Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2024 tentang Program Res...

Pasal 2

Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT diselenggarakan dengan tujuan: a. mendukung pelaksanaan peta jalan Making INDONESIA 4.0; b. meningkatkan daya saing, produktivitas, dan efisiensi energi Industri TPT; dan c. meningkatkan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan hidup.

Pasal 3

Koreksi

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi: a. penyelenggaraan program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT; b. LPOP, LPI, dan Tim Teknis; c. pelaporan; d. monitoring dan evaluasi; dan e. sanksi administratif.

Pasal 4

Koreksi

(1) Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperuntukkan bagi perusahaan Industri TPT. (2) Jenis Industri TPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Koreksi

(1) Menteri MENETAPKAN jenis Industri TPT yang menjadi prioritas setiap tahun untuk dapat mengikuti program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan mempertimbangkan: a. daya saing Industri TPT; b. kondisi permesinan Industri TPT; dan/atau c. penerapan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan hidup. (2) Menteri dapat mendelegasikan kewenangan penetapan jenis Industri TPT yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 6

Koreksi

(1) Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan oleh Menteri. (2) Menteri dapat mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal. (3) Dalam penyelenggaraan program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal dibantu oleh LPOP, LPI, dan Tim Teknis.

Pasal 7

Koreksi

(1) Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan dalam bentuk pemberian potongan harga berupa penanggungan sebagian biaya dalam pembelian mesin dan/atau peralatan. (2) Penanggungan sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan.

Pasal 8

(1) Nilai penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diberikan paling banyak: a. 25% (dua puluh lima persen) dari harga pembelian untuk mesin dan/atau peralatan produksi dalam negeri yang dibuktikan dengan sertifikat tingkat kandungan dalam negeri sebesar paling sedikit 25% (dua puluh lima persen); atau b. 10% (sepuluh persen) dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan produksi dalam negeri yang tidak dibuktikan dengan sertifikat tingkat kandungan dalam negeri sebesar paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) atau mesin dan/atau peralatan produksi luar negeri. (2) Nilai penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk masing-masing Penerima pada setiap tahun anggaran sesuai dengan ketersediaan dana dalam daftar isian pelaksanaan anggaran. (3) Dalam hal mesin dan/atau peralatan dibeli dari luar negeri dan pembayarannya dilakukan dengan valuta asing, penghitungan nilai penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan menggunakan kurs pajak yang lebih rendah pada tanggal 1 Januari tahun berjalan atau kurs pajak pada tanggal pembelian dengan mengacu pada tanggal yang tercantum pada invois mesin dan/atau peralatan. (4) Dalam hal terdapat perbedaan nilai antara invois, jumlah pembayaran, dan/atau hasil verifikasi kewajaran harga, nilai penggantian sebagian dari harga dihitung berdasarkan nilai yang terendah.

Pasal 9

(1) Penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberikan untuk pembelian mesin dan/atau peralatan yang dibiayai dari: a. dana sendiri; b. kredit perbankan; c. kredit lembaga keuangan bukan bank; dan/atau d. kredit penyedia barang (supplier). (2) Pembelian mesin dan/atau peralatan yang dibiayai dari dana sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kredit perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan kredit lembaga keuangan bukan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluruh pembayaran harus telah lunas yang dibuktikan dengan dokumen: a. bukti transfer; b. nota debit atau debit advice untuk pembayaran dengan sight letter of credit; dan/atau c. usance letter of credit yang belum jatuh tempo dan dilengkapi dengan perjanjian fidusia. (3) Pembelian mesin dan/atau peralatan yang dilakukan dengan sumber pembiayaan dari kredit penyedia barang (supplier) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan dapat diberikan dengan ketentuan telah dilakukan pembayaran paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari nilai pembelian mesin dan/atau peralatan pada saat pengajuan permohonan program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT.

Pasal 10

(1) Mesin dan/atau peralatan yang dapat diberikan penggantian sebagian dari harga pembelian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus memenuhi kriteria: a. dalam kondisi baru, bukan bekas, atau bukan rekondisi; b. mesin dan/atau peralatan utama untuk proses produksi dan/atau pengolahan limbah, tidak termasuk pekerjaan sipil; c. meningkatkan efisiensi produksi, kapasitas produksi, produktivitas kerja, kualitas produk, dan/atau menambah ragam produk; d. tahun pembuatan/produksi mesin dan/atau peralatan paling lama 4 (empat) tahun sebelum tahun pengajuan permohonan; dan e. menggunakan teknologi Industri 4.0 berupa: 1. kecerdasan buatan (artificial intelligence); 2. internet untuk segala (internet of things); 3. realitas berimbuh (augmented reality)/realitas virtual (virtual reality); 4. robotika tingkat lanjut (advanced robotics); 5. pencetakan 3 (tiga) dimensi (3D printing); 6. analitik big data (big data analytics); 7. simulasi big data (big data simulation); 8. integrasi sistem (system integration); 9. komputasi awan (cloud computing); 10. manufaktur aditif (additive manufacturing); 11. keamanan siber (cyber security); 12. integrasi vertikal (vertical integration); dan/atau 13. integrasi horizontal (horizontal integration). (2) Jenis mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

(1) Direktur Jenderal MENETAPKAN jenis mesin dan/atau peralatan yang dapat diberikan penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan setiap tahun berdasarkan jenis mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2). (2) Penetapan jenis mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan penetapan jenis Industri TPT yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 12

(1) Perusahaan Industri TPT yang mengikuti program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT harus memenuhi persyaratan yang terdiri atas: a. memiliki akun SIINas; b. telah melakukan penilaian mandiri Indeks Kesiapan Industri 4.0 (INDI 4.0) melalui SIINas; c. berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum INDONESIA; d. memiliki Perizinan Berusaha dengan KBLI yang sesuai dengan jenis Industri TPT yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling singkat 4 (empat) tahun terhitung sejak Perizinan Berusaha diterbitkan; e. memiliki nilai investasi lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan; f. telah menyampaikan laporan data Industri 1 (satu) tahun terakhir melalui SIINas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. menguasai lahan lokasi kegiatan usaha Industri; h. telah melakukan pembelian mesin dan/atau peralatan yang sesuai dengan kegiatan usaha Industri dan telah terpasang di lokasi produksi dengan ketentuan: 1. keseluruhan nilai pembelian paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan 2. periode pembelian dan pemasangan sesuai dengan periode yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal; i. memiliki fasilitas instalasi pengolahan air limbah bagi Industri atau melakukan kerja sama pengolahan air limbah dengan pengelola limbah yang memiliki izin; j. telah menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran angsuran pokok, bunga, dan/atau margin bagi perusahaan yang pernah mengikuti skim 2 (dua) program peningkatan teknologi Industri TPT tahun anggaran 2007, 2008, dan/atau 2009; dan k. tidak mengikuti program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan lainnya dari Kementerian pada tahun anggaran yang sama. (2) Dalam hal penguasaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan melalui sewa, sisa jangka waktu sewa pada saat pengajuan permohonan Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 14

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Direktur Jenderal melakukan verifikasi untuk memeriksa kelengkapan dan kesesuaian data dan dokumen yang diajukan. (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. pemeriksaan administratif; dan b. verifikasi lapangan. (3) Dalam melakukan pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Direktur Jenderal dapat melibatkan LPOP. (4) Dalam melakukan verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Direktur Jenderal dapat melibatkan LPI. Pasal 15 (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, LPOP melakukan pemeriksaan administratif. (2) Pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit dengan melakukan pemeriksaan: a. kelengkapan data dan dokumen persyaratan yang diajukan; dan b. kesesuaian data dan dokumen persyaratan yang diajukan. (3) Pemeriksaan kelengkapan data dan dokumen persyaratan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja. (4) Dalam hal: a. berdasarkan pemeriksaan kelengkapan data dan dokumen persyaratan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dinyatakan tidak lengkap, LPOP memberitahukan Pemohon untuk melakukan perbaikan kelengkapan data dan dokumen persyaratan; atau b. berdasarkan pemeriksaan kelengkapan data dan dokumen persyaratan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dinyatakan lengkap, LPOP memberikan nomor urut registrasi kepada Pemohon, secara elektronik melalui SIINas. (5) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan perbaikan kelengkapan data dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, Pemohon harus melakukan perbaikan kelengkapan data dan dokumen persyaratan. (6) Dalam hal Pemohon tidak melakukan perbaikan kelengkapan data dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), LPOP menyampaikan rekomendasi kepada Direktur untuk menolak permohonan. (7) Berdasarkan rekomendasi LPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Direktur menerbitkan penolakan permohonan secara elektronik melalui SIINas. (8) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat mengajukan permohonan kembali.

Pasal 16

(1) LPOP menyusun estimasi nilai penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan berdasarkan data dan dokumen persyaratan yang diajukan Pemohon yang telah memperoleh nomor urut registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b. (2) Estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh LPOP dengan memperhatikan ketersediaan pagu anggaran tahun berjalan. (3) Dalam hal estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah melampaui anggaran tahun berjalan, LPOP menempatkan Pemohon yang telah memperoleh nomor urut registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam daftar tunggu.

