Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2024 tentang PEMBERIAN PE...

Pasal 2

Penghargaan di lingkungan Kementerian dapat diberikan kepada: a. PNS; b. PPPK; c. Purnabakti; dan d. Mitra Kerja.

Pasal 3

Penghargaan bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat diberikan dalam bentuk: a. Karya Dhika Lokatara; b. Karya Dhika Madya; c. Karya Dhika Prakasa; dan d. Pegawai Teladan.

Pasal 4

Koreksi

Penghargaan bagi PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan dalam bentuk Penghargaan Pegawai Teladan.

Pasal 5

Koreksi

Penghargaan bagi Purnabakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c diberikan dalam bentuk Penghargaan Purna Pengayoman.

Pasal 6

Koreksi

Penghargaan bagi Mitra Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d diberikan dalam bentuk Penghargaan Mitra Kerja.

Pasal 7

Koreksi

Penghargaan Karya Dhika Lokatara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan dengan kriteria sebagai berikut: a. PNS berhasil atau unggul dalam kompetisi di tingkat nasional atau internasional yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian; dan/atau b. PNS berjasa terhadap bangsa, negara, dan/atau masyarakat dengan mendapatkan penghargaan dari lembaga terkait sehingga berdampak positif serta meningkatkan citra Kementerian.

Pasal 8

Koreksi

Untuk mendapatkan Penghargaan Karya Dhika Lokatara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, PNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki masa kerja sebagai PNS paling singkat 5 (lima) tahun sejak diangkat sebagai PNS; b. mendapatkan predikat kinerja sangat baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; c. mendapatkan persetujuan dan rekomendasi dari kepala kantor wilayah atau pimpinan Unit Eselon I; dan d. tidak sedang dalam proses penjatuhan atau menjalani hukuman disiplin maupun tindak pidana serta tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 9

(1) Kepala kantor wilayah atau pimpinan Unit Eselon I menyampaikan usulan PNS penerima Penghargaan Karya Dhika Lokatara kepada Sekretaris Jenderal. (2) Dalam menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan dokumen pendukung sebagai berikut: a. daftar riwayat hidup; b. surat keputusan kenaikan pangkat terakhir; c. surat keputusan jabatan terakhir; d. dokumen evaluasi kinerja 2 (dua) tahun terakhir; e. prestasi PNS yang dibuktikan dengan dokumen pendukung sesuai prestasi yang dicapai; f. surat persetujuan dan rekomendasi dari kepala kantor wilayah atau pimpinan Unit Eselon I; dan g. surat keterangan dari kepala kantor wilayah atau pimpinan Unit Eselon I yang menyatakan PNS yang diusulkan tidak sedang menjalani proses penjatuhan hukuman disiplin dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin.

Pasal 10

(1) Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disampaikan dalam waktu paling lambat tanggal 19 Juni tahun berjalan. (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Jenderal melalui Biro Sumber Daya Manusia melakukan seleksi administrasi terhadap dokumen pendukung.

Pasal 11

Terhadap nama PNS yang telah lolos seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretaris Jenderal melalui Biro Sumber Daya Manusia menyerahkan nama PNS kepada tim penilai penghargaan.

Pasal 12

(1) Tim penilai penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melakukan penilaian. (2) Tim penilai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. (3) Tim penilai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari unsur: a. Sekretaris Jenderal sebagai ketua; b. Kepala Biro Sumber Daya Manusia sebagai sekretaris; dan c. para sekretaris Unit Eselon I sebagai anggota.

Pasal 13

(1) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, tim penilai penghargaan dapat meminta pertimbangan dari akademisi, praktisi, dan/atau pejabat yang berwenang pada kementerian/lembaga yang terkait dengan penghargaan Pegawai. (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara penilaian. (3) Format berita acara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Hasil penilaian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan oleh ketua tim penilai penghargaan kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai penerima penghargaan.

