PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengenaan Penentuan dan Pembayaran atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Penggunaan Kawasan Hutan

PERMEN Nomor 14 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Penggunaan Kawasan Hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan. 2. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang selanjutnya disingkat PPKH adalah persetujuan penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut. 3. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. 4. Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan yang selanjutnya disebut PNBP PKH adalah penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang berlaku pada Kementerian Kehutanan. 5. Penerimaan Negara Bukan Pajak Kompensasi yang selanjutnya disebut PNBP Kompensasi adalah penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan pada provinsi yang sama dengan atau kurang kecukupan luas kawasan hutannya yang berlaku pada Kementerian Kehutanan. 6. Reklamasi Hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali kawasan hutan yang rusak sehingga berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya. 7. T0 adalah pembagian luas kondisi awal penutupan lahan pada setiap objek Penggunaan Kawasan Hutan dalam satuan hektar pada area PPKH yang direncanakan selama masa berlaku PPKH. 8. Baseline Penggunaan Kawasan Hutan adalah deskripsi secara kuantitatif dan kualitatif area penggunaan kawasan hutan pada masing-masing kategori area L1, area L2, dan area L3 dengan mengklasifikasikan kondisi lahan yang dapat direvegetasi atau tidak dapat direvegetasi sebagai dasar penilaian keberhasilan reklamasi yang sesuai dengan T0. 9. Area Pengembangan Penggunaan Kawasan Hutan adalah bagian dari area persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang dapat direncanakan untuk kegiatan penggunaan kawasan hutan. 10. Area Penyangga Penggunaan Kawasan Hutan adalah bagian dari area persetujuan penggunaan kawasan hutan yang tidak direncanakan untuk digunakan dan hanya berfungsi sebagai area pengamanan kegiatan. 11. Wajib Bayar adalah pemegang PPKH yang memiliki kewajiban pembayaran PNBP bidang Penggunaan Kawasan Hutan. 12. Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem billing atas suatu jenis bayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Bayar. 13. Bukti Penerimaan Negara adalah dokumen yang diterbitkan oleh bank atau pos persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan teraan NTPN sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran. 14. Verifikasi adalah penilaian terhadap kepatuhan atas kewajiban pembayaran PNBP bidang Penggunaan Kawasan Hutan. 15. Desk Analysis adalah metode verifikasi melalui kegiatan penilaian yang dilakukan terhadap objek PNBP dengan memeriksa, menganalisis atau menelaah data yang tersedia tanpa melakukan pengecekan dan/atau pengukuran di lapangan. 16. Pengecekan Lapangan adalah kegiatan pengecekan dan pengukuran di lapangan dalam rangka proses untuk memperoleh kepastian luas area terganggu area L1, area L2, dan area L3. 17. Sistem Informasi Penggunaan Kawasan Hutan adalah sistem informasi bidang penggunaan kawasan hutan 18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan. 19. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantapan kawasan hutan. 20. Direktur adalah pejabat pimpinan tinggi pratama yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penggunaan kawasan hutan. 21. Balai adalah Balai Pemantapan Kawasan Hutan.

BAB II

SUBYEK DAN PENENTUAN OBYEK PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

Pasal 2

Koreksi

(1) PNBP PKH dikenakan terhadap setiap pemegang PPKH yang memiliki kewajiban membayar PNBP PKH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) PNBP PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan setiap tahun selama masa berlaku PPKH.

Pasal 3

Koreksi

(1) PNBP Kompensasi dikenakan terhadap setiap pemegang PPKH yang memiliki kewajiban membayar PNBP Kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) PNBP Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan 1 (satu) kali selama masa berlaku PPKH.

Pasal 4

(1) Penentuan obyek PNBP PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan atas seluruh area kawasan hutan pada area yang diberikan PPKH sesuai dengan kriteria penggunaannya. (2) Kriteria penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. area L1; b. area L2; dan c. area L3. (3) Area L1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan area Penggunaan Kawasan Hutan dalam satuan hektar untuk sarana prasarana penunjang yang bersifat permanen. (4) Area L2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan area Penggunaan Kawasan Hutan dalam satuan hektar yang bersifat temporer dan/atau memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup, dan area L1 selain area pengembangan dan area penyangga yang tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu, yang secara teknis dapat dilakukan reklamasi yang merupakan bagian rancangan yang disusun dalam Baseline Penggunaan Kawasan Hutan. (5) Area L3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan area Penggunaan Kawasan Hutan dalam satuan hektar yang mengalami kerusakan permanen yang wajib dilakukan reklamasi semaksimal mungkin, namun pada bagian tertentu tidak dapat direklamasi/direvegetasi atau tidak dapat ditimbun/ditutup kembali secara optimal, maka bagian tersebut harus tetap diupayakan ditinggalkan dalam keadaan aman secara ekologis/lingkungan, aman secara ekonomi dan aman secara sosial, yang merupakan bagian rancangan yang disusun dalam Baseline Penggunaan Kawasan Hutan.

Pasal 5

Pasal 6

Obyek PNBP Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan atas seluruh luas PPKH yang diberikan.

BAB III

BASELINE PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

Pasal 7

Koreksi

(1) PNBP PKH dikenakan kepada setiap pemegang PPKH sebagai Wajib Bayar berdasarkan pada Baseline Penggunaan Kawasan Hutan. (2) Pengenaan PNBP PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pada setiap area L1, area L2, dan area L3.

Pasal 8

Koreksi

(1) Baseline Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disusun oleh pemegang PPKH sebagai Wajib Bayar. (2) Baseline Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. matriks Baseline Penggunaan Kawasan Hutan (formulir PNBP 1); b. matriks pemutakhiran Baseline Penggunaan Kawasan Hutan (formulir PNBP 2); dan c. peta Baseline Penggunaan Kawasan Hutan. (3) Matriks Baseline Penggunaan Kawasan Hutan (formulir PNBP 1) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Matriks pemutakhiran Baseline Penggunaan Kawasan Hutan (formulir PNBP 2) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Peta Baseline Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun dengan skala paling kecil 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) atau lebih besar dalam bentuk cetakan dan digital format shapefile (shp) dengan sistem koordinat Universal Transverse Mercator Datum World Geodetic System 1984 dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Dalam menyusun Baseline Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pemegang PPKH sebagai Wajib Bayar dapat berkonsultasi dengan Direktur untuk memastikan kesesuaian Baseline Penggunaan Kawasan Hutan dengan format yang ditetapkan.

Pasal 10

(1) Penyusunan Baseline Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 mengacu pada: a. keputusan PPKH beserta peta lampiran; b. laporan hasil penataan batas calon area PPKH beserta peta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; c. rencana kerja Penggunaan Kawasan Hutan yang disusun oleh Wajib Bayar; d. rencana kerja anggaran biaya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; e. dokumen lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang beserta peta lampiran; dan f. citra penginderaan jauh dan/atau foto udara dengan resolusi ≤ 1 m (kurang dari atau sama dengan satu meter) atau citra dengan resolusi tertinggi yang tersedia beserta hasil penafsiran penutupan lahan dalam bentuk digital dengan sistem koordinat Universal Transverse Mercator Datum World Geodetic System 1984. (2) Baseline Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan masa berlaku PPKH.

Pasal 11

(1) Baseline Penggunaan Kawasan Hutan yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan oleh pemegang PPKH sebagai Wajib Bayar kepada Direktur Jenderal melalui Sistem Informasi Penggunaan Kawasan Hutan. (2) Penyampaian Baseline Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan: a. keputusan PPKH beserta peta lampiran; dan b. laporan hasil penataan batas calon area PPKH yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang beserta data shapefile (shp) hasil tata batas.

Pasal 12

(1) Pemutakhiran Baseline Penggunaan Kawasan Hutan disusun setiap tahun oleh pemegang PPKH sebagai Wajib Bayar berdasarkan realisasi bukaan lahan. (2) Realisasi bukaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada: a. hasil penafsiran citra penginderaan jauh atau foto udara; b. berita acara hasil Verifikasi dari Balai; dan/atau c. surat persetujuan keberhasilan Reklamasi Hutan dari direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan. (3) Pemutakhiran Baseline Penggunaan Kawasan Hutan disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui Direktur sebagai salah satu kelengkapan data laporan pemenuhan kewajiban pembayaran PNBP dengan menggunakan format yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Dalam hal pemegang PPKH selaku Wajib Bayar akan melakukan perubahan T0 dilakukan melalui perubahan Baseline Penggunaan Kawasan Hutan.

Pasal 13

(1) Baseline Penggunaan Kawasan Hutan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat perubahan luas Penggunaan Kawasan Hutan. (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (3) Permohonan perubahan Baseline Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan: a. usulan matriks perubahan Baseline Penggunaan Kawasan Hutan, sesuai format yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahan dari Peraturan Menteri ini; b. peta usulan perubahan Baseline Penggunaan Kawasan Hutan skala paling kecil 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) atau lebih besar dalam bentuk cetakan dan digital format shapefile (shp) dengan sistem koordinat Universal Transverse Mercator Datum World Geodetic System 1984, sesuai format yang tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; c. berita acara hasil Verifikasi paling lama 2 (dua) tahun sebelum permohonan perubahan Baseline Penggunaan Kawasan Hutan; d. surat persetujuan keberhasilan Reklamasi Hutan yang disahkan oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, dalam hal terdapat keberhasilan Reklamasi Hutan; e. rencana kerja sesuai bidangnya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; f. citra resolusi sangat tinggi liputan terbaru dan resolusi ≤ 1 m (kurang dari atau sama dengan satu meter) atau citra dengan resolusi tertinggi yang tersedia beserta hasil penafsiran penutupan lahan dalam bentuk digital dengan sistem koordinat Universal Transverse Mercator Datum World Geodetic System 1984; dan g. dokumen lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 14

(1) Berdasarkan permohonan Perubahan Baseline Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Direktur Jenderal melakukan penelaahan. (2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. persyaratan permohonan dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, Direktur Jenderal menyampaikan surat permintaan kelengkapan dan penyesuaian persyaratan kepada pemegang PPKH sebagai Wajib Bayar; atau b. persyaratan permohonan dinyatakan lengkap dan telah sesuai, Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap dan telah sesuai menerbitkan persetujuan perubahan Baseline Penggunaan Kawasan Hutan. (3) Pemegang PPKH sebagai Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus melengkapi dan menyesuaikan persyaratan. (4) Persetujuan perubahan Baseline Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagai dasar perhitungan kewajiban pembayaran PNBP PKH.

