanan barang; SM.3.KOP D.1.KOP D.2.KOP D.3.KOP D.4.KOP SM.KOP WAMENKOP Catt: e. melakukan pencatatan dan pengecekan stok secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan/atau f. memastikan area penyimpanan bersih dan bebas dari faktor perusak barang.

Pasal 17

(1) Klinik Desa/Kelurahan berfungsi menyelenggarakan layanan kesehatan primer yang berkualitas, merata, terjangkau, dan menjalankan fungsi program pemerintah dan fungsi unit usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih kepada Anggota dan masyarakat Desa/Kelurahan. (2) Klinik Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria minimal: a. menyelenggarakan upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat secara terintegrasi sesuai delegasi tugas dari puskesmas; b. menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan pengembangan termasuk pelayanan kesehatan tradisional; dan c. memiliki sumber daya manusia paling sedikit 2 (dua) orang tenaga kesehatan dan 2 (dua) orang kader kesehatan. (3) Klinik Desa/Kelurahan dapat bekerja sama dengan puskesmas, klinik swasta, dan program jaminan kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

Pasal 18

(1) Apotek Desa/Kelurahan berfungsi untuk: a. menyelenggarakan pelayanan kefarmasian yang berkualitas untuk menjamin ketersediaan pemerataan dan keterjangkauan masyarakat terhadap sediaan farmasi, bahan medis habis pakai, dan perbekalan kesehatan lainnya; dan b. menjalankan fungsi program pemerintah dan fungsi unit usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih kepada masyarakat. (2) Apotek Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria minimal: a. mengelola sediaan farmasi, bahan medis habis pakai, dan perbekalan kesehatan lain yang mempunyai izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; b. sediaan farmasi, bahan medis habis pakai, dan perbekalan kesehatan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperoleh dari puskesmas, apotek lain, industri farmasi, pedagang besar farmasi, usaha mikro, kecil, dan menengah yang memproduksi obat bahan alam, dan/atau hibah dari pemerintah atau organisasi masyarakat; c. menyerahkan sediaan farmasi, bahan medis habis pakai, dan perbekalan kesehatan lain kepada masyarakat disertai pelayanan farmasi klinik dapat berupa konseling informasi dan edukasi; SM.3.KOP D.1.KOP D.2.KOP D.3.KOP D.4.KOP SM.KOP WAMENKOP Catt: d. memiliki tenaga kefarmasian yaitu apoteker atau tenaga vokasi farmasi dan dibantu tenaga pendukung atau penunjang; dan e. mengelola administrasi penjualan dan/atau pengajuan klaim obat kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam hal apotek melayani program rujuk balik. (3) Apotek Desa/Kelurahan dapat bekerja sama dengan puskesmas, apotek swasta, dan program jaminan kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan serta institusi dan organisasi masyarakat.

Pasal 19

Penyelenggaraan klinik Desa/Kelurahan dan apotek Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilaksanakan melalui pendampingan oleh Kementerian, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, Dinas, dan dinas yang membidangi urusan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kesehatan.

Pasal 20

(1) Pergudangan/cold storage berfungsi untuk: a. penyimpanan: 1. hasil panen dan produksi Anggota dan/atau masyarakat untuk kepentingan usaha perdagangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; 2. cadangan pangan Desa/Kelurahan; 3. sarana dan prasarana produksi untuk Anggota yang berasal dari program pemerintah dan/atau pengadaan oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara komersial; 4. bahan baku dan sarana produksi pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan; dan/atau 5. barang milik unit usaha Koperasi lain, b. pusat stok guna menjamin ketersediaan barang serta mengantisipasi kelangkaan dan fluktuasi harga; c. memberikan fleksibilitas waktu penjualan hasil panen sehingga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat memperoleh harga yang lebih menguntungkan; d. pusat distribusi dalam memasok warung, minimarket, dan gerai lainnya secara efisien dan terintegrasi; dan e. menyediakan layanan penyimpanan berbayar bagi pelaku usaha mikro sebagai sumber pendapatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. (2) Pergudangan/cold storage sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria minimal: a. menggunakan penerangan, sirkulasi udara, suhu, serta kelembapan terkontrol sesuai kebutuhan produk; SM.3.KOP D.1.KOP D.2.KOP D.3.KOP D.4.KOP SM.KOP WAMENKOP Catt: b. melakukan pencatatan penerimaan dan pencatatan pengeluaran serta pengelolaan barang yang disimpan secara tertib; c. melakukan penataan dan pemisahan antara barang berbahan kimia dengan bahan pangan dan benih, untuk mencegah kontaminasi; d. melakukan pengawasan kondisi penyimpanan termasuk suhu dan kelembapan; dan e. menerapkan sistem dan mitigasi keamanan serta keselamatan gudang.