Pasal 15

(1) Pemberian Penghargaan Karya Dhika Lokatara dilaksanakan pada Hari Dharma Karya Dhika. (2) Penghargaan Karya Dhika Lokatara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam penghargaan yang ditandatangani oleh Menteri dan lencana. (3) Format piagam penghargaan dan lencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

(1) Selain bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, PNS yang menerima Penghargaan Karya Dhika Lokatara juga dapat diberikan penghargaan lain dalam bentuk: a. kenaikan pangkat luar biasa; dan/atau b. promosi jabatan. (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Pasal 17

Koreksi

(1) Penghargaan Karya Dhika Madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan dengan kriteria sebagai berikut: a. mengungkap dan menyelesaikan masalah yang bersifat nasional dan/atau internasional yang berdampak luas dengan menciptakan sebuah Inovasi, sehingga berdampak positif serta meningkatkan kinerja dan citra Kementerian; dan/atau b. mengungkap dan menyelesaikan masalah yang bersifat nasional dan/atau internasional yang berdampak luas serta berdampak positif pada Kementerian dengan mendapat apresiasi atau penghargaan dari lembaga tingkat nasional dan/atau internasional. (2) Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penemuan baru, pengembangan, dan/atau pembaruan, berupa: a. program dan kegiatan; b. alat; dan/atau c. aplikasi. (3) Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus lolos uji kelayakan oleh Badan Strategi Kebijakan Kementerian.

Pasal 18

Dalam hal Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan oleh sebuah tim, Penghargaan Karya Dhika Madya diberikan kepada penggagas atas nama tim.

Pasal 19

(1) Untuk mendapatkan Penghargaan Karya Dhika Madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, PNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki masa kerja sebagai PNS paling singkat 5 (lima) tahun sejak diangkat sebagai PNS; b. mendapatkan predikat kinerja baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; c. mendapatkan persetujuan dan rekomendasi dari kepala kantor wilayah atau pimpinan Unit Eselon I; dan d. tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin dan/atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau ringan selama 5 (lima) tahun terakhir dan tidak pernah di jatuhi hukuman disiplin berat maupun tindak pidana. (2) Persyaratan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan dokumen pendukung sebagai berikut: a. daftar riwayat hidup; b. surat keputusan kenaikan pangkat terakhir; c. surat keputusan jabatan terakhir; d. dokumen evaluasi kinerja 2 (dua) tahun terakhir; e. prestasi PNS yang dibuktikan dengan dokumen pendukung sesuai prestasi yang dicapai; f. surat persetujuan dan rekomendasi dari kepala kantor wilayah atau pimpinan Unit Eselon I; dan g. surat keterangan dari kepala kantor wilayah atau pimpinan Unit Eselon I yang menyatakan PNS yang diusulkan tidak sedang menjalani proses penjatuhan hukuman disiplin dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin. (3) Selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap PNS yang menciptakan sebuah Inovasi juga harus melampirkan surat hasil uji kelayakan dari Badan Strategi dan Kebijakan Kementerian.

Pasal 20

Ketentuan mengenai tata cara penyampaian usulan dan penilaian pemberian Penghargaan Karya Dhika Lokatara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 14 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyampaian usulan dan penilaian pemberian Penghargaan Karya Dhika Madya.

Pasal 21

(1) Pemberian Penghargaan Karya Dhika Madya dilaksanakan pada Hari Dharma Karya Dhika. (2) Penghargaan Karya Dhika Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam penghargaan yang ditandatangani oleh Menteri dan lencana. (3) Format piagam penghargaan dan lencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

(1) Selain bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, PNS yang telah menerima Penghargaan Karya Dhika Madya juga dapat diberikan penghargaan lain dalam bentuk: a. penugasan yang bersifat pengembangan kompetensi; b. mengikuti pendidikan dan pelatihan penjenjangan karier; dan/atau c. menghadiri acara resmi kenegaraan untuk mewakili Kementerian. (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Pasal 23

Koreksi

Penghargaan Karya Dhika Prakasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan dengan kriteria sebagai berikut: a. berhasil menjadi duta atau wakil Kementerian di tingkat nasional atau internasional; dan/atau b. berhasil menjuarai dalam kompetisi tingkat nasional atau internasional yang tidak terkait dengan tugas dan fungsi, sehingga berdampak positif serta meningkatkan citra Kementerian.

