PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2024 tentang TATA CARA PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS DAN REKOMENDASI IMPOR KOMODITAS INDUSTRI KIMIA HULU TERTENTU

PERMEN Nomor 8 Tahun 2024

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 2. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. 3. Persetujuan Impor adalah persetujuan yang digunakan sebagai perizinan di bidang Impor. 4. Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk pengecualian Impor atas barang yang dibatasi Impor dengan tujuan tidak dilakukan untuk kegiatan usaha. 5. Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi. 6. Bahan Penolong adalah bahan yang digunakan sebagai pelengkap dalam proses produksi untuk menghasilkan produk yang fungsinya sempurna sesuai parameter produk yang diharapkan. 7. Pertimbangan Teknis adalah surat pertimbangan yang digunakan sebagai persyaratan untuk mendapatkan Persetujuan Impor komoditas industri kimia hulu tertentu. 8. Rekomendasi adalah surat yang digunakan sebagai persyaratan untuk mendapat Surat Keterangan atas Impor komoditas industri kimia hulu tertentu. 9. Perusahaan Industri adalah Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang berkedudukan di INDONESIA. 10. Perusahaan Pemilik Angka Pengenal Importir Produsen yang selanjutnya disebut Perusahaan API-P adalah Pelaku Usaha yang memiliki nomor induk berusaha yang berlaku sebagai tanda pengenal importir produsen. 11. Perusahaan Pemilik Angka Pengenal Importir Umum yang selanjutnya disebut Perusahaan API-U adalah Pelaku Usaha yang memiliki nomor induk berusaha yang berlaku sebagai tanda pengenal importir umum. 12. Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang selanjutnya disebut dengan PPBB adalah badan usaha yang menyediakan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong untuk memenuhi kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong bagi industri kecil dan industri menengah. 13. Industri Kecil dan Industri Menengah yang selanjutnya disebut IKM adalah Perusahaan Industri yang memenuhi kriteria usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 14. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 15. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha INDONESIA yang selanjutnya disebut KBLI adalah kode klasifikasi 5 (lima) digit yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. 16. Sistem INDONESIA National Single Window yang selanjutnya disingkat SINSW adalah sistem elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/ kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau Impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis. 17. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri. 18. Verifikasi Kemampuan Industri yang selanjutnya disingkat VKI adalah proses pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data terhadap kemampuan produksi Perusahaan Industri. 19. Laporan Hasil VKI yang selanjutnya disebut LHVKI adalah dokumen yang memuat hasil VKI. 20. Verifikasi Importir Umum yang selanjutnya disingkat VIU adalah proses pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data terhadap legalitas dan kemampuan Perusahaan API- U dalam melakukan Impor komoditas industri kimia hulu tertentu. 21. Laporan Hasil VIU yang selanjutnya disebut LHVIU adalah dokumen yang memuat hasil VIU. 22. Laporan Hasil Verifikasi IKM yang selanjutnya disebut LHVIKM adalah dokumen yang memuat hasil pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data, kemampuan produksi, serta kebutuhan IKM atas komoditas industri kimia hulu tertentu sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang diimpor melalui PPBB dalam rangka penyusunan kebutuhan dan pasokan komoditas industri kimia hulu tertentu. 23. Lembaga Pelaksana Verifikasi adalah lembaga independen yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Perindustrian untuk melakukan kegiatan VKI dan VIU. 24. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. 25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. 26. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan terhadap komoditas industri kimia hulu tertentu. 27. Direktur adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan terhadap komoditas industri kimia hulu tertentu.

BAB II

PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS DAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERUBAHAN

Pasal 4

Koreksi

(1) Untuk memperoleh Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pelaku Usaha harus memiliki Pertimbangan Teknis yang diterbitkan oleh Menteri. (2) Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan. (3) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pertimbangan Teknis perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 5

Koreksi

(1) Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas: a. Pertimbangan Teknis kelompok komoditas bahan baku plastik; b. Pertimbangan Teknis kelompok komoditas sakarin dan siklamat; c. Pertimbangan Teknis kelompok komoditas gas bumi; d. Pertimbangan Teknis kelompok komoditas nitrocellulose; dan e. Pertimbangan Teknis kelompok komoditas bahan kimia tertentu. (2) Pertimbangan Teknis hanya dapat diterbitkan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun takwim untuk masing-masing Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun takwim. (4) Pertimbangan Teknis kelompok komoditas nitrocellulose sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya dapat diberikan kepada Perusahaan API-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a.

Pasal 6

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1): a. Perusahaan API-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a: 1. telah memenuhi komitmen Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; 2. terdaftar di SIINas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3. telah menyampaikan data industri secara berkala paling sedikit 2 (dua) tahun sebelumnya di SIINas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Perusahaan API-U sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b: 1. telah memenuhi komitmen Perizinan Berusaha di bidang perdagangan besar dengan KBLI sesuai dengan komoditas industri kimia hulu tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan 2. terdaftar di SIINas; dan c. PPBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c: 1. telah ditetapkan sebagai PPBB oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan 2. terdaftar di SIINas. (2) Kewajiban penyampaian data industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, dikecualikan bagi Perusahaan Industri yang belum memasuki periode penyampaian laporan realisasi produksi.

Pasal 7

Pasal 8

(1) Berdasarkan permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur Jenderal menugaskan Direktur untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data dan dokumen yang diajukan. (2) Dalam melakukan pemeriksaan kesesuaian data dan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur dapat melakukan pemeriksaan lapangan.

Pasal 9

(1) Dalam hal hasil pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data dan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dinyatakan tidak sesuai, permohonan dikembalikan ke Pelaku Usaha untuk dilakukan perbaikan. (2) Dalam hal Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan permohonan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal permohonan dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan ditolak secara otomatis.

Pasal 10

(1) Dalam hal hasil pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dinyatakan lengkap dan sesuai Direktur Jenderal menerbitkan: a. Pertimbangan Teknis; atau b. penolakan Pertimbangan Teknis, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja melalui SIINas yang diteruskan ke SINSW. (2) Penerbitan Pertimbangan Teknis atau penolakan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal dengan mempertimbangkan: a. neraca penyediaan dan permintaan komoditas industri kimia hulu tertentu; b. kinerja Pelaku Usaha; c. penyerapan lokal komoditas industri kimia hulu tertentu dari Pelaku Usaha; dan/atau d. kepatuhan Pelaku Usaha dalam pemenuhan kewajiban pelaporan sesuai bidang usahanya. (3) Dalam hal Direktur Jenderal menerbitkan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, SINSW menyampaikan Pertimbangan Teknis kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan sebagai persyaratan penerbitan Persetujuan Impor. (4) Dalam hal Direktur Jenderal menerbitkan penolakan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, SINSW menyampaikan penolakan Pertimbangan Teknis kepada Pelaku Usaha. (5) Pertimbangan Teknis atau penolakan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur Jenderal dengan menggunakan tanda tangan elektronik.

Pasal 11

Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a paling sedikit memuat informasi: a. jenis Pertimbangan Teknis; b. identitas Pelaku Usaha yang mencakup nama dan alamat perusahaan; c. Perizinan Berusaha dan jenis angka pengenal Impor; d. jumlah alokasi kebutuhan Impor dan satuan barang; e. pos tarif/harmonized system dan uraian barang; f. nomor LHVKI dalam hal Pertimbangan Teknis diterbitkan untuk Perusahaan API-P; g. nomor LHVIU dalam hal Pertimbangan Teknis diterbitkan untuk Perusahaan API-U; h. tanggal penerbitan dan masa berlaku Pertimbangan Teknis; dan i. nama dan jabatan pejabat yang menerbitkan Pertimbangan Teknis.

Pasal 12

(1) Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Pertimbangan Teknis untuk kebutuhan Impor tahun berikutnya pada triwulan keempat tahun berjalan. (2) Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 1 (satu) tahun takwim untuk tahun berikutnya.

Pasal 13

Ketentuan mengenai tata cara penerbitan Pertimbangan Teknis yang dilakukan oleh Perusahaan API-P untuk digunakan sebagai barang komplementer, barang untuk keperluan tes pasar, dan/atau pelayanan purna jual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Pelaku Usaha yang telah memiliki Pertimbangan Teknis dan Persetujuan Impor dapat mengajukan permohonan Pertimbangan Teknis perubahan kepada Direktur Jenderal secara elektronik melalui SINSW yang diteruskan ke SIINas. (2) Pertimbangan Teknis perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan apabila terdapat: a. perubahan data; atau b. perubahan jumlah alokasi kebutuhan Impor. (3) Pertimbangan Teknis perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pertimbangan Teknis yang telah diterbitkan sebelumnya.

