PERDA

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PEMBANGUNAN KEPRI

PERDA Nomor 6 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. 3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau. 6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. 7. Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Kepri yang selanjutnya disebut PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) adalah BUMD yang sebagian besar kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. 8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan komisaris. 9. Dewan Komisaris adalah organ PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada direksi PT. Pembangunan Kepri (Perseroda). 10. Direksi adalah organ PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) kepentingan sesuai maksud dan tujuan PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) serta mewakili PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 11. Direktur Utama adalah Direktur Utama pada PT. Pembangunan Kepri (Perseroda). 12. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik Daerah pada BUMD dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham. 13. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun. 14. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis PT. Pembangunan Kepri (Perseroda). 15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. 16. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai PT. Pembangunan Kepri (Perseroda).

BAB VI

MODAL

Pasal 7

Koreksi

(1) Modal dasar PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah). (2) Modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Pemerintah Daerah pada PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) sebesar Rp13.999.000.000,- (tiga belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).

Pasal 8

Koreksi

(1) Sumber modal PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) terdiri atas: a. Penyertaan Modal Daerah; b. pinjaman; c. hibah; dan d. sumber modal lainnya. (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau b. konversi dari pinjaman. (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari: a. Daerah; b. BUMD lainnya; dan/atau c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari: a. pemerintah pusat; b. Daerah; c. BUMD lainnya; dan/atau d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: a. kapitalisasi cadangan; b. keuntungan revaluasi asset; dan c. agio saham.

Pasal 9

Penyertaan Modal Daerah pada PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan menjadi batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian PT. Pembangunan Kepri (Perseroda).

Pasal 10

(1) Penyertaan Modal Daerah dilakukan untuk: a. memenuhi modal dasar dan modal disetor; b. penambahan modal; dan c. pembelian saham pada perusahaan perseroan daerah lain. (2) Penyertaan Modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah. (3) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal daerah. (4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 11

(1) Perubahan Penyertaan Modal Daerah dapat berupa penambahan atau pengurangan modal Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah. (2) Perubahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Penyertaan Modal Daerah dalam rangka penambahan modal PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) dilakukan untuk: a. pengembangan usaha; b. penguatan struktur permodalan; dan c. penugasan Pemerintah Daerah. (2) Penyertaan Modal Daerah untuk penambahan modal PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis PT. Pembangunan Kepri (Perseroda).

BAB IX

ORGAN PT. PEMBANGUNAN KEPRI (PERSERODA)

Pasal 16

Koreksi

(1) Pengurusan PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) dilakukan oleh organ perusahaan. (2) Organ perusahaan PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. RUPS; b. Dewan Komisaris; dan c. Direksi.

Pasal 17

Koreksi

Setiap orang dalam pengurusan PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Pasal 18

(1) Gubernur mewakili Daerah selaku pemegang saham PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) di dalam RUPS. (2) Gubernur dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

Pasal 19

(1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. (2) Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan PT. Pembangunan Kepri (Perseroda). (3) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. (4) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diadakan paling sedikit sekali dalam setahun. (5) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku. (6) RUPS luar biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. (7) Penyelenggaraan RUPS berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 20

RUPS diadakan di tempat kedudukan PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) atau di tempat kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.

Pasal 21

(1) Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS setelah melalui seleksi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional. (3) Hasil Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD. (4) Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (5) Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. melakukan pengawasan terhadap perusahaan perseroan Daerah; dan b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan. (6) Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban: a. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan b. membuat dan memelihara risalah rapat. (7) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas dan peraturan terkait lainnya.

Pasal 22

(1) Jumlah anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS. (2) Jumlah anggota Dewan Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi. (3) Dalam hal anggota Dewan Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, salah 1 (satu) anggota Dewan Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama. (4) Penentuan jumlah anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan PT. Pembangunan Kepri (Perseroda).