BAB Kedua

Penyusunan Baseline Penggunaan Kawasan Hutan

Pasal 8

Koreksi

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Ketiga

Pemutakhiran dan Perubahan Baseline Penggunaan Kawasan Hutan

Pasal 12

Koreksi

Pasal 13

Pasal 14

BAB V

TATA CARA PENGENAAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 16

Koreksi

(1) Besaran PNBP PKH yang telah dihitung oleh pemegang PPKH sebagai Wajib Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dituangkan dalam formulir PNBP 3. (2) Besaran PNBP PKH dan/atau PNBP Kompensasi yang telah dihitung oleh pemegang PPKH sebagai Wajib Bayar dibayarkan ke kas negara dengan menggunakan Kode Billing. (3) Kode Billing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh setelah dilakukan perekaman data transaksi PNBP oleh pemegang PPKH sebagai Wajib Bayar secara mandiri melalui Sistem Informasi Penggunaan Kawasan Hutan atau sistem informasi yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Penggunaan Kawasan Hutan. (4) Kebenaran dan kelengkapan data transaksi PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab pemegang PPKH sebagai Wajib Bayar. (5) Formulir PNBP 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

(1) Pembayaran PNBP PKH dan/atau PNBP Kompensasi ke kas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan melalui bank persepsi, pos persepsi, atau lembaga lain yang ditunjuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. (2) Pembayaran PNBP PKH dan/atau PNBP Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sebagai pembayaran kewajiban sesuai dengan tanggal bayar yang tertera pada Bukti Penerimaan Negara.

Pasal 18

(1) Pemegang PPKH sebagai Wajib Bayar wajib membayar PNBP PKH paling lambat pada saat jatuh tempo. (2) Pemegang PPKH sebagai Wajib Bayar yang diperbolehkan bekerja di lapangan sebelum memperoleh penetapan batas area kerja PPKH, memiliki jatuh tempo penyetoran PNBP PKH untuk tahun pertama paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak ditetapkan PPKH. (3) Pemegang PPKH sebagai Wajib Bayar dengan larangan melakukan kegiatan di lapangan sebelum penetapan batas areal kerja PPKH, memiliki jatuh tempo penyetoran PNBP PKH untuk tahun pertama paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak ditetapkan keputusan penetapan batas area kerja PPKH.

Pasal 19

(1) Jatuh tempo pembayaran PNBP PKH untuk tahun kedua dan tahun berikutnya setiap tanggal keputusan PPKH dan/atau tanggal ditetapkannya keputusan penetapan batas areal kerja PPKH. (2) Jatuh tempo pembayaran PNBP PKH untuk periode yang berlaku surut sejak PPKH ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak ditetapkan keputusan PPKH. (3) Jatuh tempo pembayaran PNBP PKH untuk periode yang berlaku surut sejak perpanjangan dan/atau perubahan PPKH yaitu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak ditetapkan keputusan perpanjangan dan/atau perubahan PPKH dan jatuh tempo untuk tahun berikutnya sesuai dengan jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Jatuh tempo pembayaran PNBP PKH untuk tahun pertama sejak penggabungan beberapa PPKH yaitu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak ditetapkan keputusan penggabungan PPKH dan jatuh tempo untuk tahun berikutnya sesuai dengan jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB 1

Umum

Pasal 24

Koreksi

(1) Verifikasi pembayaran dilakukan kepada pemegang PPKH selaku Wajib Bayar. (2) Verifikasi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan terhadap kepatuhan kewajiban: a. pembayaran PNBP PKH; dan b. pembayaran PNBP Kompensasi.

Pasal 25

Koreksi

(1) Verifikasi pembayaran PNBP PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap: a. ketepatan dan kebenaran perhitungan luas area L1, area L2, dan area L3; b. kebenaran atas jumlah pembayaran PNBP PKH terhadap perhitungan luas sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan c. ketepatan waktu pembayaran PNBP PKH. (2) Verifikasi ketepatan dan kebenaran perhitungan luas area L1, area L2, dan area L3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap seluruh area PPKH melalui: a. Desk Analysis; dan/atau b. Pengecekan Lapangan. (3) Pelaksanaan Verifikasi pembayaran PNBP PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan b. paling cepat 1 (satu) bulan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran PNBP PKH periode berikutnya.

Pasal 26

(1) Verifikasi pembayaran PNBP Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap kebenaran atas jumlah pembayaran PNBP Kompensasi terhadap areal PPKH. (2) Verifikasi pembayaran PNBP Kompensasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan setelah permohonan penetapan batas areal kerja PPKH diterima.

Pasal 27

(1) Verifikasi pembayaran PNBP PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan oleh tim Verifikasi yang dibentuk oleh kepala Balai. (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. ketua; dan b. anggota. (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal dari unsur Balai. (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas: a. untuk PPKH kegiatan pertambangan mineral dan batu bara, dengan ketentuan anggota paling banyak 6 (enam) orang yang meliputi unsur: 1. Balai; 2. dinas provinsi yang membidangi kehutanan; 3. dinas provinsi atau kementerian yang membidangi pertambangan; 4. balai yang membidangi pengelolaan daerah aliran sungai; 5. balai yang membidangi pengelolaan hutan lestari; dan 6. kesatuan pengelolaan hutan. b. untuk PPKH kegiatan selain pertambangan mineral dan batu bara, dengan ketentuan anggota paling banyak 4 (empat) orang yang meliputi unsur: 1. Balai; 2. balai yang membidangi pengelolaan hutan lestari; 3. dinas provinsi yang membidangi kehutanan; dan 4. kesatuan pengelolaan hutan.

Pasal 28

Pasal 29

Verifikasi pembayaran PNBP PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh tim Verifikasi paling sedikit 2 (dua) unsur keanggotaan.

Pasal 30

Pelaksana Verifikasi pembayaran PNBP Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Direktur.

BAB 2

Pelaksana Verifikasi

Pasal 27

Koreksi

Pasal 28

Pasal 29

Verifikasi pembayaran PNBP PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh tim Verifikasi paling sedikit 2 (dua) unsur keanggotaan.

Pasal 30

Pelaksana Verifikasi pembayaran PNBP Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Direktur.

Pasal 31

(1) Pelaksanaan Verifikasi pembayaran PNBP PKH dilakukan dengan cara: a. metode Desk Analysis; dan/atau b. Pengecekan Lapangan. (2) Verifikasi dengan metode Desk Analysis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui rapat pembahasan tim Verifikasi dengan pemegang PPKH sebagai Wajib Bayar untuk memeriksa, menganalisis, dan menelaah data yang tersedia dari pemegang PPKH sebagai Wajib Bayar. (3) Verifikasi dengan Pengecekan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan jika hasil rapat pembahasan metode Desk Analysis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai kesepakatan dan/atau masih diperlukan klarifikasi lebih lanjut, terutama untuk memastikan data ketepatan dan kebenaran perhitungan luas kriteria L1, L2 dan L3. (4) Pelaksanaan Verifikasi pembayaran PNBP Kompensasi dilakukan dengan metode Desk Analysis. (5) Verifikasi dengan metode Desk Analysis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan memeriksa, menganalisis, dan menelaah data yang tersedia dari Wajib Bayar dan membandingkan realisasi pembayaran dengan kewajiban PNBP Kompensasi yang harus dipenuhi berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).

Pasal 32

(1) Dokumen pendukung PNBP PKH yang digunakan dalam kegiatan Verifikasi pembayaran PNBP PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) meliputi: a. formulir PNBP 1; b. formulir PNBP 2; c. formulir PNBP 3; d. Bukti Penerimaan Negara PNBP PKH; e. keputusan PPKH beserta peta lampiran atau penetapan areal kerja beserta peta lampiran; f. peta rencana Penggunaan Kawasan Hutan; g. peta realisasi Penggunaan Kawasan Hutan; h. dokumen studi kelayakan kegiatan pertambangan beserta peta lampiran; i. dokumen rencana kerja anggaran dan biaya kegiatan pertambangan beserta peta lampiran; j. dokumen rencana penutupan tambang beserta peta lampiran; k. berita acara Verifikasi pembayaran PNBP PKH yang telah dilakukan sebelumnya beserta peta lampiran; l. berita acara dan surat persetujuan penilaian keberhasilan Reklamasi Hutan beserta peta lampiran; m. citra penginderaan jauh atau foto udara dengan resolusi ≤ 1 m (kurang dari atau sama dengan satu meter) atau citra dengan resolusi tertinggi yang tersedia beserta hasil penafsiran penutupan lahan dalam bentuk digital dengan sistem koordinat Universal Transverse Mercator Datum World Geodetic System 1984; dan n. dokumen pendukung lainnya. (2) Dokumen peta pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sampai dengan huruf l menggunakan skala paling kecil 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) atau skala terbesar pada lokasi tersebut dalam bentuk cetakan dan digital format shapefile dengan sistem koordinat Universal Transverse Mercator Datum World Geodetic System 1984. (3) Dokumen pendukung PNBP Kompensasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (4), meliputi: a. bukti setor pembayaran PNBP Kompensasi; b. keputusan PPKH beserta lampiran peta PPKH; c. laporan hasil penataan batas area PPKH beserta peta lampirannya yang sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang; d. dokumen peta pendukung menggunakan skala paling kecil 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) atau skala terbesar pada lokasi tersebut dalam bentuk cetakan dan digital format shapefile (shp) dengan sistem koordinat Universal Transverse Mercator Datum World Geodetic System 1984; dan e. dokumen pendukung lainnya (4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) harus disediakan oleh pemegang PPKH selaku Wajib Bayar.