Pasal 15

(1) Perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a meliputi perubahan: a. identitas Pelaku Usaha berupa nama dan/atau alamat perusahaan; b. nomor LHVKI atau LHVIU yang menjadi dasar penerbitan Pertimbangan Teknis; c. pos tarif/harmonized system; d. uraian barang; dan/atau e. jumlah dan satuan barang untuk setiap pos tarif/harmonized system yang tidak melebihi jumlah rencana total kebutuhan Impor. (2) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa mengakibatkan penambahan jumlah alokasi kebutuhan Impor yang telah disetujui dalam Pertimbangan Teknis yang diterbitkan sebelumnya. (3) Perubahan pos tarif/harmonized system sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan/atau satuan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e hanya dapat dilakukan selama masih terdapat alokasi kebutuhan Impor yang belum direalisasi. (4) Perubahan jumlah alokasi kebutuhan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b hanya dapat dilakukan apabila Pelaku Usaha telah melakukan realisasi Impor paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah alokasi kebutuhan Impor untuk setiap kelompok komoditas yang telah disetujui. (5) Dalam hal perubahan jumlah alokasi kebutuhan Impor digunakan sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong bagi Perusahaan Industri harus memenuhi ketentuan: a. jumlah alokasi kebutuhan Impor yang disetujui pada Pertimbangan Teknis sebelumnya masih di bawah jumlah total kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong atas kapasitas produksi Perusahaan Industri; atau b. Perusahaan Industri melakukan perluasan usaha yang mengakibatkan penambahan kebutuhan komoditas industri kimia hulu tertentu sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong produksinya.

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Ketentuan mengenai tata cara penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penerbitan Pertimbangan Teknis perubahan.

Pasal 19

(1) Dalam hal Pelaku Usaha yang telah memiliki Pertimbangan Teknis melakukan perubahan nomor induk berusaha yang berlaku sebagai tanda pengenal importir dari angka pengenal importir umum menjadi angka pengenal importir produsen pada sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik (online single submission) harus mengajukan Pertimbangan Teknis baru. (2) Pertimbangan Teknis yang telah dimiliki sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 20

(1) Masa berlaku Pertimbangan Teknis perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mengikuti masa berlaku Pertimbangan Teknis yang telah diterbitkan sebelumnya. (2) Pertimbangan Teknis yang telah dimiliki sebelumnya tidak dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam melaksanakan Impor komoditas industri kimia hulu tertentu sejak diterbitkan Pertimbangan Teknis perubahan.

BAB Kesatu

Umum

Pasal 4

Koreksi

Pasal 5

Koreksi

Pasal 6

BAB Kedua

Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis

Pasal 7

Koreksi

(1) Pelaku Usaha mengajukan permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) kepada Direktur Jenderal secara elektronik melalui SINSW yang diteruskan ke SIINas. (2) Permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. melakukan pengisian: 1. identitas Pelaku Usaha; 2. rencana Impor komoditas industri kimia hulu tertentu, paling sedikit memuat: a) pos tarif/harmonized system; b) uraian barang; c) jenis atau spesifikasi teknis; d) jumlah dan satuan barang; e) negara muat barang; dan f) pelabuhan tujuan; 3. realisasi Impor 1 (satu) tahun sebelumnya komoditas industri kimia hulu tertentu, paling sedikit memuat: a) pos tarif/harmonized system; b) uraian barang; c) jenis atau spesifikasi teknis; d) jumlah dan satuan barang; e) negara muat barang; dan f) pelabuhan tujuan; dan 4. jumlah stok terkini komoditas industri kimia hulu tertentu sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong untuk setiap jenis dan pos tarif/harmonized system; dan b. mengunggah dokumen berupa: 1. Perizinan Berusaha; 2. surat keterangan fiskal; 3. Persetujuan Impor komoditas industri kimia hulu tertentu sebelumnya, jika ada; dan 4. surat pernyataan bermeterai mengenai kebenaran data dan/atau dokumen yang disampaikan. (3) Dalam hal permohonan Pertimbangan Teknis diajukan oleh Perusahaan API-P untuk digunakan sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong produksinya sendiri, selain data dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan dengan: a. melakukan pengisian: 1. rencana produksi sesuai dengan tahun pengajuan Impor, paling sedikit memuat: a) pos tarif/harmonized system; b) uraian barang; c) jenis produk; dan d) jumlah dan satuan barang; 2. realisasi produksi 1 (satu) tahun sebelumnya, paling sedikit memuat: a) pos tarif/harmonized system; b) uraian barang; c) jenis produk; dan d) jumlah dan satuan barang; 3. realisasi penggunaan komoditas industri kimia hulu tertentu sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong 1 (satu) tahun sebelumnya, paling sedikit memuat: a) pos tarif/harmonized system; b) uraian Barang; c) jenis atau spesifikasi teknis; dan d) jumlah dan satuan barang; 4. rencana penyerapan komoditas industri kimia hulu tertentu sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dari produksi dalam negeri untuk setiap jenis dan pos tarif/harmonized system, paling sedikit memuat: a) pos tarif/harmonized system; b) uraian barang; c) jenis atau spesifikasi teknis; d) jumlah dan satuan barang; dan e) identitas pemasok; dan 5. realisasi penyerapan komoditas industri kimia hulu tertentu sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dari produksi dalam negeri untuk setiap jenis dan pos tarif/harmonized system 1 (satu) tahun terakhir, paling sedikit memuat: a) pos tarif/harmonized system; b) uraian barang; c) jenis atau spesifikasi teknis; d) jumlah dan satuan barang; dan e) identitas pemasok; dan b. mengunggah dokumen berupa: 1. LHVKI yang masih berlaku; dan 2. surat pernyataan bermeterai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang diimpor akan digunakan sebagai keperluan proses produksi dan tidak akan diperjualbelikan atau dipindahtangankan. (4) Dalam hal permohonan Pertimbangan Teknis diajukan oleh Perusahaan API-U untuk digunakan sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong bagi Perusahaan Industri, selain data dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan dengan: a. melakukan pengisian: 1. rencana distribusi komoditas industri kimia hulu tertentu sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sesuai dengan tahun pengajuan Impor, paling sedikit memuat: a) pos tarif/harmonized system; b) uraian barang; c) jenis atau spesifikasi teknis; d) jumlah dan satuan barang; dan e) identitas Perusahaan Industri; dan 2. realisasi distribusi komoditas industri kimia hulu tertentu sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong 1 (satu) tahun sebelumnya, paling sedikit memuat: a) pos tarif/harmonized system; b) uraian barang; c) jenis atau spesifikasi teknis; d) jumlah dan satuan barang; dan e) identitas Perusahaan Industri; dan b. mengunggah dokumen berupa: 1. LHVIU yang masih berlaku; 2. LHVKI yang masih berlaku dari Perusahaan Industri yang memiliki kontrak kerja sama atau kontrak jual beli dengan Perusahaan API-U yang bersangkutan; dan 3. surat pernyataan bermeterai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dipindahtangankan ke perusahaan lain yang tidak memiliki kontrak kerja sama atau kontrak jual beli dengan Perusahaan API-U yang bersangkutan. (5) Dalam hal permohonan Pertimbangan Teknis diajukan oleh Perusahaan API-U untuk digunakan sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong bagi perusahaan non industri, selain data dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan dengan: a. melakukan pengisian: 1. rencana distribusi komoditas industri kimia hulu tertentu sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sesuai tahun pengajuan Impor, paling sedikit memuat: a) pos tarif/harmonized system; b) uraian barang; c) jenis atau spesifikasi teknis; d) jumlah dan satuan barang; dan e) identitas perusahaan non industri; 2. realisasi distribusi komoditas industri kimia hulu tertentu sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong 1 (satu) tahun sebelumnya, paling sedikit memuat: a) pos tarif/harmonized system; b) uraian barang; c) jenis atau spesifikasi teknis; d) jumlah dan satuan barang; dan e) identitas perusahaan non industri; dan b. mengunggah dokumen berupa: 1. LHVIU yang masih berlaku; dan 2. surat pernyataan bermeterai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dipindahtangankan ke perusahaan lain yang tidak memiliki kontrak kerja sama atau kontrak jual beli dengan Perusahaan API-U yang bersangkutan. (6) Dalam hal permohonan Pertimbangan Teknis diajukan oleh PPBB untuk digunakan sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong bagi IKM, selain data dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan dengan: a. melakukan pengisian: 1. rencana distribusi komoditas industri kimia hulu tertentu sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sesuai tahun pengajuan Impor, paling sedikit memuat: a) pos tarif/harmonized system; b) uraian barang; c) jenis atau spesifikasi teknis; d) jumlah dan satuan barang; dan e) identitas IKM; 2. realisasi distribusi komoditas industri kimia hulu tertentu sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong 1 (satu) tahun sebelumnya, paling sedikit memuat: a) pos tarif/harmonized system; b) uraian barang; c) jenis atau spesifikasi teknis; d) jumlah dan satuan barang; dan e) identitas IKM; dan b. mengunggah dokumen berupa: 1. penetapan sebagai PPBB; 2. LHVIKM yang masih berlaku; 3. bukti kontrak pemesanan dengan IKM; dan 3. surat pernyataan bermeterai yang menyatakan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang diimpor akan digunakan untuk keperluan proses produksi IKM terdaftar dan tidak akan diperjualbelikan atau dipindahtangankan ke IKM lain yang tidak terdaftar dalam daftar layanannya. (7) Dalam hal permohonan Pertimbangan Teknis diajukan oleh Perusahaan API-P untuk Impor nitrocellulose, selain data dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) juga mengunggah dokumen berupa: a. dokumen importir produsen nitrocellulose yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan; dan b. izin kepemilikan gudang nitrocellulose. (8) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, ayat (3) huruf g, ayat (4) huruf e, ayat (5) huruf d, dan ayat (6) huruf f tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Ketiga