Pasal 24

Koreksi

(1) Untuk mendapatkan Penghargaan Karya Dhika Prakasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, PNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai PNS; b. mendapatkan predikat kinerja baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; c. mendapatkan persetujuan dan rekomendasi dari kepala kantor wilayah atau pimpinan Unit Eselon I; dan d. tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin dan/atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau ringan selama 3 (tiga) tahun terakhir dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat maupun tindak pidana. (2) Persyaratan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan dokumen pendukung sebagai berikut: a. daftar riwayat hidup; b. surat keputusan kenaikan pangkat terakhir; c. surat keputusan jabatan terakhir; d. dokumen evaluasi kinerja 2 (dua) tahun terakhir; e. prestasi PNS yang dibuktikan dengan dokumen pendukung sesuai prestasi yang dicapai; f. surat persetujuan dan rekomendasi dari kepala kantor wilayah atau pimpinan Unit Eselon I; dan g. surat keterangan dari kepala kantor wilayah atau pimpinan Unit Eselon I yang menyatakan PNS yang diusulkan tidak sedang menjalani proses penjatuhan hukuman disiplin dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin.

Pasal 25

Pasal 26

(1) Pemberian Penghargaan Karya Dhika Prakasa dilaksanakan pada Hari Dharma Karya Dhika. (2) Penghargaan Karya Dhika Prakasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam penghargaan yang ditandatangani oleh Menteri dan lencana. (3) Format piagam penghargaan dan lencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 27

Selain bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, PNS yang telah menerima Penghargaan Karya Dhika Prakasa juga dapat diberikan penghargaan dalam bentuk kesempatan menghadiri acara resmi kenegaraan mewakili Kementerian.

Pasal 28

Koreksi

(1) Penghargaan Pegawai Teladan dapat diberikan kepada PNS atau PPPK dengan kriteria sebagai berikut: a. berhasil mencapai kinerja yang baik dan memiliki integritas yang tinggi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Unit Kerja masing-masing; b. berhasil memiliki Inovasi di lingkungan Unit Kerja masing-masing; c. berhasil meraih prestasi di lingkungan Unit Kerja masing-masing atau di luar Unit Kerja; dan/atau d. kriteria lainnya yang ditentukan oleh Unit Kerja masing-masing. (2) Penghargaan Pegawai Teladan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pimpinan Unit Eselon I, kepala kantor wilayah, atau pimpinan satuan kerja.

Pasal 29

Untuk mendapatkan Penghargaan Pegawai Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, PNS atau PPPK harus memenuhi persyaratan: a. memiliki masa kerja sebagai PNS atau PPPK paling singkat 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai PNS atau PPPK; b. mendapatkan predikat kinerja baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; c. tidak sedang dalam proses penjatuhan atau menjalani hukuman disiplin maupun tindak pidana; dan d. tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin berat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 30

(1) Usulan PNS dan PPPK penerima Penghargaan Pegawai Teladan disampaikan oleh Atasan Langsung secara berjenjang kepada pimpinan Unit Eselon I, Kepala Kantor Wilayah, atau pimpinan Satuan Kerja. (2) Dalam menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan dokumen pendukung sebagai berikut: a. daftar riwayat hidup; b. keputusan kenaikan pangkat terakhir bagi PNS; c. keputusan jabatan terakhir; d. dokumen evaluasi kinerja 2 (dua) tahun terakhir; e. prestasi PNS atau PPPK yang dibuktikan dengan dokumen pendukung sesuai prestasi yang dicapai; dan f. surat keterangan Atasan Langsung yang menyatakan PNS dan PPPK yang diusulkan tidak sedang menjalani proses penjatuhan hukuman disiplin dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin.

