Koreksi Pasal 45

(1) Pelaku Usaha dikenai sanksi administratif oleh Direktur Jenderal apabila: a. tidak menyampaikan laporan realisasi penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a; b. berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pertimbangan Teknis dan/atau Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a ditemukan ketidaksesuaian antara data Pelaku Usaha dan kondisi di lapangan; dan/atau c. berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan VKI dan/atau VIU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b ditemukan ketidaksesuaian antara data Pelaku Usaha dan kondisi di lapangan. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. penolakan permohonan Pertimbangan Teknis dan/atau Rekomendasi untuk 1 (satu) tahun berikutnya; c. rekomendasi pencabutan Persetujuan Impor dan/atau Surat Keterangan; dan/atau d. rekomendasi pencabutan LHVKI dan/atau LHVIU yang telah diterbitkan. (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan paling banyak 1 (satu) kali dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.