Pasal 33

(1) Pelaksanaan Verifikasi pembayaran PNBP PKH melalui metode Desk Analysis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a dilakukan melalui tahapan: a. analisis awal ketersediaan citra dan data pendukung lain; b. melakukan tumpang susun peta PPKH, peta rencana Penggunaan Kawasan Hutan, peta realisasi Penggunaan Kawasan Hutan, hasil penafsiran citra dan peta lainnya yang diperlukan; c. melakukan penafsiran terhadap data citra dan melakukan delineasi batas serta menghitung luas pada setiap objek Penggunaan Kawasan Hutan yang berada pada area PPKH; d. melakukan analisis sementara terkait ketepatan dan kebenaran perhitungan kriteria luas area L1, area L2, dan area L3 dengan membandingkan Baseline Penggunaan Kawasan Hutan berdasarkan hasil tumpang susun; e. melakukan rapat dengan pemegang PPKH sebagai Wajib Bayar berdasarkan hasil analisis sementara; dan f. membuat berita acara Verifikasi dan peta hasil verifikasi dengan skala paling kecil 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) dalam bentuk cetakan dan digital format Portable Document Format (pdf) dan shapefile (shp) dengan sistem koordinat Universal Transverse Mercator Datum World Geodetic System 1984 dalam hal hasil Verifikasi telah disepakati dan telah sesuai. (2) Verifikasi PNBP PKH akan dilanjutkan dengan metode pengecekan dan pengukuran di lapangan apabila: a. pembahasan Verifikasi PNBP PKH dengan metode Desk Analysis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak disepakati; b. terdapat keraguan terhadap data dan dokumen serta hasil penafsiran citra; atau c. citra penginderaan jauh atau foto udara yang tersedia tidak memenuhi persyaratan teknis untuk penelahan secara Desk Analysis yang disebabkan karena tertutup awan, tidak tersedia resolusi yang memadai, dan/atau tidak tersedia liputan perekaman yang sesuai.

Pasal 34

(1) Pelaksanaan Verifikasi pembayaran PNBP PKH melalui Pengecekan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui tahapan: a. membuat peta rencana kerja pengecekan dan/atau pengukuran di lapangan berdasarkan hasil pembahasan metode Desk Analysis; b. melakukan pengambilan data citra dan/atau pengambilan beberapa titik koordinat sebagai sampel atau yang mewakili pada batas area L1, area L2 dan area L3 di lokasi areal PPKH; c. melakukan delineasi batas dan menghitung luas pada setiap objek Penggunaan Kawasan Hutan yang berada pada areal PPKH; dan d. melakukan tumpang susun peta PPKH, peta rencana Penggunaan Kawasan Hutan, peta realisasi Penggunaan Kawasan Hutan, hasil penafsiran citra dan peta lainnya yang diperlukan. (2) Berdasarkan hasil tumpang susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan hasil pengambilan data lapangan, diperoleh hasil analisis ketepatan dan kebenaran perhitungan kriteria luas area L1, area L2, dan area L3 dengan membandingkan Baseline Penggunaan Kawasan Hutan. (3) Berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim Verifikasi pembayaran melakukan rapat dengan pemegang PPKH sebagai Wajib Bayar. (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara Verifikasi PNBP PKH dan peta hasil Verifikasi dengan skala paling kecil 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) dalam bentuk cetakan dan digital format Portable Document Format (pdf) dan shapefile (shp) dengan sistem koordinat Universal Transverse Mercator Datum World Geodetic System 1984.

Pasal 35

Pasal 36

(1) Hasil Verifikasi pembayaran PNBP Kompensasi meliputi: a. kurang bayar apabila pembayaran lebih kecil dari kewajiban PNBP Kompensasi sesuai perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3); b. pembayaran PNBP Kompensasi tepat jumlah apabila pembayaran PNBP Kompensasi telah sesuai perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3); atau c. pembayaran PNBP Kompensasi lebih bayar apabila terdapat kesalahan pembayaran PNBP Kompensasi berupa kesalahan penentuan tarif dan/atau kesalahan pemungutan PNBP oleh instansi pengelola PNBP. (2) Dalam hal hasil Verifikasi pembayaran PNBP Kompensasi menyatakan terdapat kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Direktur atas nama Direktur Jenderal menyampaikan pemberitahuan kepada Pemegang PPKH sebagai Wajib Bayar berupa: a. pelunasan PNBP Kompensasi berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3); dan b. permohonan penetapan areal kerja belum dapat diproses. (3) Dalam hal hasil Verifikasi pembayaran PNBP Kompensasi menyatakan tepat jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Direktur atas nama Direktur Jenderal menerbitkan dan menyampaikan surat ketetapan PNBP nihil kepada Wajib Bayar. (4) Dalam hal hasil Verifikasi pembayaran PNBP Kompensasi menyatakan terdapat kelebihan bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Wajib Bayar dapat mengajukan kelebihan pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

(1) Biaya pelaksanaan Verifikasi pembayaran PNBP PKH dan Verifikasi pembayaran PNBP Kompensasi dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara. (2) Biaya pelaksanaan Verifikasi pembayaran PNBP PKH dapat dibebankan kepada pemegang PPKH sebagai Wajib Bayar, berdasarkan permohonan pemegang PPKH sebagai Wajib Bayar dengan mengacu kepada standar kegiatan dan biaya yang berlaku pada Kementerian Kehutanan.

BAB 3

Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Pembayaran

Pasal 31

Koreksi

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

BAB IX

SISTEM INFORMASI PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

Pasal 42

Koreksi

(1) Sistem Informasi Penggunaan Kawasan Hutan dilaksanakan oleh unit pengelola Sistem Informasi Penggunaan Kawasan Hutan. (2) Unit pengelola Sistem Informasi Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh direktorat yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penggunaan kawasan hutan.

Pasal 43

Koreksi

Unit pengelola Sistem Informasi Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 mempunyai tugas: a. mengatur tingkatan akses walidata dan pengguna Sistem Informasi Penggunaan Kawasan Hutan; b. melakukan Verifikasi data, informasi dan dokumentasi Sistem Informasi Penggunaan Kawasan Hutan yang dimasukkan dan diunggah oleh walidata; c. melakukan pemeliharaan dan pengembangan Sistem Informasi Penggunaan Kawasan Hutan; dan d. melakukan pembinaan pengelolaan Sistem Informasi Penggunaan Kawasan Hutan.

Pasal 44

(1) Walidata Sistem Informasi Penggunaan Kawasan Hutan dilaksanakan oleh: a. direktorat yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Penggunaan Kawasan Hutan; b. Balai; dan c. pemegang PPKH sebagai Wajib Bayar. (2) Walidata Sistem Informasi Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas kebenaran, kelengkapan, dan keabsahan data yang diunggah pada Sistem Informasi Penggunaan Kawasan Hutan.

Pasal 45

(1) Walidata Sistem Informasi Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 mengusulkan penunjukan operator yang bertanggung jawab untuk mengelola data serta informasi dan dokumentasi pada Sistem Informasi Penggunaan Kawasan Hutan. (2) Usulan penunjukan operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dari walidata kepada Direktur dilengkapi dengan alamat surat elektronik. (3) Berdasarkan usulan penunjukan operator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur MENETAPKAN operator. (4) Dalam hal operator yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengalami perubahan, walidata menyampaikan usulan perubahan operator secara tertulis kepada Direktur.

Pasal 46

(1) Pengguna Sistem Informasi Penggunaan Kawasan Hutan meliputi: a. unit pengelola Sistem Informasi Penggunaan Kawasan Hutan; b. walidata Sistem Informasi Penggunaan Kawasan Hutan; dan c. pihak terkait lainnya. (2) Pihak terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan negara; b. unit kerja terkait pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan; c. dinas provinsi yang membidangi kehutanan; dan/atau d. masyarakat. (3) Pengguna Sistem Informasi Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melihat dan mengunduh data serta informasi dan dokumentasi sesuai tingkatan akses pengguna yang diberikan oleh unit pengelola Sistem Informasi Penggunaan Kawasan Hutan.

Pasal 47

Jenis data serta informasi dan dokumentasi Sistem Informasi Penggunaan Kawasan Hutan meliputi data serta informasi dan dokumentasi: a. Wajib Bayar; b. kelengkapan Baseline Penggunaan Kawasan Hutan; c. rencana dan hasil Verifikasi PNBP-PKH; d. penatausahaan PNBP PKH dan PNBP Kompensasi; e. target PNBP PKH dan PNBP Kompensasi; f. piutang PNBP PKH dan PNBP Kompensasi; g. realisasi pembayaran PNBP PKH dan PNBP Kompensasi; h. layanan konsultasi; dan i. data serta informasi dan dokumentasi lain yang mendukung.