Pasal 31

Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, pimpinan Unit Eselon I, kepala kantor wilayah, atau pimpinan satuan kerja melakukan seleksi administrasi terhadap dokumen pendukung.

Pasal 32

(1) Terhadap nama PNS atau PPPK yang telah lolos seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, pimpinan Unit Eselon I, kepala kantor wilayah, atau pimpinan satuan kerja menyerahkan nama PNS atau PPPK kepada tim penilai Penghargaan Pegawai Teladan untuk dilakukan penilaian. (2) Tim penilai Penghargaan Pegawai Teladan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan Unit Eselon I, kepala kantor wilayah, atau pimpinan satuan kerja. (3) Tim penilai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur: a. ketua; b. sekretaris; dan c. anggota.

Pasal 33

(1) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, tim penilai penghargaan dapat meminta pertimbangan dari ademisi, praktisi, dan/atau pejabat yang berwenang pada kementerian/lembaga yang terkait dengan Penghargaan Pegawai Teladan. (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara penilaian. (3) Berita acara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pimpinan Unit Eselon I, kepala kantor wilayah, atau pimpinan satuan kerja untuk ditetapkan sebagai penerima penghargaan. (4) Format berita acara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 34

(1) Hasil penilaian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 disampaikan oleh tim penilai Penghargaan Pegawai Teladan kepada pimpinan Unit Eselon I, kepala kantor wilayah, atau pimpinan satuan kerja untuk ditetapkan sebagai penerima Penghargaan Pegawai Teladan. (2) Keputusan penerima Penghargaan Pegawai Teladan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan Unit Eselon I, kepala kantor wilayah, atau pimpinan satuan kerja kepada Sekretaris Jenderal melalui Biro Sumber Daya Manusia.

Pasal 35

Tata cara pelaksanaan seleksi, penilaian, dan penetapan pemberian Penghargaan Pegawai Teladan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh pimpinan Unit Eselon I, kepala kantor wilayah, atau pimpinan satuan kerja masing-masing.

Pasal 36

(1) Waktu pemberian Penghargaan Pegawai Teladan ditetapkan oleh pimpinan Unit Eselon I, kepala kantor wilayah, atau pimpinan satuan kerja. (2) Penghargaan Pegawai Teladan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam penghargaan yang ditandatangani oleh pimpinan Unit Eselon I, kepala kantor wilayah, atau pimpinan satuan kerja masing- masing. (3) Format piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 37

(1) Selain bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, PNS atau PPPK yang telah menerima Penghargaan Pegawai Teladan juga dapat diberikan penghargaan lain dalam bentuk: a. penugasan yang bersifat pengembangan kompetensi; dan/atau b. menghadiri acara resmi untuk mewakili Unit Eselon I, kantor wilayah, atau satuan kerja masing-masing. (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Pasal 38

Koreksi

Penghargaan Purna Pengayoman dapat diberikan kepada Purnabakti dengan kriteria menunjukkan kesetiaan dan pengabdian yang sebaik-baiknya terhadap negara dan Kementerian.

Pasal 39

Koreksi

Untuk mendapatkan Penghargaan Purna Pengayoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, PNS harus memenuhi persyaratan: a. Purnabakti pada periode bulan September tahun sebelumnya sampai dengan bulan Agustus tahun berjalan; dan b. Purnabakti yang diusulkan: 1. tidak sedang menjalani proses tindak pidana; dan 2. tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan- undangan sebelum memasuki batas usia pensiun.