Pasal 23

(1) Anggota Dewan Komisaris dapat terdiri atas unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. anggota Dewan Komisaris BUMD lain dan/atau anggota Dewan Komisaris BUMD yang telah menyelesaikan jabatannya; b. pensiunan pegawai BUMD; c. mantan direksi BUMD; atau d. eksternal BUMD selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c (3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham. (4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik dan diprioritaskan dalam rangka evaluasi pembinaan dan pengawasan BUMD. (5) Dewan Komisaris yang berasal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugasnya secara berkala berkewajiban melaporkan kegiatan usaha PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) kepada Gubernur. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, serta masa jabatan, tugas dan wewenang Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 24

(1) Penghasilan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS. (2) Penghasilan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas: a. honorarium; b. tunjangan; c. fasilitas; dan/atau d. tantiem atau insentif kinerja.

Pasal 25

(1) Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: a. meninggal dunia; b. masa jabatannya berakhir; c. diberhentikan sewaktu-waktu; atau d. mengundurkan diri. (2) Anggota Dewan Komisaris diberhentikan oleh RUPS.

Pasal 26

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, Dewan Komisaris dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh PT. Pembangunan Kepri (Perseroda).

Pasal 27

(1) Direksi melakukan pengurusan terhadap PT. Pembangunan Kepri (Perseroda). (2) Pengurusan oleh Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas. (3) Direksi diangkat oleh RUPS setelah melalui seleksi dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan. (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional. (5) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan kecuali: a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 28

(1) Jumlah anggota Direksi PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS. (2) Penentuan jumlah anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan PT. Pembangunan Kepri (Perseroda). (3) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang direktur utama dan paling banyak 4 (empat) direktur yang ditetapkan dengan RUPS. (4) Direktur utama sebagaimana dimaksud ayat (3) diangkat dari salah satu anggota Direksi yang ditetapkan dengan RUPS. (5) Proses pemilihan anggota direksi, dilakukan melalui seleksi yang dilaksanakan oleh tim seleksi atau dapat menunjuk lembaga profesional. (6) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi: a. seleksi adminsitratif; b. seleksi kesehatan jasmani dan rohani; c. seleksi wawancara; d. uji kelayakan dan kepatutan. (7) Seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c dilakukan oleh Tim Seleksi dengan mengikutsertakan pemerintah daerah dan DPRD. (8) Tim Seleksi melaporkan hasil seleksi kepada Gubernur dan disampaikan dalam rapat RUPS, menjadi pertimbangan RUPS dalam MENETAPKAN anggota Direksi. (9) Tata cara pelaksanaan seleksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 29

(1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas: a. gaji; b. tunjangan; c. fasilitas; dan/atau d. tantiem atau insentif pekerjaan

Pasal 30

(1) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi: a. meninggal dunia; b. masa jabatannya berakhir; c. diberhentikan sewaktu-waktu; atau d. mengundurkan diri. (2) Pemberhentian Direksi ditetapkan oleh RUPS.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, serta masa jabatan, tugas dan wewenang, diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB Ketiga

Dewan Komisaris

Pasal 21

Koreksi

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, Dewan Komisaris dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh PT. Pembangunan Kepri (Perseroda).

BAB Keempat

Direksi

Pasal 27

Koreksi

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, serta masa jabatan, tugas dan wewenang, diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB Kesatu

Perencanaan

Pasal 37

Koreksi

(1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. (2) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya; b. kondisi BUMD saat ini; c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja. (3) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis kepada Dewan Komisaris untuk ditandatangani bersama. (4) Rencana Bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan melalui perangkat daerah yang membidangi BUMD. (5) Sebelum Rencana Bisnis disahkan oleh RUPS, perangkat daerah yang membidangi pembinaan BUMD melakukan penelaahan paling lama 15 (lima belas hari) kerja setelah Rencana Bisnis diterima. (6) Dalam rangka melakukan penelaahan, perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibantu oleh tenaga/lembaga profesional sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah. (7) Penyerahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun rencana bisnis dimulai atau tanggal 1 Januari. (8) Rencana Bisnis yang sudah disahkan oleh RUPS disampaikan kepada Menteri melalui Gubernur.

Pasal 38

(1) Rencana Bisnis yang telah disahkan dapat dilakukan perubahan apabila: a. terjadi perubahan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah mempengaruhi kebijakan PT. Pembangunan Kepri (Perseroda); b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional PT. Pembangunan Kepri (Perseroda); dan/atau c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait. (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menurunkan target sasaran, kecuali disebabkan oleh bencana. (3) Dalam hal terdapat perubahan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah terkait arah kebijakan dan isu strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rencana Bisnis diubah mengikuti peraturan daerah tentang perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah. (4) Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dan tidak dapat dilakukan pada tahun terakhir Rencana Bisnis.