Tata Cara Pertimbangan Teknis Perubahan

Pasal 14

Koreksi

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB III

VERIFIKASI KEMAMPUAN INDUSTRI DAN VERIFIKASI IMPORTIR UMUM

Pasal 21

Koreksi

(1) Dalam memperoleh Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Pelaku Usaha harus memiliki: a. LHVKI; atau b. LHVIU. (2) LHVKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh melalui pelaksanaan VKI untuk memverifikasi kemampuan produksi suatu Perusahaan Industri dalam rangka penyusunan kebutuhan dan pasokan komoditas industri kimia hulu tertentu sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong. (3) LHVIU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh melalui pelaksanaan VIU untuk memverifikasi legalitas dan kemampuan suatu Perusahaan API-U dalam melakukan Impor komoditas industri kimia hulu tertentu sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong.

Pasal 22

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dikecualikan apabila pengajuan Pertimbangan Teknis dilakukan oleh PPBB yang mengimpor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong bagi IKM. (2) PPBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki LHVIKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf b dari IKM yang dilayani. (3) LHVIKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh melalui pelaksanaan verifikasi IKM untuk memverifikasi kemampuan produksi suatu IKM dalam rangka penyusunan kebutuhan dan pasokan komoditas industri kimia hulu tertentu sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong. (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan verifikasi IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Direktur Jenderal berwenang melakukan VKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan VIU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3). (2) Dalam melakukan VKI dan VIU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal MENETAPKAN Lembaga Pelaksana Verifikasi dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 24

(1) VKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilakukan terhadap: a. Perusahaan API-P; atau b. Perusahaan Industri yang memiliki kontrak kerja sama dan/atau kontrak jual beli Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dengan Perusahaan API-U. (2) Perusahaan API-P atau Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan VKI kepada Lembaga Pelaksana Verifikasi melalui SIINas. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit dilengkapi dengan data dan/atau dokumen: a. Perizinan Berusaha; b. data tenaga kerja; c. data mesin dan peralatan produksi; d. data kemampuan produksi setiap mesin per hari; e. realisasi produksi dan penggunaan komoditas industri kimia hulu tertentu sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong untuk setiap jenis dan pos tarif/harmonized system 5 (lima) tahun terakhir; f. konversi penggunaan komoditas industri kimia hulu tertentu sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong; g. dokumen Impor komoditas industri kimia hulu tertentu sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong 5 (lima) tahun terakhir berupa: 1. pemberitahuan Impor barang; 2. invois; 3. dokumen spesifikasi teknis; dan 4. dokumen pendukung lainnya; h. jumlah stok terkini komoditas industri kimia hulu tertentu sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong untuk setiap jenis dan pos tarif/harmonized system; i. gambar alur proses produksi; j. surat pernyataan bermeterai memiliki gudang atau tempat penyimpanan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong, gudang atau tempat penyimpanan hasil produksi, dan/atau unit pengolahan limbah sesuai dengan jenis industri; dan k. bukti pembayaran pajak 3 (tiga) tahun sebelumnya atau surat keterangan terdaftar pajak bagi Perusahaan Industri yang memiliki Perizinan Berusaha kurang dari 3 (tiga) tahun. (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf j tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 25

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Lembaga Pelaksana Verifikasi melakukan verifikasi terhadap: a. kelengkapan dan kesesuaian data dan dokumen; dan b. kondisi di lapangan. (2) Verifikasi terhadap kondisi di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi kegiatan penilaian kesesuaian: a. data dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dengan kondisi lapangan; dan b. kemampuan produksi terhadap pasokan dan kebutuhan komoditas industri kimia hulu tertentu sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong. (3) Berdasarkan hasil pelaksanaan VKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Pelaksana Verifikasi menerbitkan LHVKI melalui SIINas paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap dan sesuai dengan kondisi di lapangan. (4) LHVKI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Perusahaan API-P atau Perusahaan Industri dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal. (5) LHVKI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat informasi: a. identitas Perusahaan API-P atau Perusahaan Industri; b. kapasitas terpasang per tahun sesuai dengan perizinan; c. kapasitas produksi yang dapat digunakan; d. kebutuhan komoditas industri kimia hulu tertentu sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong; e. konversi penggunaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong; f. analisis kinerja produksi selama 5 (lima) tahun terakhir; g. pernyataan tanggung jawab penuh terhadap kebenaran LHVKI; h. tanggal penerbitan dan masa berlaku LHVKI; dan i. nama dan jabatan pejabat yang menerbitkan LHVKI. (6) LHVKI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkan.

Pasal 26

Perusahaan API-P atau Perusahaan Industri yang melakukan: a. perluasan usaha; b. perubahan kapasitas produksi; c. perubahan jenis produk dan/atau komposisi bahan baku; atau d. deviasi rencana produksi melebihi hasil analisis kinerja produksi selama 5 (lima) tahun terakhir, harus mengajukan permohonan VKI baru.

Pasal 27

(1) VIU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dilakukan terhadap Perusahaan API-U yang melakukan Impor berupa komoditas industri kimia hulu tertentu sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong bagi: a. Perusahaan Industri; atau b. perusahaan non industri. (2) Perusahaan API-U sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan VIU kepada Lembaga Pelaksana Verifikasi melalui SIINas. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit dilengkapi dengan data dan/atau dokumen: a. Perizinan Berusaha di bidang perdagangan besar dengan KBLI sesuai dengan komoditas industri kimia hulu tertentu; b. bukti kepemilikan atau perjanjian sewa kantor fisik dengan sisa waktu sewa paling singkat 1 (satu) tahun; c. dokumen tanda daftar gudang atau perjanjian sewa gudang yang dilengkapi dengan tanda daftar gudang dengan sisa waktu sewa paling singkat 1 (satu) tahun; d. bukti kontrak kerja sama atau kontrak jual beli Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong antara Perusahaan API-U dan: 1. Perusahaan Industri; atau 2. perusahaan non industri, dengan masa perjanjian paling singkat 1 (satu) tahun; e. jumlah total kebutuhan komoditas industri kimia hulu tertentu sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong untuk setiap jenis dan pos tarif/harmonized system dari Perusahaan Industri yang memiliki kontrak kerja sama dan kontrak jual beli dengan API- U yang bersangkutan selama 1 (satu) tahun; f. realisasi distribusi komoditas industri kimia hulu tertentu sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong untuk setiap jenis dan pos tarif/harmonized system selama 3 (tiga) tahun terakhir; dan g. jumlah stok terkini komoditas industri kimia hulu tertentu sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong untuk setiap jenis dan pos tarif/harmonized system. (4) Bukti kontrak kerja sama atau kontrak jual beli Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong antara Perusahaan Industri dan Perusahaan API-U yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d angka 1 dilengkapi dengan: a. identitas Perusahaan Industri; b. Perizinan Berusaha; dan c. LHVKI. (5) Bukti kontrak kerja sama atau kontrak jual beli antara perusahaan non industri dan Perusahaan API-U yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d angka 2 dilengkapi dengan: a. identitas perusahaan non industri; dan b. Perizinan Berusaha.

Pasal 28

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Lembaga Pelaksana Verifikasi melakukan verifikasi terhadap: a. data dan dokumen; dan b. kondisi di lapangan. (2) Verifikasi data dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi kegiatan: a. memeriksa kelengkapan data dan dokumen; dan b. menilai kesesuaian KBLI Perusahaan API-U dengan pos tarif/harmonized system komoditas industri kimia hulu tertentu yang akan diimpor. (3) Verifikasi terhadap kondisi di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan penilaian kesesuaian data dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dengan kondisi di lapangan.