Pasal 40

(1) Daftar penerima Penghargaan Purna Pengayoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 disusun oleh Biro Sumber Daya Manusia. (2) Biro Sumber Daya Manusia menyampaikan daftar penerima Penghargaan Purna Pengayoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan Unit Eselon I, kepala kantor wilayah, atau pimpinan satuan kerja untuk dilakukan validasi. (3) Hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kembali kepada Biro Sumber Daya Manusia untuk ditetapkan oleh Menteri. (4) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Purnabakti.

Pasal 41

(1) Penghargaan Purna Pengayoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diberikan dalam bentuk piagam penghargaan yang ditandatangani oleh Menteri dan medali. (2) Format piagam penghargaan dan medali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 42

Tata cara pelaksanaan penetapan pemberian Penghargaan Purna Pengayoman ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 43

Koreksi

(1) Penghargaan Mitra Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diberikan kepada Mitra Kerja dengan kriteria berperan aktif serta berkontribusi memberi dukungan dalam kemajuan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian. (2) Penghargaan Mitra Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 44

Koreksi

(1) Usulan penerima Penghargaan Mitra Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 disampaikan oleh pimpinan Unit Eselon I atau kepala kantor wilayah kepada Sekretaris Jenderal. (2) Dalam menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan dokumen pendukung sebagai berikut: a. bukti kontribusi positif dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian; dan/atau b. perjanjian kerja sama dengan Kementerian.

Pasal 45

(1) Seleksi dan penilaian terhadap pemberian penghargaan Mitra Kerja dilakukan oleh Sekretaris Jenderal. (2) Tata cara pelaksanaan seleksi, penilaian, dan penetapan pemberian penghargaan Mitra Kerja ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 46

(1) Hasil seleksi dan penilaian penerima Penghargaan Mitra Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 disampaikan oleh Sekretaris Jenderal kepada Menteri untuk ditetapkan. (2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Mitra Kerja.

Pasal 47

(1) Pemberian Penghargaan Mitra Kerja dapat dilaksanakan pada: a. Hari Dharma Karya Dhika; b. hari ulang tahun kemerdekaan Republik INDONESIA; c. hari besar lainnya; atau d. hari lainnya yang ditetapkan oleh Menteri. (2) Penghargaan Mitra Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam penghargaan yang ditandatangani oleh Menteri. (3) Format piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 48

Koreksi

Pegawai penerima penghargaan wajib: a. menjaga nama baik Kementerian atas prestasi yang telah diberikan; dan b. memberikan keteladanan dan menumbuhkan semangat Pegawai untuk berbakti kepada bangsa dan negara.

Pasal 49

Koreksi

Menteri, pimpinan Unit Eselon I, kepala kantor wilayah, atau pimpinan satuan kerja sesuai dengan kewenangannya dapat mencabut penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Koreksi

(1) Pencabutan Penghargaan Karya Dhika dan Penghargaan Mitra Kerja dapat dilakukan melalui usulan dari pimpinan Unit Eselon I atau kepala kantor wilayah, sesuai dengan kewenangannya kepada Sekretaris Jenderal disertai dengan alasan dan bukti pendukung. (2) Sekretaris Jenderal menyampaikan usul pencabutan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri. (3) Menteri MENETAPKAN keputusan pencabutan penghargaan.

Pasal 51

Koreksi

Pemberian penghargaan lain di luar Peraturan Menteri ini, tetap dapat diberikan oleh pimpinan Unit Eselon I, kepala kantor wilayah, atau pimpinan Satuan Kerja sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 52

Koreksi

Menteri dapat memberikan penghargaan lainnya kepada Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 53