Pasal 21

(1) Logistik Desa/Kelurahan berfungsi untuk: a. menyediakan layanan logistik yang terjangkau dan efisien bagi Anggota serta masyarakat Desa/Kelurahan; b. menyelenggarakan pengiriman barang yang meliputi: 1. pengiriman hasil panen atau produksi Anggota ke gudang Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau pasar kabupaten; 2. pengiriman pupuk, benih, dan sarana produksi pertanian dari gudang Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih kepada Anggota; 3. pengiriman barang kebutuhan pokok dari gudang Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ke warung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, rumah tangga Anggota, dan/atau pelanggan lain; 4. pengiriman hasil produksi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dari gudang Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ke pasar kabupaten; dan 5. pengiriman logistik lain sesuai kebutuhan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, c. menghubungkan layanan antarunit usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam rangka integrasi distribusi barang dan penyediaan jasa; dan d. menjadi simpul logistik Desa/Kelurahan Merah Putih untuk memperluas akses produksi Desa/Kelurahan menuju pasar kabupaten sebagai pusat konsolidasi distribusi. (2) Sarana logistik Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria minimal: a. mempunyai armada kendaraan angkut truk, mobil bak, motor roda tiga, dan/atau armada kendaraan angkut lain sesuai kebutuhan; b. menyediakan gudang atau tempat transit barang dalam hal Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tidak melaksanakan unit usaha pergudangan/cold storage; c. menyediakan sistem informasi sederhana atau digital; dan d. menyediakan sumber daya manusia yang terlatih dan terpercaya. SM.3.KOP D.1.KOP D.2.KOP D.3.KOP D.4.KOP SM.KOP WAMENKOP Catt:

Pasal 22

(1) Usaha simpan pinjam berfungsi untuk menyediakan layanan jasa keuangan mikro melalui produk simpan pinjam atau pembiayaan yang produktif, aman, dan terjangkau kepada Anggota. (2) Usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria minimal: a. pemberian pinjaman dengan suku bunga/bagi hasil/margin yang kompetitif; b. melakukan pengelolaan risiko kredit yang ketat; c. melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran usaha simpan pinjam; d. menerapkan sistem pencatatan keuangan yang akuntabel dan audit internal tahunan; dan/atau e. memberikan pelayanan cepat dan transparan.

BAB 2

Fungsi dan Kriteria Unit usaha

Pasal 15

Koreksi

(1) Kantor Koperasi berfungsi untuk: a. pusat operasional terpadu seluruh unit usaha; b. layanan dan administrasi perkoperasian; c. pusat informasi dan pelatihan; d. pelayanan Anggota; e. pengarsipan data; f. layanan keuangan mikro, konsultasi usaha, literasi Koperasi, keuangan, digital, dan ekonomi; g. sentra Pengembangan Usaha; dan h. distribusi produk lokal. (2) Kantor Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria minimal dilengkapi dengan : a. sarana dan prasarana; b. operasional kantor; dan c. koneksi internet yang memadai. (3) Dalam hal Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih belum memiliki koneksi internet yang memadai, kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan dukungan penyediaan akses internet serta memastikan infrastruktur digital dan koneksi internet yang memadai.