Pasal 29

(1) Berdasarkan hasil pelaksanaan VIU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Lembaga Pelaksana Verifikasi menerbitkan LHVIU paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap dan sesuai melalui SIINas. (2) LHVIU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perusahaan API-U dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal. (3) LHVIU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi: a. identitas Perusahaan API-U; b. identitas Perusahaan Industri dan/atau perusahaan non industri yang memiliki kontrak dengan Perusahaan API-U; c. kapasitas produksi Perusahaan Industri yang memiliki kontrak dengan Perusahaan API-U; d. jumlah kebutuhan komoditas industri kimia hulu tertentu untuk setiap Perusahaan Industri dan/atau perusahaan non industri yang memiliki kontrak dengan Perusahaan API-U; e. pernyataan tanggung jawab penuh terhadap kebenaran LHVIU; f. tanggal penerbitan dan masa berlaku LHVIU; dan g. nama dan jabatan pejabat yang menerbitkan LHVIU. (4) LHVIU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 1 (satu) tahun takwim. (5) Dalam hal terdapat perubahan kontrak kerja sama atau kontrak jual beli dengan Perusahaan Industri dan/atau perusahaan non industri, Perusahaan API-U harus mengajukan LHVIU baru.

BAB Kedua

Tata Cara Verifikasi Kemampuan Industri

Pasal 24

Koreksi

Pasal 25

Pasal 26

BAB Ketiga

Tata Cara Verifikasi Importir Umum

Pasal 27

Koreksi

Pasal 28

Pasal 29

BAB IV

LEMBAGA PELAKSANA VERIFIKASI

Pasal 30

Koreksi

(1) Penetapan Lembaga Pelaksana Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil sayembara. (2) Dalam melakukan sayembara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal membentuk dan MENETAPKAN tim seleksi Lembaga Pelaksana Verifikasi. (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil dan paling sedikit terdiri atas perwakilan: a. unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pembinaan industri kimia hulu di lingkungan Kementerian; b. unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan intern di lingkungan Kementerian; dan c. unit kerja pembina sektor industri di lingkungan Kementerian sesuai kebutuhan. (4) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas: a. menyusun kriteria dan panduan penyeleksian terhadap calon Lembaga Pelaksana Verifikasi; b. menerima dokumen persyaratan sayembara dari calon Lembaga Pelaksana Verifikasi; c. melakukan seleksi dan penilaian atas calon Lembaga Pelaksana Verifikasi; dan d. menyusun berita acara seleksi dan penilaian atas calon Lembaga Pelaksana Verifikasi yang memuat usulan penetapan Lembaga Pelaksana Verifikasi kepada Direktur Jenderal. (5) Berdasarkan berita acara seleksi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, Direktur Jenderal MENETAPKAN Lembaga Pelaksana Verifikasi. (6) Penetapan Lembaga Pelaksana Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Pasal 31

(1) Lembaga Pelaksana Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) terdiri atas: a. Lembaga Pelaksana Verifikasi di bawah kementerian atau lembaga; dan/atau b. Lembaga Pelaksana Verifikasi berbentuk badan usaha. (2) Lembaga Pelaksana Verifikasi di bawah kementerian atau lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit: a. merupakan badan layanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. memiliki sumber daya manusia yang kompeten di bidang industri dan/atau perdagangan komoditas industri kimia hulu tertentu; dan c. memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk digunakan dalam menyelenggarakan tugasnya. (3) Lembaga Pelaksana Verifikasi berbentuk badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memiliki: a. Perizinan Berusaha di bidang jasa survei; b. pengalaman sebagai pelaksana verifikasi di bidang industri dan/atau perdagangan paling singkat 5 (lima) tahun; c. sumber daya manusia yang kompeten di bidang industri dan/atau perdagangan industri kimia hulu tertentu; dan d. sarana dan prasarana yang memadai untuk digunakan dalam menyelenggarakan tugasnya.

Pasal 32

Lembaga Pelaksana Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) mempunyai tugas melakukan: a. VKI atas Perusahaan API-P atau Perusahaan Industri; dan/atau b. VIU atas Perusahaan API-U.

Pasal 33

(1) Segala biaya yang dikeluarkan Lembaga Pelaksana Verifikasi dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dibebankan kepada Perusahaan API-P atau Perusahaan Industri sebagai pemohon VKI dan/atau Perusahaan API-U sebagai pemohon VIU. (2) Besaran biaya pelaksanaan VKI dan/atau VIU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pemohon VKI dan/atau VIU dan Lembaga Pelaksana Verifikasi.

BAB V

PENERBITAN REKOMENDASI

Pasal 34

Koreksi

(1) Pelaku Usaha yang mengimpor komoditas gas bumi untuk jenis dimethyl ether sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dikecualikan dari ketentuan memperoleh Persetujuan Impor apabila mengimpor dengan tujuan sebagai: a. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk; atau b. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan. (2) Pelaksanaan Impor gas bumi untuk jenis dimethyl ether sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat Surat Keterangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan berdasarkan Rekomendasi dari Kementerian.

Pasal 35

(1) Untuk memperoleh Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), Pelaku Usaha harus memiliki Rekomendasi yang diterbitkan oleh Menteri. (2) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 36

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan penerbitan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Pelaku Usaha: a. merupakan Perusahaan Industri; b. telah memenuhi komitmen Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. terdaftar di SIINas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. telah menyampaikan data industri melalui SIINas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Kewajiban penyampaian data industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dikecualikan bagi Perusahaan Industri baru yang belum memasuki periode penyampaian laporan realisasi produksi.

Pasal 37

(1) Perusahaan Industri mengajukan permohonan Rekomendasi kepada Direktur Jenderal secara elektronik melalui SINSW yang diteruskan ke SIINas. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. melakukan pengisian: 1. rencana Impor, paling sedikit memuat: a) pos tarif/harmonized system; b) uraian barang; dan c) jumlah dan satuan barang; 2. realisasi Impor atas Rekomendasi yang pernah diterbitkan sebelumnya, paling sedikit memuat: a) pos tarif/harmonized system; b) uraian barang; dan c) jumlah dan satuan barang; b. mengunggah dokumen berupa: 1. surat penjelasan teknis mengenai tujuan penggunaan barang yang akan diimpor yang ditandatangani pimpinan perusahaan setingkat direktur; 2. Perizinan Berusaha; 3. surat pernyataan bermeterai tidak akan memindahtangankan atau memperjualbelikan barang yang diimpor kepada pihak lain; 4. surat keterangan fiskal; dan 5. Rekomendasi yang diterbitkan sebelumnya, dalam hal Perusahaan Industri pernah memperoleh Rekomendasi. (3) Dalam hal Rekomendasi ditujukan untuk Impor barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a selain data dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga mengunggah dokumen berupa bukti kepemilikan fasilitas penelitian dan pengembangan atau surat kerja sama penelitian dan pengembangan yang memuat tujuan pelaksanaan penelitian dan pengembangan. (4) Dalam hal Rekomendasi ditujukan untuk Impor barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b selain data dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga mengunggah dokumen berupa surat penjelasan atau non commercial invoice dari Pelaku Usaha di luar negeri yang paling sedikit memuat informasi: a. pos tarif/harmonized system; b. uraian barang; c. jenis dan spesifikasi barang; d. jumlah dan satuan barang; dan e. tujuan penggunaan sebagai barang contoh.

Pasal 38

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), Direktur Jenderal menugaskan Direktur untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data dan dokumen. (2) Dalam hal hasil pemeriksaan data dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak sesuai, permohonan dikembalikan ke Perusahaan Industri untuk dilakukan perbaikan. (3) Dalam hal Perusahaan Industri tidak melakukan perbaikan permohonan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan ditolak secara otomatis.

Pasal 39

(1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap dan sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) Direktur Jenderal menerbitkan: a. Rekomendasi; atau b. penolakan Rekomendasi. (2) Dalam menerbitkan Rekomendasi atau penolakan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal mempertimbangkan: a. kesesuaian jumlah dan jenis produk yang akan diimpor dengan kebutuhan pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta kemampuan fasilitas penelitian dan pengembangan dalam negeri; atau b. kesesuaian jumlah dan jenis produk yang dijadikan barang contoh. (3) Dalam hal Direktur Jenderal menerbitkan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, SINSW menyampaikan Rekomendasi kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan sebagai persyaratan penerbitan Surat Keterangan. (4) Dalam hal Direktur Jenderal menerbitkan penolakan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, SINSW menyampaikan penolakan Rekomendasi kepada Perusahaan Industri.

Pasal 40

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a paling sedikit memuat informasi: a. identitas Perusahaan Industri; b. peruntukkan Rekomendasi; c. pos tarif/harmonized system; d. uraian barang; e. jumlah dan satuan barang; f. tanggal penerbitan dan masa berlaku Rekomendasi; dan g. nama dan jabatan pejabat yang menerbitkan Rekomendasi.

