PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pertanian

PERMEN Nomor 12 Tahun 2024

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau diterima oleh pejabat yang berwenang lingkup Kementerian Pertanian, dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan. 2. Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat penandatangan, dan pengendalian yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. 3. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 4. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan Arsip di lingkungannya. 5. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan. 6. Lambang Negara adalah simbol negara yang dituangkan dalam gambar burung garuda sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 7. Logo adalah gambar/huruf sebagai identitas kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. 8. Cap Dinas adalah tulisan dan/atau lambang tingkat jabatan dan/atau instansi yang digunakan sebagai tanda pengenal yang sah dan berlaku yang dibubuhkan pada ruang tanda tangan. 9. Penanda Tangan Naskah Dinas adalah pejabat yang menandatangani Naskah Dinas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kedinasan pada jabatannya. 10. Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis adalah aplikasi pengelolaan Arsip dinamis dalam lingkup sistem pemerintahan berbasis elektronik yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah. 11. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik. 12. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik. 13. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. 14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

BAB Kedua

Naskah Dinas Arahan

Pasal 4

Koreksi

Naskah Dinas arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas: a. Naskah Dinas pengaturan; b. Naskah Dinas penetapan; dan c. Naskah Dinas penugasan.

Pasal 5

Koreksi

(1) Naskah Dinas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas: a. peraturan perundang-undangan; dan b. peraturan kebijakan. (2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan teknik dan bentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang- undangan. (3) Peraturan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. instruksi; b. surat edaran; c. standar operasional prosedur administrasi pemerintahan; d. pedoman; dan e. petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis. (4) Pedoman dan petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan huruf e tidak termasuk pedoman dan petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan perintah peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

(1) Instruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a memuat perintah berupa petunjuk/arahan teknis tentang pelaksanaan suatu kebijakan. (2) Instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Menteri atau pejabat pimpinan tinggi madya. (3) Susunan dan bentuk instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kepala; b. konsiderans; c. batang tubuh; dan d. kaki. (4) Instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan: a. dibubuhi Cap Dinas; dan b. penomoran dilakukan dengan mencantumkan nomor Instruksi, akronim Instruksi “Ins.”, kode klasifikasi Arsip, kode jabatan Menteri, bulan dengan menggunakan 2 (dua) digit angka, dan tahun dengan menggunakan 4 (empat) digit angka.

Pasal 7

(1) Surat edaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. (2) Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Menteri, pejabat pimpinan tinggi madya, atau pejabat pimpinan tinggi pratama. (3) Susunan dan bentuk surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kepala; b. batang tubuh; dan c. kaki. (4) Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan: a. dibubuhi Cap Dinas; dan b. penomoran dilakukan dengan mencantumkan nomor surat edaran, singkatan surat edaran (SE), kode klasifikasi Arsip, kode jabatan penandatangan, bulan dengan menggunakan 2 (dua) digit angka, dan tahun dengan menggunakan 4 (empat) digit angka.

Pasal 8

(1) Standar operasional prosedur administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c merupakan standar operasional prosedur dari berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Standar operasional prosedur administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, atau pejabat administrasi. (3) Standar operasional prosedur administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan susunan dan bentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar operasional prosedur administrasi pemerintahan.

Pasal 9

(1) Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d memuat acuan yang bersifat umum. (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat pimpinan tinggi madya. (3) Susunan dan bentuk pedoman terdiri atas: a. kepala; b. batang tubuh; dan c. kaki.

Pasal 10

(1) Petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e memuat tata cara pelaksanaan kegiatan. (2) Petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, atau pejabat administrasi. (3) Susunan dan bentuk petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kepala; b. batang tubuh; dan c. kaki. (4) Petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan: a. dibubuhi Cap Dinas; dan b. penomoran dilakukan dengan mencantumkan nomor petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis, kode klasifikasi Arsip, kode jabatan penandatangan, bulan dengan menggunakan 2 (dua) digit angka, dan tahun dengan menggunakan 4 (empat) digit angka.

BAB 1

Naskah Dinas Pengaturan

Pasal 5

Koreksi

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

(1) Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b disusun dalam bentuk keputusan. (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan ditandatangani oleh Menteri, pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, atau pejabat lain yang menerima pendelegasian wewenang. (3) Susunan dan bentuk keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kepala; b. konsiderans c. diktum; d. batang tubuh; dan e. kaki. (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan: a. dibubuhi Cap Dinas; b. salinan berlaku lingkup Kementerian Pertanian dan/atau instansi/lembaga terkait; dan c. penomoran dilakukan dengan mencantumkan nomor Naskah Dinas penetapan, akronim (Kpts.), kode klasifikasi Arsip, kode jabatan penandatangan, bulan dengan menggunakan 2 (dua) digit angka, dan tahun dengan menggunakan 4 (empat) digit angka.

BAB 2

Naskah Dinas Penetapan

Pasal 11

Koreksi

Pasal 12

Naskah Dinas penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas: a. surat perintah; dan b. surat tugas.

Pasal 13

(1) Surat perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a memuat perintah tertentu yang harus dilakukan. (2) Surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Menteri atau pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab kepada bawahan atau pejabat lain yang diberi perintah. (3) Susunan dan bentuk surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kepala; b. batang tubuh; dan c. kaki. (4) Surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan: a. dibubuhi Cap Dinas; b. tembusan berlaku lingkup Kementerian Pertanian; dan c. penomoran dilakukan dengan mencantumkan nomor surat perintah, kode klasifikasi Arsip, kode jabatan penandatangan, bulan dengan menggunakan 2 (dua) digit angka, dan tahun dengan menggunakan 4 (empat) digit angka.

Pasal 14

(1) Surat tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b memuat penugasan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsi. (2) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Menteri atau pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab kepada bawahan atau pejabat lain yang diberi tugas. (3) Susunan dan bentuk surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kepala; b. batang tubuh; dan c. kaki. (4) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan: a. dibubuhi Cap Dinas; b. tembusan berlaku lingkup Kementerian Pertanian; dan c. penomoran dilakukan dengan mencantumkan nomor surat tugas, kode klasifikasi Arsip, kode jabatan penandatangan, bulan dengan menggunakan 2 (dua) digit angka, dan tahun dengan menggunakan 4 (empat) digit angka.