Pasal 16

(1) Unit usaha pengadaan sembako berfungsi untuk: a. memenuhi kebutuhan pokok masyarakat Desa/Kelurahan secara berkualitas dan terjangkau; b. memberdayakan usaha pengecer Desa/Kelurahan; c. menjadi mitra strategis distribusi sembako dan bantuan sosial pangan; dan d. menjadi tempat penjualan produk Anggota dan pelaku usaha mikro dan kecil setempat. (2) Unit usaha pengadaan sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria minimal: a. menyediakan layanan penjualan dan pembelian produk sembako; b. menyediakan layanan transaksi dan pembayaran; c. menyediakan jam operasional; d. menyediakan ruang penyimpanan barang; SM.3.KOP D.1.KOP D.2.KOP D.3.KOP D.4.KOP SM.KOP WAMENKOP Catt: e. melakukan pencatatan dan pengecekan stok secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan/atau f. memastikan area penyimpanan bersih dan bebas dari faktor perusak barang.

Pasal 17

(1) Klinik Desa/Kelurahan berfungsi menyelenggarakan layanan kesehatan primer yang berkualitas, merata, terjangkau, dan menjalankan fungsi program pemerintah dan fungsi unit usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih kepada Anggota dan masyarakat Desa/Kelurahan. (2) Klinik Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria minimal: a. menyelenggarakan upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat secara terintegrasi sesuai delegasi tugas dari puskesmas; b. menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan pengembangan termasuk pelayanan kesehatan tradisional; dan c. memiliki sumber daya manusia paling sedikit 2 (dua) orang tenaga kesehatan dan 2 (dua) orang kader kesehatan. (3) Klinik Desa/Kelurahan dapat bekerja sama dengan puskesmas, klinik swasta, dan program jaminan kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

Pasal 18

(1) Apotek Desa/Kelurahan berfungsi untuk: a. menyelenggarakan pelayanan kefarmasian yang berkualitas untuk menjamin ketersediaan pemerataan dan keterjangkauan masyarakat terhadap sediaan farmasi, bahan medis habis pakai, dan perbekalan kesehatan lainnya; dan b. menjalankan fungsi program pemerintah dan fungsi unit usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih kepada masyarakat. (2) Apotek Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria minimal: a. mengelola sediaan farmasi, bahan medis habis pakai, dan perbekalan kesehatan lain yang mempunyai izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; b. sediaan farmasi, bahan medis habis pakai, dan perbekalan kesehatan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperoleh dari puskesmas, apotek lain, industri farmasi, pedagang besar farmasi, usaha mikro, kecil, dan menengah yang memproduksi obat bahan alam, dan/atau hibah dari pemerintah atau organisasi masyarakat; c. menyerahkan sediaan farmasi, bahan medis habis pakai, dan perbekalan kesehatan lain kepada masyarakat disertai pelayanan farmasi klinik dapat berupa konseling informasi dan edukasi; SM.3.KOP D.1.KOP D.2.KOP D.3.KOP D.4.KOP SM.KOP WAMENKOP Catt: d. memiliki tenaga kefarmasian yaitu apoteker atau tenaga vokasi farmasi dan dibantu tenaga pendukung atau penunjang; dan e. mengelola administrasi penjualan dan/atau pengajuan klaim obat kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam hal apotek melayani program rujuk balik. (3) Apotek Desa/Kelurahan dapat bekerja sama dengan puskesmas, apotek swasta, dan program jaminan kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan serta institusi dan organisasi masyarakat.

Pasal 19

Penyelenggaraan klinik Desa/Kelurahan dan apotek Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilaksanakan melalui pendampingan oleh Kementerian, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, Dinas, dan dinas yang membidangi urusan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kesehatan.

