Koreksi Pasal 22

(1) Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenangnya. (2) Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dapat melibatkan dunia usaha dan/atau masyarakat. (3) Pelaksanan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan atas koordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.