Pasal 17

(1) LPOP melakukan pemeriksaan kesesuaian data dan dokumen persyaratan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b terhadap Pemohon yang telah memperoleh nomor urut registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b. (2) Pemeriksaan kesesuaian data dan dokumen persyaratan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk melakukan pemeriksaan kepada pihak yang menerbitkan dokumen dan/atau pihak yang berwenang dalam melegalisasi dokumen persyaratan. (3) Pemeriksaan kesesuaian data dan dokumen persyaratan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan kesesuaian data dan dokumen persyaratan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal: a. data dan dokumen persyaratan dinyatakan sesuai, LPOP menyusun laporan hasil pemeriksaan administratif dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja; atau b. data dan dokumen persyaratan dinyatakan tidak sesuai, LPOP memberitahukan Pemohon secara elektronik melalui SIINas untuk melakukan penyesuaian data dan dokumen permohonan. (5) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan penyesuaian data dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Pemohon harus melakukan penyesuaian data dan dokumen persyaratan. (6) Dalam hal Pemohon tidak melakukan penyesuaian data dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), LPOP menyampaikan rekomendasi kepada Direktur untuk menolak permohonan. (7) Berdasarkan rekomendasi LPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Direktur menerbitkan penolakan permohonan secara elektronik melalui SIINas. (8) Laporan hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a paling sedikit memuat: a. daftar Pemohon yang data dan dokumen persyaratannya dinyatakan lengkap dan sesuai; b. hasil verifikasi kelengkapan dan kesesuaian data dan dokumen persyaratan; dan c. daftar Pemohon dalam daftar tunggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3). (9) Laporan hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disampaikan oleh LPOP kepada Direktur Jenderal dan diteruskan kepada LPI secara elektronik melalui SIINas untuk dilakukan verifikasi lapangan.

Pasal 18

(1) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (9), LPI melakukan verifikasi lapangan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan laporan hasil pemeriksaan administratif. (2) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan dengan: a. menelaah studi kelayakan usaha; b. menilai kewajaran harga mesin dan/atau peralatan; c. menelaah kelayakan dan dampak teknologi terhadap peningkatan efisiensi, kapasitas, kualitas, produktivitas perusahaan, dan/atau ragam produk; d. melakukan verifikasi keberadaan pabrik dan kesesuaian aktivitas yang dilakukan sesuai dengan Perizinan Berusaha; e. melakukan verifikasi terhadap legalitas dan keberadaan produsen mesin dan/atau peralatan dalam negeri; f. memeriksa dan memastikan bahwa mesin dan/atau peralatan yang diajukan telah terpasang di lokasi pabrik sesuai dengan Perizinan Berusaha; dan g. mendokumentasikan kondisi lingkungan pabrik serta mesin dan/atau peralatan. (3) Berdasarkan hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LPI menyusun laporan hasil verifikasi lapangan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja. (4) Laporan hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh LPI secara elektronik melalui SIINas kepada Direktur Jenderal.

Pasal 19

(1) Direktur Jenderal melalui Direktur menyampaikan laporan hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (9) dan laporan hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) kepada Tim Teknis untuk dilakukan rapat pembahasan. (2) Rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menyusun rekomendasi yang paling sedikit memuat: a. daftar Pemohon untuk disetujui dan/atau ditolak sebagai calon Penerima program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT; b. nilai penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan untuk masing-masing calon Penerima program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT yang disetujui sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan/atau c. daftar Pemohon dalam daftar tunggu yang direkomendasikan untuk diproses lebih lanjut atau ditolak. (3) Daftar Pemohon dalam daftar tunggu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun dengan mempertimbangkan: a. jumlah permohonan dari Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang direkomendasikan untuk ditolak; atau b. sisa anggaran tahun berjalan akibat adanya pengurangan nilai penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan yang diberikan kepada calon Penerima program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a. (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam berita acara rapat pembahasan sesuai dengan format G untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui Direktur. (5) Format berita acara rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

(1) Berdasarkan berita acara rapat pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Direktur Jenderal selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan: a. surat penetapan persetujuan permohonan bagi Pemohon yang disetujui sesuai dengan format H.1; atau b. surat pemberitahuan penolakan bagi Pemohon dan/atau Pemohon dalam daftar tunggu yang ditolak sesuai dengan format H.2. (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. ketersediaan anggaran pada tahun berjalan; dan b. kesesuaian data dan dokumen persyaratan dengan laporan hasil verifikasi lapangan. (3) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

(1) Terhadap calon Penerima yang telah diterbitkan surat penetapan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, LPOP menyusun perjanjian pemberian penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan antara Pejabat Pembuat Komitmen dan Pemohon sesuai dengan format I. (2) LPOP memfasilitasi pelaksanaan penandatanganan perjanjian pemberian penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau perubahannya oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Pemohon. (3) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

(1) Calon Penerima yang telah menandatangani perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) mengajukan permohonan realisasi pencairan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan kepada Direktur Jenderal secara elektronik melalui SIINas dan menyampaikan dokumen kepada Direktur Jenderal melalui Direktur berupa: a. surat permohonan realisasi pencairan dana program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT sesuai dengan formulir J; b. surat pernyataan realisasi pencairan dana program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT sesuai dengan formulir K; c. invois sesuai dengan formulir L.1; d. kuitansi penerimaan pencairan dana program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT sesuai dengan formulir L.2; e. faktur pajak pertambahan nilai dan surat setoran pajak pertambahan nilai yang sudah diisi lengkap; f. surat setoran pajak penghasilan yang sudah diisi lengkap; g. surat referensi bank mengenai nama dan nomor rekening perusahaan dengan melampirkan 1 (satu) lembar rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir sesuai dengan nomor rekening yang tercantum pada perjanjian pemberian penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan; h. berita acara serah terima dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sesuai dengan formulir M.1; dan i. berita acara pembayaran dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sesuai dengan formulir M.2. (2) Permohonan realisasi pencairan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan dan penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan. (3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

(1) Direktur Jenderal melalui Direktur melibatkan LPOP untuk melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen permohonan realisasi pencairan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1). (2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dokumen permohonan realisasi pencairan dana penggantian dinyatakan: a. lengkap dan sesuai, LPOP menyampaikan hasil verifikasi kepada Direktur Jenderal melalui Direktur; atau b. tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, LPOP menyampaikan pemberitahuan secara elektronik melalui SIINas kepada calon Penerima untuk melakukan perbaikan kelengkapan dan/atau kesesuaian data dan dokumen permohonan realisasi pencairan dana penggantian. (3) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, calon Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus melengkapi dan/atau menyesuaikan data dan dokumen permohonan realisasi pencairan dana penggantian. (4) Dalam hal calon Penerima tidak melakukan perbaikan kelengkapan dan/atau kesesuaian data dan dokumen permohonan realisasi pencairan dana penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), LPOP menyampaikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal melalui Direktur untuk menolak permohonan secara elektronik melalui SIINas.

Pasal 24

Berdasarkan hasil verifikasi LPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, Direktur Jenderal melalui Direktur menugaskan Pejabat Pembuat Komitmen untuk mengajukan surat perintah membayar kepada kantor pelayanan perbendaharaan negara untuk mencairkan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sesuai dengan perjanjian pemberian penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).

Pasal 25

Bagan alur proses pelaksanaan program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Pasal 10

