Koreksi Pasal 27

(1) Direktur Jenderal MENETAPKAN LPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) melalui mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) LPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit: a. berlokasi di INDONESIA dan didirikan berdasarkan hukum INDONESIA; dan b. memiliki Perizinan Berusaha di bidang jasa survei. (3) LPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan verifikasi lapangan yang paling sedikit meliputi kegiatan: a. penelaahan studi kelayakan usaha; b. penilaian kewajaran harga mesin dan/atau peralatan; c. penelaahan kelayakan dan dampak teknologi terhadap peningkatan efisiensi, kapasitas, kualitas, produktivitas perusahaan, dan/atau ragam produk; d. verifikasi keberadaan pabrik dan aktivitas yang dilakukan sesuai dengan Perizinan Berusaha; e. verifikasi terhadap legalitas dan keberadaan produsen mesin dan/atau peralatan dalam negeri; f. verifikasi mesin dan/atau peralatan yang diajukan telah terpasang di lokasi pabrik sesuai dengan Perizinan Berusaha; g. dokumentasi atas kondisi lingkungan pabrik serta mesin dan/atau peralatan; dan h. penyusunan laporan pelaksanaan verifikasi lapangan dalam pelaksanaan program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT.