PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kementerian Agama

PERMEN Nomor 5 Tahun 2024

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 2. SPI Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah SPI yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 3. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. 4. Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan. 5. Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 6. Manajemen Risiko Indeks yang selanjutnya disingkat MRI adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko. 7. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi yang selanjutnya disingkat IEPK adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi. 8. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan Pengawasan Intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal/inspektorat/unit pengawasan intern pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan unit Pengawasan Intern pada badan hukum pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 9. Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif. 10. Penilaian Kapabilitas APIP adalah suatu rangkaian aktivitas penilaian yang dilakukan oleh APIP berupa penilaian mandiri, evaluasi atas hasil penilaian mandiri, termasuk proses ekspos panel dalam penetapan level tingkat kapabilitas APIP. 11. Lingkungan Pengendalian adalah suatu kondisi yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPI dalam lingkungan kerjanya. 12. Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. 13. Kegiatan Pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko, serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. 14. Informasi adalah data yang telah diolah dan digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. 15. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau Informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik. 16. Pemantauan Pengendalian Intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja SPI dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya yang segera ditindaklanjuti. 17. Pembinaan adalah tindakan terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan unit/Satker dalam bentuk bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi, serta pemberian pedoman terhadap seluruh bagian pada unit/satuan kerja secara berkelanjutan. 18. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi yang mengelola daftar isian pelaksanaan anggaran dan melaksanakan program dan kegiatan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran. 19. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induk. 20. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah APIP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN. 21. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. 22. Sekretariat Jenderal adalah Sekretariat Jenderal Kementerian. 23. Inspektorat Jenderal adalah Inspektorat Jenderal Kementerian. 24. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

BAB II

PENYELENGGARAAN SPIP

Article 3

Correction

(1) Pimpinan dan pegawai pada Kementerian menyelenggarakan SPIP. (2) Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian. (3) Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur: a. Lingkungan Pengendalian; b. Penilaian Risiko; c. Kegiatan Pengendalian; d. Informasi dan Komunikasi; dan e. Pemantauan Pengendalian Intern.

Article 4

Correction

Lingkungan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diimplementasikan melalui: a. penegakan integritas dan nilai etika; b. komitmen terhadap kompetensi; c. kepemimpinan yang kondusif; d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat mengenai pembinaan sumber daya manusia; g. perwujudan peran APIP yang efektif; dan h. hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

Article 5

(1) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas: a. identifikasi risiko; dan b. analisis risiko. (2) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerapkan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Article 6

Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilaksanakan paling sedikit dengan: a. menggunakan metodologi yang sesuai dengan tujuan kegiatan secara komprehensif; b. menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal; dan c. menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.

Article 7

(1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk menentukan sebab dan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Satker atau UPT. (2) Dalam menentukan dampak dari risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Satker atau UPT menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.

Article 8

(1) Kegiatan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan sesuai dengan ukuran, kompleksitas, tugas, dan fungsi Satker atau UPT. (2) Kegiatan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki karakteristik paling sedikit: a. diutamakan pada kegiatan pokok; b. harus dikaitkan dengan proses Penilaian Risiko; c. disesuaikan dengan sifat khusus Kementerian; d. kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis; e. prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan; dan f. dievaluasi secara teratur.

Article 9

Kegiatan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas: a. reviu atas kinerja Satker atau UPT; b. Pembinaan sumber daya manusia; c. pengendalian atas pengelolaan sistem Informasi; d. pengendalian fisik atas aset; e. penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja; f. pemisahan fungsi; g. otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting; h. pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian; i. pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya; j. akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan k. dokumentasi yang baik atas SPI serta transaksi dan kejadian penting.

Article 10

(1) Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilakukan dengan mengidentifikasi, mencatat, dan mengomunikasikan Informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. (2) Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan paling sedikit: a. menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana Komunikasi; dan b. mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem Informasi secara terus-menerus.

Article 11

Pemantauan Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e diselenggarakan melalui: a. pemantauan berkelanjutan; b. evaluasi terpisah; dan c. tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

Article 12

Pemantauan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas.

Article 13

(1) Evaluasi terpisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan pengujian efektivitas SPIP. (2) Evaluasi terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh APIP atau pihak eksternal Kementerian.

Article 14

(1) Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c wajib diselesaikan. (2) Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang ditetapkan.