Pasal 48

(1) Pengelolaan data serta informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a dan huruf b dilakukan oleh Pemegang PPKH sebagai Wajib Bayar. (2) Data serta informasi dan dokumentasi kelengkapan Baseline Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b merupakan kelengkapan data pendukung kegiatan Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1). (3) Pengelolaan data serta informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c dilakukan oleh Balai. (4) Data serta informasi dan dokumentasi hasil Verifikasi PNBP PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kelengkapan hasil Verifikasi sebagaimana dalam Pasal 35 ayat (1). (5) Pengelolaan data serta informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dilakukan oleh direktorat yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Penggunaan Kawasan Hutan. (6) Data serta informasi dan dokumentasi penatausahaan PNBP PKH dan PNBP Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d terdiri atas: a. surat pemberitahuan jatuh tempo PNBP PKH; b. surat penagihan PNBP terutang; c. surat penetapan PNBP; d. surat penyerahan piutang PNBP; dan e. surat penerimaan pengurusan piutang negara. (7) Data serta informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e, huruf f, dan huruf g terdiri atas: a. target PNBP setiap tahun; b. piutang PNBP setiap semester; dan c. realisasi PNBP setiap bulan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Koreksi

Pada saat peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/MENHUT-II/2008 tentang Tata Cara Penentuan Luas Area Terganggu dan Area Reklamasi dan Revegetasi untuk Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Tahun 2008 Nomor 49) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/MENHUT-II/2008 tentang Tata Cara Penentuan Luas Area Terganggu dan Area Reklamasi dan Revegetasi untuk Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 1138), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 55

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/MENHUT- II/2008 tentang Tata Cara Penentuan Luas Area Terganggu dan Area Reklamasi dan Revegetasi untuk Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2008 Nomor 49); b. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.84/MENHUT- II/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/MENHUT-II/2008 tentang Tata Cara Penentuan Luas Areal Terganggu dan Areal Reklamasi dan Revegetasi untuk Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 1445); dan c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/MENHUT-II/2008 tentang Tata Cara Penentuan Luas Area Terganggu dan Area Reklamasi dan Revegetasi untuk Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 1138), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

(1) Area L1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) meliputi: a. pertambangan mineral dan batu bara, berupa: 1. area bukaan tambang aktif; 2. area untuk sarana dan prasarana penunjang bersifat permanen selama jangka waktu Penggunaan Kawasan Hutan, berupa: a) pabrik pengolahan/smelter; b) washing plant; c) crushing plant; d) grizzly; e) quarry; f) tempat pembibitan; g) sarana penampungan tailing; h) bengkel; i) stockpile; j) tempat penimbunan slag; k) pelabuhan/dermaga/jetty; l) jalan angkut dan/atau jalan tambang; m) kantor; n) perumahan karyawan/mess/basecamp; o) instalasi penunjang, meliputi listrik, pipa, telepon, irigasi/pengairan dan helipad; p) tempat penyimpanan, meliputi penyimpanan bahan bakar dan pelumas, bahan peledak, suku cadang, penunjang operasi, limbah bahan berbahaya dan beracun, dan barang bekas; q) kegiatan land clearing; r) area parkir; s) menara pantau; t) area akibat kebakaran lahan dan hutan, banjir dan longsor; u) penggunaan area yang tidak sesuai dengan jenis/peruntukan kegiatan PPKH yang tidak dilakukan oleh pemegang PPKH setelah PPKH diterbitkan; dan v) sarana dan prasarana penunjang lainnya; 3. Area Pengembangan Penggunaan Kawasan Hutan; dan 4. Area Penyangga Penggunaan Kawasan Hutan; b. selain pertambangan mineral dan batubara meliputi: 1. area tapak berupa: a) minyak dan gas bumi; b) panas bumi; c) energi baru dan terbarukan; d) ketenagalistrikan; e) sarana komunikasi dan informasi meliputi pembangunan jaringan telekomunikasi, repeater telekomunikasi; fasilitas umum; stasiun pemancar radio; stasiun relay televisi; stasiun relay televisi, stasiun bumi pengamatan keantariksaan, sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika; f) sarana transportasi dan fasilitas umum meliputi jalan tol, jalur kereta api, sarana transportasi untuk keperluan pengangkutan hasil produksi selain tambang; g) industri selain industri primer hasil hutan; h) waduk, bendungan, irigasi, dan saluran air minum; i) saluran pembuangan air, sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya; j) tempat pemrosesan akhir sampah dan fasilitas pengolahan limbah; k) pertanian dalam rangka ketahanan pangan; l) perkebunan; m) tambak; n) permukiman; o) wisata alam; p) kegiatan pemulihan lingkungan; q) kegiatan land clearing; r) kegiatan dalam rangka jangka benah perkebunan; s) area akibat kebakaran lahan dan hutan, banjir dan longsor; dan t) penggunaan area yang tidak sesuai dengan jenis/peruntukan kegiatan PPKH yang tidak dilakukan oleh pemegang PPKH setelah PPKH diterbitkan; 2. area untuk sarana dan prasarana penunjang yang bersifat permanen selama jangka waktu Penggunaan Kawasan Hutan, meliputi: a) pabrik pengolahan; b) bengkel; c) pelabuhan/dermaga/jetty; d) jalan; e) kantor; f) perumahan karyawan; g) tempat pembibitan; h) instalasi penunjang, meliputi listrik, pipa, telepon, dan helipad; i) sarana pengolahan; j) tempat penyimpanan, meliputi penyimpanan bahan bakar dan pelumas, bahan peledak, suku cadang, penunjang operasi, limbah bahan berbahaya dan beracun, dan barang bekas; k) area parkir; l) menara pantau; dan m) sarana dan prasarana penunjang lainnya; 3. Area Pengembangan Penggunaan Kawasan Hutan; dan 4. Area Penyangga Penggunaan Kawasan Hutan. (2) Area L2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) meliputi: a. penimbunan tanah pucuk; b. penimbunan material tanah penutup atau waste dump atau disposal area; c. sediment pond/settling pond/landfill; d. bukaan tambang selesai (mined out) dan/atau bukaan tambang selesai sementara; e. kolam dampak atau area yang terdampak akibat aktifitas kegiatan Penggunaan Kawasan Hutan; f. subsiden tanah atau penurunan permukaan tanah akibat aktivitas Penggunaan Kawasan Hutan; g. area L1 selain area pengembangan dan area penyangga yang tidak digunakan dalam jangka waktu paling sedikit 1 (satu) tahun, yang secara teknis dapat dilakukan Reklamasi Hutan; dan h. penggunaan area yang tidak sesuai dengan jenis/peruntukan kegiatan PPKH dan atau dokumen lingkungan yang dilakukan oleh pemegang PPKH. (3) Area L1 dan area L2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat dinamis sesuai dengan rencana Penggunaan Kawasan Hutan. (4) Area L3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) meliputi: a. bukaan tambang selesai; dan/atau b. objek Penggunaan Kawasan Hutan, yang secara teknis tidak dapat ditimbun, ditutup, dan/atau tidak dapat direklamasi kembali secara optimal. (5) Area L3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat dalam: a. rencana tutup tambang; dan/atau b. dokumen pendukung lainnya, yang ditetapkan melalui kegiatan Verifikasi lapangan dan dikenakan kewajiban pembayaran PNBP PKH sampai dengan berakhirnya PPKH. (6) Dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b berupa: a. dokumen studi kelayakan; b. dokumen lingkungan; dan/atau c. dokumen rencana kerja anggaran dan biaya.

Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 mempunyai tugas: a. tim Verifikasi yang berasal dari unsur Balai mempunyai tugas: 1. merencanakan lokasi PPKH yang akan diverifikasi paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan Verifikasi; 2. melakukan tumpang susun peta PPKH, peta penetapan areal kerja PPKH, peta rencana Penggunaan Kawasan Hutan, peta realisasi Penggunaan Kawasan Hutan, dan data citra resolusi sangat tinggi atau citra resolusi tertinggi yang tersedia pada areal PPKH yang akan diverifikasi; 3. menafsir data citra pada areal PPKH dan tahun kewajiban yang akan diverifikasi; 4. melakukan delineasi batas dan menghitung luas pada setiap objek Penggunaan Kawasan Hutan; 5. melakukan Pengecekan Lapangan pada areal PPKH yang diverifikasi; dan 6. menyusun dan melaporkan hasil Verifikasi kepada Direktur Jenderal. b. tim Verifikasi yang berasal dari unsur dinas provinsi yang membidangi urusan kehutanan dan kesatuan pengelolaan hutan mempunyai tugas: 1. melakukan monitoring dan identifikasi adanya pelanggaran berdasarkan pengamatan dan pemeriksaan batas PPKH serta melaporkan kepada instansi yang berwenang; dan 2. melakukan Pengecekan Lapangan pada area PPKH yang diverifikasi. c. tim Verifikasi yang berasal dari unsur balai yang membidangi pengelolaan daerah aliran sungai mempunyai tugas: 1. menyediakan dan menganalisis dokumen penilaian keberhasilan Reklamasi yang sudah dilaksanakan di area PPKH yang akan diverifikasi; 2. memberikan hasil analisis terkait luasan areal PPKH yang dapat atau tidak dapat dilakukan Reklamasi Hutan; 3. menguji kesesuaian dokumen Reklamasi Hutan terhadap realisasi di lapangan; dan 4. melakukan Pengecekan Lapangan pada areal PPKH yang diverifikasi. d. tim Verifikasi yang berasal dari unsur balai yang membidangi pengelolaan hutan lestari mempunyai tugas: 1. menyediakan data, dokumen dan bukti dokumen dan bukti setor pembayaran provisi sumber daya hutan dan dana reboisasi terhadap areal PPKH yang akan diverifikasi; dan 2. melakukan Pengecekan Lapangan pada areal PPKH yang diverifikasi. e. tim Verifikasi yang berasal dari unsur dinas provinsi atau kementerian yang membidangi pertambangan mempunyai tugas: 1. melakukan analisis terhadap data rencana dan realisasi kegiatan pertambangan mineral dan batubara pada areal PPKH yang akan diverifikasi; 2. melakukan analisis terhadap data dan peta potensi tambang pada areal PPKH yang akan diverifikasi; 3. melakukan analisis terhadap data dan peta void pada areal PPKH yang akan diverifikasi; 4. melakukan analisis terhadap data rencana kerja anggaran belanja kegiatan pertambangan terkait kesesuaian antara produksi tambang dengan luas bukaan pada areal PPKH yang akan diverifikasi; 5. memberikan hasil analisis terkait penentuan area L1, area L2, dan area L3; dan 6. melakukan Pengecekan Lapangan pada areal PPKH yang diverifikasi.