BAB Ketiga

Naskah Dinas Korespondensi

Pasal 15

Koreksi

Naskah Dinas korespondensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas: a. Naskah Dinas korespondensi internal; dan b. Naskah Dinas korespondensi eksternal.

Pasal 16

Koreksi

Naskah Dinas korespondensi internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a terdiri atas: a. nota dinas; b. memorandum; c. disposisi; d. surat undangan internal; dan e. surat dinas internal.

Pasal 17

(1) Nota dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a merupakan salah satu bentuk sarana komunikasi lingkup Kementerian Pertanian. (2) Nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat catatan ringkas mengenai pemberitahuan, pernyataan, permintaan, atau penyampaian berkaitan dengan pelaksanaan tugas rutin sebagai pengantar pelaporan kepada pejabat setingkat dan/atau pejabat yang lebih tinggi. (3) Nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh pejabat sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab. (4) Susunan dan bentuk nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kepala; b. batang tubuh; dan c. kaki. (5) Nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan: a. tidak dibubuhi Cap Dinas; b. tembusan berlaku dilingkup Kementerian Pertanian; dan c. penomoran dilakukan dengan mencantumkan nomor nota dinas, kode klasifikasi Arsip, kode jabatan penandatangan, bulan dengan menggunakan 2 (dua) digit angka, dan tahun dengan menggunakan 4 (empat) digit angka.

Pasal 18

(1) Memorandum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b merupakan Naskah Dinas internal yang dibuat oleh pejabat yang berwenang kepada pejabat di bawahnya untuk menyampaikan informasi kedinasan yang bersifat mengingatkan suatu masalah, menyampaikan arahan, peringatan, saran atau pendapat kedinasan. (2) Memorandum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh pejabat sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada pejabat di bawahnya. (3) Susunan dan bentuk memorandum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kepala; b. batang tubuh; dan c. kaki. (4) Memorandum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan: a. tidak dibubuhi Cap Dinas; b. tembusan berlaku lingkup Kementerian Pertanian; dan c. penomoran dilakukan dengan mencantumkan nomor Memorandum, kode klasifikasi Arsip, kode jabatan penandatangan, bulan dengan menggunakan 2 (dua) digit angka, dan tahun dengan menggunakan 4 (empat) digit angka.

Pasal 19

(1) Disposisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c merupakan petunjuk tertulis singkat mengenai tindak lanjut/tanggapan terhadap Naskah Dinas masuk, ditulis secara jelas pada lembar disposisi dan/atau direkam secara jelas pada menu disposisi secara elektronik. (2) Disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh pejabat sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab. (3) Disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan oleh pejabat kepada pejabat dengan jenjang jabatan di bawahnya. (4) Disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan satu kesatuan dengan surat masuk.

Pasal 20

(1) Surat undangan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d merupakan surat dinas yang memuat undangan di lingkup Kementerian Pertanian untuk menghadiri suatu acara kedinasan tertentu. (2) Surat undangan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab. (3) Susunan dan bentuk surat undangan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kepala; b. batang tubuh; dan c. kaki. (4) Surat undangan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan: a. dibubuhi Cap Dinas; b. tembusan berlaku di lingkup Kementerian Pertanian; dan c. penomoran dilakukan dengan mencantumkan kode pengamanan surat, nomor surat undangan, kode klasifikasi Arsip, kode jabatan penandatangan, bulan dengan menggunakan 2 (dua) digit angka, dan tahun dengan menggunakan 4 (empat) digit angka.

Pasal 21

(1) Surat dinas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e merupakan naskah dinas pelaksanaan tugas pejabat dalam menyampaikan informasi kedinasan berupa pemberitahuan, pernyataan, permintaan, penyampaian naskah dinas atau barang, atau hal kedinasan lainnya di lingkup Kementerian Pertanian. (2) Surat dinas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab. (3) Surat dinas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pihak yang berhak secara cepat, lengkap, dan aman. (4) Susunan dan bentuk surat dinas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kepala; b. batang tubuh; dan c. kaki. (5) Surat dinas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan: a. dibubuhi Cap Dinas; b. tembusan berlaku lingkup Kementerian Pertanian; dan c. penomoran dilakukan dengan mencantumkan kode pengamanan surat, nomor surat dinas, kode klasifikasi Arsip, kode jabatan penandatangan, bulan dengan menggunakan 2 (dua) digit angka, dan tahun dengan menggunakan 4 (empat) digit angka.

BAB 1

Naskah Dinas Korespondensi Internal

Pasal 16

Koreksi

Naskah Dinas korespondensi internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a terdiri atas: a. nota dinas; b. memorandum; c. disposisi; d. surat undangan internal; dan e. surat dinas internal.

Pasal 17

Koreksi

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Naskah Dinas korespondensi eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b terdiri atas: a. surat undangan eksternal; dan b. surat dinas eksternal.

Pasal 23

(1) Surat undangan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a merupakan surat dinas yang memuat undangan kepada pihak di luar Kementerian Pertanian untuk menghadiri suatu acara kedinasan tertentu. (2) Surat undangan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab. (3) Susunan dan bentuk surat undangan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kepala; b. batang tubuh; dan c. kaki. (4) Surat undangan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan: a. dibubuhi Cap Dinas; b. tembusan berlaku di lingkup dan di luar Kementerian Pertanian; dan c. penomoran dilakukan dengan mencantumkan kode pengamanan surat, nomor surat undangan, kode klasifikasi Arsip, kode jabatan penandatangan, bulan dengan menggunakan 2 (daa) digit angka, dan tahun dengan menggunakan 4 (empat) digit angka.