Koreksi

Pasal 11

Pasal 12

Koreksi

Pasal 13

Koreksi

(1) Pemohon mengajukan permohonan untuk mengikuti program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT secara elektronik melalui SIINas kepada Direktur Jenderal. (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi dengan: a. identitas Pemohon yang memuat informasi nama dan alamat perusahaan; b. Perizinan Berusaha; c. harga mesin dan/atau peralatan; d. sumber pembiayaan; e. entitas pemberi pembiayaan, dalam hal pembelian dibiayai melalui kredit perbankan, kredit lembaga keuangan bukan bank, atau kredit penyedia barang (supplier); f. daftar mesin dan/atau peralatan yang telah dibeli dan terpasang yang diajukan untuk dimintakan penggantian pembayaran sesuai dengan formulir A.1; g. rekapitulasi kronologi dokumen pembelian dan pembayaran mesin dan/atau peralatan sesuai dengan formulir A.2; h. rekapitulasi pembayaran pembelian mesin dan/atau peralatan sesuai dengan formulir A.3; i. rekapitulasi akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya sesuai dengan formulir B.1; j. akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya; k. daftar susunan pengurus perusahaan sesuai dengan formulir B.2 dilengkapi dengan hasil pindai kartu tanda penduduk atau paspor pengurus perusahaan; l. rekapitulasi kapasitas sesuai dengan Perizinan Berusaha, kapasitas terpasang, kapasitas terpakai, dan jumlah produksi sesuai dengan formulir B.3; m. bukti penguasaan lahan lokasi kegiatan Industri berupa sertifikat hak milik, sertifikat hak guna bangunan, sertifikat hak guna usaha, sertifikat hak pengelolaan, atau akta notaris perjanjian sewa menyewa; n. persetujuan pengelolaan limbah atau dokumen perjanjian kerja sama pengelolaan limbah antara Pemohon dan pengelola limbah yang memiliki izin; o. persetujuan lingkungan; p. studi kelayakan usaha sesuai dengan formulir C.1; q. rencana transformasi Industri 4.0 sesuai dengan formulir C.2; r. laporan hasil uji baku mutu air limbah selama 3 (tiga) bulan terakhir, bagi Industri yang menghasilkan limbah cair; s. pernyataan tidak mengikuti program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan lainnya dari Kementerian pada tahun anggaran berjalan sesuai dengan formulir D.1; t. pernyataan dan jaminan kebenaran dokumen sesuai dengan formulir D.2; u. keterangan lunas skim 2 (dua) program peningkatan teknologi Industri TPT tahun anggaran 2007, 2008, dan/atau 2009 sesuai dengan formulir D.3 dari lembaga pengelola program skim 2 (dua) program peningkatan teknologi Industri TPT; v. keterangan pendanaan sesuai dengan formulir D.4; w. dokumen pembelian dan pembayaran mesin dan/ atau peralatan yang terdiri atas: 1. keterangan legalisasi dokumen oleh: a) bank sesuai dengan formulir E.1; b) lembaga keuangan bukan bank sesuai dengan formulir E.2; dan/atau c) notaris sesuai dengan formulir E.3, yang menyatakan telah memeriksa dan menjamin keaslian dokumen yang dilegalisasi; 2. hasil pindai: a) purchase order; b) konfirmasi pemesanan (order confirmation); dan/atau c) kontrak pembelian (sales contract), yang dilegalisasi oleh notaris; 3. invois yang dilegalisasi oleh notaris; 4. bill of lading (B/L), packing list (P/L), pemberitahuan impor barang (PIB), dan surat persetujuan pengeluaran barang (SP2B) yang dilegalisasi oleh notaris, untuk pembelian mesin dan/atau peralatan yang dilakukan secara impor; 5. bukti pengiriman barang dan serah terima barang yang dilegalisasi oleh notaris, untuk pembelian mesin dan/ atau peralatan di dalam negeri; 6. letter of credit (L/C) atau surat kredit berdokumen dalam negeri (SKBDN) yang dilegalisasi oleh bank pembuka (issuing bank); 7. bukti transfer pembayaran pembelian mesin dan/atau peralatan yang dilegalisasi oleh pejabat bank yang berwenang; 8. perjanjian kredit dan pengikatan jaminan pembelian mesin dan/atau peralatan yang dilegalisasi oleh bank pemberi kredit, untuk pembelian mesin dan/atau peralatan melalui kredit bank; 9. perjanjian pembiayaan dan pengikatan jaminan pembelian mesin dan/atau peralatan yang dilegalisasi oleh lembaga keuangan bukan bank, untuk pembelian mesin dan/atau peralatan melalui pembiayaan lembaga keuangan bukan bank; dan 10. perjanjian kredit, kontrak pembelian (sales contract), dan/atau purchase order/konfirmasi pemesanan (order confirmation) yang dilegalisasi oleh notaris, untuk pembelian mesin dan/atau peralatan melalui kredit penyedia barang (supplier); dan x. surat pernyataan kesediaan masuk dalam daftar tunggu sesuai dengan formulir F.1; dan y. surat kuasa sesuai dengan formulir F.2; (3) Dalam hal terdapat kondisi yang mengakibatkan laman SIINas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diakses, pengajuan permohonan dilakukan secara manual. (4) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf k, huruf l, huruf p, huruf q, huruf s, huruf t, huruf u, huruf v, huruf w angka 1 huruf a), huruf b), dan huruf c), huruf x, dan huruf y tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Koreksi

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Bagan alur proses pelaksanaan program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 26

Koreksi

(1) Direktur Jenderal MENETAPKAN LPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) melalui mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) LPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit: a. berlokasi di INDONESIA dan didirikan berdasarkan hukum INDONESIA; dan b. memiliki Perizinan Berusaha di bidang jasa survei. (3) LPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan: a. pemeriksaan administratif terhadap permohonan yang telah diajukan; b. estimasi nilai penggantian sebagian dari harga dengan ketersediaan pagu anggaran tahun berjalan; c. penyusunan laporan atas hasil pemeriksaan administratif; d. penyusunan perjanjian pemberian penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan dan fasilitasi pelaksanaan penandatanganan perjanjian pemberian penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan; dan e. verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan realisasi pencairan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan.

Pasal 27

(1) Direktur Jenderal MENETAPKAN LPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) melalui mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) LPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit: a. berlokasi di INDONESIA dan didirikan berdasarkan hukum INDONESIA; dan b. memiliki Perizinan Berusaha di bidang jasa survei. (3) LPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan verifikasi lapangan yang paling sedikit meliputi kegiatan: a. penelaahan studi kelayakan usaha; b. penilaian kewajaran harga mesin dan/atau peralatan; c. penelaahan kelayakan dan dampak teknologi terhadap peningkatan efisiensi, kapasitas, kualitas, produktivitas perusahaan, dan/atau ragam produk; d. verifikasi keberadaan pabrik dan aktivitas yang dilakukan sesuai dengan Perizinan Berusaha; e. verifikasi terhadap legalitas dan keberadaan produsen mesin dan/atau peralatan dalam negeri; f. verifikasi mesin dan/atau peralatan yang diajukan telah terpasang di lokasi pabrik sesuai dengan Perizinan Berusaha; g. dokumentasi atas kondisi lingkungan pabrik serta mesin dan/atau peralatan; dan h. penyusunan laporan pelaksanaan verifikasi lapangan dalam pelaksanaan program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT.

Pasal 28

(1) Direktur Jenderal membentuk dan MENETAPKAN Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1). (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. menyelenggarakan rapat pembahasan secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan b. menyusun rekomendasi yang paling sedikit memuat: 1. daftar Pemohon untuk disetujui dan/atau ditolak sebagai calon Penerima program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT; 2. nilai penggantian sebagian mesin dan/atau peralatan untuk masing-masing calon Penerima program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT yang disetujui sebagaimana dimaksud pada angka 1; dan/atau 3. daftar Pemohon dalam daftar tunggu yang direkomendasikan untuk diproses lebih lanjut dan/atau ditolak, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan administratif yang disampaikan oleh LPOP dan laporan hasil verifikasi lapangan yang disampaikan oleh LPI. (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas perwakilan: a. unit kerja di lingkungan Kementerian yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan terhadap kegiatan usaha Industri TPT; b. unit kerja di lingkungan Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengamanan dan penyelamatan Industri, Perizinan Berusaha Industri, penanaman modal bidang Industri, fasilitas terkait iklim usaha Industri, dan tata kelola pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha Industri; dan c. unit kerja lain di lingkungan Kementerian sesuai kebutuhan. (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Teknis dapat melibatkan: a. tenaga ahli, pakar, praktisi, dan/atau akademisi; b. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang menjadi kewenangan daerah; c. kementerian dan/atau lembaga lain sesuai kebutuhan; dan/atau d. pihak lain yang memiliki keterkaitan sesuai kebutuhan.

Pasal 26

Koreksi

Pasal 27

Koreksi

Pasal 28

Koreksi

Pasal 29

Koreksi

(1) Penerima program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT wajib menyampaikan laporan perkembangan penggunaan mesin dan/atau peralatan secara berkala setiap semester selama 3 (tiga) tahun kepada Direktur Jenderal. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. kapasitas terpasang; b. kondisi mesin dan/atau peralatan yang mendapatkan penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan; dan c. permasalahan teknis yang dihadapi meliputi aspek produksi, tenaga kerja, dan/atau pemasaran. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara elektronik melalui SIINas paling lambat tanggal 31 Juli untuk semester ganjil dan 31 Januari untuk semester genap. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sesuai dengan formulir N. (5) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 30

LPOP dan LPI wajib menyampaikan laporan pelaksanaan program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT kepada Direktur Jenderal secara elektronik melalui SIINas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 31

Direktur Jenderal menyampaikan laporan pelaksanaan program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 32

Koreksi

(1) Direktur Jenderal melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT terhadap: a. LPOP; b. LPI; dan c. Penerima. (2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT terhadap LPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan LPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit dilakukan dengan mengevaluasi pelaksanaan program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30. (3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT terhadap Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan paling sedikit dengan: a. mengevaluasi laporan perkembangan penggunaan mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; dan b. meninjau langsung Penerima program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT tahun sebelumnya. (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai: a. efektivitas pelaksanaan program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT; dan b. implementasi program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT, pada tahun berjalan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT tahun berikutnya. BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 33

(1) Pemohon dan/atau Penerima program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT dikenai sanksi administratif oleh Direktur Jenderal apabila: a. memberikan keterangan, surat, bukti, atau dokumen lainnya yang palsu; b. mengundurkan diri dari kepesertaan program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT setelah dilakukan pemeriksaan administratif oleh LPOP; c. mengajukan permohonan penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan untuk mesin dan/atau peralatan yang pernah mendapatkan penggantian sebagian dari harga pembelian pada program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan dari Kementerian; dan/atau d. mengalihkan kepemilikan dan/atau memindahtangankan mesin dan/atau peralatan yang telah mendapatkan penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan kepada pihak lain untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterimanya penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikecualikan dalam hal pengalihan kepemilikan dan/atau pemindahtanganan dilakukan oleh bank atau lembaga keuangan bukan bank akibat Penerima dinyatakan pailit dan/atau melakukan wanprestasi atas perjanjian pembiayaan pembelian mesin dan/atau peralatan yang disepakati antara bank atau lembaga keuangan bukan bank dan Penerima berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Pasal 34

(1) Penerima program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa tidak dapat mengikuti program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT. (2) Dalam hal Penerima program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT yang telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi kewajibannya, Penerima program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT dapat mengikuti program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT pada tahun berikutnya sejak pemenuhan kewajiban dilakukan. (3) Pemohon dan/atau Penerima program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, dikenai sanksi administratif berupa tidak dapat mengikuti program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak terbukti melakukan pelanggaran. (4) Pemohon dan/atau Penerima program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b dan huruf c, dikenai sanksi administratif berupa tidak dapat mengikuti program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak terbukti melakukan pelanggaran. (5) Penerima program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d dikenai sanksi administratif berupa: a. pengembalian seluruh dana program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT yang telah diterima; dan b. tidak dapat mengikuti program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak terbukti melakukan pelanggaran.