BAB III

PENILAIAN ATAS MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP SECARA TERINTEGRASI

Article 15

Correction

(1) Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b digunakan untuk memberi keyakinan yang memadai bahwa proses penyelenggaraan SPIP pada Kementerian telah mendukung pencapaian tujuan Kementerian. (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. mekanisme penilaian; b. fokus penilaian; c. komponen penilaian; dan d. periode yang dinilai.

Article 16

Correction

(1) Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a terdiri atas: a. penilaian mandiri; b. penjaminan kualitas; dan c. evaluasi. (2) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Satker atau UPT. (3) Penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Inspektorat Jenderal. (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh BPKP atas hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas.

Article 29

(1) Komponen Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c terdiri atas: a. penetapan tujuan; b. struktur dan proses; dan c. pencapaian tujuan. (2) Penetapan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk menilai kualitas atas perencanaan kinerja yang meliputi sasaran strategis dan strategi pencapaian sasaran strategis pada tahun berjalan. (3) Struktur dan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP pada tahun berjalan. (4) Pencapaian tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk menilai pencapaian hasil penyelenggaraan SPIP pada tahun sebelumnya, terdiri atas: a. efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi; b. keandalan pelaporan keuangan; c. pengamanan aset negara; dan d. ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan.

Article 30

Periode yang dinilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d dimulai dari tanggal 1 Juli tahun sebelumnya sampai dengan tanggal 30 Juni tahun berjalan.

Article 31

Tata cara Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 2

Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Article 18

Correction

(1) SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dinilai berdasarkan pencapaian tujuan SPIP, meliputi: a. program dan kegiatan yang efektif dan efisien; b. keandalan pelaporan keuangan; c. pengamanan aset negara; dan d. ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan. (2) Program dan kegiatan yang efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinilai melalui capaian manfaat dan keluaran organisasi. (3) Keandalan pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diukur melalui capaian opini atas laporan keuangan. (4) Pengamanan aset negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diukur melalui capaian keamanan administrasi, keamanan hukum, dan keamanan fisik atas aset. (5) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dinilai melalui jumlah temuan ketidakpatuhan dalam laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan keterjadian kasus korupsi.

Article 19

(1) MRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dinilai dengan mengelompokkan parameter penilaian menjadi 8 (delapan) area dalam 3 (tiga) komponen utama, terdiri atas: a. perencanaan; b. kapabilitas; dan c. hasil. (2) Penilaian atas komponen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk menilai area kualitas penetapan tujuan. (3) Penilaian area kualitas penetapan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. keselarasan; b. ketepatan indikator; c. kelayakan target kinerja sasaran strategis; d. program; dan e. kegiatan. (4) Penilaian atas komponen kapabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap area: a. kepemimpinan; b. kebijakan manajemen risiko; c. sumber daya manusia; d. kemitraan; dan e. proses pengelolaan risiko. (5) Penilaian atas komponen hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap area: a. aktivitas penanganan risiko; dan b. kontribusi penerapan manajemen risiko terhadap pencapaian tujuan Kementerian.

BAB 3

Penilaian MRI

Article 19

Correction

(1) MRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dinilai dengan mengelompokkan parameter penilaian menjadi 8 (delapan) area dalam 3 (tiga) komponen utama, terdiri atas: a. perencanaan; b. kapabilitas; dan c. hasil. (2) Penilaian atas komponen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk menilai area kualitas penetapan tujuan. (3) Penilaian area kualitas penetapan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. keselarasan; b. ketepatan indikator; c. kelayakan target kinerja sasaran strategis; d. program; dan e. kegiatan. (4) Penilaian atas komponen kapabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap area: a. kepemimpinan; b. kebijakan manajemen risiko; c. sumber daya manusia; d. kemitraan; dan e. proses pengelolaan risiko. (5) Penilaian atas komponen hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap area: a. aktivitas penanganan risiko; dan b. kontribusi penerapan manajemen risiko terhadap pencapaian tujuan Kementerian.

Article 20

IEPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dinilai berdasarkan dimensi dan indikator IEPK yang terdiri atas pilar: a. kapabilitas pengelolaan risiko korupsi; b. penerapan strategi pencegahan korupsi; dan c. penanganan kejadian korupsi.