BAB 1

Rencana Bisnis

Pasal 37

Koreksi

Pasal 38

Pasal 39

(1) Direksi wajib menyiapkan RKA yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis. (2) RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan. (3) Direksi menyampaikan RKA kepada Dewan Komisaris paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama. (4) RKA yang telah ditandatangani bersama Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan, melalui perangkat daerah yang membidangi BUMD. (5) Sebelum RKA disahkan oleh RUPS, perangkat daerah yang membidangi pembinaan BUMD melakukan penelaahan paling lama 15 (lima belas hari) kerja setelah rencana bisnis diterima. (6) Dalam rangka melakukan penelaahan, perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibantu oleh tenaga/lembaga profesional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. (7) Penyerahan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun rencana bisnis dimulai atau tanggal 1 Januari.

Pasal 40

(1) Perubahan terhadap RKA PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) yang telah disahkan dapat dilakukan dalam hal: a. terdapat perubahan pada Rencana Bisnis; b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional PT. Pembangunan Kepri (Perseroda); dan/atau c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait. (2) Perubahan RKA PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat direvisi paling banyak 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 41

Perubahan Rencana Bisnis dan perubahan RKA PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Kedua

Operasional

Pasal 42

Koreksi

(1) Operasional PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur. (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris, harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan. (3) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat aspek: a. organ; b. organisasi dan kepegawaian; c. keuangan; d. pelayanan pelanggan; e. resiko bisnis; f. pengadaan barang dan jasa; g. pengelolaan barang; h. pemasaran; dan i. pengawasan. (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Sekretaris Daerah. Paragaraf 2 Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 43

(1) Pengurusan PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik. (2) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip: a. transparansi; b. akuntabilitas; c. pertanggungjawaban; d. kemandirian; dan e. kewajaran. (3) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk: a. mencapai tujuan perusahaan; b. mengoptimalkan nilai perusahaan agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional; c. mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ perusahaan; d. mendorong agar organ perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar perusahaan; e. meningkatkan kontribusi perusahaan dalam perekonomian nasional; dan f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional. (4) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.

BAB 1

Standar Operasional Prosedur

Pasal 42

Koreksi

Pasal 43

Pasal 44

(1) Pengadaan barang dan jasa PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi. (2) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 1

Pelaporan Dewan Komisaris

Pasal 47

Koreksi

(1) Dewan Komisaris menyusun laporan pengawasan untuk disampaikan kepada RUPS. (2) Laporan Dewan Komisaris terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan. (3) Laporan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat: a. pelaksanaan Rencana Bisnis dan RKA; b. faktor yang mempengaruhi kinerja; dan c. upaya memperbaiki kinerja PT. Pembangunan Kepri (Perseroda). (4) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan. (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada RUPS paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) ditutup. (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disahkan oleh RUPS paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan diterima. (7) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada DPRD, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah disahkan oleh RUPS.

Pasal 48

(1) Laporan Direksi terdiri atas laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan. (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris. (3) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi: a. perbandingan antara RKA PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) dengan realisasi RKA PT. Pembangunan Kepri (Perseroda); b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA PT.Pembangunan Kepri (Perseroda); dan c. rencana tindak lanjut atas RKA PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) yang belum tercapai. (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat neraca rugi/laba dan laporan arus kas. (5) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada RUPS paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.

Pasal 49

(1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) harus memuat paling sedikit: a. laporan keuangan yang terdiri atas paling kurang neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut; b. laporan mengenai kegiatan Perseroan; c. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perseroan; e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau; f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; g. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau. (2) Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi Perseroan yang wajib diaudit, harus disampaikan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh semua Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PEMBANGUNAN KEPRI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

BAB IV

Pasal 5

BAB V

Pasal 6

BAB VI

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

Pasal 10

BAB Keempat

Pasal 11

Pasal 12

BAB VII

Pasal 13

BAB VIII

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kesatu

Pasal 14

BAB Kedua

Pasal 15

BAB IX

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB Kesatu

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kedua

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Ketiga

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB Keempat

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB X

Pasal 32

Pasal 33