Pasal 41

(1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 hanya dapat diterbitkan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun takwim untuk 1 (satu) kali importasi. (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun takwim sejak diterbitkan.

BAB VI

PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 42

Koreksi

(1) Pelaku Usaha yang telah memperoleh Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pertimbangan Teknis perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) menyampaikan: a. dokumen Persetujuan Impor dan perubahannya dan/atau Surat Keterangan dan perubahannya; dan b. laporan realisasi Impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kebijakan dan pengaturan Impor. (2) Selain menyampaikan dokumen dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan API-P yang mengimpor komoditas industri kimia hulu tertentu sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong bagi produksinya sendiri, juga wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya. (3) Selain menyampaikan dokumen dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan API-U atau PPBB juga menyampaikan laporan realisasi distribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kebijakan dan pengaturan Impor. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (2), dan ayat (3) disampaikan secara elektronik melalui SINSW yang diteruskan ke SIINas. (5) Dokumen Persetujuan Impor dan perubahannya dan/atau Surat Keterangan dan perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh berdasarkan data SINSW yang diteruskan ke SIINas.

Pasal 43

(1) Lembaga Pelaksana Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal mengenai pelaksanaan: a. VKI terhadap Perusahaan API-P atau Perusahaan Industri; dan/atau b. VIU terhadap Perusahaan API-U yang mengimpor komoditas industri kimia hulu tertentu sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong bagi Perusahaan Industri atau perusahaan non industri. (2) Laporan pelaksanaan VKI terhadap Perusahaan API-P atau Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat informasi: a. data Perusahaan API-P atau Perusahaan Industri untuk setiap KBLI; b. kemampuan produksi Perusahaan API-P atau Perusahaan Industri untuk setiap KBLI meliputi kapasitas berdasarkan Perizinan Berusaha, kapasitas produksi hasil VKI, dan realisasi produksi; c. rekapitulasi kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dan pasokan untuk setiap nomor pos tarif/harmonized system; dan d. analisis kebutuhan dan pasokan komoditas industri kimia hulu tertentu berdasarkan hasil verifikasi Perusahaan API-P atau Perusahaan Industri. (3) Laporan pelaksanaan VIU terhadap Perusahaan API-U yang mengimpor komoditas industri kimia hulu tertentu sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong bagi Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat informasi: a. data Perusahaan API-U untuk setiap KBLI; b. data Perusahaan Industri atau perusahaan non industri yang memiliki kontrak kerja sama dan kontrak jual beli dengan Perusahaan API-U; dan c. rekapitulasi total kebutuhan komoditas industri kimia hulu tertentu sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong untuk setiap jenis dan pos tarif/harmonized system dari Perusahaan Industri atau perusahaan non industri. (4) Laporan pelaksanaan VKI dan/atau VIU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui SIINas paling lambat tanggal 15 Oktober tiap tahunnya, untuk periode pelaksanaan VKI dan/atau VIU tanggal 1 Oktober tahun sebelumnya sampai dengan 30 September tahun berjalan.

Pasal 44

(1) Direktur Jenderal melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap: a. Pelaku Usaha yang telah memiliki Pertimbangan Teknis dan/atau Rekomendasi; dan b. pelaksanaan VKI dan/atau VIU. (2) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan VKI dan/atau VIU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling sedikit dengan mengawasi kinerja Lembaga Pelaksana Verifikasi dan mengawasi kesesuaian antara data Pelaku Usaha dan kondisi di lapangan. (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan. (4) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat membentuk tim teknis. (5) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB Kesatu

Pelaporan

Pasal 42

Koreksi

Pasal 43

BAB VII

SANKSI

Pasal 45

Koreksi

(1) Pelaku Usaha dikenai sanksi administratif oleh Direktur Jenderal apabila: a. tidak menyampaikan laporan realisasi penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a; b. berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pertimbangan Teknis dan/atau Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a ditemukan ketidaksesuaian antara data Pelaku Usaha dan kondisi di lapangan; dan/atau c. berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan VKI dan/atau VIU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b ditemukan ketidaksesuaian antara data Pelaku Usaha dan kondisi di lapangan. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. penolakan permohonan Pertimbangan Teknis dan/atau Rekomendasi untuk 1 (satu) tahun berikutnya; c. rekomendasi pencabutan Persetujuan Impor dan/atau Surat Keterangan; dan/atau d. rekomendasi pencabutan LHVKI dan/atau LHVIU yang telah diterbitkan. (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan paling banyak 1 (satu) kali dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 46

Pelaku Usaha yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a yang telah dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a dan tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) dikenai sanksi berupa penolakan permohonan Pertimbangan Teknis dan/atau Rekomendasi untuk 1 (satu) tahun berikutnya.

Pasal 47

(1) Apabila berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pertimbangan Teknis dan/atau Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b ditemukan ketidaksesuaian antara data Pelaku Usaha dan kondisi di lapangan, Pelaku Usaha dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; dan/atau b. rekomendasi pencabutan Persetujuan Impor dan/atau Surat Keterangan. (2) Pelaku Usaha yang telah dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a dan tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) dikenai sanksi berupa rekomendasi pencabutan Persetujuan Impor dan/atau Surat Keterangan yang telah diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 48

(1) Apabila berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan VKI dan/atau VIU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c ditemukan ketidaksesuaian antara data Pelaku Usaha dan kondisi di lapangan, Pelaku Usaha dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; dan/atau b. rekomendasi pencabutan LHVKI atau LHVIU. (2) Pelaku Usaha yang telah dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a dan tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) dikenai sanksi berupa rekomendasi pencabutan LHVKI atau LHVIU yang telah diterbitkan.

Pasal 49

(1) Lembaga Pelaksana Verifikasi dikenai sanksi administratif oleh Direktur Jenderal apabila: a. tidak menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan VKI dan/atau VIU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43; dan/atau b. berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan VKI dan/atau VIU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b ditemukan ketidaksesuaian antara pelaksanaan VKI dan/atau VIU yang dilakukan oleh Lembaga Pelaksana Verifikasi dan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; dan/atau b. pencabutan penetapan sebagai Lembaga Pelaksana Verifikasi. (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan paling banyak 1 (satu) kali dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. (4) Lembaga Pelaksana Verifikasi yang telah dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenai sanksi berupa pencabutan penetapan sebagai Lembaga Pelaksana Verifikasi.