Pasal 35

(1) LPOP dan/atau LPI dikenai sanksi administratif oleh Direktur Jenderal apabila: a. tidak menyampaikan laporan pelaksanaan program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan/atau b. berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) ditemukan ketidaksesuaian antara pelaksanaan program yang dilakukan oleh LPOP dan/atau LPI dan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; dan/atau b. pencabutan penetapan sebagai LPOP dan/atau LPI. (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 5 (lima) hari kerja. (4) LPOP dan/atau LPI yang telah dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi berupa pencabutan penetapan sebagai LPOP dan/atau LPI.

Pasal 36

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 35 tidak menghapus pengenaan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Penyempurnaan Kain dan Industri Pencetakan Kain (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2021 Nomor 877), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2024 MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, Œ AGUS GUMIWANG KARTASASMITA Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Ѽ ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 20 TAHUN 2024 TENTANG PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN PADA INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL JENIS INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL YANG TERMASUK DALAM PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN PADA INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL NO. KBLI JENIS INDUSTRI 1. 13111 INDUSTRI PERSIAPAN SERAT TEKSTIL 2. 13112 INDUSTRI PEMINTALAN BENANG 3. 13113 INDUSTRI PEMINTALAN BENANG JAHIT 4. 13121 INDUSTRI PERTENUNAN (BUKAN PERTENUNAN KARUNG GONI DAN KARUNG LAINNYA) 5. 13123 INDUSTRI BULU TIRUAN TENUNAN 6. 13131 INDUSTRI PENYEMPURNAAN BENANG 7. 13132 INDUSTRI PENYEMPURNAAN KAIN 8. 13133 INDUSTRI PENCETAKAN KAIN 9. 13911 INDUSTRI KAIN RAJUTAN 10. 13913 INDUSTRI BULU TIRUAN RAJUTAN 11. 13921 INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA 12. 13922 INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL SULAMAN 13. 13923 INDUSTRI BANTAL DAN SEJENISNYA 14. 13924 INDUSTRI BARANG JADI RAJUTAN DAN SULAMAN 15. 13929 INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL LAINNYA 16. 13930 INDUSTRI KARPET DAN PERMADANI 17. 13942 INDUSTRI BARANG DARI TALI 18. 13991 INDUSTRI KAIN PITA (NARROW FABRIC) 19. 13992 INDUSTRI YANG MENGHASILKAN KAIN KEPERLUAN INDUSTRI 20. 13993 INDUSTRI NON WOVEN (BUKAN TENUNAN) 21. 13994 INDUSTRI KAIN BAN 22. 13996 INDUSTRI KAIN TULLE DAN KAIN JARING 23. 13999 INDUSTRI TEKSTIL LAINNYA YTDL 24. 14111 INDUSTRI PAKAIAN JADI (KONVEKSI) DARI TEKSTIL 25. 14131 INDUSTRI PERLENGKAPAN PAKAIAN DARI TEKSTIL 26. 14301 INDUSTRI PAKAIAN JADI RAJUTAN 27. 14302 INDUSTRI PAKAIAN JADI SULAMAN/BORDIR 28. 14303 INDUSTRI RAJUTAN KAOS KAKI DAN SEJENISNYA 29. 20301 INDUSTRI SERAT/BENANG/STRIP FILAMEN BUATAN 30. 20302 INDUSTRI SERAT STAPEL BUATAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 20 TAHUN 2024 TENTANG PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN PADA INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL JENIS MESIN DAN/ATAU PERALATAN YANG DAPAT DIBERIKAN PENGGANTIAN SEBAGIAN DARI HARGA PEMBELIAN PADA PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN PADA INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL NO KELOMPOK MESIN/ PERALATAN KODE M/P JENIS MESIN/PERALATAN A MACHINERY FOR SPINNING PREPARATION, MAN-MADE FIBRE PRODUCTION, SPINNING, AUXILIARY MACHINERY AND ACCESSORIES A.1 Preparatory machinery for cotton spinning systems A.1.1 Gins A.1.2 Baling presses A.1.3 Bale breakers, bale pluckers A.1.4 Blow room machines A.1.5 Blending machines A.1.6 Foreign fibre/part separators A.1.7 Automatic feeding devices for carding machines A.1.8 Cards A.1.9 Drawing machines A.1.10 Lap winders A.1.11 Combing machines A.1.12 Roving frames A.1.13 Waste reclamation lines, tearers NO KELOMPOK MESIN/ PERALATAN KODE M/P JENIS MESIN/PERALATAN A.2 Preparatory machinery for worsted, semi-worsted and wollen spinning systems A.2.1 Baling presses A.2.2 Opening lines for raw wool A.2.3 Raw wool scouring lines A.2.4 Carbonising lines A.2.5 Opening, cleaning and blending lines A.2.6 Waste reclamation lines, tearers A.2.7 Auto-feeders A.2.8 Worsted cards A.2.9 Semi-worsted cards A.2.10 Woollen cards A.2.11 Drawing machines A.2.12 Combing machines A.2.13 Back washing machines A.2.14 Finishers A.2.15 Roving frames for worsted yarn A.3 Preparatoy machinery for bast fibre spinning systems A.3.1 Opening, cleaning and blending machines A.3.2 Auto-feeders A.3.3 Cards A.3.4 Combing machines A.3.5 Drawing machines A.3.6 Roving frames A.4 Machinery for poduction of man-made filaments and fibers and for filament treatment A.4.1 Extruders A.4.2 Spinning plant for the production of man-made filaments and fibres, including laboratory machines A.4.3 Winding or take-up units A.4.4 Draw-winders A.4.5 Draw-twisters A.4.6 Staple fibre cutting machines NO KELOMPOK MESIN/ PERALATAN KODE M/P JENIS MESIN/PERALATAN A.4.7 Cutting converters A.4.8 Stretch-breaking machines A.4.9 Baling presses A.4.10 Tape producing plants A.4.11 Fibrillation lines A.5 Spinning Machines A.5.1 Ring-spinning machines for cotton spinning system A.5.2 Ring-spinning machines for worsted spinning system A.5.3 Ring-spinning machines for semi-worsted spinning system A.5.4 Ring-spinning machines for woollen spinning system A.5.5 Ring-spinning machines for bast-fibres spinning A.5.6 Ring-spinning machines for compact spinning A.5.7 Ring-spinning machines for direct spinning A.5.8 Rotor spinning machines A.5.9 Air jet spinning machines A.5.10 Self-acting mules A.5.11 Centrifugal spinning machines A.5.12 Flyer spinning machines A.5.13 Friction spinning machines A.5.14 Self-twist spinning machines A.5.15 Hollow spindle spinning machines A.5.16 Fancy yarn spinning devices A.5.17 Electrospinning machines A.6 Automatic doffing, piecing and transport systems for spinnning preparation, spinning machines and man-made fibre production A.6.1 Automatic doffing machines and devices A.6.2 Automatic piecing devices A.6.3 Automatic transport systems between spinning NO KELOMPOK MESIN/ PERALATAN KODE M/P JENIS MESIN/PERALATAN preparatory and spinning machines A.7 Auxiliary machinery and devices for spinning preparation, spinning and man-made fiber production A.7.1 Mounting machines for flexible card clothing and metallic card wire A.7.2 Card grinding machines A.7.3 Card cleaning machines A.7.4 Cot grinding and covering machines A.7.5 Additional devices (e.g. humidifying, waxing, oiling) A.7.6 Cleaning units for extrusion tools A.7.7 Steamers, autoclaves and dryers for tows A.7.8 Travelling cleaners for spinning machines A.7.9 Bobbin strippers A.7.10 Machinery for the treatment of pellets B MACHINERY FOR WINDING, TEXTURING, TWISTING, AUXILIARY MACHINERY AND ACCESSSORIES B.1 Winding, reeling and covering machinery B.1.1 Cone and cheese winders B.1.2 Precision cone and cheese winders B.1.3 Pirn winders B.1.4 Winding machines for tubular cops B.1.5 Winding machines for bottle bobbins B.1.6 Sewing-thread winding machines B.1.7 Winding machines for flanged bobbins B.1.8 Reeling machines B.1.9 Hank to cone winders B.1.10 Balling winders B.1.11 Card winding machines B.1.12 Yarn singeing machines B.1.13 Yarn raising machines B.1.14 Covering machines NO KELOMPOK MESIN/ PERALATAN KODE M/P JENIS MESIN/PERALATAN B.1.15 Rewinding machines B.2 Yarn steaming, setting, moistening and coating machinery B.2.1 Autoclaves for steaming B.2.2 Heat-setting machines B.2.3 Moistening machines B.2.4 Yarn coating machines B.3 Texturing, bulking and crimping machinery B.3.1 False-twist texturing machines B.3.2 Air texturing machines B.3.3 Air intermingling machines B.3.4 Bulking and crimping machines B.4 Doubling and twisting machinery for staple fibre and filament yarns B.4.1 Doubling machines B.4.2 Two-for-one twisters B.4.3 Two-for-one twisters with heat treatment B.4.4 Direct cabling machines B.4.5 Up-twister B.4.6 Ring twisting frames B.4.7 Ring doubling and twisting machines B.4.8 Flyer twisting machines B.4.9 Fancy twisters B.4.10 Chenille yarn twisting machines B.5 Cordage and rope making machinery B.5.1 Laying machines B.5.2 Cabling and rope making machines B.6 Automatic doffing, piecing and transport systems for winding, texturing and twisting machines B.6.1 Automatic doffing machines and devices B.6.2 Automating piecing decices B.6.3 Automatic transport