Koreksi Pasal 7

(1) Surat edaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. (2) Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Menteri, pejabat pimpinan tinggi madya, atau pejabat pimpinan tinggi pratama. (3) Susunan dan bentuk surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kepala; b. batang tubuh; dan c. kaki. (4) Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan: a. dibubuhi Cap Dinas; dan b. penomoran dilakukan dengan mencantumkan nomor surat edaran, singkatan surat edaran (SE), kode klasifikasi Arsip, kode jabatan penandatangan, bulan dengan menggunakan 2 (dua) digit angka, dan tahun dengan menggunakan 4 (empat) digit angka.