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Pemberian Penghargaan Karya Dhika bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 1962), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2024 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Januari 2024 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ASEP N. MULYANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA, PURNABAKTI, DAN MITRA KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 1. BERITA ACARA PENILAIAN Berita Acara Penilaian merupakan naskah dinas yang berisi tentang pernyataan bahwa telah terjadi suatu proses pelaksanaan kegiatan penilaian usulan calon penerima penghargaan pada waktu tertentu yang harus di tandatangani oleh Tim Penilai Penghargaan dan berita acara dapat disertai dengan lampiran. Berita acara penilaian penghargaan digunakan untuk menilai usulan Penghargaan Karyadhika (Lokatara/Madya/Prakasa), Pegawai Teladan, atau Penghargaan Lainnya, berita acara dapat disertai dengan lampiran. Susunan Berita Acara Penilaian: a. bagian kepala, yang terdiri atas: 1) kop naskah dinas, yang diletakkan secara simetris; 2) judul berita acara, yang ditulis menggunakan huruf kapital dan diletakkan secara simetris; dan 3) nomor berita acara yang ditulis menggunakan huruf kapital dan diletakkan secara simetris di bawah judul. b. bagian batang tubuh, yang terdiri atas: 1) tulisan “hari”, “tanggal”, “bulan”, dan “tahun” serta nama dan jabatan para pihak yang membuat berita acara; 2) substansi berita acara; 3) keterangan yang menyebutkan adanya lampiran; dan 4) penutup yang menerangkan bahwa berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya. c. bagian kaki yang memuat tempat pelaksanaan penandatanganan, nama jabatan dan tanda tangan Tim Penilai Penghargaan. Format Berita Acara Penilaian tercantum pada Contoh 1. Contoh 1 Kop Naskah Dinas (Unit Kerja) Penomoran yang berurutan dalam satu tahun Memuat Identitas Tim Penilai Penghargaan Memuat hasil penilaian calon penerima penghargaan Memuat Jumlah Calon Penerima Penghargaan Tanda tangan Tim Penilai Pemberian Penghargaan 2. PIAGAM PENGHARGAAN Piagam penghargaan merupakan surat atau tulisan resmi yang berisi pernyataan pemberian hak atau peneguhan sesuatu hal yang bersifat penghormatan bagi penerima Penghargaan Karyadhika (Lokatara/Madya/Prakasa), Purna Pengayoman, Pegawai Teladan, Penghargaan Mitra Kerja, dan Penghargaan Lainnya. Piagam penghargaan ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan kewenangannya. Susunan piagam penghargaan terdiri atas: a. bagian kepala, yang terdiri atas: 1) kop naskah dinas, dengan nama jabatan atau nama Kementerian yang ditulis menggunakan huruf kapital secara simetris; 2) tulisan “Piagam Penghargaan”, yang ditulis menggunakan huruf kapital dan dicantumkan dibawah nama jabatan atau Kementerian secara simetris; 3) tulisan jenis penghargaan yang ditulis menggunakan huruf kapital dan dicantumkan dibawah di bawah tulisan “Piagam Penghargaan” secara simetris; dan 4) tulisan nomor, yang ditulis menggunakan huruf kapital dan diletakkan secara simetris di bawah tulisan “Jenis Penghargaan”. b. bagian batang tubuh, yang terdiri atas: 1) uraian berisikan pejabat yang memberikan penghargaan; 2) identitas penerima penghargaan; dan 3) uraian prestasi/keteladanan yang telah dicapai atau di wujudkan. c. bagian kaki, yang terdiri atas: 1) tempat dan tanggal penetapan Keputusan Pemberian Penghargaan 2) nama jabatan pejabat yang menandatangani, yang ditulis dalam huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,); 