Pasal 20

(1) Pergudangan/cold storage berfungsi untuk: a. penyimpanan: 1. hasil panen dan produksi Anggota dan/atau masyarakat untuk kepentingan usaha perdagangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; 2. cadangan pangan Desa/Kelurahan; 3. sarana dan prasarana produksi untuk Anggota yang berasal dari program pemerintah dan/atau pengadaan oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara komersial; 4. bahan baku dan sarana produksi pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan; dan/atau 5. barang milik unit usaha Koperasi lain, b. pusat stok guna menjamin ketersediaan barang serta mengantisipasi kelangkaan dan fluktuasi harga; c. memberikan fleksibilitas waktu penjualan hasil panen sehingga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat memperoleh harga yang lebih menguntungkan; d. pusat distribusi dalam memasok warung, minimarket, dan gerai lainnya secara efisien dan terintegrasi; dan e. menyediakan layanan penyimpanan berbayar bagi pelaku usaha mikro sebagai sumber pendapatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. (2) Pergudangan/cold storage sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria minimal: a. menggunakan penerangan, sirkulasi udara, suhu, serta kelembapan terkontrol sesuai kebutuhan produk; SM.3.KOP D.1.KOP D.2.KOP D.3.KOP D.4.KOP SM.KOP WAMENKOP Catt: b. melakukan pencatatan penerimaan dan pencatatan pengeluaran serta pengelolaan barang yang disimpan secara tertib; c. melakukan penataan dan pemisahan antara barang berbahan kimia dengan bahan pangan dan benih, untuk mencegah kontaminasi; d. melakukan pengawasan kondisi penyimpanan termasuk suhu dan kelembapan; dan e. menerapkan sistem dan mitigasi keamanan serta keselamatan gudang.

Pasal 21

(1) Logistik Desa/Kelurahan berfungsi untuk: a. menyediakan layanan logistik yang terjangkau dan efisien bagi Anggota serta masyarakat Desa/Kelurahan; b. menyelenggarakan pengiriman barang yang meliputi: 1. pengiriman hasil panen atau produksi Anggota ke gudang Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau pasar kabupaten; 2. pengiriman pupuk, benih, dan sarana produksi pertanian dari gudang Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih kepada Anggota; 3. pengiriman barang kebutuhan pokok dari gudang Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ke warung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, rumah tangga Anggota, dan/atau pelanggan lain; 4. pengiriman hasil produksi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dari gudang Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ke pasar kabupaten; dan 5. pengiriman logistik lain sesuai kebutuhan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, c. menghubungkan layanan antarunit usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam rangka integrasi distribusi barang dan penyediaan jasa; dan d. menjadi simpul logistik Desa/Kelurahan Merah Putih untuk memperluas akses produksi Desa/Kelurahan menuju pasar kabupaten sebagai pusat konsolidasi distribusi. (2) Sarana logistik Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria minimal: a. mempunyai armada kendaraan angkut truk, mobil bak, motor roda tiga, dan/atau armada kendaraan angkut lain sesuai kebutuhan; b. menyediakan gudang atau tempat transit barang dalam hal Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tidak melaksanakan unit usaha pergudangan/cold storage; c. menyediakan sistem informasi sederhana atau digital; dan d. menyediakan sumber daya manusia yang terlatih dan terpercaya. SM.3.KOP D.1.KOP D.2.KOP D.3.KOP D.4.KOP SM.KOP WAMENKOP Catt:

Pasal 22

(1) Usaha simpan pinjam berfungsi untuk menyediakan layanan jasa keuangan mikro melalui produk simpan pinjam atau pembiayaan yang produktif, aman, dan terjangkau kepada Anggota. (2) Usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria minimal: a. pemberian pinjaman dengan suku bunga/bagi hasil/margin yang kompetitif; b. melakukan pengelolaan risiko kredit yang ketat; c. melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran usaha simpan pinjam; d. menerapkan sistem pencatatan keuangan yang akuntabel dan audit internal tahunan; dan/atau e. memberikan pelayanan cepat dan transparan.

BAB Keenam

Kemitraan dan Akselerasi Jaringan Usaha

Pasal 24

Koreksi

(1) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat mengembangkan unit usaha melalui kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dengan pihak lain meliputi: a. Koperasi lain melalui kerja sama antarkoperasi; b. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan badan usaha milik desa bersama; c. usaha mikro, kecil, menengah, dan besar; d. organisasi kemasyarakatan; e. perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, dan sekolah menengah kejuruan; f. lembaga pendidikan dan pelatihan lain; g. kementerian/lembaga; dan/atau h. Pemerintah Daerah, pemerintah desa, dan pemerintah kelurahan. (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. perdagangan hasil Desa/Kelurahan dan pemasaran/distribusi produk luar Desa/Kelurahan, termasuk partisipasi dalam rantai pasok; b. pembiayaan bersama; c. pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia; d. pengembangan inovasi produk dan layanan; dan e. kemitraan lain. (3) Pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal 25 (1) Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat memfasilitasi kemitraan pengembangan unit usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan setelah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melengkapi profil dalam platform SIMKOPDES.