Pasal 50

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 tidak menghapus pengenaan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Februari 2024 MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK lNDONESIA, AGUS GUMIWANG KARTASASMITA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Februari 2024 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 123 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS DAN REKOMENDASI IMPOR KOMODITAS INDUSTRI KIMIA HULU TERTENTU DAFTAR POS TARIF/HARMONIZED SYSTEM DAN URAIAN BARANG A. KELOMPOK KOMODITAS BAHAN BAKU PLASTIK No. Pos Tarif/ Harmonized System Uraian Barang 39.01 Polimer dari etilena, dalam bentuk asal. 3901.10 - Polietilena dengan berat jenis kurang dari 0,94: - - Lain-lain 1. 3901.10.92 - - - Polietilena mengandung monomer alfa-olefin 5 % atau kurang 2. 3901.20.00 - Polietilena dengan berat jenis 0,94 atau lebih 39.02 Polimer dari propilena atau dari olefin lainnya, dalam bentuk asal 3902.10 - Polipropilena: 3. 3902.10.40 - - Butiran, pelet, manik-manik, serpih, chip dan bentuk semacam itu 3902.30 - Kopolimer Propilena 4. 3902.30.90 - - Lain-lain 39.03 Polimer dari stirena, dalam bentuk asal. - Polistirena: 3903.11 - - Dapat dikembangkan 5. 3903.11.10 - - - Dalam bentuk butiran 3903.19 - - Lain-lain: 6. 3903.19.20 - - - Butiran, pelet, manik-manik, serpih, chip dan bentuk semacam itu 7. 3903.19.90 - - - Lain-lain 3903.90 - - Lain-lain: 8. 3903.90.91 - - - Polimer tahan impak dari stirena, memiliki notched izod impact kurang dari 80 J/m pada 23 °C 9. 3903.90.99 - - - Lain-lain 39.07 Poliasetal, polieter lainnya dan resin epoksida, dalam bentuk asal; polikarbonat, resinalkid, polialil ester dan poliester lainnya, dalam bentuk asal - Poli (etilena tereftalat): 10. 3907.61.00 - - Mempunyai nilai kekentalan 78 ml/g atau lebih 3907.69 - - Lain-lain: No. Pos Tarif/ Harmonized System Uraian Barang 11. 3907.69.10 - - - butiran dan dalam bentuk semacamnya 12. 3907.69.90 - - - Lain-lain B. KELOMPOK KOMODITAS SAKARIN DAN SIKLAMAT No. Pos Tarif/ Harmonized System Uraian Barang 1. 2925.11.00 - - Sakarin dan garamnya 2. 2929.90.10 - - Natrium Siklamat 3. 2929.90.20 - - Siklamat lainnya C. KELOMPOK KOMODITAS GAS BUMI UNTUK JENIS DIMETHYL ETHER No. Pos Tarif/ Harmonized System Uraian Barang 29.09 Eter, eter-alkohol, eter-fenol, eter-alkohol-fenol, alkohol peroksida, eter peroksida, asetal dan hemiasetal peroksida, keton peroksida (mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak), dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya. - Eter asiklik dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya 1. ex 2909.19.00 - - Lain-lain Dimethyl Ether D. KELOMPOK KOMODITAS NITROCELLULOSE No. Pos Tarif/ Harmonized System Uraian Barang 3912.20 - Selulosa nitrat (termasuk kolodion): - - Tidak diplastisasi: 1. ex 3912.20.11 - - - Water-damped Nitroselulosa Dengan kadar nitrogen dibawah 12,6% 2. ex 3912.20.12 - - - Alcohol-damped Nitroselulosa 3. ex 3912.20.19 - - - Lain-lain 4. ex 3912.20.20 - - Diplastisasi E. KELOMPOK KOMODITAS BAHAN KIMIA TERTENTU No. Pos Tarif/ Harmonized System Uraian Barang Bahan Kimia CAS Number 28.35 Fosfinat (hipofosfit), fosfonat (fosfit) dan fosfat; polifosfat, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak. - Polifosfat: No. Pos Tarif/ Harmonized System Uraian Barang Bahan Kimia CAS Number 2835.31 - - Natrium trifosfat (natrium tripolifosfat): 1. 2835.31.90 - - - lain - lain Sodium Tripolifosfat (STPP) (Technical grade) 7758-29-4 29.15 Asam monokarboksilat asiklik jenuh dan anhidrida, halida, peroksida dan asam peroksinya; turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya. - Asam formiat, garam dan esternya: 2. 2915.11.00 - - Asam formiat Asam Formiat 64-18-6 29.22 Senyawa amino berfungsi oksigen. - Amino-alkohol, selain yang mengandung lebih dari satu jenis fungsi oksigen, eter dan esternya; garamnya: 3. ex 2922.41.00 - - Lisin dan esternya; garamnya Lysine (Feed Grade/ Pakan Ternak) MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS DAN REKOMENDASI IMPOR KOMODITAS INDUSTRI KIMIA HULU TERTENTU FORMAT SURAT PERNYATAAN DAN MATRIKS PERUBAHAN A. FORMAT SURAT PERNYATAAN MENGENAI KEBENARAN DATA DAN/ATAU DOKUMEN YANG DISAMPAIKAN Nomor : (Nama kota, tanggal, bulan, tahun) Lampiran : Hal : Surat Pernyataan Kebenaran Data dan/atau Dokumen Yth. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian di Jakarta Kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Perusahaan : Alamat Kantor : NIB : Sehubungan dengan pengajuan Persetujuan Impor komoditas (bahan baku plastik/sakarin dan siklamat/gas bumi/nitrocellulose/bahan kimia tertentu)*, maka dengan ini kami mengajukan permohonan Pertimbangan Teknis dengan melampirkan kelengkapan data sesuai persyaratan. Kami menyatakan bahwa data dan dokumen yang disampaikan dalam persyaratan adalah benar dan sesuai serta dapat dipertanggungjawabkan untuk dipergunakan dalam proses penerbitan Pertimbangan Teknis. Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan untuk dipergunakan dalam proses penerbitan Pertimbangan Teknis. (Jabatan Penandatangan) Meterai, tanda tangan, dan cap perusahaan (Nama Penandatangan) )* coret yang tidak perlu KOP PERUSAHAAN B. FORMAT SURAT PERNYATAAN BAHAN BAKU DAN/ATAU BAHAN PENOLONG YANG DIIMPOR AKAN DIGUNAKAN SEBAGAI KEPERLUAN PROSES PRODUKSI DAN TIDAK AKAN DIPERJUALBELIKAN ATAU DIPINDAHTANGANKAN Nomor : (Nama kota, tanggal, bulan, tahun) Lampiran : Hal : Surat Pernyataan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang Diimpor Akan Digunakan Sebagai Keperluan Proses Produksi dan Tidak Akan Diperjualbelikan atau Dipindahtangankan Yth. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian di Jakarta Yang bertanda tangan di bawah ini pimpinan dari …… (nama perusahaan) dengan ini menyatakan bahwa komoditas (bahan baku plastik/sakarin dan siklamat/gas bumi/nitrocellulose/bahan kimia tertentu)* yang diimpor berdasarkan Pertimbangan Teknis akan digunakan sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong bagi Perusahaan Industri ……. (nama perusahaan) dan tidak akan diperjualbelikan atau dipindahtangankan. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa komoditas (bahan baku plastik/sakarin dan siklamat/gas bumi/nitrocellulose/bahan kimia tertentu)* yang diimpor berdasarkan Pertimbangan Teknis tidak digunakan sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong bagi Perusahaan Industri ……. (nama perusahaan) dan diperjualbelikan atau dipindahtangankan, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan untuk dipergunakan dalam proses penerbitan Pertimbangan Teknis. (Jabatan Penandatangan) Meterai, tanda tangan, dan cap perusahaan (Nama Penandatangan) )* coret yang tidak perlu KOP PERUSAHAAN C. FORMAT SURAT PERNYATAAN BAHAN BAKU DAN/ATAU BAHAN PENOLONG YANG DIIMPOR TIDAK AKAN DIPERJUALBELIKAN ATAU DIPINDAHTANGANKAN KE PERUSAHAAN LAIN YANG TIDAK MEMILIKI KONTRAK KERJA SAMA ATAU KONTRAK JUAL BELI DENGAN PERUSAHAAN API-U YANG BERSANGKUTAN Nomor : (Nama kota, tanggal, bulan, tahun) Lampiran : Hal : Surat Pernyataan Tidak Akan Memindahtangankan atau Memperjualbelikan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang diimpor Yth. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian di Jakarta Yang bertanda tangan di bawah ini pimpinan dari ……. (nama perusahaan) dengan ini menyatakan bahwa komoditas (bahan baku plastik/sakarin dan siklamat/gas bumi/nitrocellulose/bahan kimia tertentu)* yang diimpor berdasarkan Pertimbangan Teknis akan digunakan sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong bagi (Perusahaan Industri/Perusahaan Non Industri)*: 1. (nama Perusahaan Industri atau Perusahaan Non Industri yang memiliki kontrak kerja sama dan kontrak jual beli dengan perusahaan API-U bersangkutan ); 2. ...; tidak akan diperjualbelikan atau dipindahtangankan ke perusahaan lain yang tidak memiliki kontrak kerja sama dan kontrak jual beli dengan kami. