PERDA

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi

PERDA Nomor 5 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat. 3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat. 4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumba Barat yang selanjutnya disingkat Dinas PUTR. 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumba Barat Kabupaten Sumba Barat. 6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga/instansi 7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Kepala PMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Sumba Barat. 8. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi. 9. Usaha Jasa Konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan jasa pekerjaan konstruksi. 10. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK, adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi. 11. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. 12. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. 13. Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain. 14. Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional di bidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya. 15. Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan. 16. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi. 17. Sertifikat adalah: a. tanda bukti pengakuan penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau b. tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu. 18. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk MENETAPKAN penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing. 19. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk MENETAPKAN penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian. 20. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat. 21. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

BAB III

USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 5

Koreksi

Usaha jasa konstruksi mencakup : a. jenis usaha; b. bentuk usaha; dan c. bidang usaha jasa konstruksi.

Pasal 6

Koreksi

(1) Jenis usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi: a. jasa perencanaan konstruksi; b. jasa pelaksanaan konstruksi; dan c. jasa pengawasan konstruksi. (2) Jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.

Pasal 7

(1) Bentuk Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi : a. usaha orang perseorangan; dan b. badan usaha. (2) Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi berisiko kecil, berteknologi sederhana, dan berbiaya kecil. (3) Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, selaku perencana konstruksi atau pengawas konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan bidang keahliannya. (4) Pekerjaan konstruksi yang berisiko tinggi dan/atau berteknologi tinggi dan/atau berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan.

Pasal 8

(1) Bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi : a. bidang usaha perencanaan; b. bidang usaha pelaksanaan; dan c. bidang usaha pengawasan. (2) Bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis. (3) Bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu. (4) Klasifikasi bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi meliputi : a. arsitektur; b. rekayasa (engineering); c. penataan ruang; dan d. jasa konsultansi lainnya. (5) Klasifikasi bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi meliputi : a. bangunan gedung; b. bangunan sipil; c. instalasi mekanikal dan elektrikal; dan d. jasa pelaksanaan lainnya. (6) Kualifikasi BUJK meliputi : a. usaha besar; b. usaha menengah; dan c. usaha kecil. (7) Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri dari usaha jasa perencanaan dan pengawasan yang meliputi : a. subkualifikasi kecil 1; b. subkualifikasi kecil 2; c. subkualifikasi menengah 1; d. subkualifikasi menengah 2; dan e. subkualifikasi besar. (8) Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri dari usaha jasa pelaksanaan yang meliputi : a. subkualifikasi kecil 1; b. subkualifikasi kecil 2; c. subkualifikasi kecil 3; d. subkualifikasi menengah 1; e. subkualifikasi menengah 2; f. subkualifikasi besar 1; dan g. subkualifikasi besar 2.

Pasal 9

(1) Untuk dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), BUJK wajib memiliki IUJK. (2) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi. (3) Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha.

BAB V

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IUJK

Pasal 14

Koreksi

(1) Bupati melalui Dinas PMPTSP melakukan pelayanan pemberian IUJK berdasarkan permohonan secara tertulis dari BUJK. (2) Jenis layanan permohonan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. permohonan izin baru; b. perpanjangan izin; c. perubahan data; dan d. penutupan izin. (3) Proses pemberian IUJK dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

Pasal 15

(1) BUJK yang mengajukan permohonan IUJK wajib memiliki penanggung jawab teknik dan/atau penanggung jawab bidang. (2) Penanggung jawab teknik dan/atau penanggung jawab bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki: a. sertifikat keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi; dan b. kartu penanggung jawab teknik yang diberikan oleh Dinas PUTR. (3) Persyaratan permohonan kartu penanggung jawab teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. menyerahkan rekaman kontrak kerja sebagai pegawai tetap yang ditandatangani oleh penanggung jawab utama BUJK dan telah dilegalisir; b. menyerahkan daftar riwayat pekerjaan; c. menyerahkan rekaman kartu tanda penduduk; d. menyerahkan rekaman nomor pokok wajib pajak; dan e. menyerahkan kartu tanda kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja. (4) Kartu penanggung jawab teknik BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

(1) Tenaga teknik dan/atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu BUJK, dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada usaha orang perseorangan atau BUJK lainnya dibidang jasa konstruksi yang sama. (2) Tenaga teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdomisili di wilayah Daerah dimana BUJK berdomisili.