Pasal 24

(1) Surat dinas eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b merupakan naskah dinas pelaksanaan tugas pejabat dalam menyampaikan informasi kedinasan berupa pemberitahuan, pernyataan, permintaan, penyampaian naskah dinas atau barang, atau hal kedinasan lainnya kepada pihak di luar Kementerian Pertanian. (2) Surat dinas eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab. (3) Surat dinas eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pihak yang berhak secara cepat dan tepat waktu, lengkap serta aman. (4) Susunan dan Bentuk surat dinas eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kepala; b. batang tubuh; dan c. kaki. (5) Surat dinas eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan: a. dibubuhi Cap Dinas; b. tembusan berlaku di lingkup dan di luar Kementerian Pertanian; dan c. penomoran dilakukan dengan mencantumkan kode pengamanan surat, nomor surat dinas, kode klasifikasi Arsip, kode jabatan penandatangan, bulan dengan menggunakan 2 (dua) digit angka, dan tahun dengan menggunakan 4 (empat) digit angka.

BAB 2

Naskah Dinas Korespondensi Eksternal

Pasal 22

Koreksi

Naskah Dinas korespondensi eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b terdiri atas: a. surat undangan eksternal; dan b. surat dinas eksternal.

Pasal 23

Koreksi

Pasal 24

BAB III

PEMBUATAN NASKAH DINAS

Pasal 38

Koreksi

(1) Pembuatan Naskah Dinas dilakukan dengan memperhatikan prinsip meliputi: a. diciptakan atau dibuat, dan dikirim oleh pihak yang berwenang; b. mencerminkan ketelitian dan kecermatan, baik dalam bentuk, susunan, pengetikan, isi, struktur, dan kaidah bahasa maupun penerapan kaidah ejaan di dalam pengetikan; c. menggunakan Bahasa INDONESIA yang formal, logis secara efektif, singkat, padat, dan lengkap sehingga mudah dipahami bagi pihak yang menerima; d. dilaksanakan pengamanan terhadap Naskah Dinas sesuai dengan klasifikasi keamanan dan akses Naskah Dinas; dan e. proses pembuatan Naskah Dinas didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penggunaan Bahasa INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memperhatikan ketentuan mengenai pemakaian: a. kata dan kalimat dalam susunan yang baik dan benar sesuai dengan kaidah tata bahasa baku Bahasa INDONESIA dan Kamus Besar Bahasa INDONESIA; dan b. Ejaan Bahasa INDONESIA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum ejaan Bahasa INDONESIA.

Pasal 39

(1) Pembuatan Naskah Dinas menggunakan: a. media rekam kertas; atau b. media rekam elektronik. (2) Pembuatan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan menentukan jenis, susunan, dan bentuk Naskah Dinas.

Pasal 40

Pembuatan Naskah Dinas menggunakan media rekam kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan tata cara pembuatan Naskah Dinas yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 41

Pembuatan Naskah Dinas menggunakan media rekam elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b menggunakan: a. Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis; atau b. aplikasi pengolah kata atau data.

Pasal 42

(1) Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a menggunakan Tanda Tangan Elektronik untuk menandatangani Naskah Dinas sebagai pengganti tanda tangan basah dan Cap Dinas. (2) Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh: a. Menteri; b. pejabat pimpinan tinggi madya; c. pejabat pimpinan tinggi pratama; d. pejabat administrator; e. pejabat pengawas; f. pejabat fungsional tertentu; g. panitera/sekretaris; h. registrator/petugas pencatat surat; dan i. staf/konseptor. (3) Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan: a. Tanda Tangan Elektronik harus ditandai dalam susunan dan bentuk kode respon cepat (QR code) yang disertai nama pejabat penandatangan dan nama jabatan; b. Naskah Dinas dengan Tanda Tangan Elektronik didistribusikan kepada pihak yang berhak tanpa harus dicetak; c. pendistribusian dapat melalui Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis, media daring, atau media luring; dan d. menggunakan Sertifikat Elektronik yang dibuat oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik. (4) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bentuk sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 43

(1) Dalam pembuatan Naskah Dinas menggunakan media rekam elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b, setiap unit kerja lingkup Kementerian Pertanian harus menyediakan sarana. (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. komputer atau laptop; b. jaringan internet; c. pemindai dokumen; dan d. pencetak dokumen.

Pasal 44

BAB 2

Pemberian Kode Derajat Klasifikasi Keamanan dan Akses

Pasal 50

Koreksi

Kode derajat klasifikasi keamanan dan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b angka 1 diberikan dengan ketentuan: a. Naskah Dinas sangat rahasia diberikan kode “SR” dengan menggunakan tinta warna merah; b. Naskah Dinas rahasia diberikan kode “R” dengan menggunakan tinta warna merah; c. Naskah Dinas terbatas diberikan kode “T” dengan menggunakan tinta hitam; dan d. Naskah Dinas biasa diberikan kode “B” dengan menggunakan tinta hitam.

Pasal 51

Koreksi

(1) Pemberian nomor seri pengaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b angka 2 pada Naskah Dinas memiliki tujuan untuk menjamin keautentikan dan keterpercayaan informasi pada Naskah Dinas. (2) Pemberian nomor seri pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan perkembangan teknologi.

Pasal 52

(1) Security printing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b angka 2 merupakan pencetakan yang berhubungan dengan pengamanan tingkat tinggi pada Naskah Dinas dengan tujuan untuk mencegah pemalsuan dan perusakan serta jaminan terhadap keautentikan dan keterpercayaan Naskah Dinas. (2) Penggunaan security printing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode berupa: a. kertas khusus, berupa kertas yang memiliki nomor seri pengamanan yang diatur tersendiri dan hanya diketahui pihak-pihak tertentu; b. markah tirta (watermark), berupa pola pada kertas yang muncul lebih terang atau lebih gelap dari sekitar kertas yang harus dilihat dengan cahaya dari belakang kertas, karena variasi kerapatan kertas, dengan ketentuan: 1. markah tirta (watermark) berupa logo Kementerian Pertanian berwarna biru; 2. memiliki diameter 70 mm (tujuh puluh milimeter); 3. diletakkan di tengah halaman; dan 4. memiliki tingkat tembus pandang berada pada tiap lembarnya yang tidak menutupi informasi arsip; c. Guilloche, berupa teknik security printing yang terdiri atas garis-garis melengkung tidak terputus yang menempati suatu area terbatas yang terbuat sedemikian rupa sehingga membentuk suatu ornamen border yang indah; dan d. anticopy, berupa teknik security printing dengan tulisan copy dan Kementerian Pertanian pada area tertentu dan tersembunyi, hanya akan terlihat jika dokumen difotokopi. (3) Contoh penerapan security printing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB 3