(1) Hasil pelaksanaan Verifikasi pembayaran PNBP PKH dituangkan dalam berita acara Verifikasi PNBP PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4). (2) Berita acara Verifikasi dari hasil pelaksanaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani paling sedikit oleh ketua tim dan 2 (dua) anggota tim Verifikasi. (3) Hasil Verifikasi pembayaran PNBP PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kurang bayar apabila luas area terganggu dan kriteria area L1, area L2, dan area L3 berdasarkan hasil Verifikasi lebih besar dari rencana pada Baseline Penggunaan Kawasan Hutan; b. pembayaran PNBP PKH tepat jumlah apabila pembayaran PNBP PKH telah sesuai dengan Baseline Penggunaan Kawasan Hutan dan luas area terganggu berdasarkan hasil Verifikasi sama dengan atau lebih kecil dari rencana pada Baseline Penggunaan Kawasan Hutan; c. pembayaran PNBP PKH tepat waktu apabila waktu pembayaran tidak melewati tanggal jatuh tempo pembayaran; d. pembayaran PNBP PKH tidak tepat waktu apabila waktu pembayaran melewati tanggal jatuh tempo pembayaran; atau e. pembayaran PNBP PKH lebih bayar apabila terdapat kesalahan pembayaran PNBP PKH berupa kekeliruan dalam penentuan kriteria area L1, area L2, area L3, kekeliruan dalam perhitungan pembayaran PNBP PKH, dan/atau kesalahan pemungutan PNBP oleh instansi pengelola PNBP. (4) Berita acara Verifikasi dan peta hasil Verifikasi dilaporkan kepada Direktur Jenderal melalui melalui Sistem Informasi Penggunaan Kawasan Hutan paling lambat 5 (lima) hari kalender sejak berita acara Verifikasi diketahui oleh kepala Balai, dengan tembusan instansi terkait dan Wajib Bayar. (5) Berdasarkan laporan hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Direktur atas nama Direktur Jenderal melakukan validasi data. (6) Berdasarkan laporan hasil validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Direktur atas nama Direktur Jenderal: a. menerbitkan surat tagihan atas kurang bayar dan/atau keterlambatan pembayaran PNBP PKH kepada Wajib Bayar; atau b. menerbitkan dan menyampaikan surat ketetapan PNBP nihil kepada Wajib Bayar dalam hal hasil Verifikasi pembayaran PNBP PKH menyatakan tepat jumlah pembayaran PNBP PKH. (7) Berdasarkan surat tagihan kurang bayar dan/atau keterlambatan pembayaran PNBP PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pemegang PPKH selaku Wajib Bayar dikenakan sanksi administratif berupa denda atas kurang bayar dan/atau keterlambatan pembayaran PNBP PKH sebagaimana PNBP PKH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhitung sejak jatuh tempo. (8) Dalam hal hasil Verifikasi pembayaran PNBP PKH menyatakan terdapat kelebihan bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, pemegang PPKH sebagai Wajib Bayar dapat mengajukan kelebihan pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (9) Berita acara Verifikasi PNBP PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Ini. (10) Peta hasil Verifikasi PNBP PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 2025 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Œ RAJA JULI ANTONI Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENGENAAN, PENENTUAN, DAN PEMBAYARAN ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN FORMULIR PNBP 1 – MATRIKS BASELINE MATRIK BASELINE PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN Nama Perusahaan/Pemegang PPKH : No / Masa Berlaku SK PPKH : Luas (Ha) : Jenis Penggunaan Kawasan Hutan : Pertambangan/Migas/Ketenagalistrikan/… Lokasi Penggunaan Kawasan Hutan : a. Provinsi : b. Kabupaten/kota : No, Areal Terganggu Jenis Hutan T0/BL Luas PPKH Penutupan lahan / Area terganggu / Areal Reklamasi dan Revegetasi (Ha) Tn Tn+1 Tn+2 Tn+3 TN L1 1 … 2 … Total L1 L2 1 … 2 … Total L2 L3 1 … Total L3 Total Area Penggunaan ( L1 + L2 + L3 ) Area Reklamasi Berhasil Total IPPKH/PPKH Disusun oleh, NAMA PERUSAHAAN/INSTANSI TTD NAMA JELAS JABATAN Keterangan: T0 : • Keadaan pada kondisi awal tutupan lahan sebelum penggunaan kawasan hutan, antara lain: Tanah terbuka, Savana/Padang rumput, Belukar, Perkebunan, Rawa, Hutan Lahan Kering sekunder/Primer, Hutan Tanaman • Luas objek penggunaan kawasan hutan yang akan digunakan selama jangka waktu PPKH BL : Bukaan Lahan Tn : Perkiraan keadaan : penggunaan dan reklamasi pada tahun ke-n n : 1, 2, 3, ..... N N : Waktu akhir PPKH Area Reklamasi Berhasil : didasarkan hasil berita acara penilaian hasil reklamasi dari Instansi yang berwenang MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. RAJA JULI ANTONI LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENGENAAN, PENENTUAN, DAN PEMBAYARAN ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN FORMULIR PNBP 2 MATRIK PEMUTAKHIRAN BASELINE PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN Nama Perusahaan/Pemegang PPKH : No / Masa Berlaku SK PPKH : Luas (Ha) : Jenis Penggunaan Penggunaan Kawasan Hutan : Pertambangan/Migas/Ketenagalistrikan/… Lokasi Penggunaan Kawasan Hutan : a. Provinsi : b. Kabupaten/kota : No Areal Terganggu Jenis Hutan T0/BL Luas PPKH Penutupan lahan / Area terganggu / Areal Reklamasi dan Revegetasi (Ha) Tn Tn+1 TN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Rencana Realisasi Selisih Rencana Realisasi Selisih Rencana Realisasi Selisih L1 1 2 Total L1 L2 1 Total L2 L3 1 Total L3 Total Area Penggunaan ( L1 + L2 + L3 ) Area Reklamasi Berhasil Total IPPKH/PPKH Disusun oleh, NAMA PERUSAHAAN/INSTANSI TTD NAMA JELAS JABATAN Keterangan Kolom -3 (T0/BL Luas PPKH) : Luas T0 sesuai dengan luas penggunaan pada IPPKH/PPKH Kolom -4 (Rencana) : Rencana pembukaan (areal terganggu) pada tahun ke-n berdasarkan baseline pada lampiran - 1 Kolom -5 (Realisasi) : Realisasi pembukaan (areal terganggu) pada akhir tahun kewajiban ke-n berdasarkan interpretasi citra dan/atau hasil verifikasi Kolom -6 (Selisih) : Selisih antara rencana dan realisasi pembukaan (area terganggu) Tahun ke-n Catatan: 1. Tahun selanjutnya mengikuti pola perhitungan yang sama 2. Area reklamasi berhasil didasarkan hasil berita acara penilaian hasil reklamasi dari Instansi yang berwenang MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. RAJA JULI ANTONI LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENGENAAN, PENENTUAN, DAN PEMBAYARAN ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN PETA BASELINE PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. RAJA JULI ANTONI LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENGENAAN, PENENTUAN, DAN PEMBAYARAN ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN MATRIK PERUBAHAN BASELINE PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN Nama Perusahaan/Pemegang PPKH : No / Masa Berlaku SK PPKH : Luas (Ha) : Jenis Penggunaan Kawasan Hutan : Pertambangan/Migas/Ketenagalistrikan/… Lokasi Penggunaan Kawasan Hutan : a. Provinsi : b. Kabupaten/kota : A. MATRIK BASELINE RENCANA PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN AWAL No, Areal Terganggu T0 PPKH Penutupan lahan / Area terganggu / Areal Reklamasi dan Revegetasi (Ha) T1 T2 Tn TN Rencana Realisasi Rencana Realisasi Rencana Rencana L1 1 ….. Total L1 L2 1 ….. Total L2 L3 1 ….. Total L3 Total Area Penggunaan ( L1 + L2 + L3 ) Area Pengembangan / Area Penyangga Area Reklamasi Total IPPKH/PPKH Keterangan T1 : Rencana/Realisasi pembukaan (areal terganggu) pada tahun ke-1 Tn : Rencana pembukaan (areal terganggu) pada tahun ke-n yang belum terkena jatuh tempo TN : Rencana pembukaan (area terganggu) pada tahun terakhir masa IPPKH/PPKH Catatan: 1. Tahun selanjutnya mengikuti pola perhitungan yang sama 2. Area reklamasi berhasil didasarkan hasil berita acara penilaian hasil reklamasi dari Instansi yang berwenang 3. Realisasi berdasarkan data hasil verifikasi penggunaan kawasan hutan 4. Jika pada 1 tahun sebelum pengajuan revisi baseline belum memiliki data hasil verifikasi penggunaan kawasan hutan maka realisasi menggunakan citra penginderaan jauh dan/atau foto udara dengan resolusi ≤ 1 meter atau citra dengan resolusi tertinggi yang tersedia B. MATRIK REVISI BASELINE RENCANA PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN KESATU No, Areal Terganggu Jenis Hutan Revisi T0/BL Luas PPKH Penutupan lahan / Area terganggu / Areal Reklamasi dan Revegetasi (Ha) Keterangan Tn Tn+1 Tn+2 Tn+3 TN L1 1 … 2 … Total L1 L2 1 … 2 … Total L2 L3 1 … Total L3 Total Area Penggunaan ( L1 + L2 + L3 ) Area Reklamasi Berhasil Total IPPKH/PPKH Keterangan T0 : • Keadaan pada kondisi awal tutupan lahan sebelum penggunaan kawasan hutan, antara lain: Tanah terbuka, Savana/Padang rumput, Belukar, Perkebunan, Rawa, Hutan Lahan Kering sekunder/Primer, Hutan Tanaman • Luas objek penggunaan kawasan hutan yang akan digunakan selama jangka waktu PPKH Tn : Rencana pembukaan (areal terganggu) pada tahun ke-n yang belum terkena jatuh tempo dan akan di usulkan untuk direvisi TN : Rencana pembukaan (areal terganggu) pada tahun terakhir yang akan di usulkan untuk direvisi Keterangan: 1. Kolom Keterangan diisi dengan luas perubahan/pergeseran jenis penggunaan dan Informasi mengenai rencana tutup tambang / rencana reklamasi 2. Jika ada revisi ke dua dan selanjutnya maka di letakan secara berurutan setelah matriks usulan kesatu MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. RAJA JULI ANTONI LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENGENAAN, PENENTUAN, DAN PEMBAYARAN ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN PETA USULAN PERUBAHAN BASELINE RENCANA PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. RAJA JULI ANTONI LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENGENAAN, PENENTUAN, DAN PEMBAYARAN ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN FORMULIR PNBP 3 I. IDENTITAS PERUSAHAAN/INSTANSI 1. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan : … a. Nomor : … b. Tanggal : … c. Luas : … d. Jangka Waktu : … e. Penggunaan : … 2. Lokasi a. Provinsi : … b. Kabupaten/Kota : … 3. Alamat : … II. PERHITUNGAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN Jumlah Kewajiban Pembayaran No Kelompok Jenis Penggunaan Luas Rp. Kawasan Hutan (Ha) Tarif Jumlah Keterangan 1 2 3 4 5 6 L1 1 … 1 x 2 … 1 x Total L2 L2 1 … 4 x 2 … 4 x Total L1 L2 1 … 7 x Total L3 TOTAL POKOK I + II + III Disusun oleh, NAMA PERUSAHAAN/INSTANSI TTD NAMA JELAS JABATAN Keterangan Kolom -2 : L1, L2, L3 diisi dengan jenis penggunaan sesuai kategori dalam baseline Kolom -3 : Diisi Luas rencana bukaan jenis penggunaan Tahun n sesuai Lampiran 1 Kolom -4 : Tarif sesuai jenis dan kategori penggunaan Kolom -5 : Kolom 3 dikalikan kolom 4 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. RAJA JULI ANTONI LAMPIRAN VII PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENGENAAN, PENENTUAN, DAN PEMBAYARAN ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN BERITA ACARA VERIFIKASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN a.n. PT. ... No. SK. IPPKH/PPKH ..., Tgl SK ... KABUPATEN ..., PROVINSI ... Nomor : BAV .../.../.../tahun Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., kami yang bertanda tangan di bawah ini adalah pelaksana kegiatan verifikasi PNBP-PKH : 1. Nama : ... NIP : ... Instansi : ... Jabatan : Ketua Tim Verifikasi PNBP-PKH 2. Nama : ... NIP : ... Instansi : ... Jabatan : Anggota Tim Verifikasi PNBP-PKH 3. Nama : ... NIP : ... Instansi : ... Jabatan : Anggota Tim Verifikasi PNBP-PKH 4. Nama : ... NIP : ... Instansi : ... Jabatan : Anggota Tim Verifikasi PNBP-PKH 5. Nama : ... NIP : ... Instansi : ... Jabatan : Anggota Tim Verifikasi PNBP-PKH Berdasarkan: 1. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 58 tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak. 2. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. 3. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 36 tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan 5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Penentuan, Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Penggunaan Kawasan Hutan. 6. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor ... Tahun ... tentang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan ... 7. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor ... Tahun ... tentang Penetapan Batas Areal Kerja Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan ... 8. Surat permohonan verifikasi dari perusahaan (jika ada) 9. Surat Permintaan verifikasi dari Direktur Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan (jika ada) 10. Berita Acara Tata Batas (BATB) Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk ... 11. Surat Perintah Tugas Kepala Balai Wilayah ... Nomor ... Tanggal ... Dengan ini menyatakan bahwa kami telah melaksanakan Verifikasi PNBP untuk tahun ke-... (periode tahun ... – tahun ...) pada areal IPPKH/PPKH a.n. PT. ..., No. SK. ..., tanggal ..., di Kabupaten ..., Provinsi ..., diikuti dan disaksikan oleh petugas PT ... (perusahaan yang diverifikasi) sesuai Surat Perintah Tugas Pimpinan Perusahaan No ..., tanggal ..., yaitu : 1. Nama : ... Jabatan : ... 2. Nama : ... Jabatan : ... Dengan hasil verifikasi sebagai berikut : A. Ketepatan dan Kebenaran Perhitungan Luas L1, L2, dan L3. 1. Verifikasi Ketepatan dan Kebenaran luas L1, L2, dan L3 tahun ke-.... (periode tahun x - tahun x+1) dengan metode desk analysis Data analisis yang digunakan untuk ketepatan dan kebenaran perhitungan luas L1, L2, dan L3, yaitu : a. Peta lampiran SK IPPKH No ...tanggal ... b. Baseline PKH (form-1; form-2; form-3) c. Bukti setor PNBP-PKH (bagi WB yang sudah membayar) d. Peta Rencana Kerja Penggunaan Kawasan Hutan (Peta baseline) PT ... skala .... e. Peta Realisasi Rencana Kerja Penggunaan Kawasan Hutan PT. ... skala ... f. Peta citra resolusi sangat tinggi. Berdasarkan hasil overlay peta-peta dan hasil interpretasi citra sebagai berikut : No Areal Terganggu Luas Areal Terganggu dari hasil desk analysis/ penafsiran citra tahun ..... (ha) Ket. 1 2 3 4 1 L1 A. Obyek Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara 1. Bukaan Tambang aktif 2. Sarana dan Prasarana penunjang yang bersifat permanen : a. pabrik pengolahan/smelter; b. washing plant; c. crushing plant; d. grizzly; e. quarry; f. tempat pembibitan; g. sarana penampungan tailing; h. bengkel; i. stockpile; j. tempat penimbunan slag; k. pelabuhan/dermaga/jetty; l. jalan angkut dan/atau jalan tambang; m. kantor; n. perumahan karyawan/mess/basecamp; o. instalasi penunjang, meliputi listrik, pipa, telepon, irigasi/pengairan dan helipad; p. tempat penyimpanan, meliputi penyimpanan bahan bakar dan pelumas, bahan peledak, suku cadang, penunjang operasi, limbah bahan berbahaya dan beracun, dan barang bekas; q. kegiatan land clearing; r. area parkir; s. menara pantau; t. area akibat kebakaran lahan dan hutan, banjir dan longsor; u. penggunaan area yang tidak sesuai dengan jenis/peruntukan kegiatan PPKH yang tidak dilakukan oleh pemegang PPKH setelah PPKH diterbitkan; dan 3. Area Pengembangan Penggunaan Kawasan Hutan 4. Area Penyangga Penggunaan Kawasan Hutan B. Obyek selain Bidang pertambangan mineral dan batubara 1. Area Tapak a. minyak dan gas bumi b. panas bumi c. energi baru dan terbarukan; d. ketenagalistrikan; e. sarana komunikasi dan informasi lmeliputi pembangunan jaringan telekomunikasi, repeater telekomunikasi; fasilitas umum; stasiun pemancar radio; stasiun relay televisi; stasiun relay televisi, stasiun bumi pengamatan keantariksaan, sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika; f. sarana transportasi dan fasilitas umum meliputi jalan tol, jalur kereta api, sarana transportasi untuk keperluan pengangkutan hasil produksi selain tambang; g. industri selain industri primer hasil hutan; h. waduk, bendungan, irigasi, dan saluran air minum; i. saluran pembuangan air, sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya; j. tempat pemrosesan akhir sampah dan fasilitas pengolahan limbah; k. pertanian dalam rangka ketahanan pangan; l. perkebunan; m. tambak; n. permukiman; o. wisata alam; p. kegiatan pemulihan lingkungan; q. kegiatan land clearing; r. kegiatan dalam rangka jangka benah perkebunan; s. area akibat kebakaran lahan dan hutan, banjir dan longsor; dan t. penggunaan area yang tidak sesuai dengan jenis/peruntukan kegiatan PPKH yang tidak dilakukan oleh pemegang PPKH setelah PPKH diterbitkan; 2. sarana dan prasarana penunjang yang bersifat permanen a. pabrik pengolahan; b. bengkel; c. pelabuhan/dermaga/jetty; d. jalan; e. kantor; f. perumahan karyawan; g. tempat pembibitan; h. instalasi penunjang, meliputi listrik, pipa, telepon, dan helipad; i. sarana pengolahan; j. tempat penyimpanan, meliputi penyimpanan bahan bakar dan pelumas, bahan peledak, suku cadang, penunjang operasi, limbah bahan berbahaya dan beracun, dan barang bekas; k. area parkir; l. menara pantau; dan m. sarana dan prasarana penunjang lainnya; 3. Area Pengembangan Penggunaan Kawasan Hutan; dan 4. Area Penyangga Penggunaan Kawasan Hutan 2. L2 1. penimbunan tanah pucuk; 2. penimbunan material tanah penutup atau waste dump atau disposal area; 3. sediment pond/settling pond/landfill; 4. bukaan tambang selesai (mined out) dan/atau bukaan tambang selesai sementara; 5. kolam dampak atau area yang terdampak akibat aktifitas kegiatan Penggunaan Kawasan Hutan; 6. subsiden tanah atau penurunan permukaan tanah akibat aktivitas Penggunaan Kawasan Hutan; 7. area L1 selain area pengembangan dan area penyangga yang tidak digunakan dalam jangka waktu paling sedikit 1 (satu) tahun, yang secara teknis dapat dilakukan Reklamasi Hutan; dan 8. penggunaan area yang tidak sesuai dengan jenis/peruntukan kegiatan PPKH dan atau dokumen lingkungan yang dilakukan oleh pemegang PPKH. 3. L3 1. bukaan tambang selesai yang secara teknis tidak dapat ditimbun, ditutup, dan/atau tidak dapat direklamasi kembali secara optimal 2. obyek penggunaan kawasan hutan yang secara teknis tidak dapat ditimbun, ditutup, dan/atau tidak dapat direklamasi kembali secara optimal maka dapat disimpulkan bahwa perhitungan luas L1, L2, L3 adalah tepat dan benar/tidak tepat dan tidak benar, karena sudah sesuai / tidak sesuai dengan baseline yang telah disampaikan kepada Kementerian Kehutanan, atau Berdasarkan pembahasan hasil desk analysis, masih belum dapat disepakati antara Tim Verifikasi PNBP-PKH, sehingga diperlukan cek/pengukuran di lapangan. 