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa komoditas (bahan baku plastik/sakarin dan siklamat/gas bumi/nitrocellulose/bahan kimia tertentu)* yang diimpor bagi (Perusahaan Industri atau Perusahaan Non Industri)* sebagaimana tercantum di atas, diperjualbelikan dan/atau dipindahtangankan ke perusahaan lain yang tidak memiliki kontrak kerja sama dan kontrak jual beli dengan kami, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan untuk dipergunakan dalam proses penerbitan Pertimbangan Teknis. (Jabatan Penandatangan) Meterai, tanda tangan, dan cap perusahaan (Nama Penandatangan) )* coret yang tidak perlu KOP PERUSAHAAN D. FORMAT SURAT PERNYATAAN BAHAN BAKU DAN/ATAU BAHAN PENOLONG YANG DIIMPOR AKAN DIGUNAKAN UNTUK KEPERLUAN PROSES PRODUKSI IKM TERDAFTAR DAN TIDAK AKAN DIPERJUALBELIKAN ATAU DIPINDAHTANGANKAN KE IKM LAIN YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM DAFTAR LAYANANNYA Nomor : (Nama kota, tanggal, bulan, tahun) Lampiran : Hal : Surat Pernyataan Tidak Akan Memindahtangankan atau Memperjualbelikan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang diimpor Yth. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian di Jakarta Yang bertanda tangan di bawah ini pimpinan dari ……. (nama PPBB) dengan ini menyatakan bahwa komoditas (bahan baku plastik/sakarin dan siklamat/gas bumi/nitrocellulose/bahan kimia tertentu)* yang diimpor berdasarkan Pertimbangan Teknis akan digunakan sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong bagi IKM: 1. (nama IKM yang dilayani PPBB dan memiliki kontrak pemesanan dengan PPBB bersangkutan); 2. ...; tidak akan diperjualbelikan atau dipindahtangankan ke pihak lain yang tidak terdaftar dalam daftar layanan kami. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa komoditas (bahan baku plastik/sakarin dan siklamat/gas bumi/nitrocellulose/bahan kimia tertentu)* yang diimpor bagi IKM sebagaimana tercantum di atas, diperjualbelikan dan/atau dipindahtangankan ke pihak lain yang tidak terdaftar dalam daftar layanan kami, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan untuk dipergunakan dalam proses penerbitan Pertimbangan Teknis. (Jabatan Penandatangan) Meterai, tanda tangan, dan cap perusahaan (Nama Penandatangan) )* coret yang tidak perlu KOP PERUSAHAAN E. FORMAT SURAT PERNYATAAN DARI PERUSAHAAN INDUSTRI YANG MEMUAT PERUBAHAN DATA Nomor : (Nama kota, tanggal, bulan, tahun) Lampiran : Hal : Surat Pernyataan Perubahan Data Yth. Pimpinan Perusahaan … (nama perusahaan API-U) di … Yang bertanda tangan di bawah ini pimpinan dari ……. (nama perusahaan industri) yang memiliki kontrak kerja sama dan jual beli dengan perusahaan Saudara, dengan ini menyatakan bahwa terdapat perubahan data sebagai berikut: Semula No Pos Tarif / Harmonized System Uraian Barang Alokasi Kebutuhan Impor Jumlah Satuan TOTAL Menjadi No Pos Tarif / Harmonized System Uraian Barang Alokasi Kebutuhan Impor Jumlah Satuan TOTAL Adapun perubahan data di atas disebabkan oleh … (alasan perubahan data). Kami menyatakan bahwa data yang disampaikan adalah benar, sesuai, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk dipergunakan dalam proses permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis perubahan. Demikian, atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih. (Jabatan Penandatangan) Meterai, tanda tangan, dan cap perusahaan (Nama Penandatangan) KOP PERUSAHAAN F. FORMAT SURAT PERNYATAAN DARI PERUSAHAAN NON INDUSTRI YANG MEMUAT PERUBAHAN DATA Nomor : (Nama kota, tanggal, bulan, tahun) Lampiran : Hal : Surat Pernyataan Perubahan Data Yth. Pimpinan Perusahaan … (nama perusahaan API-U) di … Yang bertanda tangan di bawah ini pimpinan dari ……. (nama perusahaan non industri) yang memiliki kontrak kerja sama dan jual beli dengan perusahaan Saudara, dengan ini menyatakan bahwa terdapat perubahan data sebagai berikut: Semula No Pos Tarif / harmonized system Uraian Barang Alokasi Kebutuhan Impor Jumlah Satuan TOTAL Menjadi No Pos Tarif / harmonized system Uraian Barang Alokasi Kebutuhan Impor Jumlah Satuan TOTAL Adapun perubahan data di atas disebabkan oleh … (alasan perubahan data). Kami menyatakan bahwa data yang disampaikan adalah benar, sesuai, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk dipergunakan dalam proses permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis perubahan. Demikian, atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih. (Jabatan Penandatangan) Meterai, tanda tangan, dan cap perusahaan (Nama Penandatangan) KOP PERUSAHAAN G. FORMAT SURAT PERNYATAAN MENGENAI KETIDAKTERSEDIAAN BAHAN BAKU DAN/ATAU BAHAN PENOLONG DARI DALAM NEGERI Nomor : (Nama kota, tanggal, bulan, tahun) Lampiran : Hal : Surat Pernyataan Ketidaktersediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dari Dalam Negeri Yth. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian di Jakarta Yang bertanda tangan di bawah ini pimpinan dari ……. (nama perusahaan) dengan ini menyatakan bahwa komoditas (bahan baku plastik/sakarin dan siklamat/gas bumi/nitrocellulose/bahan kimia tertentu)* yang diimpor dan akan digunakan sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong produksi industri kami, tidak dapat dipenuhi secara spesifikasi dan/atau jumlah dari dalam negeri dan oleh karenanya harus diimpor. Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan untuk dipergunakan dalam proses penerbitan Pertimbangan Teknis. (Jabatan Penandatangan) Meterai, tanda tangan, dan cap perusahaan (Nama Penandatangan) )* coret yang tidak perlu KOP PERUSAHAAN H. FORMAT SURAT PERNYATAAN MEMILIKI GUDANG ATAU TEMPAT PENYIMPANAN BAHAN BAKU DAN/ATAU BAHAN PENOLONG, GUDANG ATAU TEMPAT PENYIMPANAN HASIL PRODUKSI, DAN/ATAU UNIT PENGOLAHAN LIMBAH SESUAI DENGAN JENIS INDUSTRI Nomor : (Nama kota, tanggal, bulan, tahun) Lampiran : Hal : Surat Pernyataan Memiliki Gudang atau Tempat Penyimpanan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong, Gudang atau Tempat Penyimpanan Hasil Produksi, dan/atau Unit Pengolahan Limbah Sesuai Dengan Jenis Industri Yang bertandatangan di bawah ini : Nama : ……………………………….. Jabatan : ……………………………….. Nama Perusahaan Industri : ……………………………….. Alamat Kantor : ……………………………….. Alamat Pabrik : ……………………………….. dengan ini menyatakan bahwa ….. (nama Perusahaan Industri) memiliki: 1. gudang atau tempat penyimpanan bahan baku dan/atau bahan penolong; 2. gudang atau tempat penyimpanan hasil produksi yang berada di lokasi produksi; dan/atau 3. unit pengolahan limbah sesuai dengan jenis industri. Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan untuk dipergunakan dalam proses Verifikasi Kemampuan Industri. Demikian, atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih. (Jabatan Penandatangan) Meterai, tanda tangan, dan cap perusahaan (Nama Penandatangan) KOP PERUSAHAAN I. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN MEMINDAHTANGANKAN ATAU MEMPERJUALBELIKAN BARANG YANG DIIMPOR KEPADA PIHAK LAIN Nomor : (Nama kota, tanggal, bulan, tahun) Lampiran : Hal : Surat Pernyataan Tidak Akan Memindahtangankan atau Memperjualbelikan Barang yang Diimpor Kepada Pihak Lain Yth. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian di Jakarta Yang bertanda tangan di bawah ini pimpinan dari ……. (nama perusahaan) dengan ini menyatakan bahwa komoditas gas bumi jenis dimethyl ether yang diimpor berdasarkan Rekomendasi akan digunakan sebagai (barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk/barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan)* bagi Perusahaan Industri ……. (nama perusahaan) dan tidak akan diperjualbelikan atau dipindahtangankan. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa komoditas gas bumi jenis dimethyl ether yang diimpor berdasarkan Rekomendasi tidak digunakan sebagai (barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk/barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan)* bagi Perusahaan Industri ……. (nama perusahaan) dan diperjualbelikan atau dipindahtangankan, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan untuk dipergunakan dalam proses penerbitan Rekomendasi. (Jabatan Penandatangan) Meterai, tanda tangan, dan cap perusahaan (Nama Penandatangan) )* coret yang tidak perlu KOP PERUSAHAAN J. FORMAT MATRIKS PERUBAHAN MATRIKS PERUBAHAN PERMOHONAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERUBAHAN KOMODITAS (BAHAN BAKU PLASTIK/SAKARIN DAN SIKLAMAT/GAS BUMI/NITROCELLULOSE/BAHAN KIMIA TERTENTU)* Data Semula Realisasi Impor (kg/ton) Data Menjadi Nama Perusahaan: Nama Perusahaan: Alamat Perusahaan: Alamat Perusahaan: No. Pos Tarif/ Harmonized System Uraian Barang Alokasi Kebutuhan Impor No. Pos Tarif/ Harmonized System Uraian Barang Alokasi Kebutuhan Impor Jumlah Satuan (kg/ton) Jumlah Satuan (kg/ton) 1. 1. 2. 2. Total Total (Jabatan Penandatangan) Meterai, tanda tangan, dan cap perusahaan (Nama Penandatangan) )* coret yang tidak perlu MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