Pemberian Nomor Seri Pengaman atau Security Printing

Pasal 51

Koreksi

Pasal 52

Koreksi

Pasal 53

Pembuatan dan pengawasan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b angka 3 yang bersifat rahasia dilakukan oleh Unit Kearsipan atau unit lain yang menyelenggarakan fungsi kesekretariatan/ketatausahaan.

Pasal 54

Pembuatan nomor seri pengaman dan pencetakan pengamanan dapat berkoordinasi dengan lembaga yang berwenang.

BAB V

PEJABAT PENANDA TANGAN NASKAH DINAS

Pasal 55

Koreksi

(1) Kewenangan melaksanakan dan menandatangani Naskah Dinas antar lembaga yang bersifat kebijakan, keputusan, atau arahan berada pada Menteri. (2) Kewenangan melaksanakan dan menandatangani Naskah Dinas yang tidak bersifat kebijakan, keputusan, atau arahan, dapat dilimpahkan kepada pejabat tinggi madya atau pejabat lain yang diberi kewenangan untuk menandatangani.

Pasal 56

Koreksi

(1) Garis kewenangan digunakan jika Surat Dinas ditandatangani oleh pejabat yang mendapat pelimpahan dari pejabat yang berwenang. (2) Penandatanganan Surat Dinas yang menggunakan garis kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan: a. atas nama (a.n.); b. untuk beliau (u.b.); c. pelaksana tugas (Plt.); atau d. pelaksana harian (Plh.).

Pasal 57

(1) Penggunaan atas nama (a.n.) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam hal pejabat yang berwenang menandatangani Naskah Dinas melimpahkan kepada pejabat satu tingkat di bawahnya. (2) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam penggunaan atas nama (a.n.) meliputi: a. pelimpahan wewenang dalam bentuk tertulis; b. materi wewenang yang dilimpahkan menjadi tugas dan tanggung jawab pejabat yang melimpahkan; dan c. tanggung jawab sebagai akibat penandatanganan Naskah Dinas berada pada pejabat yang melimpahkan wewenang.

Pasal 58

(1) Penggunaan untuk beliau (u.b.) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b dapat dilakukan dalam hal pejabat yang diberi kuasa memberi kuasa lagi kepada pejabat satu tingkat di bawahnya. (2) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam penggunaan untuk beliau (u.b.) meliputi: a. pelimpahan harus mengikuti urutan hanya sampai dua tingkat struktural di bawahnya; b. materi yang ditangani merupakan tugas dan tanggung jawabnya; c. dapat dipergunakan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian; dan d. tanggung jawab berada pada pejabat yang telah diberi kuasa.

Pasal 59

(1) Penggunaan pelaksana tugas (Plt.) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf c dilakukan dalam hal pejabat definitif berhalangan tetap. (2) Penunjukan pelaksana tugas (Plt.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

(1) Penggunaan pelaksana harian (Plh.) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf d dilakukan oleh pejabat yang mendapat pelimpahan wewenang dari pejabat definitif yang berhalangan sementara. (2) Penunjukan pelaksana harian (Plh.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Pembagian kewenangan dan tata cara penandatanganan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 sampai dengan Pasal 60 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Kesatu

Pengendalian Naskah Dinas Masuk

Pasal 63

Koreksi

(1) Naskah Dinas masuk diterima dari orang, lembaga, atau instansi lain. (2) Penerimaan Naskah Dinas masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipusatkan di Unit Kearsipan atau unit lain yang menyelenggarakan fungsi kesekretariatan/ ketatausahaan. (3) Penerimaan Naskah Dinas masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah jika diterima oleh petugas atau pihak yang berhak menerima di Unit Kearsipan atau unit lain yang menyelenggarakan fungsi kesekretariatan/ ketatausahaan. (4) Naskah Dinas masuk yang disampaikan langsung kepada pejabat atau staf Unit Pengolah harus diregistrasikan di Unit Kearsipan atau unit lain yang menyelenggarakan fungsi kesekretariatan/ ketatausahaan.

Pasal 64

Tahapan pengendalian Naskah Dinas masuk dengan media rekam kertas terdiri atas: a. penerimaan; b. pencatatan; c. pengarahan; dan d. penyampaian.

Pasal 65

Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, untuk Naskah Dinas masuk yang diterima dalam sampul tertutup dikelompokkan berdasarkan kategori klasifikasi keamanan sangat rahasia, rahasia, terbatas, dan biasa.

Pasal 66

(1) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b dilakukan dengan melakukan registrasi Naskah Dinas pada sarana pengendalian Naskah Dinas masuk. (2) Registrasi Naskah Dinas masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. nomor urut; b. tanggal penerimaan; c. tanggal dan nomor Naskah Dinas; d. asal Naskah Dinas; e. isi ringkas Naskah Dinas; f. unit kerja yang dituju; dan g. keterangan. (3) Sarana pengendalian Naskah Dinas masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. buku agenda; b. kartu kendali; dan/atau c. agenda elektronik.

Pasal 67

Pengarahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c dilakukan untuk: a. kategori sangat rahasia, rahasia, dan terbatas, disampaikan langsung kepada Unit Pengolah yang dituju; dan/atau b. kategori biasa/terbuka, dengan membuka, membaca, dan memahami keseluruhan isi dan maksud Naskah Dinas untuk mengetahui Unit Pengolah yang akan menindaklanjuti.