Pasal 26

Dalam upaya meningkatkan skala ekonomi usaha perkoperasian, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat berpartisipasi membentuk dan mengakselerasi jaringan usaha antarkoperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e melalui: a. pembentukan Koperasi sekunder bersama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih lainnya di dalam satu kabupaten/kota; b. pembentukan jaringan usaha Koperasi berbasiskan kesamaan kepentingan komoditas atau kepentingan rantai pasok; dan/atau SM.3.KOP D.1.KOP D.2.KOP D.3.KOP D.4.KOP SM.KOP WAMENKOP Catt: c. pengembangan dan penguatan ekosistem usaha jaringan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berbasis komoditas unggulan dan promosi produk bersama.

BAB III

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

Pasal 27

Koreksi

(1) Untuk penguatan manajemen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berbasis digital, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih wajib memiliki dan mengelola platform SIMKOPDES. (2) Platform SIMKOPDES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui portal resmi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Pasal 28

Koreksi

(1) Platform SIMKOPDES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 merupakan halaman profil digital Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang memuat informasi: a. identitas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (nama, nomor badan hukum, alamat lengkap); b. profil kelembagaan; c. data Pengurus, Pengawas, dan Pengelola; d. data Anggota; e. jenis usaha dan unit layanan; f. laporan keuangan; g. potensi Desa/Kelurahan; h. produk/jasa unggulan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; i. informasi kontak Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; j. fasilitas dan sarana pendukung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; k. data transaksi digital; dan/atau l. informasi lain yang relevan. (2) Platform SIMKOPDES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai sarana pemantauan kegiatan usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara berkala oleh: a. Kementerian; b. Satuan Tugas Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; c. Satuan Tugas Provinsi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan d. Satuan Tugas Kabupaten/Kota Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. SM.3.KOP D.1.KOP D.2.KOP D.3.KOP D.4.KOP SM.KOP WAMENKOP Catt: Pasal 29 (1) Platform SIMKOPDES dapat terhubung dan terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah pada kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah untuk mendukung: a. proses administrasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; b. pembinaan dan pengawasan; c. integrasi layanan publik yang relevan; dan d. pemenuhan kewajiban pelaporan. (2) Platform SIMKOPDES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat informasi yang benar, lengkap, dan terkini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 30

(1) Kementerian MENETAPKAN standar operasi aplikasi dan sistem manajemen informasi Koperasi sesuai kebutuhan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. (2) Kementerian MENETAPKAN skema bisnis penyedia sistem aplikasi (tech provider) dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sampai dengan mitigasi risiko dan pengembangannya. (3) Penetapan standar operasi aplikasi dan sistem manajemen informasi Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan skema bisnis penyedia sistem aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

(1) Kementerian mengembangkan aplikasi KDMP Mobile untuk mendukung operasionalisasi dan Pengembangan Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. (2) KDMP Mobile sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai: a. sarana pendataan dan validasi keanggotaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; b. media komunikasi dan distribusi informasi antar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Anggota, dan Kementerian; dan c. platform layanan transaksi digital Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan integrasi layanan publik. (3) Layanan KDMP Mobile sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pendataan dan verifikasi Anggota; b. profil Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan informasi kelembagaan; c. profil Anggota; d. layanan talenta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berupa pengembangan kapasitas, dan pelatihan digital; SM.3.KOP D.1.KOP D.2.KOP D.3.KOP D.4.KOP SM.KOP WAMENKOP Catt: e. saluran pengaduan Anggota; f. informasi produk dan/atau jasa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; g. notifikasi layanan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan program pemerintah; h. integrasi pembayaran digital; dan i. layanan lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 32

(1) Pengurus, Pengawas, dan Anggota mengakses KDMP Mobile melalui perangkat mobile dengan mekanisme autentikasi berbasis nomor identitas kependudukan dan nomor induk Anggota. (2) Pengurus, Pengawas, dan Anggota harus memutakhirkan data Anggota melalui KDMP Mobile secara berkala untuk menjamin validitas dan akurasi data keanggotaan.