Article 21

(1) Pilar kapabilitas pengelolaan risiko korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a diukur berdasarkan indikator berupa: a. kapasitas; dan b. kompetensi organisasi, untuk mengelola risiko korupsi. (2) Kapasitas untuk mengelola risiko korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup aspek kebijakan formal anti korupsi yang meliputi: a. pernyataan kebijakan dalam dokumen perencanaan; b. penetapan struktur; c. prosedur operasi standar anti korupsi; d. standar perilaku; dan e. dukungan eksplisit sumber daya berupa keuangan, personel, serta sarana dan prasarana. (3) Kompetensi untuk mengelola risiko korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada gabungan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang mendukung kemampuan organisasi dalam mengelola risiko korupsi secara efektif.

Article 22

(1) Pilar penerapan strategi pencegahan korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b diukur berdasarkan indikator berupa: a. efektivitas pencegahan dan deteksi dini; dan b. implementasi budaya organisasi anti korupsi. (2) Efektivitas pencegahan dan deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinilai dengan mengukur: a. konsistensi asesmen risiko korupsi; dan b. pelaksanaan program pembelajaran anti korupsi, dalam meningkatkan kepedulian pegawai dan pemangku kepentingan dalam mencegah dan mendeteksi perilaku koruptif. (3) Implementasi budaya organisasi anti korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinilai dengan mengukur implementasi budaya organisasi anti korupsi yang tercermin melalui terwujudnya kepemimpinan etis, integritas, organisasional, dan iklim etis yang kondusif.

Article 23

(1) Penanganan kejadian korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c diukur berdasarkan indikator berupa: a. efektivitas sistem respons; dan b. kejadian korupsi. (2) Efektivitas sistem respons sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diukur dari: a. konsistensi langkah investigatif yang dilaksanakan terhadap setiap indikasi korupsi yang terdeteksi; b. pengenaan sanksi kepada pelaku; c. pemulihan kerugian; dan d. perbaikan sistem pengendalian. (3) Kejadian korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan intensitas kejadian dan menjadi faktor pengurang terhadap penilaian IEPK.

BAB 4

IEPK

Article 20

Correction

IEPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dinilai berdasarkan dimensi dan indikator IEPK yang terdiri atas pilar: a. kapabilitas pengelolaan risiko korupsi; b. penerapan strategi pencegahan korupsi; dan c. penanganan kejadian korupsi.

Article 21

Correction

(1) Pilar kapabilitas pengelolaan risiko korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a diukur berdasarkan indikator berupa: a. kapasitas; dan b. kompetensi organisasi, untuk mengelola risiko korupsi. (2) Kapasitas untuk mengelola risiko korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup aspek kebijakan formal anti korupsi yang meliputi: a. pernyataan kebijakan dalam dokumen perencanaan; b. penetapan struktur; c. prosedur operasi standar anti korupsi; d. standar perilaku; dan e. dukungan eksplisit sumber daya berupa keuangan, personel, serta sarana dan prasarana. (3) Kompetensi untuk mengelola risiko korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada gabungan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang mendukung kemampuan organisasi dalam mengelola risiko korupsi secara efektif.

Article 22

(1) Pilar penerapan strategi pencegahan korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b diukur berdasarkan indikator berupa: a. efektivitas pencegahan dan deteksi dini; dan b. implementasi budaya organisasi anti korupsi. (2) Efektivitas pencegahan dan deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinilai dengan mengukur: a. konsistensi asesmen risiko korupsi; dan b. pelaksanaan program pembelajaran anti korupsi, dalam meningkatkan kepedulian pegawai dan pemangku kepentingan dalam mencegah dan mendeteksi perilaku koruptif. (3) Implementasi budaya organisasi anti korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinilai dengan mengukur implementasi budaya organisasi anti korupsi yang tercermin melalui terwujudnya kepemimpinan etis, integritas, organisasional, dan iklim etis yang kondusif.

Article 23

(1) Penanganan kejadian korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c diukur berdasarkan indikator berupa: a. efektivitas sistem respons; dan b. kejadian korupsi. (2) Efektivitas sistem respons sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diukur dari: a. konsistensi langkah investigatif yang dilaksanakan terhadap setiap indikasi korupsi yang terdeteksi; b. pengenaan sanksi kepada pelaku; c. pemulihan kerugian; dan d. perbaikan sistem pengendalian. (3) Kejadian korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan intensitas kejadian dan menjadi faktor pengurang terhadap penilaian IEPK.