systems between spinning and winding, doubling and twisting machines C MACHINERY FOR WEB FORMATION, BONDING AND FINISHING OF NONWOVES AND FELTING AUXILIARY MACHINERY AND ACCESSORIES NO KELOMPOK MESIN/ PERALATAN KODE M/P JENIS MESIN/PERALATAN C.1 Machinery for web formation C.1.1 Bale breakers, bale pluckers C.1.2 Opening, cleaning, blending and dosing machines C.1.3 Feeding devices C.1.4 Cards C.1.5 Web laying machines C.1.6 Machines for aerodynamic web formation C.1.7 Machines for wet-laying of webs C.1.8 Production lines for spunbonded and meltblown webs C.1.9 Web drafting machines C.2 Machinery for bonding and finishing of nonwovens C.2.1 Needle felting machines C.2.2 Spunlace machines C.2.3 Chemical bonding machines C.2.4 Thermal bonding machines C.2.5 Ultrasound bonding machines C.2.6 Felting machinery C.2.7 Hat-making machinery C.2.8 Dryers for nonwovens C.2.9 Calenders C.2.10 Coating machines C.2.11 Combining and laminating machines C.2.12 Wadding sizing/glueing machines C.2.13 Puncturing machines C.3 Auxiliary machinery and devices for web formation, bonding and finishing of nonwovens and felting C.3.1 Mounting machines for flexible card clothing and metallic card wire C.3.2 Card grinding machines C.3.3 Card cleaning machines C.3.4 Transport devices for nonwovens production C.3.5 Chemical dispensing systems NO KELOMPOK MESIN/ PERALATAN KODE M/P JENIS MESIN/PERALATAN D WEAVING PREPARATORY MACHINERY, WEAVING, TUFTING MACHINERY, AUXILIARY AND ACCESSORIES D.1 Weaving preparatory machinery D.1.1 Sectional warping machines D.1.2 Beam warping machines D.1.3 Draw-warping machines D.1.4 Beaming machines D.1.5 Sizing/slashing machines D.1.6 Indigo warp dyeing lines D.1.7 Leasing machines D.1.8 Drawing-in machines D.1.9 Warp-tying machines D.1.10 Hand knotters and splicers D.2 Weaving machines D.2.1 Rapier weaving machines D.2.2 Projectile weaving machines D.2.3 Air jet weaving machines D.2.4 Water jet weaving machines D.2.5 Multiphase weaving machines D.2.6 Circular weaving machines D.2.7 Narrow fabrics weaving machines D.3 Weaving machines for special purposes D.3.1 Weaving machines for heavy fabrics, for paper making felts and for wire filter fabrics D.3.2 Weaving machines for tyre cord fabrics D.3.3 Weaving machines for glass, aramid or carbon yarns D.3.4 Weaving machines for leno fabrics D.3.5 Weaving machines for plush and velvet D.3.6 Weaving machines for terrry fabrics D.3.7 Weaving machines for carpets and rugs D.3.8 Label weaving machines NO KELOMPOK MESIN/ PERALATAN KODE M/P JENIS MESIN/PERALATAN D.4 Tufting machinery D.4.1 Tufting machines D.4.2 Table models and hand tufters D.4.3 Patternsing devices for tufting machines D.5 Auxiliary machinery for weaving preparatory, weaving and tufting D.5.1 Machines for cleaning reeds, healds and drop wires D.5.2 Shuttle rectifying machines D.5.3 Pirn strippers E KNITTING AND HOSIERY MACHINERY, AUXILIARY MACHINERY AND ACCESSORIES E.1 Preparatory machinery for knitting and hosiery systems E.1.1 Beam warping machines E.1.2 Sectional warping machines E.2 Circular knitting and hosiery machinery E.2.1 Single cylinder knitting machines, over 165 mm cylinder diameter E.2.2 Single cylinder electronic jacquard knitting machines, over 165 mm cylinder diameter E.2.3 Double cylinder knitting machines, over 165 mm cylinder diameter E.2.4 Double cylinder electronic jacquard knitting machines, over 165 mm cylinder diameter E.2.5 Single cylinder knitting machines, up to 165 mm cylinder diameter E.2.6 Double cylinder knitting machines, up to 165 mm cylinder diameter E.2.7 Knitting machines for socks E.3 Flat and warp knitting machinery E.3.1 Flat bed knitting machines E.3.2 Straight-bar knitting machines (cotton looms) E.3.3 Flat warp knitting machines E.3.4 Raschel machines E.3.5 Multiaxial warp knitting machines, stitch bonding NO KELOMPOK MESIN/ PERALATAN KODE M/P JENIS MESIN/PERALATAN machines E.3.6 Crochet machines E.4 Knitting machines for special purposes E.4.1 Knitting machines for seamless products E.4.2 High pile circular knitting machines E.4.3 Garment length knitting machines E.4.4 Knitting machines for gloves E.5 Auxiliary machinery for knitting and hosiery production E.5.1 Unraveling machine E.5.2 Electronic pattern preparing systems E.5.3 Separate cloth winding devices F BRAIDING AND EMBROIDERY MACHINERY F.1 Braiding and embroidery machinery F.1.1 Preparatory machinery for embroidery F.1.2 Shuttle embroidery machines (single and multi head) F.1.3 Embroidery machines and automatic units (single head) F.1.4 Embroidery machines and automatic units (multi head) F.1.5 Chenille embroidery machines F.1.6 Preparatory and auxiliary machinery for braids and trimmings F.1.7 Braiding machines F.1.8 Machines for trimmings F.1.9 Lace braiding machines F.1.10 Fringing machines G FINISHING, CUTTING, ROLLING AND FOLDING MACHINERY, AUXILIARY MACHINERY AND ACCESSORIES G.1 Dry and wet pre-treatment machinery G.1.1 Carbonising machines G.1.2 Singeing machines NO KELOMPOK MESIN/ PERALATAN KODE M/P JENIS MESIN/PERALATAN G.1.3 Fabric cleaning machines, beating and dust removal machines G.1.4 Crabbing machines,kiers, boiling apparatus G.1.5 Desizing machines G.1.6 Bleaching apparatus and machines,batch G.1.7 Bleaching plant,continuous G.1.8 Yarn washing machines G.1.9 Rope washing machines G.1.10 Open-width washing machines G.1.11 Solvent washing machines G.1.12 Milling/fulling machines G.1.13 Mercerising machines for yarns G.1.14 Mercerising machines for woven and knitted fabrics G.2 Dyeing machines and apparatus G.2.1 Continuous dyeing lines for tows and tops G.2.2 Continuous dyeing lines for yarn G.2.3 Continuous dyeing lines for warp G.2.4 Continuous dyeing machines for narrow fabrics G.2.5 Continuous dyeing machines for carpets G.2.6 Continuous dyeing machines for other fabrics G.2.7 Piece dyeing machines of terry towels and carpets G.2.8 HT dyeing apparatus for cones G.2.9 HT dyeing apparatus for beams G.2.10 Yarn dyeing apparatus, atmospheric pressure G.2.11 Padding mangles G.2.12 Cabinet hank dyeing machines G.2.13 Fabric dyeing apparatus, atmospheric pressure G.2.14 Jet dyeing machines G.2.15 HT overflow dyeing machines NO KELOMPOK MESIN/ PERALATAN KODE M/P JENIS MESIN/PERALATAN G.2.16 Overflow dyeing machines, atmospheric pressure G.2.17 Winch becks G.2.18 Jiggers G.2.19 Star-frame dyers G.2.20 Random dyeing machines for fabrics G.2.21 Centrifugal dyeing machines G.2.22 Drum dyeing machines G.2.23 Oval paddle dyeing machines G.2.24 Sample dyeing equipment G.2.25 Laboratory dyeing apparatus G.3 Water extraction machines G.3.1 Suction extractors G.3.2 Centrifugal hydro-extractors G.4 Tentering and drying machines G.4.1 Equalizing machines G.4.2 Tentering and stentering machines G.4.3 Float dryers G.4.4 Tensionless and conveyor dryers G.4.5 Continous tumblers G.4.6 Loop dryers, festoon dryers G.4.7 Loop streamers G.4.8 Steam dryers G.4.9 Hot flues G.4.10 Post-printing dryers, drying lofts G.4.11 Suction drum dryers,sieve drum dryers G.4.12 Infrared dryers G.4.13 Vertical dryers G.4.14 Cylinder drying machines,drum drying machines G.4.15 Felt calenders G.4.16 Hank dryers G.4.17 Package dryers NO KELOMPOK MESIN/ PERALATAN KODE M/P JENIS MESIN/PERALATAN G.4.18 Tunnel dryers G.4.19 Radio frequency dryers G.4.20 Drying chambers,ovens G.4.21 Vacuum dryers G.4.22 Discontinuous tumblers G.5 Finishing machines G.5.1 Damping machines G.5.2 Agers, steaming machines and apparatus G.5.3 Decatising machinery G.5.4 Raising machines G.5.5 Tigering machines G.5.6 Polishing machines G.5.7 Shearing machines G.5.8 Cutting machines for velvets and velveteens G.5.9 Suede finishing machines G.5.10 Brushing machines G.5.11 Waxing machines G.5.12 Pile finishing machines G.5.13 Finish breaking machines G.5.14 Air jet finishing machines G.5.15 Calenders G.5.16 Singeing machines G.5.17 Roller presses G.5.18 Finishing presses G.5.19 Knitwear ironing presses G.5.20 Preboarding machines G.5.21 Boarding machines for knitwear G.5.22 Finishing machines for knitwear G.5.23 Finishing machines for narrow fabrics G.5.24 Pleating machines for the textile industry (for the NO KELOMPOK MESIN/ PERALATAN KODE M/P JENIS MESIN/PERALATAN garment making industry, see 10.6.6) G.5.25 Carpet glueing machines G.5.26 Shrinking machines (for shrinking machines for garments, see 10.3.1) G.5.27 Polymerisers G.5.28 Combining and laminating machines G.5.29 Coating machines G.5.30 Machines for plasma treatment G.5.31 Padding and impregnating machines G.5.32 Degreasing machines G.5.33 