PERDA

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang PENANGGULANGAN KEMISKINAN

PERDA Nomor 13 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Luwu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Bupati adalah Bupati Luwu. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Luwu. 6. Dinas adalah perangkat daerah yang membantu Bupati menyeleggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan menangani masalah kemiskinan. 7. Badan usaha adalah kesatuan yuridis teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari keuntungan di Kabupaten Luwu. 8. Masyarakat adalah kelompok orang di Kabupaten Luwu. 9. Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. 10. Kemiskinan absolut adalah ketidak mampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya disebabkan oleh kondisi fisik, kesehatan, pendidikan maupun ekonomi. 11. Kemiskinan relatif adalah kondisi miskin yang disebabkan oleh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga terjadi ketimpangan distribusi pendapatan. 12. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan primer yang mutlak diperlukan seseorang untuk tetap hidup layak secara kemanusiaan, yang meliputi makanan, kesehatan, perumahan, pakaian. 13. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah daerah Kabupaten Luwu yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. 14. Program Penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. 15. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, yang selanjutnya disebut TKPK, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Daerah Kabupaten Luwu.

BAB XI

PERAN SERTA PEMERINTAH DESA, MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA

Pasal 29

Koreksi

(1) Pemerintah Desa diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam Penanggulangan Kemiskinan yang terintegrasi pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi serta pemeliharaan hasil-hasilnya. (2) Penanggulang Kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa harus menyesuaikan dengan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan berkoordinasi dengan TKPK. (3) Penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Pasal 30

Koreksi

(1) Masyarakat dan pelaku usaha diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam Penanggulangan Kemiskinan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan/atau evaluasi. (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, Keluarga, Kelompok, Organisasi Sosial, Yayasan, Lembaga Zakat Infaq Sedekah (ZIS), Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya. (3) Peran serta penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk antara lain : a. pendampingan keluarga miskin dan rentan miskin; b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan; d. penyediaan akses kemitraan usaha; e. penyediaan sarana dan prasarana usaha; f. pemberian kesempatan magang; g. pemberian kesempatan melakukan promosi; dan/atau h. pemberian sumbangan berupa Barang/Uang. (4) Program-program Penanggulangan Kemiskinan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan pelaku usaha di wilayah Daerah harus menyesuaikan dan bersinergi dengan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah. (5) Program Penanggulangan Kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat dan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. (6) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang sesuai dengan kegiatannya atau Tim Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 31

(1) Masyarakat miskin berhak melaporkan diri dan dapat secara aktif mendaftarkan diri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Masyarakat dapat memberikan saran atau aduan atas pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. (3) Penyampaian saran dan aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang PENANGGULANGAN KEMISKINAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

BAB Ketiga

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

BAB V

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kesatu

Pasal 19

BAB Kedua

Pasal 20

BAB Ketiga

Pasal 21

BAB VII

Pasal 22

BAB VIII

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB IX

Pasal 27

BAB X

Pasal 28

BAB XI

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB Kesatu

Pasal 29

BAB Kedua

Pasal 30

Pasal 31

BAB XII

Pasal 32

BAB XIII

Pasal 33

BAB XIV

Pasal 34

BAB XV

Pasal 35

BAB XV

Pasal 36