Pasal 17

Permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, harus memenuhi persyaratan : a. mengisi Formulir Permohonan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; b. menyerahkan rekaman Akta Pendirian BUJK; c. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi LPJK; d. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh LPJK; dan e. menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT- BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri tenaga ahli/terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU).

Pasal 18

Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan : a. mengisi Formulir Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; b. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh LPJK; c. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Ketrampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh LPJK; d. menyerahkan rekaman Kartu Penanggung jawab Teknik Badan Usaha (PJT- BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri tenaga ahli/terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU). e. menyerahkan rekamanan kartu tanda penduduk, NPWP, Ijasah Pendidikan Formal, sertifikat keahlian, sertifikat keterampilan tenaga ahli/terampil BUJK dalam hal terjadi pengantian pegawai; dan f. menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak penghasilan (PPh atas kontrak) yang diperoleh yang menjadi kewajibannya.

Pasal 19

Permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c harus memenuhi syarat : a. mengisi Formulir Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; b. menyerahkan rekaman Akta Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama direksi/pengurus; c. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dilegalisir oleh kelurahan setempat untuk perubahan alamat BUJK; d. menyerahkan rekaman Akta Perubahan untuk perubahan nama BUJK; e. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha. f. menyerahkan Sertifikat IUJK asli; dan g. menyerahkan surat kuasa dari Penanggung Jawab Utama BUJK bila pengurusan permohonan perubahan data IUJK dikuasakan.

Pasal 20

(1) Permohonan penutupan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d harus memenuhi syarat : a. mengisi Formulir Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; b. menyerahkan IUJK yang asli; dan c. menyerahkan Surat Pajak Nihil. (2) Surat Keterangan Penutupan IUJK dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

Pada saat mengajukan permohonan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20, Pemohon wajib menunjukan dokumen asli dari persyaratan yang diminta.

Pasal 22

(1) BUJK dengan status cabang atau perwakilan yang beroperasi di wilayah Daerah wajib memiliki klasifikasi dan kualifikasi usaha yang sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha yang dimiliki oleh kantor pusatnya. (2) BUJK dengan status cabang atau perwakilan harus memiliki rekaman IUJK yang telah dilegalisir oleh Instansi Pemberi IUJK di wilayah BUJK induk berdomisili.

Pasal 23

(1) Dinas PMPTSP melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan BUJK. (2) Pemeriksaan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan dengan melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan keabsahan dokumen permohonan. (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan Dinas PUTR. (4) Tata Cara Pemberian IUJK diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. (5) Ketentuan mengenai bentuk IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

(1) Setiap IUJK yang diberikan menggunakan nomor kode izin. (2) Dalam hal terjadi perubahan nama perusahaan, maka nomor kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan berubah. (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian nomor kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB Kedua

Persyaratan Pemberian IUJK

Pasal 17

Koreksi

Permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, harus memenuhi persyaratan : a. mengisi Formulir Permohonan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; b. menyerahkan rekaman Akta Pendirian BUJK; c. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi LPJK; d. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh LPJK; dan e. menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT- BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri tenaga ahli/terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU).

Pasal 18

Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan : a. mengisi Formulir Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; b. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh LPJK; c. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Ketrampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh LPJK; d. menyerahkan rekaman Kartu Penanggung jawab Teknik Badan Usaha (PJT- BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri tenaga ahli/terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU). e. menyerahkan rekamanan kartu tanda penduduk, NPWP, Ijasah Pendidikan Formal, sertifikat keahlian, sertifikat keterampilan tenaga ahli/terampil BUJK dalam hal terjadi pengantian pegawai; dan f. menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak penghasilan (PPh atas kontrak) yang diperoleh yang menjadi kewajibannya.