Pasal 68

(1) Penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf d dilakukan kepada Unit Pengolah sesuai dengan arahan dengan bukti penyampaian Naskah Dinas. (2) Bukti penyampaian Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi mengenai: a. nomor urut pencatatan; b. tanggal dan nomor Naskah Dinas; c. asal naskah dinas; d. isi ringkas Naskah Dinas; e. unit kerja yang dituju; f. waktu penerimaan; dan g. tanda tangan, dan nama penerima di Unit Pengolah. (3) Bukti penyampaian Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa buku ekspedisi atau lembar tanda terima penyampaian.

BAB 1

Pengendalian Naskah Dinas Masuk pada Media Rekam Kertas

Pasal 64

Koreksi

Tahapan pengendalian Naskah Dinas masuk dengan media rekam kertas terdiri atas: a. penerimaan; b. pencatatan; c. pengarahan; dan d. penyampaian.

Pasal 65

Koreksi

Pasal 66

Pasal 67

Pasal 68

Pasal 69

(1) Pengendalian Naskah Dinas masuk dengan media rekam elektronik menggunakan Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis. (2) Untuk pengendalian Naskah Dinas masuk, Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat fitur pencatatan riwayat, pengarahan sesuai klasifikasi keamanan, dan penyampaian.

Pasal 70

Dalam hal Naskah Dinas masuk dengan media rekam elektronik menggunakan aplikasi selain Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis, Naskah Dinas masuk harus disampaikan kepada Unit Kearsipan, unit lain yang menyelenggarakan fungsi kesekretariatan/ketatausahaan, atau panitera untuk dilakukan registrasi ke dalam Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis.

BAB Kedua

Pengendalian Naskah Dinas Keluar

Pasal 71

Koreksi

(1) Naskah Dinas keluar dikirim ke orang, instansi, atau lembaga lain. (2) Pengiriman Naskah Dinas keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipusatkan dan diregistrasi di Unit Kearsipan, unit lain yang menyelenggarakan fungsi kesekretariatan, atau panitera pimpinan, termasuk Naskah Dinas yang dikirimkan langsung oleh pejabat atau staf Unit Pengolah. (3) Sebelum dilakukan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan pemeriksaan kelengkapan Naskah Dinas yang meliputi: a. nomor Naskah Dinas; b. Cap Dinas; c. tanda tangan; d. alamat yang dituju; dan e. lampiran jika ada.

Pasal 72

Pengendalian Naskah Dinas keluar dengan media rekam kertas dilaksanakan melalui tahapan: a. pencatatan; b. penggandaan; c. pengiriman; dan d. penyimpanan.

Pasal 73

(1) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a dilakukan dengan melakukan registrasi Naskah Dinas pada sarana pengendalian Naskah Dinas Keluar. (2) Sarana pengendalian Naskah Dinas keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi: a. nomor urut; b. tanggal pengiriman; c. tanggal dan nomor Naskah Dinas; d. tujuan Naskah Dinas; e. isi ringkas Naskah Dinas; dan f. keterangan. (3) Sarana pengendalian Naskah Dinas keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. buku agenda; b. kartu kendali; dan/atau c. agenda elektronik.

Pasal 74

(1) Penggandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b dilakukan dengan memperbanyak Naskah Dinas dengan sarana reproduksi sesuai dengan kebutuhan. (2) Penggandaan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Naskah Dinas keluar ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. (3) Penggandaan Naskah Dinas keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kategori klasifikasi keamanan sangat rahasia, rahasia, dan terbatas harus diawasi secara ketat. (4) Penggandaan Naskah Dinas keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibubuhi paraf merupakan naskah pertinggal dan diberkaskan menjadi satu kesatuan dengan Naskah Dinas masuk sesuai dengan klasifikasi Arsip.

Pasal 75

(1) Pengiriman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c dilakukan oleh Unit Pengolah dengan memasukan Naskah Dinas keluar ke dalam amplop dengan mencantumkan alamat lengkap dan nomor Naskah Dinas sesuai dengan kategori klasifikasi keamanan sangat rahasia, rahasia, terbatas, dan biasa. (2) Naskah Dinas dengan kategori klasifikasi keamanan sangat rahasia, rahasia, dan terbatas dimasukkan ke dalam amplop kedua hanya mencantumkan alamat yang dituju dan pembubuhan Cap Dinas. (3) Untuk mempercepat proses tindak lanjut Naskah Dinas juga dapat dikirimkan secara khusus dengan menambahkan tanda u.p (untuk perhatian) diikuti nama jabatan yang menindaklanjuti di bawah nama jabatan yang dituju. (4) Pengiriman Naskah Dinas menggunakan kategori kecepatan penyampaian yang meliputi: a. sangat segera, harus diselesaikan, dikirim, atau disampaikan pada hari yang sama dengan batas waktu 24 (dua puluh empat) jam; b. segera, harus diselesaikan, dikirim, atau disampaikan dalam waktu 2 × 24 (dua kali dua puluh empat) jam; dan/atau c. biasa, harus diselesaikan, dikirim, atau disampaikan menurut urutan yang diterima oleh bagian pengiriman.

Pasal 76

(1) Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf d dilakukan oleh Unit Pengolah dan Unit Kearsipan dengan mendokumentasikan dalam bentuk sarana pengendalian Naskah Dinas dan pertinggal Naskah Dinas keluar. (2) Pertinggal Naskah Dinas keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disimpan merupakan Naskah Dinas asli yang diparaf oleh pejabat sesuai dengan jenjang kewenangannya. (3) Penyimpanan pertinggal Naskah Dinas keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberkaskan menjadi satu kesatuan dengan Naskah Dinas masuk yang memiliki informasi atau subjek yang sama, dan sesuai dengan klasifikasi Arsip.

BAB 1

Pengendalian Naskah Dinas Keluar pada Media Rekam Kertas

Pasal 72

Koreksi

Pengendalian Naskah Dinas keluar dengan media rekam kertas dilaksanakan melalui tahapan: a. pencatatan; b. penggandaan; c. pengiriman; dan d. penyimpanan.