3) tanda tangan pejabat yang menandatangani dan cap dinas; dan 4) nama lengkap pejabat yang menandatangani, yang ditulis dengan huruf awal kapital, tanpa mencantumkan gelar. A. bentuk dan ukuran Piagam Penghargaan Karyadhika (Lokatara/Madya/Prakasa): 1) panjang kertas : 34,7cm (tiga puluh empat koma tujuh sentimeter) 2) lebar kertas : 24,7cm (dua puluh empat koma tujuh sentimeter) 3) orientasi kertas : Potrait 4) bahan kertas : Concorde 5) warna : Putih Format piagam Penghargaan Karyadhika (Lokatara/Madya/Prakasa) tercantum pada Contoh 2A. Contoh 2A Kop naskah dinas garuda Memuat Jenis penghargaan dan Penomoran yang berurutan dalam satu tahun Memuat Identitas Penerima Penghargaan Memuat Uraian prestasi/ketelad anan Tanda tangan Menteri Hukum dan HAM B. bentuk dan ukuran Piagam Penghargaan Purna Pengayoman: 1) panjang kertas : 33 cm (tiga puluh tiga sentimeter) 2) lebar kertas : 21,5 cm (dua puluh satu koma lima sentimeter) 3) orientasi kertas : Potrait 4) bahan kertas : Karton 5) warna : Putih Format Piagam Penghargaan Purna Pengayoman tercantum pada Contoh 2B. Contoh 2B Kop naskah dinas garuda Memuat Jenis penghargaan dan Penomoran yang berurutan dalam satu tahun Memuat Identitas Penerima Penghargaan Tanda tangan Menteri Hukum dan HAM dan cap C. bentuk dan ukuran Piagam Penghargaan Pegawai Teladan 1) panjang kertas : 34,7cm (tiga puluh empat koma tujuh sentimeter) 2) lebar kertas : 24,7cm (dua puluh tiga koma tujuh sentimeter) 3) orientasi kertas : Landscape 4) berat kertas : 210 gr (dua ratus sepuluh gram) 5) bahan kertas : Karton 6) warna : Putih 7) background piagam : Design background dapat disesuaikan dengan tema masing-masing unit kerja Format Piagam Penghargaan Pegawai Teladan tercantum pada Contoh 2C. Contoh 2C Kop naskah dinas pengayoman Memuat Jenis penghargaan dan Penomoran Memuat Identitas Penerima Penghargaan Memuat Uraian prestasi/ketelada nan Tanda tangan pimpinan unit kerja dan cap D. bentuk dan ukuran Piagam Penghargaan Mitra Kerja 1) panjang kertas : 34,7cm (tiga puluh empat koma tujuh sentimeter) 2) lebar kertas : 24,7cm (dua puluh tiga koma tujuh sentimeter) 3) orientasi kertas : Landscape 4) bahan kertas : Karton 5) warna : Putih 6) background Piagam : Design background dapat disesuaikan dengan tema masing-masing unit kerja Format Piagam Penghargaan Mitra Kerja yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tercantum pada Contoh 2D. Contoh 2D Kop Surat garuda Memuat Jenis penghargaan dan Penomoran Memuat Identitas Penerima Penghargaan Memuat Uraian prestasi/ketelada nan Tanda tangan Menteri Hukum dan HAM dan cap Format Piagam Penghargaan Mitra Kerja yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah tercantum pada Contoh 2E. Contoh 2E 3. LENCANA Tanda yang berbentuk bendera kecil, pita bersilang dan sebagainya dipasang di dada sebagai tanda penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diberikan kepada penerima penghargaan Karyadhika (Lokatara/Madya/Prakasa) dan Purna Pengayoman. A. Lencana Penghargaan Karyadhika Lokatara 1) bentuk : Lingkaran 2) diameter : 40 mm (empat puluh milimeter) 3) tebal : 3 mm (tiga milimeter) 4) warna : Emas 5) huruf dan gambar : Timbul (emboss) Kop Surat pengayoman Memuat Jenis penghargaan dan Penomoran Memuat Identitas Penerima Penghargaan Memuat Uraian prestasi/keteladanan Tanda tangan a.n Menteri Hukum dan HAM, Kepala Kantor Wilayah dan cap 6) warna pita lencana : Biru tua dan muda Makna: 1. lencana terbuat dari logam dengan sepuhan warna emas, menunjukkan Lokatara. 