(1) Permohonan Pertimbangan Teknis perubahan apabila terdapat perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, diajukan oleh Pelaku Usaha dengan: a. melakukan pengisian informasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) yang akan diubah; dan b. mengunggah dokumen berupa: 1. Pertimbangan Teknis yang diterbitkan sebelumnya; 2. Persetujuan Impor yang diterbitkan sebelumnya; 3. akta perubahan anggaran dasar badan usaha yang telah disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila terdapat perubahan identitas Pelaku Usaha; 4. dokumen persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan yang diterbitkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, apabila terdapat perubahan identitas Pelaku Usaha; 5. surat pernyataan bermeterai mengenai kebenaran data dan/atau dokumen yang disampaikan; dan 6. matriks perubahan serta data dukungnya. (2) Dalam hal permohonan Pertimbangan Teknis perubahan pada ayat (1) diajukan oleh Perusahaan API-P yang mengimpor komoditas industri kimia hulu tertentu untuk digunakan sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong produksinya sendiri, selain data dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mengunggah dokumen LHVKI yang masih berlaku. (3) Dalam hal permohonan Pertimbangan Teknis perubahan pada ayat (1) diajukan oleh Perusahaan API-U yang mengimpor komoditas industri kimia hulu tertentu untuk digunakan sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong bagi Perusahaan Industri, selain data dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan dengan: a. melakukan pengisian rencana distribusi komoditas industri kimia hulu tertentu sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong, paling sedikit memuat: 1. pos tarif/harmonized system; 2. uraian barang; 3. jenis atau spesifikasi teknis; 4. jumlah dan satuan barang; dan 5. identitas Perusahaan Industri; dan b. mengunggah dokumen berupa: 1. surat pernyataan bermeterai dari Perusahaan Industri yang memuat perubahan data yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan setingkat direktur; 2. surat pernyataan bermeterai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dipindahtangankan ke perusahaan lain yang tidak memiliki kontrak kerja sama atau kontrak jual beli dengan Perusahaan API-U yang bersangkutan; 3. LHVKI yang masih berlaku dari Perusahaan Industri yang memiliki kontrak kerja sama atau kontrak jual beli dengan Perusahaan API-U yang bersangkutan; dan 4. LHVIU yang masih berlaku. (4) Dalam hal permohonan Pertimbangan Teknis perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Perusahaan API-U yang mengimpor komoditas industri kimia hulu tertentu untuk digunakan sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong bagi perusahaan non industri, selain data dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan dengan: a. melakukan pengisian rencana distribusi komoditas industri kimia hulu tertentu sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong, paling sedikit memuat: 1. pos tarif/harmonized system; 2. uraian barang; 3. jenis atau spesifikasi teknis; 4. jumlah dan satuan barang; dan 5. identitas perusahaan non industri; dan b. mengunggah dokumen berupa: 1. surat pernyataan bermeterai dari perusahaan non industri yang memuat perubahan data yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan setingkat direktur; 2. surat pernyataan bermeterai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dipindahtangankan ke perusahaan lain yang tidak memiliki kontrak kerja sama atau kontrak jual beli dengan Perusahaan API-U yang bersangkutan; dan 3. LHVIU yang masih berlaku. (5) Dalam hal permohonan Pertimbangan Teknis perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PPBB yang mengimpor komoditas industri kimia hulu tertentu untuk digunakan sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong bagi IKM, selain data dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan dengan mengunggah dokumen: a. LHVIKM; dan b. bukti kontrak pemesanan dengan IKM. (6) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, ayat (3) huruf a, dan ayat (4) huruf a dan matriks perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Permohonan Pertimbangan Teknis perubahan apabila terdapat perubahan jumlah alokasi kebutuhan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, diajukan oleh Pelaku Usaha yang dilakukan dengan: a. melakukan pengisian rencana kebutuhan Impor komoditas industri kimia hulu tertentu yang akan diubah, paling sedikit memuat: 1. pos tarif/harmonized system; 2. uraian barang; 3. jenis atau spesifikasi teknis; dan 4. jumlah dan satuan barang; dan b. mengunggah dokumen berupa: 1. Pertimbangan Teknis yang diterbitkan sebelumnya; 2. Persetujuan Impor yang diterbitkan sebelumnya; 3. pemberitahuan pabean Impor sejak diterbitkannya Persetujuan Impor; 4. surat pernyataan bermeterai mengenai kebenaran data dan/atau dokumen yang disampaikan; dan 5. matriks perubahan serta data dukungnya. (2) Dalam hal permohonan Pertimbangan Teknis perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Perusahaan API-P yang mengimpor komoditas industri kimia hulu tertentu untuk digunakan sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong produksinya sendiri, selain data dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan dengan: a. melakukan pengisian: 1. realisasi produksi sejak diterbitkannya Persetujuan Impor, paling sedikit memuat: a) pos tarif/harmonized system; b) uraian barang; c) jenis produk; dan d) jumlah dan satuan barang; dan 2. perubahan rencana produksi dalam hal Perusahaan Industri melakukan perubahan pos tarif/harmonized system, paling sedikit memuat: a) pos tarif/harmonized system; b) uraian barang; c) jenis produk; dan d) jumlah dan satuan barang; dan b. mengunggah dokumen berupa: 1. surat pernyataan bermeterai mengenai ketidaktersediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dari dalam negeri; dan 2. LHVKI yang masih berlaku. (3) Dalam hal permohonan Pertimbangan Teknis perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Perusahaan API-U yang mengimpor komoditas industri kimia hulu tertentu untuk digunakan sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong bagi Perusahaan Industri, selain data dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan dengan: a. melakukan pengisian: 1. realisasi produksi sejak diterbitkannya Persetujuan Impor dari setiap Perusahaan Industri yang memiliki kontrak kerja sama dan kontrak jual beli dengan Perusahaan API-U yang bersangkutan, paling sedikit memuat: a) pos tarif/harmonized system; b) uraian barang; c) jenis produk; dan d) jumlah dan satuan barang; dan 2. rencana distribusi komoditas industri kimia hulu tertentu sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong, paling sedikit memuat: a) pos tarif/harmonized system; b) uraian barang; c) jenis atau spesifikasi teknis; d) jumlah dan satuan barang; dan e) identitas Perusahaan Industri; dan 3. realisasi distribusi komoditas industri kimia hulu tertentu sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong pada tahun berjalan, paling sedikit memuat: a) pos tarif/harmonized system; b) uraian barang; c) jenis atau spesifikasi teknis; d) jumlah dan satuan barang; dan e) identitas Perusahaan Industri; dan b. mengunggah dokumen berupa: 1. surat pernyataan bermeterai mengenai ketidaktersediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong di dalam negeri dari setiap Perusahaan Industri yang memiliki kontrak kerja sama dan kontrak jual beli dengan Perusahaan API-U yang bersangkutan; 2. surat pernyataan bermeterai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dipindahtangankan ke perusahaan lain yang tidak memiliki kontrak kerja sama atau kontrak jual beli dengan Perusahaan API-U yang bersangkutan; 3. LHVKI dari Perusahaan Industri yang memiliki kontrak kerja sama atau kontrak jual beli dengan Perusahaan API-U yang bersangkutan; dan 4. LHVIU yang masih berlaku. (4) Dalam hal permohonan Pertimbangan Teknis perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Perusahaan API-U yang mengimpor komoditas industri kimia hulu tertentu untuk digunakan sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong bagi perusahaan non industri, selain data dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan dengan: a. melakukan pengisian rencana distribusi komoditas industri kimia hulu tertentu sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong, paling sedikit memuat: 1. pos tarif/harmonized system; 2. uraian barang; 3. jenis atau spesifikasi teknis; 4. jumlah dan satuan barang; dan 5. identitas perusahaan non industri; dan b. mengunggah dokumen berupa: 1. surat pernyataan bermeterai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dipindahtangankan ke perusahaan lain yang tidak memiliki kontrak kerja sama atau kontrak jual beli dengan Perusahaan API-U yang bersangkutan; dan 2. LHVIU yang masih berlaku. (5) Dalam hal permohonan Pertimbangan Teknis perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PPBB yang mengimpor komoditas industri kimia hulu tertentu untuk digunakan sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong bagi IKM, selain data dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan dengan: a. melakukan pengisian: 1. realisasi produksi sejak diterbitkannya Persetujuan Impor dari setiap IKM yang dilayani PPBB bersangkutan, paling sedikit memuat: a) pos tarif/harmonized system; b) uraian barang; c) jenis produk; dan d) jumlah dan satuan barang; dan 2. rencana distribusi komoditas industri kimia hulu tertentu sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong, paling sedikit memuat: a) pos tarif/harmonized system; b) uraian barang; c) jenis atau spesifikasi teknis; d) jumlah dan satuan barang; dan e) identitas IKM; dan 3. realisasi distribusi komoditas industri kimia hulu tertentu sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong pada tahun berjalan, paling sedikit memuat: a) pos tarif/harmonized system; b) uraian barang; c) jenis atau spesifikasi teknis; d) jumlah dan satuan barang; dan e) identitas IKM; dan b. mengunggah dokumen berupa: 1. bukti kontrak kerja sama atau kontrak penjualan dengan IKM; dan 2. LHVIKM yang masih berlaku. (6) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b, dan ayat (3) huruf b dan matriks perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.