Pasal 73

Koreksi

Pasal 74

Pasal 75

Pasal 76

Pasal 77

(1) Pengendalian Naskah Dinas keluar dengan media rekam elektronik menggunakan Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis. (2) Untuk pengendalian Naskah Dinas keluar, Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat fitur pencatatan riwayat, pengiriman, dan penyimpanan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 170), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 79

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 November 2024 MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, Œ ANDI AMRAN SULAIMAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д PLT. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Ѽ ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж … LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN PERTANIAN SUSUNAN DAN BENTUK NASKAH DINAS A. Instruksi Menggunakan kertas Folio (F4) dan jenis huruf Bookman Old Style ukuran 12, dengan susunan sebagai berikut: 1. Kepala Bagian kepala Instruksi terdiri atas: a. kop Instruksi yang ditandatangani oleh Menteri menggunakan Lambang Negara, yang disertai nama jabatan dengan huruf kapital secara simetris; b. kop Instruksi yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya menggunakan Logo, yang disertai nama jabatan dengan huruf kapital secara simetris; c. kata “Instruksi” ditulis dengan huruf kapital secara simetris; d. kata “NOMOR”, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris; e. kata “tentang”, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris; f. judul Instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris; dan g. nama jabatan pejabat yang MENETAPKAN Instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca koma secara simetris. 2. Konsiderans Bagian konsiderans Instruksi terdiri atas: a. kata “Menimbang”, yang memuat latar belakang penetapan Instruksi; dan b. kata “Mengingat”, yang memuat dasar hukum sebagai landasan penetapan Instruksi. 3. Batang Tubuh Bagian batang tubuh Instruksi memuat substansi Instruksi. 4. Kaki Bagian kaki Instruksi ditempatkan di sebelah kanan bawah, yang terdiri atas: a. tempat (kota sesuai dengan alamat lembaga) dan tanggal penetapan Instruksi; b. nama jabatan pejabat yang MENETAPKAN, yang ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma; c. nama lengkap pejabat yang MENETAPKAN, yang ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar dan NIP; d. tanda tangan pejabat yang MENETAPKAN instruksi, apabila menggunakan Tanda Tangan Elektronik maka penempatan Tanda Tangan Elektronik disesuaikan dengan peletakan tanda tangan pada contoh susunan dan bentuk instruksi; dan e. Cap Dinas. Bentuk Instruksi yang Ditandatangani oleh Menteri MENTERI PERTANIAN INSTRUKSI MENTERI PERTANIAN NOMOR .../Ins./.../.../.../... TENTANG ... MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa ......................................................................... ....................................................................................; b. bahwa ......................................................................... ....................................................................................; Mengingat : 1. ..................................................................................... ....................................................................................; 2. ..................................................................................... ....................................................................................; MENGINSTRUKSIKAN: Kepada : 1. Nama/jabatan pegawai; 2. Nama/jabatan pegawai; 3. dst. Untuk : KESATU : .......................................................................................... KEDUA : .......................................................................................... KETIGA : .......................................................................................... KEMPAT : Instruksi Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di ... pada tanggal ………………..… MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, Tanda Tangan dan Cap Jabatan (NAMA LENGKAP) Lambang negara dan nama jabatan yang telah dicetak Judul instruksi yang ditulis dengan huruf kapital Memuat dasar kewenangan dan peraturan perundang- undangan Memuat substansi tentang arahan yang diinstruksikan Tempat/Kota sesuai dengan alamat instansi dan tanggal penandatanganan Daftar pejabat yang menerima Instruksi Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf kapital Penomoran yang berurutan dalam tahun takwim Memuat uraian pokok- pokok pikiran latar belakang dan alasan pembuatan instruksi Bentuk Instruksi yang Ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya NAMA INSTANSI JALAN…………………………………… TELEPON…………FAKSIMILE………. INSTRUKSI (NAMA JABATAN) NOMOR .../Ins./.../.../.../... TENTANG ... (NAMA JABATAN), Menimbang : a. bahwa ....................................................................... .................................................................................; b. bahwa ....................................................................... .................................................................................; Mengingat : 1. .................................................................................. .................................................................................; 2. .................................................................................. .................................................................................; MENGINSTRUKSIKAN: Kepada : 1. Nama/jabatan pegawai; 2. Nama/jabatan pegawai; 3. dst. Untuk : KESATU : ...................................................................................... KEDUA : ...................................................................................... KETIGA : ...................................................................................... KEMPAT : Instruksi (Nama Jabatan) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di ... pada tanggal ………………..… (NAMA JABATAN), Tanda Tangan dan Cap Jabatan (NAMA LENGKAP) Logo dan nama instansi yang telah dicetak Daftar pejabat yang menerima Instruksi Penomoran yang berurutan dalam tahun takwim Judul instruksi yang ditulis dengan huruf kapital Memuat dasar kewenangan dan peraturan perundang- undangan Memuat substansi tentang arahan yang diinstruksikan Tempat/Kota sesuai dengan alamat instansi dan tanggal penandatanganan Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf kapital Memuat uraian pokok- pokok pikiran latar belakang dan alasan pembuatan instruksi B. Surat Edaran Menggunakan kertas Folio (F4) dan jenis huruf Bookman Old Style ukuran 12, dengan susunan sebagai berikut: 1. Kepala Bagian kepala Surat Edaran terdiri atas: a. kop Surat Edaran yang ditandatangani oleh Menteri menggunakan Lambang Negara berwarna emas, yang disertai nama jabatan Menteri dengan huruf kapital secara simetris; b. kop Surat Edaran yang ditandatangani oleh pejabat pimpinan tinggi madya atau pejabat pimpinan tinggi pratama menggunakan Logo, yang disertai nama lembaga dengan huruf kapital secara simetris; c. tujuan surat edaran ditulis dengan tulisan “Yth.”, yang dicantumkan setelah nama Menteri Pertanian atau pejabat selain Menteri; d. tulisan “Surat Edaran”, yang dicantumkan di bawah tujuan Surat Edaran, ditulis dengan huruf kapital; e. kata “NOMOR”, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris, dicantumkan di bawah tulisan Surat Edaran; f. kata “tentang”, yang dicantumkan di bawah kata Surat Edaran, ditulis dengan huruf kapital secara simetris; dan g. rumusan judul Surat Edaran, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris di bawah kata tentang. 2. Batang Tubuh Bagian batang tubuh Surat Edaran terdiri atas: a. Latar belakang tentang perlunya dibuat Surat Edaran; b. Maksud dan tujuan dibuatnya Surat Edaran; c. Ruang lingkup diberlakukannya Surat Edaran; d. Peraturan perundang-undangan atau Naskah Dinas lain yang menjadi dasar pembuatan Surat Edaran; dan e. Isi edaran mengenai hal tertentu yang dianggap mendesak. 