Laser machines for special effects on broad fabrics (for the garment making industry, see 10.6.10) G.6 Cutting, inspecting, measuring, rolling, and folding machinery G.6.1 Hot-cutting machines G.6.2 Mechanical cutting machines G.6.3 Laser cutting machines G.6.4 Ultrasonic cutting machines G.6.5 Inspecting machines G.7 Auxiliary machinery for washing, bleaching, dyeing, printing, drying, finishing, cutting, rolling, and folding G.7.1 Mixing machines for colours and finishing agents, colour straining and emulsifying G.7.2 Dyeing colour kitchens G.7.3 Colour and chemical dispensing systems G.7.4 Grinding machines G.7.5 Presses for bumps, tows and tops G.7.6 Bag stitching and end-to-end sewing machines G.7.7 Weft straighteners and other straightening devices G.7.8 Rope detwisting, turning and slitting machines G.7.9 Winding and plaiting devices G.8 Printing machinery G.8.1 Top and yarn printing machines G.8.2 Roller printing machines NO KELOMPOK MESIN/ PERALATAN KODE M/P JENIS MESIN/PERALATAN G.8.3 Flat screen printing machines G.8.4 Rotary screen printing machines G.8.5 Selvedge printing machines G.8.6 Flock-printing machines G.8.7 Selvedge printing machines G.9 Digital printing machinery G.9.1 Inkjet printers: UV inks G.9.2 Inkjet printers: solvent inks G.9.3 Inkjet printers: water-based inks G.9.4 Inkjet printers: eco-solvent inks G.9.5 Inkjet printers: latex inks G.9.6 Inkjet printers: sublimation inks G.9.7 Inkjet printers: pigment inks G.9.8 Inkjet plotters G.9.9 Roller engraving machines G.9.10 Engraving systems for rotary screens H Garment Making Machinery, Other Textile Processing Machinery, Auxiliary Machinery and Accessories H.1 Software and systems for product planning, design and related automation technology for garment making H.1.1 CAD computer aided design system H.1.2 Pattern-making equipment and systems H.1.3 Grading equipment and systems H.1.4 Marker-making equipment and systems H.1.5 CAM computer aided monitoring systems H.2 Equipment for product development H.2.1 Plotters H.2.2 Digitisers H.2.3 Body forms and mannequins H.2.4 3D body scanners H.3 Machinery for shrinking, fusing, cutting preparation, cutting and related automation H.3.1 Shrinking machines for garments (for shrinking machines for fabrics, see 8.5.26) NO KELOMPOK MESIN/ PERALATAN KODE M/P JENIS MESIN/PERALATAN technology H.3.2 Fusing equipment and machines H.3.3 Fabric spreading, laying and unrolling machines H.3.4 Fabric inspecting machines for garments (for inspecting machines for fabrics, see 8.6.5) H.3.5 Automatic cutting systems H.3.6 Hand operated cutting machines H.3.7 Laser cutting machines H.3.8 Die-cutting machines and press-cutting machines H.3.9 Strip-cutting equipment and machines H.4 Machinery for sewing, quilting, linking and converting H.4.1 Sewing machines (chainstitch) H.4.2 Sewing machines (lockstitch) H.4.3 Sewing machines (overedge, cover and other multi- thread stitch types) H.4.4 Automatic button-sewing machines H.4.5 Automatic buttonhole machines H.4.6 Automatic tacking machines (mechanically or CNC programme controlled) H.4.7 Belt-making and button-covering machines H.4.8 Blindstitching and felling machines H.4.9 Domestic sewing machines H.4.10 Machines for attaching press-studs, rivets, hooks and eyes H.4.11 Automated sewing units H.4.12 Sewing machines for decorative effects H.4.13 Other sewing machinery H.4.14 Sewing workstations and associated equipment H.4.15 Ultrasonic seaming equipment H.4.16 High frequency welding machines H.4.17 Quilting and mattress machinery NO KELOMPOK MESIN/ PERALATAN KODE M/P JENIS MESIN/PERALATAN H.4.18 Cushion machines and other filling machinery H.4.19 Linking machines H.4.20 Converting machines H.5 Machinery and equipment for product finishing H.5.1 Label printing machinery H.5.2 Transfer presses (including form presses, pressing accessories, pressing room system) H.5.3 Ironing equipment (including iron stations) H.5.4 Pressing machines H.5.5 Steaming machines and cabinets H.5.6 Pleating apparatus (for pleating machines for the textile industry, see 8.5.24) H.5.7 Inkjet printing machines for garments and finished products (for inkjet printing machines for fabrics, see Chapter 9) H.5.8 Screen printing machines for garments and finished products H.5.9 Rhinestone attaching machines H.5.10 Laser machines for special effects on garments (for laser machines for special effects on broad fabric, see 8.5.33) H.5.11 Washing machines (including stone and enzyme washing machines) H.5.12 Sand blasting machines H.6 Auxiliary machinery for the garment making industry H.6.1 Hanging garment transportation systems H.6.2 Rail systems for garment pieces I Machinery For Textile Reinforcement Structures for Composites, Auxiliary Machinery and Accessories I.1 Machinery For Textile Reinforcement Structures for Composites, Auxiliary Machinery and I.1.1 Machines for the production and treatment of special fibres NO KELOMPOK MESIN/ PERALATAN KODE M/P JENIS MESIN/PERALATAN Accessories I.1.2 Filament winding machines Fibre spreading machines I.1.3 Fibre spreading machines I.1.4 Tape laying machines, Fibre placement lines I.1.5 Coating and impregnation machines for prepreg production J LABORATORY TESTING AND MEASURING EQUIPMENT, ACCESSORIES J.1 Laboratory Testing and Measuring Equipment and Accessories J.1.1 Colour measuring instruments K EQUIPMENT FOR REYCLING, WASTE REDUCTION AND POLLUTION PREVENTION, ACCESSORIES K.1 Equipment for textile recycling K.1.1 Recycling of bottle flakes K.1.2 Dryers of bottle flakes K.1.3 Re-granulating equipment for tapes, fibres and nonwoven production waste K.1.4 Textile sorting systems K.1.5 Chemical recycling technology K.1.6 Equipment for waste water treatment K.1.7 Equipment for the separation of solid, fluid and gaseous substances from exhaust air and exhaust water K.1.8 Heat recovery systems K.1.9 Equipment for waste management L SOFWARE FOR DESIGN, DATA MONITORING, PROCESSING AND INTEGRATED PRODUCTION L.1 Electronic design and engineering system (CAD, CAE) L.1.1 Electronic systems for the spinning and winding industry L.1.2 Electronic systems for the nonwovens industry L.1.3 Electronic systems for the weaving industry NO KELOMPOK MESIN/ PERALATAN KODE M/P JENIS MESIN/PERALATAN L.1.4 Electronic systems for the knitting industry L.1.5 Electronic systems for the dyeing, printing and finishing industry L.1.6 Electronic systems for laboratory testing and measuring L.1.7 Electronic systems for the embroidery and braiding industry L.2 Software systems for data monitoring and processing (CAM, incl. controls) L.2.1 Data monitoring and control systems for the spinning and winding industry L.2.2 Data monitoring and control systems for the nonwovens industry L.2.3 Data monitoring and control systems for the weaving industry L.2.4 Data monitoring and control systems for the knitting industry L.2.5 Data monitoring and control systems for the dyeing, printing and finishing industry L.2.6 Data monitoring and control systems for laboratory testing and measuring L.2.7 Data monitoring and control systems for the embroidery, braiding and garment making industry L.3 Sofware systems for knowledge management, production management and supply chain management L.3.1 Software for knowledge management L.3.2 Software systems for Supply Chain Management (SCM) in textile networks L.3.3 Software for Enterprise Resource Planning (ERP), Product Lifecycle Management (PLM) and Production Planning and Scheduling (PPS) L.3.4 Warehouse and logistics management systems L.3.5 Environmental management systems NO KELOMPOK MESIN/ PERALATAN KODE M/P JENIS MESIN/PERALATAN L.3.6 Quality management systems L.4 Digital platforms L.4.1 Digital platforms and network solutions for textile and clothing production L.4.2 Digital platforms for procurement of textile materials L.5 Automation of production processes L.5.1 Robots L.5.2 Equipment for virtual reality and augmented reality L.5.3 Other equipment for automation L.6 Tracking and tracing of products L.6.1 Electronic Article Numbering (EAN) systems, bar coding systems L.6.2 Radio Frequency Identification (RFID) systems, transponder systems (for RFID labels for the garment industry, see 10.5.8) L.6.3 Traceability services and platforms L.6.4 Other systems for tracking and tracing of products L.7 Equipment and products to ensure machinery and plant operations L.7.1 Steam generators MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 20 TAHUN 2024 TENTANG PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN PADA INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL FORMULIR, FORMAT, DAN BAGAN ALUR PROSES PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN PADA INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL A. Formulir A.1 Daftar Mesin dan/atau Peralatan yang Telah Dibeli dan Terpasang yang Diajukan Untuk Dimintakan Penggantian Pembayaran DAFTAR MESIN DAN/ATAU PERALATAN YANG DIAJUKAN DALAM PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN PADA INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL PT……………………….. NO Mesin/Peralatan Jumlah Unit Harga Satuan Harga Total (3) x (4) Negara Produsen M/P Cara Pembayaran Sumber Pembiayaan (B/LKBB/KS/ DS *) Status Mesin dijaminkan Tanggal Pelunasan Pembelian M/P Tanggal Kedatanga n M/P Tujuan Pembelian Dampak Investasi Alamat Penempat an M/P Ket. L/C Transfer (Non L/C) Ya Tidak (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1 Kode M/P USD… USD …. Jenis M/P Merk Tahun Pemb. Spek Teknis Kap. Mesin Kode M/P Jenis M/P 2 Merk USD …. USD … Tahun Pemb. Spek Teknis Kap. Mesin Valuta Nilai Kurs Nilai Dalam Rupiah USD ......................... …………. Eq Rp. ………………….. ..... ......................... .............. Eq Rp. ………………….. Jumlah ………………….. Petunjuk Pengisian 1. Kolom 2 : Kode, Jenis dan Nama Mesin mengikuti Lampiran II Permenperin ini 2. Kolom 7,8,9 : Pilih yang sesuai 3. Kolom 10 dan 11 : Isi tanggal, bulan dan tahun 4. Kolom 12 : Pilih yang sesuai : Penggantian/Penambahan/Perluasan 5. Kolom 13 : Pilih yang sesuai : Peningkatan Kapasitas/Produktivitas/Efisiensi/ Mutu Produk/pengendalian pencemaran/limbah 6. Tabel dibuat 2 (dua) rangkap : 1 (satu) untuk lampiran SKU 7. Nilai dalam Rupiah, dikonversi menggunakan kurs pajak pada tanggal 1 Januari 20.... (tahun berjalan, mengikuti kurs pajak pada situs www.kemenkeu.go.id atau www.pajak.go.id atau www.beacukai.go.id) ………….,……………….20……. Ttd, stempel dan meterai Rp. 10.000 …………………………… Direktur/Direktur Utama B. Formulir A.2 Rekapitulasi Kronologi Dokumen Pembelian dan Pembayaran Mesin dan/atau Peralatan REKAPITULASI KRONOLOGI DOKUMEN PEMBELIAN DAN PEMBAYARAN MESIN DAN/ATAU PERALATAN YANG DIAJUKAN PT………………………………………………….. TA 20.... Lampiran Surat Permohonan Mengikuti Program No. . ……………. Tgl. . ……………………… NO M/P yang diajukan Jumlah Unit Invois / Faktur Packing List Bill of Lading PIB / BC-23 Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Bukti Pengiriman Barang Bukti Serah Terima Barang L/C atau SKBDN Bukti Transfer Pembayaran Dana Sendiri (√) Perjanjian Kredit Bank Perjanjian Kredit Supplier Perjanjian Kredit LKBB Alamat Penempatan M/P No. Tgl Nilai No. Tgl No. Tgl No. Tgl Nilai No. Tgl No Tgl No. Tgl No Tgl Nilai No Tgl Nilai No Tgl No Tgl No Tgl (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 1. Merk Tipe Negara Asal 2 Merk Tipe Negara Asal 3. dst……. Valuta (1) Kurs Valuta (2) Sesuai Nilai Invois (Kolom 4 Form A.2) Sesuai Bukti Bayar (Kolom 6 Form A.3) Selisih Nilai Investasi (3) Nilai Rupiah (2) x (3)= (4) Nilai Investasi (5) Nilai Rupiah (2) x (5)=(6) Nilai Investasi (3)-(5) = (7) Nilai Rupiah (2) x (7)=(8) EUR JPY ….. Total Rp. Total Rp. Total Rp. …….……, …. ………….. 20….. Meterai Rp.10.000,TTD Stempel Perusahaan Nama : ……………………. Jabatan : Direktur Utama/Direktur Petunjuk Pengisian : 1. Dibuat rangkap 2 dan ditanda tangani diatas meterai Rp 10.000,- 2. Urutan mesin dan/atau peralatan harus sesuai dengan urutan pada Formulir A.1 3. Nilai Invois agar dicantumkan sesuai mata uang asal (Original Currency) dan dijumlahkan sesuai kelompok mata uangnya. 4. Nilai Kurs Valuta ekuivalen dalam Rupiah mengikuti kurs pada Formulir A.1 5. Kolom (13) s/d (16) diisi sesuai dengan Sumber Pembiayaan untuk masing-masing M/P 6. Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) sumber pembiayaan agar dapat diisi sesuai dengan sumber pembiayaan dari masing-masing mesin dan/atau peralatan dimaksud 7. Bila terdapat 1 (satu) pembayaran untuk beberapa mesin dan/atau peralatan atau beberapa pembayaran untuk 1 (satu) mesin/peralatan, maka pada kolom (12) tulis pada baris yang sesuai 8. Tabel dapat dibuat beberapa halaman dengan ketentuan setiap halaman harus terdapat kolom 2 C. Formulir A.3 Rekapitulasi Pembayaran Pembelian Mesin dan/atau Peralatan REKAPITULASI PEMBAYARAN PEMBELIAN MESIN DAN/ATAU PERALATAN PT/CV*). ………….. No. Jenis Mesin Invois Bukti Pembayaran Selisih (5) - (6) Penyebab Selisih Keterangan No. Tanggal Nilai Nilai Tanggal Nama Bank (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 1 Sub Jumlah 2 Sub Jumlah 3 Jumlah ……, …. ………….. 20.. Meterai Rp.10.000/TTD/Stempel Perusahaan Nama : ……………………. Jabatan : Direktur Utama/Direktur *) Catatan: 1. Nomor urut kolom (1) harus sesuai dengan nomor urut pada Formulir A.1 2. Untuk bukti pembayaran yang dilakukan melalui l/c yang telah lunas, pada kolom (6) s/d kolom (8) isi dengan debit advice/nota debit. 3. Bila bukti bayar dan/atau penerima pembayaran berbeda dari penerbit invois dan/atau jumlah pembayaran berbeda agar dijelaskan alasannya pada kolom keterangan (kolom 11). *) Pilih yang sesuai D. Formulir B.1 Rekapitulasi Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahannya (kop perusahaan) REKAPITULASI AKTA PERUSAHAAN DAN/ATAU PERUBAHANNYA PT........................................ No. Nomor & Tgl. AKTA Tentang Pengesahan Kemenkumham Berita Negara RI (BNRI) No Tanggal No Tanggal I. Akta Pendirian No. ............... Tgl. ............... Notaris................ II. Akta Perubahan (akta yang telah disesuaikan dengan UU Perseroan Terbatas No. 40/2007 ) 1. No. ............... Tgl. ............... Notaris................ 2. No. ............... Tgl. ............... Notaris............... 3. No. ............... Tgl. ............... Notaris............... 4. No. ............... Tgl. ............... Notaris............... 5. No. ............... Tgl. ............... Notaris............... III Akta Susunan Pengurus Terakhir No................ Tgl............... Notaris………….. Dibuat di ……………, ……/……/20.... Meterai Rp.10.000 /TTD/Stempel Perusahaan Nama : ………………………………… Jabatan :Direktur Utama/Direktur *) *) Coret yang tidak perlu E. Formulir B.2 Daftar Susunan Pengurus Perusahaan (kop perusahaan) DAFTAR SUSUNAN PENGURUS PERUSAHAAN PT. .................................................... Sesuai dengan Akta Notaris ...... No. ...... tanggal ......... susunan pengurus terakhir PT. ......................... adalah sebagai berikut : No. Nama & Jabatan KTP/Passport* Kewarganegaraan No Jatuh Tempo Direksi 1 2 3 4 5 Komisaris 1 2 3 4 5 Dibuat di ................,..../....../20.... Meterai Rp.10.000/TTD/Stempel Perusahaan Nama : ..................................... Jabatan : Direktur Utama/Direktur *) *) pilih yang sesuai F. Formulir B.3 Rekapitulasi Kapasitas Sesuai dengan Perizinan Berusaha, Kapasitas Terpasang, Kapasitas Terpakai, dan Jumlah Produksi REKAPITULASI KAPASITAS SESUAI PERIZINAN BERUSAHA, KAPASITAS TERPASANG, KAPASITAS TERPAKAI DAN JUMLAH PRODUKSI A. KAPASITAS PRODUKSI SESUAI PERIZINAN BERUSAHA No. ….... NO. PERIZINAN BERUSAHA JENIS INDUSTRI KAPASITAS PRODUKSI SESUAI PERIZINAN BERUSAHA MENURUT JENIS PRODUK *) KETERANGAN ……. ……. ……. ……. 1 PABRIK 1 Jl. …………. cth : Industri Pemintalan Benang ………………. …meter/pcs …. meter/kg … Sub Total 2 PABRIK 2 Jl. …………… cth : Industri Perajutan ………………. Sub Total TOTAL Catatan : - Isi sesuai jenis produksi pada yang tercantum dalam Perizinan Berusaha secara lengkap dan benar. - Bila terdapat Perizinan Berusaha lama yang digabungkan ke Perizinan Berusaha yang terbit kemudian, jelaskan pada kolom Keterangan - Jenis produk yang dihasilkan disesuaikan dengan jenis industri B. REKAPITULASI KAPASITAS TERPASANG, KAPASITAS TERPAKAI DAN JUMLAH PRODUKSI NO. LOKASI PABRIK JENIS PRODUK KETERANGAN 1 PABRIK Jl. …………… ……. ……. ……. ……. a. Kapasitas Terpasang b. Kapasitas Produksi Terpakai (%) c. Jumlah Produksi 2. PABRIK Jl. …………… ……. ……. ……. ……. a. Kapasitas Terpasang b. Kapasitas Produksi Terpakai (%) c. Jumlah Produksi Catatan : - Isi sesuai jenis produksi pada yang tercantum dalam Perizinan Berusaha secara lengkap dan benar - Bila realisasi produksi melebihi kapasitas sesuai Perizinan Berusaha agar dijelaskan pada kolom Keterangan - Kapasitas Produksi Terpakai = Jumlah Produksi dibagi dengan Kapasitas Produksi Terpasang G. Formulir C.1 Studi Kelayakan Usaha STUDI KELAYAKAN USAHA PT. ……………………………………. PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN PADA INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN ANGGARAN 20..... Dibuat oleh : ……………………….. DAFTAR ISI Halaman