BAB Kesatu

Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Pasal 27

Koreksi

(1) Untuk penguatan manajemen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berbasis digital, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih wajib memiliki dan mengelola platform SIMKOPDES. (2) Platform SIMKOPDES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui portal resmi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Pasal 28

Koreksi

(1) Platform SIMKOPDES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 merupakan halaman profil digital Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang memuat informasi: a. identitas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (nama, nomor badan hukum, alamat lengkap); b. profil kelembagaan; c. data Pengurus, Pengawas, dan Pengelola; d. data Anggota; e. jenis usaha dan unit layanan; f. laporan keuangan; g. potensi Desa/Kelurahan; h. produk/jasa unggulan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; i. informasi kontak Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; j. fasilitas dan sarana pendukung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; k. data transaksi digital; dan/atau l. informasi lain yang relevan. (2) Platform SIMKOPDES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai sarana pemantauan kegiatan usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara berkala oleh: a. Kementerian; b. Satuan Tugas Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; c. Satuan Tugas Provinsi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan d. Satuan Tugas Kabupaten/Kota Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. SM.3.KOP D.1.KOP D.2.KOP D.3.KOP D.4.KOP SM.KOP WAMENKOP Catt: Pasal 29 (1) Platform SIMKOPDES dapat terhubung dan terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah pada kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah untuk mendukung: a. proses administrasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; b. pembinaan dan pengawasan; c. integrasi layanan publik yang relevan; dan d. pemenuhan kewajiban pelaporan. (2) Platform SIMKOPDES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat informasi yang benar, lengkap, dan terkini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 30

(1) Kementerian MENETAPKAN standar operasi aplikasi dan sistem manajemen informasi Koperasi sesuai kebutuhan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. (2) Kementerian MENETAPKAN skema bisnis penyedia sistem aplikasi (tech provider) dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sampai dengan mitigasi risiko dan pengembangannya. (3) Penetapan standar operasi aplikasi dan sistem manajemen informasi Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan skema bisnis penyedia sistem aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBINAAN, PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 33

Koreksi

(1) Pembinaan Pengembangan Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dilaksanakan oleh: a. Menteri; b. menteri dan pimpinan lembaga sesuai dengan kewenangannya; dan c. gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. pendampingan; b. sosialisasi; dan/atau c. kegiatan lain berupa workshop, pelatihan teknis, bimbingan teknis, atau bentuk fasilitasi lain yang mendukung peningkatan kapasitas Pengembangan Usaha dan digital Koperasi.

Pasal 34

Koreksi

(1) Pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih harus menyampaikan laporan Pengembangan Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih kepada bupati/wali kota. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. perkembangan usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan b. permasalahan dan hambatan. (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/wali kota menyampaikan laporan kepada gubernur. SM.3.KOP D.1.KOP D.2.KOP D.3.KOP D.4.KOP SM.KOP WAMENKOP Catt: (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), gubernur menyampaikan laporan kepada Menteri dengan tembusan menteri/kepala lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya. (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) paling sedikit memuat: a. perkembangan usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; b. fasilitasi Pengembangan Usaha; c. permasalahan dan hambatan; dan d. usulan penyelesaian permasalahan dan hambatan. (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan melalui platform SIMKOPDES.

Pasal 35

(1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap Pengembangan Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam peningkatan efektivitas program Pengembangan Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2025 tentang PENGEMBANGAN USAHA KOPERASI DESA KELURAHAN MERAH PUTIH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 26

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Keempat

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB 1

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB 2

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Kelima

Pasal 23

BAB Keenam

Pasal 24

Pasal 26

BAB III

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB Kesatu

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 30

BAB Kedua

Pasal 31

Pasal 32

BAB IV

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

BAB Kesatu

Pasal 33

BAB Kedua