Article 24

Penilaian Kapabilitas APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d meliputi: a. mekanisme penilaian; b. komponen penilaian; c. aspek penilaian; dan d. periode penilaian.

Article 25

(1) Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a meliputi: a. penilaian mandiri Kapabilitas APIP; b. evaluasi atas hasil penilaian mandiri dan penetapan level Kapabilitas APIP; dan c. pemantauan tindak lanjut. (2) Penilaian mandiri Kapabilitas APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh BPKP. (4) Pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh BPKP dan Inspektorat Jenderal.

Article 26

Komponen penilaian Kapabilitas APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b terdiri atas: a. dukungan pengawasan; b. aktivitas pengawasan; dan c. kualitas pengawasan.

Article 27

Aspek penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c terdiri atas: a. kebijakan; b. implementasi; dan c. hasil.

Article 28

(1) Periode penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d terdiri atas: a. penilaian mandiri; dan b. evaluasi atas hasil penilaian mandiri dan penetapan level Kapabilitas APIP. (2) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara periodik pada triwulan I sampai dengan triwulan II tahun berjalan. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Article 32

Correction

(1) Penguatan efektivitas penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dilaksanakan melalui: a. Pengawasan Intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian, termasuk akuntabilitas keuangan negara; dan b. Pembinaan penyelenggaraan SPIP secara objektif dan independen. (2) Pengawasan Intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh APIP. (3) Pembinaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan secara terintegrasi oleh Sekretariat Jenderal dengan APIP.

Article 33

Pengawasan Intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a dilaksanakan paling sedikit melalui: a. audit; b. reviu; c. evaluasi; d. pemantauan; dan e. kegiatan pengawasan lainnya.

Article 34

(1) Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a terdiri atas: a. audit kinerja; dan b. audit dengan tujuan tertentu. (2) Audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Satker atau UPT yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas. (3) Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup audit yang tidak termasuk dalam kriteria audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah INDONESIA.

Article 35

Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dilakukan melalui penelaahan bukti pelaksanaan kegiatan untuk memastikan kegiatan telah sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

Article 36

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c dilakukan melalui pembandingan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan untuk menentukan faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan.

Article 37

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d dilakukan melalui penilaian kemajuan program atau pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Article 38

Kegiatan Pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e dilakukan paling sedikit melalui: a. sosialisasi mengenai pengawasan; b. pendidikan pelatihan pengawasan; c. bimbingan dan konsultansi; dan d. pengelolaan hasil pengawasan pemaparan hasil pengawasan.

Article 39

Pembinaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b dilakukan paling sedikit melalui: a. sosialisasi SPIP; b. bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP; dan c. konsultansi SPIP.

BAB Kedua

Pengawasan Intern atas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kementerian

Article 33

Correction

Pengawasan Intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a dilaksanakan paling sedikit melalui: a. audit; b. reviu; c. evaluasi; d. pemantauan; dan e. kegiatan pengawasan lainnya.

Article 34

Correction

(1) Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a terdiri atas: a. audit kinerja; dan b. audit dengan tujuan tertentu. (2) Audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Satker atau UPT yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas. (3) Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup audit yang tidak termasuk dalam kriteria audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah INDONESIA.

Article 35

Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dilakukan melalui penelaahan bukti pelaksanaan kegiatan untuk memastikan kegiatan telah sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

Article 36

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c dilakukan melalui pembandingan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan untuk menentukan faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan.

Article 37

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d dilakukan melalui penilaian kemajuan program atau pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Article 38

Kegiatan Pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e dilakukan paling sedikit melalui: a. sosialisasi mengenai pengawasan; b. pendidikan pelatihan pengawasan; c. bimbingan dan konsultansi; dan d. pengelolaan hasil pengawasan pemaparan hasil pengawasan.

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kementerian Agama

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB Kesatu

Article 3

BAB Kedua

Article 4

BAB Ketiga

Article 5

Article 6

Article 7

BAB Keempat

Article 8

Article 9

BAB Kelima

Article 10

BAB Keenam

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB III

Article 15

Article 16

Article 29

Article 30

Article 31

BAB Kesatu

Article 15

BAB Kedua

Article 16

BAB Ketiga

Article 17

BAB 1

Article 17

Article 18

BAB 2

Article 18

Article 19

BAB 3

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

BAB 4

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

BAB 5

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

BAB Keempat

Article 29

BAB Kelima