Pasal 1

Koreksi

Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Pada Industri Tekstil dan Produk Tekstil dimaksudkan untuk : a. mendukung pelaksanaan peta jalan Making INDONESIA 4.0; b. meningkatkan daya saing, produktivitas, dan efisiensi energi Industri tekstil dan produk tekstil; dan c. meningkatkan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan hidup. Ruang Lingkup

Pasal 2

Koreksi

Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Pada Industri Tekstil dan Produk Tekstil diwujudkan dalam bentuk pemberian potongan harga melalui penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sesuai daftar terlampir yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Nilai Penggantian

Pasal 3

(1) PIHAK PERTAMA memberikan penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan kepada PIHAK KEDUA dalam bentuk dana segar sebesar Rp…………………….,- (…………………………………... Rupiah) yang ditetapkan dengan menggunakan nilai Kurs Pajak yang berlaku dengan pembulatan dalam jutaan Rupiah terendah sesuai penetapan persetujuan oleh PIHAK PERTAMA. (2) PIHAK PERTAMA akan merealisasikan penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan setelah menerima Surat Permohonan Realisasi Pencairan Dana Program dari PIHAK KEDUA yang dilengkapi dengan dokumen sebagaimana terlampir dan memenuhi syarat sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor …….. Tahun 20.... Tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Pada Industri Tekstil dan Produk Tekstil. (3) Realisasi pembayaran nilai penggantian sebagian dari harga dilakukan secara sekaligus melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke rekening PIHAK KEDUA. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

Pasal 4

(1) PIHAK PERTAMA berhak melakukan pengawasan dan meminta laporan pelaksanaan pemasangan dan pemanfaatan Mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik secara langsung maupun melalui penugasan Pihak Ketiga. (2) PIHAK PERTAMA berhak membatalkan Perjanjian ini apabila : a. Bukti-bukti pembayaran dan atau dokumen mesin dan/atau peralatan dan atau legalisasinya diragukan keabsahannya; atau b. Pengajuan Surat Permohonan Realisasi Pencairan Dana Program melebihi batas waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal P3SH. (3) PIHAK PERTAMA wajib membayar penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2). Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

Pasal 5

(1) PIHAK KEDUA berhak mendapat penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2). (2) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan tujuan dan ruang lingkup Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Pada Industri Tekstil dan Produk Tekstil sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2. (3) PIHAK KEDUA wajib memenuhi persyaratan Permohonan Realisasi Pencairan Dana Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dengan melampirkan Kuitansi dan dokumen lainnya sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor …….. Tahun 20.... Tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Pada Industri Tekstil dan Produk Tekstil selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal P3SH atau selambat-lambatnya tanggal ………… 20..... (4) PIHAK KEDUA wajib memberikan laporan pemanfaatan mesin dan/atau peralatan kepada PIHAK PERTAMA setiap 6 (enam) bulan sekali per posisi 30 Juni dan 31 Desember selama 3 (tiga) tahun, paling lambat pada tanggal 31 Juli untuk semester ganjil dan 31 Januari untuk semester genap. (5) PIHAK KEDUA wajib memberikan akses bagi PIHAK PERTAMA atau Pihak Lain yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan hak-haknya. Sanksi

Pasal 6

Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pemasangan mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana mestinya, memindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA dan/atau ternyata memberikan keterangan palsu/dokumen palsu/melakukan penipuan dengan tujuan memperoleh dana Program, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada Kas Negara sesuai dengan peraturan perundang- undangan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat dari PIHAK PERTAMA tentang kewajiban pengembambalian dana Program dimaksud. Keadaan Kahar (Force Majeure)

Pasal 7

(1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar atau force majeure adalah keadaan, kejadian, atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan/ kemampuan kedua belah pihak yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini, seperti peperangan, epidemi, huru-hara, atau bencana alam. (2) Apabila terjadi keadaan kahar, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar tersebut, dilengkapi dengan bukti berupa keterangan tertulis dari instansi yang berwenang. (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sesuai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, maka dapat dilakukan perubahan terhadap ketentuan Perjanjian ini, dengan ketentuan setiap perubahan dilakukan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak dan dituangkan ke dalam Addendum P3SH yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Pernyataan dan Jaminan

Pasal 8

(1) PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin bahwa semua dokumen dan informasi tentang mesin dan/atau peralatan yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA adalah benar sesuai dengan aslinya dan sesuai dengan mesin dan/atau peralatan yang dibeli dan tidak ada rekayasa atau manipulasi serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. (2) PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin bahwa semua legalisasi atas dokumen mesin dan/atau peralatan serta bukti-bukti pembayaran dan dokumen lainnya yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA adalah benar telah mendapatkan legalisasi dari pejabat yang berwenang dan tidak ada yang direkayasa atau dimanipulasi serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan menjadi bukti yang sah. Penutup

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2024 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Pada Industri Tekstil dan Produk Tekstil

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB II

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kesatu

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

Pasal 11

BAB Keempat

Pasal 12

BAB Kelima

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Keenam

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB III

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB Kesatu

Pasal 26

BAB Kedua

Pasal 27

BAB Ketiga

Pasal 28

BAB IV

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB V

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

BAB VII

Pasal 37

Pasal 38

BAB I

BAB II

BAB III