Pasal 19

Permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c harus memenuhi syarat : a. mengisi Formulir Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; b. menyerahkan rekaman Akta Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama direksi/pengurus; c. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dilegalisir oleh kelurahan setempat untuk perubahan alamat BUJK; d. menyerahkan rekaman Akta Perubahan untuk perubahan nama BUJK; e. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha. f. menyerahkan Sertifikat IUJK asli; dan g. menyerahkan surat kuasa dari Penanggung Jawab Utama BUJK bila pengurusan permohonan perubahan data IUJK dikuasakan.

Pasal 20

(1) Permohonan penutupan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d harus memenuhi syarat : a. mengisi Formulir Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; b. menyerahkan IUJK yang asli; dan c. menyerahkan Surat Pajak Nihil. (2) Surat Keterangan Penutupan IUJK dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

Pada saat mengajukan permohonan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20, Pemohon wajib menunjukan dokumen asli dari persyaratan yang diminta.

Pasal 22

(1) BUJK dengan status cabang atau perwakilan yang beroperasi di wilayah Daerah wajib memiliki klasifikasi dan kualifikasi usaha yang sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha yang dimiliki oleh kantor pusatnya. (2) BUJK dengan status cabang atau perwakilan harus memiliki rekaman IUJK yang telah dilegalisir oleh Instansi Pemberi IUJK di wilayah BUJK induk berdomisili.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 35

Koreksi

BUJK dan Usaha orang perseorangan yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif berupa : a. peringatan tertulis; b. pembekuan IUJK; atau c. pencabutan IUJK.

Pasal 36

Koreksi

(1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dikenakan sebagai peringatan pertama atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d dan ayat (5). (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali, dengan jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari Kerja.

Pasal 37

(1) Pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dikenakan apabila : a. peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) tidak diindahkan; b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Pasal 16 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, ayat (2), ayat (3) dan ayat (4); c. masuk dalam daftar hitam. (2) IUJK yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberlakukan kembali apabila BUJK dan Usaha Orang Perseorangan telah memenuhi kewajibannya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 38

Pencabutan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c dikenakan apabila: a. BUJK dan Usaha Orang Perseorangan tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dilakukan pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1); b. BUJK dan Usaha Orang Perseorangan yang sedang dikenakan sanksi pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, namun tetap melaksanakan pekerjaan; atau c. terbukti menyebabkan kegagalan konstruksi dan/atau kegagalan bangunan.

Pasal 39

Mekanisme pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37ayat (1) sebagai berikut: a. sertifikat IUJK dan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan yang dijatuhkan sanksi pembekuan ditarik oleh PTSP; dan b. PTSP menerbitkan Surat Keterangan Pembekuan IUJK.

Pasal 40

Mekanisme pemberlakuan kembali IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) sebagai berikut : a. BUJK dan Usaha Orang Perseorangan mengajukan permohonan pemberlakuan kembali IUJK secara tertulis dengan melampirkan bukti pemenuhan kewajiban yang diperlukan kepada PMPTSP; b. PMPTSP melakukan pemeriksaan berkas permohonan dan melakukan verifikasi lapangan bila diperlukan; c. Apabila berkas permohonan beserta bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dipenuhi, maka PMPTSP dapat menerbitkan Surat Pemberlakukan Kembali IUJK; d. PMPTSP dapat memberikan kembali sertifikat IUJK atau Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan; dan e. PMPTSP mengumumkan kepada masyarakat melalui sistem informasi jasa konstruksi dan/atau papan pengumuman instansi penerbit IUJK.

Pasal 41

Kepala PMPTSP yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kesatu

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB Kesatu

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kedua

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Ketiga

Pasal 23

Pasal 24

BAB VI

Pasal 25

Pasal 26

BAB VII

Pasal 27

Pasal 28

BAB VIII

Pasal 29

BAB IX

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB Kesatu

Pasal 30

BAB Kedua

Pasal 31

Pasal 32

BAB X

Pasal 33

Pasal 34

BAB XI

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41