3. Kaki Bagian kaki Surat Edaran ditempatkan di sebelah kanan yang terdiri atas: a. tempat dan tanggal penetapan; b. nama jabatan pejabat penandatangan, yang ditulis dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda baca koma; c. nama lengkap pejabat yang menandatangani, yang ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar dan NIP; d. tanda tangan pejabat penandatangan, apabila menggunakan Tanda Tangan Elektronik maka penempatan Tanda Tangan Elektronik disesuaikan dengan peletakan tanda tangan pada contoh susunan dan bentuk surat edaran; e. Cap Dinas; dan f. tembusan pada surat edaran yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, memuat nama jabatan pejabat penerima (jika ada). Bentuk Surat Edaran yang Ditandatangani oleh Menteri MENTERI PERTANIAN Yth. 1. ... 2. … 3. dst. SURAT EDARAN NOMOR .../SE/.../.../.../... TENTANG ... A. Latar Belakang ……………………………………………………………………………………....... ……………………………………………………………………………………....... B. Maksud dan Tujuan ……………………………………………………………………………………....... ……………………………………………………………………………………....... C. Ruang Lingkup .…………………………………………………………………………………......... ……………………………………………………………………………………....... D. Dasar .…………………………………………………………………………………......... ……………………………………………………………………………………....... E. .…………………………………………………………………………………......... dst. Ditetapkan di ... Pada tanggal .............................. MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, Tanda Tangan dan Cap Jabatan NAMA LENGKAP Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwim Memuat alasan tentang perlu ditetapkannya surat edaran, maksud dan tujuan, ruang lingkup, dasar dan seterusnya Memuat ketentuan peraturan perundang- undangan yang menjadi dasar ditetapkannya surat edaran Lambang negara dan nama jabatan yang telah dicetak Judul surat edaran yang ditulis dengan huruf kapital Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf kapital Tempat/Kota sesuai dengan alamat instansi dan tanggal penandatanganan Memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap mendesak Daftar pejabat yang menerima Surat Edaran Bentuk Surat Edaran yang Ditandatangani oleh Selain Menteri NAMA INSTANSI JALAN…………………………………… TELEPON…………FAKSIMILE………. Yth. 1. ... 2. … 3. dst. SURAT EDARAN NOMOR .../SE/.../.../.../... TENTANG ... A. Latar Belakang ……………………………………………………………………………………....... ……………………………………………………………………………………....... B. Maksud dan Tujuan ……………………………………………………………………………………....... ……………………………………………………………………………………....... C. Ruang Lingkup .…………………………………………………………………………………......... ……………………………………………………………………………………....... D. Dasar .…………………………………………………………………………………......... ……………………………………………………………………………………....... E. .…………………………………………………………………………………......... dst. Ditetapkan di ... Pada tanggal .............................. NAMA JABATAN, Tanda Tangan dan Cap Instansi NAMA LENGKAP NIP Tembusan: 1. … 2. … 3. dst. Logo dan nama instansi yang telah dicetak Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwim Memuat alasan tentang perlu ditetapkannya surat edaran, maksud dan tujuan, ruang lingkup, dasar dan seterusnya Memuat ketentuan peraturan perundang- undangan yang menjadi dasar ditetapkannya surat edaran Judul surat edaran yang ditulis dengan huruf kapital Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf kapital Memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap mendesak Tempat/Kota sesuai dengan alamat instansi dan tanggal penandatanganan Daftar pejabat yang menerima Surat Edaran C. Pedoman Menggunakan kertas Folio (F4) dan jenis huruf Bookman Old Style ukuran 12, dengan susunan sebagai berikut: 1. Kepala Bagian kepala Pedoman terdiri atas: a. kop Pedoman menggunakan Logo, yang disertai nama lembaga dengan huruf kapital secara simetris; b. tulisan “PEDOMAN”, ditulis dengan huruf kapital secara simetris; c. kata “NOMOR”, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris, dicantumkan di bawah kata “PEDOMAN”; dan d. kata “tentang”, yang dicantumkan di bawah kata nomor, ditulis dengan huruf kapital secara simetris. 2. Batang Tubuh Bagian batang tubuh Pedoman terdiri atas: a. Latar belakang tentang perlunya dibuat Pedoman; b. Maksud dan tujuan dibuatnya Pedoman; c. Ruang lingkup diberlakukannya Pedoman; d. Dasar, yang memuat peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembuatan Pedoman; e. Isi pedoman mencakup hal tertentu yang dianggap mendesak; dan f. Referensi, yang memuat daftar referensi disusunnya pedoman. 3. Kaki Bagian kaki pedoman ditempatkan di sebelah kanan yang terdiri atas: a. tempat dan tanggal penandatanganan; b. nama jabatan pejabat penandatangan, yang ditulis dengan huruf awal kapital, diakhiri dengan tanda baca koma; c. nama lengkap pejabat yang menandatangani, yang ditulis dengan huruf awal kapital, mencantumkan gelar akademik; d. NIP; e. tanda tangan pejabat penandatangan, apabila menggunakan Tanda Tangan Elektronik maka penempatan Tanda Tangan Elektronik disesuaikan dengan peletakan tanda tangan pada contoh susunan dan bentuk Pedoman; dan f. Cap Dinas. Bentuk Pedoman NAMA INSTANSI JALAN……………...........………………………………. TELEPON….., FAKSIMILE…… PEDOMAN NOMOR ............... TENTANG ... A. Latar Belakang B. Maksud Dan Tujuan C. Ruang Lingkup D. Dasar (Dasar Hukum) 1. .…….……………………………………………………………………………..; 2. …………………………………………………………………………………....; 3. dst. E. Isi Pedoman/Tata Laksana 1. (Cakupan bahasan) .…….……………………………………………………………………………… ……….……………………………………………………………………………. 2. (Alur proses sesuai judul pedoman) .…….……………………………………………………………………………… ……….……………………………………………………………………………. 3. dst. F. Referensi 1. .…….……………………………………………………………………………..; 2. …………………………………………………………………………………....; 3. dst. Dibuat di ……….....………… pada tanggal ............………… Nama Jabatan, Tanda Tangan dan Cap Instansi Nama Lengkap NIP Logo dan nama instansi yang telah dicetak Memuat peraturan/ dasar disusunnya pedoman Tempat/Kota sesuai dengan alamat instansi dan tanggal penandatanganan Memuat substansi tentang isi pedoman Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf awal kapital, NIP Judul pedoman yang ditulis dengan huruf kapital Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwim Memuat daftar referensi disusunnya pedoman D. Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis Menggunakan kertas Folio (F4) dan jenis huruf Bookman Old Style ukuran 12, dengan susunan sebagai berikut: 1. Kepala Bagian kepala Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis terdiri atas: a. kop Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis menggunakan Logo, yang disertai nama lembaga dengan huruf kapital secara simetris; b. tulisan “PETUNJUK PELAKSANAAN/PETUNJUK TEKNIS”, ditulis dengan huruf kapital secara simetris; c. kata “NOMOR”, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris, dicantumkan di bawah frasa “Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis”; dan d. kata “tentang”, yang dicantumkan di bawah kata “nomor”, ditulis dengan huruf kapital secara simetris. 2. Batang Tubuh Bagian batang tubuh Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis terdiri atas: a. Latar belakang tentang perlunya dibuat Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis; b. Maksud dan tujuan dibuatnya Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis; c. Ruang lingkup dibuatnya Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis; d. Pengertian umum dibuatnya Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis; dan e. Substansi materi Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis. 3. Kaki Bagian kaki Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis ditempatkan di sebelah kanan yang terdiri atas: a. nama jabatan pejabat penandatangan Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis, yang ditulis dengan huruf awal kapital, diakhiri dengan tanda baca koma; b. nama lengkap pejabat yang menandatangani, yang ditulis dengan huruf kapital tanpa mencantumkan gelar dan NIP; dan c. tanda tangan pejabat penandatangan, apabila menggunakan Tanda Tangan Elektronik maka penempatan Tanda Tangan Elektronik disesuaikan dengan peletakan tanda tangan pada contoh susunan dan bentuk Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis. Bentuk Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis NAMA INSTANSI JALAN……………...........………………………………. TELEPON….., FAKSIMILE…… PETUNJUK PELAKSANAAN/PETUNJUK TEKNIS NOMOR ............... TENTANG ...