2. logo Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menunjukkan institusi yang memberikan penghargaan. 3. pita warna biru tua dan biru muda menunjukan simbol intelektualitas dan kinerja pegawai. 4. garis strip pada pita menunjukkan tingkat penghargaan Karyadhika Lokatara. 5. padi menunjukkan simbol berilmu dan kerendahan hati. Format Lencana Penghargaan Karyadhika Lokatara tercantum pada Contoh 3A. Contoh 3A B. Lencana Penghargaan Karyadhika Madya 1) bentuk : Lingkaran 2) diameter : 40 mm (empat puluh milimeter) 3) tebal : 3 mm (tiga milimeter) 4) warna : Perak 5) huruf dan gambar : Timbul (emboss) 6) warna pita lencana : Biru tua dan biru muda Makna: 1. Lencana terbuat dari logam dengan sepuhan warna perak, menunjukkan Madya. 2. Logo Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menunjukkan institusi yang memberikan penghargaan. 3. Pita warna biru tua dan biru muda menunjukan simbol intelektualitas dan kinerja pegawai. 4. Garis strip pada pita menunjukkan tingkat penghargaan Karyadhika Madya. 5. Padi menunjukkan simbol berilmu dan kerendahan hati. Format Lencana Penghargaan Karyadhika Madya tercantum pada Contoh 3B. Contoh 3B C. Lencana Penghargaan Karyadhika Prakasa 1) bentuk : Lingkaran 2) diameter : 40 mm (empat puluh milimeter) 3) tebal : 3 mm (tiga milimeter) 4) warna : Perunggu 5) huruf dan gambar : Timbul (emboss) 6) warna pita lencana : Biru tua dan biru muda Makna: 1. lencana terbuat dari logam dengan sepuhan warna perunggu, menunjukkan Prakasa. 2. logo Kementerian Hukum dan Hak dan Hak Asasi Manusia menunjukkan institusi yang memberikan penghargaan. 3. pita warna biru tua dan biru muda menunjukan simbol intelektualitas dan kinerja pegawai. 4. garis strip pada pita menunjukkan tingkat penghargaan Karyadhika Prakasa. 5. padi menunjukkan simbol berilmu dan kerendahan hati. Format Lencana Penghargaan Karyadhika Prakasa tercantum pada Contoh 3C. Contoh 3C D. Medali penghargaan Purna Pengayoman bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya 1) bentuk : Lingkaran 2) diameter : 7,5 cm (tujuh koma lima sentimeter) 3) tebal : 2 mm (dua milimeter) 4) jenis bahan : Logam 5) warna bahan : Emas 6) tulisan : Purnabakti Pengayoman 7) cetak tulisan : Timbul 8) cetak gambar : Timbul 9) warna tali medali : Merah Putih Format Medali Penghargaan Purna Pengayoman bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya tercantum pada Contoh 3D. Contoh 3D E. Medali Penghargaan Purna Pengayoman bagi Pejabat Administrasi/Fungsional 1) bentuk : Lingkaran 2) diameter : 7,5 cm (tujuh koma lima sentimeter) 3) tebal : 2 mm (dua milimeter) 4) jenis bahan : Logam 5) warna bahan : Perak 6) tulisan : Purnabakti Pengayoman 7) cetak tulisan : Timbul (emboss) 8) cetak gambar : Timbul (emboss) 9) warna tali medali : Merah putih Format Medali Penghargaan Purna Pengayoman bagi Pejabat Administrasi/Fungsional tercantum pada Contoh 3E. Contoh 3E MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2024 tentang PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA, PURNABAKTI, DAN MITRA KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB II

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB III

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB IV

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB V

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

BAB VI

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

BAB VII

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 45

Pasal 46

Pasal 47

BAB VIII

Pasal 48

BAB IX

Pasal 49

Pasal 50

BAB X

Pasal 51

Pasal 52

BAB XI

Pasal 53

Pasal 54