1. Verifikasi dengan Pengukuran obyek L1, L2, dan L3 di lapangan Pengukuran telah dilakukan di seluruh areal L1, L2 dan L3 dengan mengambil titik koordinat dan atau tracking mengelilingi masing-masing obyek tersebut di lapangan untuk memperoleh luas masing-masing kategori L1, L2, dan L3. Adapun hasil overlay peta, pengukuran lapangan, dan hasil interpretasi citra sebagai berikut : No Areal Terganggu Titik Koordinat (..0...’,..”) Luas Areal Terganggu dari hasil desk analysis/ penafsiran citra tahun ..... (ha) Luas Areal Terganggu berdasarkan cek/ pengukuran lapangan tahun ..... (ha) Ket. 1 2 3 4 5 6 1 L1 a. Obyek Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara 1) Bukaan Tambang aktif 2) Sarana dan Prasarana penunjang yang bersifat permanen : a) pabrik pengolahan/smelter; b) washing plant; c) crushing plant; d) grizzly; e) quarry; f) tempat pembibitan; g) sarana penampungan tailing; h) bengkel; i) stockpile; j) tempat penimbunan slag; k) pelabuhan/dermaga/jetty; l) jalan angkut dan/atau jalan tambang; m) kantor; n) perumahan karyawan/mess/basecamp; o) instalasi penunjang, meliputi listrik, pipa, telepon, irigasi/pengairan dan helipad; p) tempat penyimpanan, meliputi penyimpanan bahan bakar dan pelumas, bahan peledak, suku cadang, penunjang operasi, limbah bahan berbahaya dan beracun, dan barang bekas; q) kegiatan land clearing; r) area parkir; s) menara pantau; t) area akibat kebakaran lahan dan hutan, banjir dan longsor; u) penggunaan area yang tidak sesuai dengan jenis/peruntukan kegiatan PPKH yang tidak dilakukan oleh pemegang PPKH setelah PPKH diterbitkan; dan 3) Area Pengembangan Penggunaan Kawasan Hutan 4) Area Penyangga Penggunaan Kawasan Hutan b. Obyek selain Bidang pertambangan mineral dan batubara 1) Area Tapak a) minyak dan gas bumi b) panas bumi c) energi baru dan terbarukan; d) ketenagalistrikan; e) sarana komunikasi dan informasi lmeliputi pembangunan jaringan telekomunikasi, repeater telekomunikasi; fasilitas umum; stasiun pemancar radio; stasiun relay televisi; stasiun relay televisi, stasiun bumi pengamatan keantariksaan, sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika; f) sarana transportasi dan fasilitas umum meliputi jalan tol, jalur kereta api, sarana transportasi untuk keperluan pengangkutan hasil produksi selain tambang; g) industri selain industri primer hasil hutan; h) waduk, bendungan, irigasi, dan saluran air minum; i) saluran pembuangan air, sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya; j) tempat pemrosesan akhir sampah dan fasilitas pengolahan limbah; k) pertanian dalam rangka ketahanan pangan; l) perkebunan; m) tambak; n) permukiman; o) wisata alam; p) kegiatan pemulihan lingkungan; q) kegiatan land clearing; r) kegiatan dalam rangka jangka benah perkebunan; s) area akibat kebakaran lahan dan hutan, banjir dan longsor; dan t) penggunaan area yang tidak sesuai dengan jenis/peruntukan kegiatan PPKH yang tidak dilakukan oleh pemegang PPKH setelah PPKH diterbitkan; 2) sarana dan prasarana penunjang yang bersifat permanen a) pabrik pengolahan; b) bengkel; c) pelabuhan/dermaga/jetty; d) jalan; e) kantor; f) perumahan karyawan; g) tempat pembibitan; h) instalasi penunjang, meliputi listrik, pipa, telepon, dan helipad; i) sarana pengolahan; j) tempat penyimpanan, meliputi penyimpanan bahan bakar dan pelumas, bahan peledak, suku cadang, penunjang operasi, limbah bahan berbahaya dan beracun, dan barang bekas; k) area parkir; l) menara pantau; dan m) sarana dan prasarana penunjang lainnya; 3) Area Pengembangan Penggunaan Kawasan Hutan; dan 4) Area Penyangga Penggunaan Kawasan Hutan 2. L2 a. penimbunan tanah pucuk; b. penimbunan material tanah penutup atau waste dump atau disposal area; c. sediment pond/settling pond/landfill; d. bukaan tambang selesai (mined out) dan/atau bukaan tambang selesai sementara; e. kolam dampak atau area yang terdampak akibat aktifitas kegiatan Penggunaan Kawasan Hutan; f. subsiden tanah atau penurunan permukaan tanah akibat aktivitas Penggunaan Kawasan Hutan; g. area L1 selain area pengembangan dan area penyangga yang tidak digunakan dalam jangka waktu paling sedikit 1 (satu) tahun, yang secara teknis dapat dilakukan Reklamasi Hutan; dan h. penggunaan area yang tidak sesuai dengan jenis/peruntukan kegiatan PPKH dan atau dokumen lingkungan yang dilakukan oleh pemegang PPKH. 3. L3 a. bukaan tambang selesai yang secara teknis tidak dapat ditimbun, ditutup, dan/atau tidak dapat direklamasi kembali secara optimal b. obyek penggunaan kawasan hutan yang secara teknis tidak dapat ditimbun, ditutup, dan/atau tidak dapat direklamasi kembali secara optimal 2. Hasil perhitungan realisasi luas kategori L1, L2, dan L3 tahun .... (pertama/kedua/ketiga dst) dibandingkan dengan baseline/peta rencana kerja (berdasarkan form-1) sebagai berikut: No Areal Terganggu Areal Terganggu (ha) Ket. Rencana Form -1 Realisasi 1 2 3 4 5 1 L1 a. Obyek Bidang Pertambangan Mineral dan Batu bara 1. Bukaan Tambang aktif 2. Sarana dan Prasarana penunjang yang bersifat permanen : a. pabrik pengolahan/smelter; b. washing plant; c. crushing plant; d. grizzly; e. quarry; f. tempat pembibitan; g. sarana penampungan tailing; h. bengkel; i. stockpile; j. tempat penimbunan slag; k. pelabuhan/dermaga/jetty; l. jalan angkut dan/atau jalan tambang; m. kantor; n. perumahan karyawan/mess/basecamp; o. instalasi penunjang, meliputi listrik, pipa, telepon, irigasi/pengairan dan helipad; p. tempat penyimpanan, meliputi penyimpanan bahan bakar dan pelumas, bahan peledak, suku cadang, penunjang operasi, limbah bahan berbahaya dan beracun, dan barang bekas; q. kegiatan land clearing; r. area parkir; s. menara pantau; t. area akibat kebakaran lahan dan hutan, banjir dan longsor; u. penggunaan area yang tidak sesuai dengan jenis/peruntukan kegiatan PPKH yang tidak dilakukan oleh pemegang PPKH setelah PPKH diterbitkan; dan 3. Area Pengembangan Penggunaan Kawasan Hutan 4. Area Penyangga Penggunaan Kawasan Hutan b. Obyek selain Bidang pertambangan mineral dan batu bara 1. Area Tapak a) minyak dan gas bumi b) panas bumi c) energi baru dan terbarukan; d) ketenagalistrikan; e) sarana komunikasi dan informasi lmeliputi pembangunan jaringan telekomunikasi, repeater telekomunikasi; fasilitas umum; stasiun pemancar radio; stasiun relay televisi; stasiun relay televisi, stasiun bumi pengamatan keantariksaan, sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika; f) sarana transportasi dan fasilitas umum meliputi jalan tol, jalur kereta api, sarana transportasi untuk keperluan pengangkutan hasil produksi selain tambang; g) industri selain industri primer hasil hutan; h) waduk, bendungan, irigasi, dan saluran air minum; i) saluran pembuangan air, sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya; j) tempat pemrosesan akhir sampah dan fasilitas pengolahan limbah; k) pertanian dalam rangka ketahanan pangan; l) perkebunan; m) tambak; n) permukiman; o) wisata alam; p) kegiatan pemulihan lingkungan; q) kegiatan land clearing; r) kegiatan dalam rangka jangka benah perkebunan; s) area akibat kebakaran lahan dan hutan, banjir dan longsor; dan t) penggunaan area yang tidak sesuai dengan jenis/peruntukan kegiatan PPKH yang tidak dilakukan oleh pemegang PPKH setelah PPKH diterbitkan; 2. sarana dan prasarana penunjang yang bersifat permanen a) pabrik pengolahan; b) bengkel; c) pelabuhan/dermaga/jetty; d) jalan; e) kantor; f) perumahan karyawan; g) tempat pembibitan; h) instalasi penunjang, meliputi listrik, pipa, telepon, dan helipad; i) sarana pengolahan; j) tempat penyimpanan, meliputi penyimpanan bahan bakar dan pelumas, bahan peledak, suku cadang, penunjang operasi, limbah bahan berbahaya dan beracun, dan barang bekas; k) area parkir; l) menara pantau; dan m) sarana dan prasarana penunjang lainnya; 3. Area Pengembangan Penggunaan Kawasan Hutan; dan 4. Area Penyangga Penggunaan Kawasan Hutan 2. L2 a. penimbunan tanah pucuk; b. penimbunan material tanah penutup atau waste dump atau disposal area; c. sediment pond/settling pond/landfill; d. bukaan tambang selesai (mined out) dan/atau bukaan tambang selesai sementara; e. kolam dampak atau area yang terdampak akibat aktifitas kegiatan Penggunaan Kawasan Hutan; f. subsiden tanah atau penurunan permukaan tanah akibat aktivitas Penggunaan Kawasan Hutan; g. area L1 selain area pengembangan dan area penyangga yang tidak digunakan dalam jangka waktu paling sedikit 1 (satu) tahun, yang secara teknis dapat dilakukan Reklamasi Hutan; dan h. penggunaan