(1) Pembuatan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 memuat unsur: a. Lambang Negara atau Logo; b. penomoran; c. penggunaan kertas, amplop, dan tinta; d. ketentuan jarak spasi, jenis, dan ukuran huruf, serta kata penyambung; e. penentuan batas atau ruang tepi; f. nomor halaman; g. tembusan; h. lampiran; i. paraf dan cap; dan j. perubahan, pencabutan, pembatalan, dan ralat. (2) Lambang Negara atau Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan dengan ketentuan: a. Lambang Negara pada surat jabatan Menteri dan Naskah Dinas atas nama pemerintah menggunakan lambang burung garuda berwarna emas; b. Lambang Negara pada surat jabatan dalam hal Wakil Menteri atau pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, dan pejabat administrasi mewakili Menteri menggunakan lambang burung garuda berwarna biru; c. Logo pada kop Naskah Dinas, Cap Dinas, amplop dinas, dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi, stop map, gedung/papan nama kantor, kartu nama/tanda pengenal pegawai, tanda pengenal pin pegawai, label barang milik negara, situs resmi, dan keperluan lain yang memerlukan simbol, menggunakan logo Kementerian Pertanian sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri mengenai Penetapan Lambang Departemen Pertanian. (3) Kode unit kerja dalam susunan penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh tiap pimpinan unit kerja eselon I lingkup Kementerian Pertanian. (4) Penggunaan kertas, amplop, dan tinta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disesuaikan dengan jenis masing-masing Naskah Dinas. (5) Jarak spasi, jenis, dan ukuran huruf, serta kata penyambung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan penentuan batas atau ruang tepi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memperhatikan aspek keserasian, estetika, dan banyaknya isi Naskah Dinas. (6) Nomor halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f menggunakan nomor urut angka Arab dan dicantumkan secara simetris di tengah atas dengan membubuhkan tanda hubung “-“ sebelum dan setelah angka. (7) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dicantumkan di sebelah kiri bawah Naskah Dinas. (8) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dibuat dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Naskah Dinas dengan nomor halaman berlanjut dari halaman utama. (9) Paraf dan cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan bentuk pengesahan Naskah Dinas. (10) Perubahan, pencabutan, pembatalan, dan ralat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j menggunakan Naskah Dinas yang setingkat atau lebih tinggi. (11) Pembuatan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tata cara pembentukan Naskah Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pertanian

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 15

Pasal 25

Pasal 37

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB 1

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB 2

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB 3

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Ketiga

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB 1

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB 2

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB Keempat

Pasal 25

Pasal 26

BAB 1

Pasal 26

Pasal 27

BAB 2

Pasal 27

Pasal 28

BAB 3

Pasal 28

Pasal 29

BAB 4

Pasal 29

Pasal 30

BAB 5

Pasal 30

Pasal 31

BAB 6