area yang tidak sesuai dengan jenis/peruntukan kegiatan PPKH dan atau dokumen lingkungan yang dilakukan oleh pemegang PPKH. 3. L3 a. bukaan tambang selesai yang secara teknis tidak dapat ditimbun, ditutup, dan/atau tidak dapat direklamasi kembali secara optimal b. obyek penggunaan kawasan hutan yang secara teknis tidak dapat ditimbun, ditutup, dan/atau tidak dapat direklamasi kembali secara optimal 3. Berdasarkan analisa tabel tersebut di atas, bahwa antara rencana dan realisasi penggunaan kawasan hutan terdapat perbedaan / tidak ada perbedaan, jika terdapat perbedaan, penyebab perbedaan tersebut disebabkan adanya perubahan ... (misal design tambang yang tidak disampaikan kepada Kementerian Kehutanan atau perubahan design tambang atau perubahan rencana kerja atau disebabkan karena hal lain sebutkan) B. Kebenaran atas Jumlah Pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan. No Areal Terganggu Luas Areal Terganggu (ha) Pembayaran PNBP (Rupiah) Rencana berdasar- kan form-1 Desk Analysis / Pengukuran Lapangan Selisih luas {(3)- (4)} Berdasar- kan Form-1 Desk Analysis / Pengukur an Lapangan Selisih Pembayar- an {(6)-(7)} 1 2 3 4 5 6 7 8 1. L1 a. Obyek Bidang Pertambangan Mineral dan Batu bara 1) Bukaan Tambang aktif 2) Sarana dan Prasarana penunjang yang bersifat permanen : a) pabrik pengolahan/smelter; b) washing plant; c) crushing plant; d) grizzly; e) quarry; f) tempat pembibitan; g) sarana penampungan tailing; h) bengkel; i) stockpile; j) tempat penimbunan slag; k) pelabuhan/dermaga /jetty; l) jalan angkut dan/atau jalan tambang; m) kantor; n) perumahan karyawan/mess/bas ecamp; o) instalasi penunjang, meliputi listrik, pipa, telepon, irigasi/pengairan dan helipad; p) tempat penyimpanan, meliputi penyimpanan bahan bakar dan pelumas, bahan peledak, suku cadang, penunjang operasi, limbah bahan berbahaya dan beracun, dan barang bekas; q) kegiatan land clearing; r) area parkir; s) menara pantau; t) area akibat kebakaran lahan dan hutan, banjir dan longsor; u) penggunaan area yang tidak sesuai dengan jenis/peruntukan kegiatan PPKH yang tidak dilakukan oleh pemegang PPKH setelah PPKH diterbitkan; dan 3) Area Pengembangan Penggunaan Kawasan Hutan 4) Area Penyangga Penggunaan Kawasan Hutan b. Obyek selain Bidang pertambangan mineral dan batubara 1) Area Tapak a) minyak dan gas bumi b) panas bumi c) energi baru dan terbarukan; d) ketenagalistrikan; e) sarana komunikasi dan informasi lmeliputi pembangunan jaringan telekomunikasi, repeater telekomunikasi; fasilitas umum; stasiun pemancar radio; stasiun relay televisi; stasiun relay televisi, stasiun bumi pengamatan keantariksaan, sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika; f) sarana transportasi dan fasilitas umum meliputi jalan tol, jalur kereta api, sarana transportasi untuk keperluan pengangkutan hasil produksi selain tambang; g) industri selain industri primer hasil hutan; h) waduk, bendungan, irigasi, dan saluran air minum; i) saluran pembuangan air, sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya; j) tempat pemrosesan akhir sampah dan fasilitas pengolahan limbah; k) pertanian dalam rangka ketahanan pangan; l) perkebunan; m) tambak; n) permukiman; o) wisata alam; p) kegiatan pemulihan lingkungan; q) kegiatan land clearing; r) kegiatan dalam rangka jangka benah perkebunan; s) area akibat kebakaran lahan dan hutan, banjir dan longsor; dan t) penggunaan area yang tidak sesuai dengan jenis/peruntukan kegiatan PPKH yang tidak dilakukan oleh pemegang PPKH setelah PPKH diterbitkan; 2) sarana dan prasarana penunjang yang bersifat permanen a) pabrik pengolahan; b) bengkel; c) pelabuhan/dermaga/j etty; d) jalan; e) kantor; f) perumahan karyawan; g) tempat pembibitan; h) instalasi penunjang, meliputi listrik, pipa, telepon, dan helipad; i) sarana pengolahan; j) tempat penyimpanan, meliputi penyimpanan bahan bakar dan pelumas, bahan peledak, suku cadang, penunjang operasi, limbah bahan berbahaya dan beracun, dan barang bekas; k) area parkir; l) menara pantau; dan m) sarana dan prasarana penunjang lainnya; 1) Area Pengembangan Penggunaan Kawasan Hutan; dan 2) Area Penyangga Penggunaan Kawasan Hutan 2. L2 a) penimbunan tanah pucuk; b) penimbunan material tanah penutup atau waste dump atau disposal area; c) sediment pond/settling pond/landfill; d) bukaan tambang selesai (mined out) dan/atau bukaan tambang selesai sementara; e) kolam dampak atau area yang terdampak akibat aktifitas kegiatan Penggunaan Kawasan Hutan; f) subsiden tanah atau penurunan permukaan tanah akibat aktivitas Penggunaan Kawasan Hutan; g) area L1 selain area pengembangan dan area penyangga yang tidak digunakan dalam jangka waktu paling sedikit 1 (satu) tahun, yang secara teknis dapat dilakukan Reklamasi Hutan; dan h) penggunaan area yang tidak sesuai dengan jenis/peruntukan kegiatan PPKH dan atau dokumen lingkungan yang dilakukan oleh pemegang PPKH. 3. L3 a) bukaan tambang selesai yang secara teknis tidak dapat ditimbun, ditutup, dan/atau tidak dapat direklamasi kembali secara optimal b) obyek penggunaan kawasan hutan yang secara teknis tidak dapat ditimbun, ditutup, dan/atau tidak dapat direklamasi kembali secara optimal Jumlah Pembayaran Pokok PNBP PKH Kekurangan Pokok PNBP PKH Berdasarkan analisa tabel di atas, maka pembayaran PNBP-PKH yang dilakukan oleh PT. .... dinyatakan benar/tidak benar dalam perhitungan jumlah dengan bukti sebagai berikut : a. Berdasarkan analisa dari form-1, form-3 dan bukti setor yang disampaikan oleh perusahaan PT ..., pembayaran PNBP-PKH sudah benar/tidak benar. b. Ketidaktepatan dan ketidakbenaran pada huruf (a) disebabkan oleh adanya perbedaan antara rencana dan realisasi, sehingga terjadi selisih perhitungan luas sebesar L1= ... ha, L2= ... ha, dan L3= ... ha. Dengan demikian terdapat kekurangan pembayaran PNBP-PKH sejumlah Rp. ... dan dikenakan denda administrasi sesuai ketentuan yang berlaku, atau terdapat kelebihan karena salah dalam penempatan kriteria atau salah dalam perhitungan sejumlah Rp. .... C. Ketepatan Waktu Pembayaran Dana PNBP Penggunaan Kawasan Hutan. Berdasarkan waktu pembayaran PNBP-PKH yang dilakukan dan waktu tanggal jatuh tempo pembayaran PNBP-PKH sesuai SK IPPKH No ... Tanggal ..., an. PT ... untuk Tahun ke-.... yaitu tanggal ... tahun ..., pihak PT ... sudah tepat waktu / tidak tepat waktu (terlambat) dalam melakukan pembayaran PNBP-PKH, dan dikenakan denda administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. D. Kesimpulan Berdasarkan hasil verifikasi dapat disimpulkan bahwa pembayaran PNBP- PKH Tahun ... yang dilakukan oleh PT ... dengan SK No ..., tanggal ... adalah sebagai berikut: 1. Tepat/Tidak Tepat Luas, karena terdapat perbedaan perhitungan luas L1 seluas .... ha, L2 seluas ... ha, dan L3 seluas .... ha. 2. Tepat/Tidak Tepat Jumlah Pembayaran PNBP PKH, karena terdapat selisih/kekurangan pembayaran pokok PNBP-PKH sejumlah Rp. ... dan dikenakan denda administrasi sesuai ketentuan yang berlaku, atau kelebihan pembayaran sejumlah Rp. ... karena salah kriteria atau salah perhitungan. 3. Tepat/Tidak Tepat Waktu pembayaran, dan dikenakan denda administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. LAIN-LAIN: 1. Perihal batas IPPKH/PPKH, penambangan diluar izin, kewajiban lainnya. 2. Perihal kegiatan reklamasi yang sudah/belum dilakukan 3. Dan lain-lain .... Demikian Berita Acara Verifikasi Pembayaran PNBP-PKH ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani oleh semua verifikator dan pendamping lapangan dari perusahaan PT ... dan Kepada Balai Wilayah .... Dibuat di : ...(nama lokasi) Pada tanggal : ...bulan ... tahun ... Petugas Perusahaan TIM PELAKSANA: PT. ... 1. Nama Ketua Tim .... (TTD) TTD 2. Nama Anggota .... (TTD) (Nama ybs) 3. Nama Anggota .... (TTD) 4. Nama Anggota .... (TTD) Mengetahui Tempat, Tanggal Tahun Kepala Balai Wilayah.... TTD (Nama Jelas) NIP : MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. RAJA JULI ANTONI LAMPIRAN VIII PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENGENAAN, PENENTUAN, DAN PEMBAYARAN ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN PETA HASIL VERIFIKASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. RAJA JULI ANTONI

Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengenaan Penentuan dan Pembayaran atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Penggunaan Kawasan Hutan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Ketiga

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB IV

Pasal 15

BAB V

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB VI

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kesatu

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kedua

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB 1

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB 2

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

BAB 3

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37