Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang BANTUAN HUKU...

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a. penyelenggaraan bantuan hukum; b. pemberian bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi; c. hak dan kewajiban; d. tata cara permohonan bantuan hukum; e. pelaksanaan pemberian bantuan hukum; f. pembayaran dana bantuan hukum; g. pengawasan; h. larangan; i. ketentuan pidana..

Pasal 3

Koreksi

Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk: a. menjamin hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; b. menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia; c. menjamin pemenuhan hak penerima bantuan hukum untuk memperoleh keadilan.

Pasal 4

Koreksi

(1) Bantuan Hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang sedang menghadapi masalah hukum. (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana dan tata usaha negara yang terdiri dari: a. .litigasi, dan b. nonlitigasi. (3) Setiap orang miskin yang berdomisili di Daerah sedang menghadapi masalah hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dana bantuan hukum melalui pemberi bantuan hukum. (4) Kriteria orang miskin ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria orang miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

Pelaksanaan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berbadan hukum; b. terakreditasi atau telah melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam bidang penanganan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap dan berkedudukan di Daerah; d. memiliki pengurus; dan e. memiliki program bantuan hukum..

Pasal 6

(1) Bupati dapat mendorong terbentuknya lembaga bantuan hukum yang memenuhi ketentuan perundang-undangan dalam melakukan bantuan hukum litigasi.. (2) Dalam rangka perluasan bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya yang bersifat nonlitigasi, Bupati dapat menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi atau lembaga kemasyarakatan yang mempunyai bidang bantuan hukum.

Pasal 7

Koreksi

Penerima bantuan hukum berhak: a. mendapatkan bantuan hukum dalam tingkatan proses peradilan; b. mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma; c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum; dan d. mendapatkan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik.

Pasal 8

Koreksi

Untuk mendapatkan bantuan hukum, penerima bantuan hukum dapat: a. mengajukan permohonan kepada pemberi bantuan hukum; b. menyampaikan informasi yang benar dan bukti-bukti yang sah tentang permasalahan hukum yang sedang dihadapinya; dan c. membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

Pasal 9

Pemberi bantuan hukum berhak: a. mendapatkan bantuan pendanaan dalam menjalankan tugasnya; b. bebas mengeluarkan pernyataan dan/atau menyampaikan pendapat dalam pelaksanaan tugasnya, dengan tetap berpedoman pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. mencari dan mendapatkan informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah atau pihak lainnya yang berhubungan dengan tugasnya; d. mendapatkan perlindungan terhadap: 1) kemungkinan pemeriksaan dan/atau penyitaan terhadap dokumen yang diperoleh dan/atau dimilikinya sehubungan dengan tugasnya memberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum; 2) kerahasiaan hubungannya dengan penerima bantuan hukum. 3) keselamatan diri dan/atau keluarganya karena melakukan pemberian bantuan hukum.

Pasal 10

Pemberi bantuan hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugasnya memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum, kecuali pemberi bantuan hukum telah melanggar kode etik yang seharusnya ditaati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pemberi bantuan hukum wajib: a. merahasiakan segala informasi, keterangan, dan data yang diperolehnya dari penerima bantuan hukum, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang – undangan; b. melayani penerima bantuan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik; c. setiap 3 (tiga) bulan sekali melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Bagian Hukum; d. pemberi bantuan hukum wajib memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum hingga selesai sesuai dengan tahapan penanganan perkaranya.

Pasal 18

Koreksi

Pemberian bantuan hukum hanya dapat dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang telah diakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM atau telah melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah dibidang penanganan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 19

Koreksi

(1) Pemberian bantuan hukum secara litigasi dilakukan oleh advokat yang terdaftar sebagai pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. (2) Pemberian bantuan hukum secara nonlitigasi dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, lembaga bantuan dan konsultasi hukum yang terdapat pada perguruan tinggi atau lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang bantuan atau mahasiswa fakultas hukum.

Pasal 12

Koreksi

(1) Pemberian Bantuan Hukum harus memenuhi standar bantuan hukum. (2) Standar bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk penanganan : a. bantuan hukum secara litigasi; dan b. bantuan hukum secara nonlitigasi.

Pasal 12

Koreksi

Pasal 13

Koreksi

Standar bantuan hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a , dilaksanakan dalam penanganan perkara : a. pidana; b. perdata (lingkup Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama); dan c. tata usaha negara.

Pasal 13

Koreksi

Pasal 14

Koreksi

(1) Bantuan Hukum secara litigasi dalam penanganan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, diberikan kepada penerima bantuan hukum yang berstatus sebagai: a. tersangka; b. terdakwa; atau c. terpidana yang mengajukan upaya hukum. (2) Bantuan Hukum sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pada tahapan pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, serta pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan yang dimulai dari tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi serta upaya hukum lain sesuai ketetuan peraturan perundang- undangan. (3) Dalam memberikan bantuan hukum, pemberi bantuan hukum melakukan: a. pembuatan surat kuasa; b. gelar perkara untuk mendapat masukan; c. pemeriksaan dan pembuatan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan dan/atau pemeriksaan di persidangan; d. pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan; e. pembuatan eksepsi, duplik dan pledoi guna kepentingan penerima bantuan hukum; f. penghadiran saksi dan/atau ahli; g. upaya hukum banding, kasasi; dan/atau h. tindakan hukum lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 14

Koreksi

Pasal 15

(1) Bantuan hukum secara litigasi dalam penanganan perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, diberikan kepada penerima bantuan hukum yang merupakan: a. penggugat/pemohon; b. tergugat/termohon. (2) Dalam memberikan bantuan hukum kepada penggugat/pemohon, pemberi bantuan hukum melakukan: a. pembuatan surat kuasa; b. gelar perkara di lingkungan pemberi bantuan hukum; c. pembuatan surat gugatan/surat permohonan; d. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan; e. pendaftaran gugatan/permohonan ke pengadilan; f. pendampingan dan mewakili penerima bantuan hukum pada saat mediasi; g. pendampingan dan mewakili penerima bantuan hukum saat pemeriksaan di persidangan; h. penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli; i. pembuatan gugatan/jawaban, duplk/replik dan kesimpulan; j. penyiapan memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi; atau k. tindakan hukum lain sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada tergugat/termohon, pemberi bantuan hukum melakukan: a. pembuatan surat kuasa; b. melakukan gelar perkara di lingkungan organisasi bantuan hukum; c. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen'yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan; d. pendampingan dan mewakili penerima bantuan hukum pada saat mediasi; e. pembuatan surat jawaban atas gugatan, duplik, dan kesimpulan; f. pendampingan dan mewakili penerima bantuan hukum pada saat pemeriksaan di persidangan; g. penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli; h. penyiapan memori banding, memori kasasi, atau peninjauan kembali; i. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Bantuan hukum secara litigasi dalam penanganan perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, diberikan kepada penerima bantuan hukum yang merupakan: c. penggugat; d. penggugat intervensi. (2) Dalam memberikan bantuan hukum, pemberi bantuan hukum melakukan: a. pembuatan surat kuasa; b. gelar perkara di lingkungan pemberi bantuan hukum; c. upaya administratif dan/atau banding administratif; d. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan; e. pembuatan surat gugatan/surat permohonan; f. pendaftaran gugatan/menyampaikan permohonan ke pengadilan tata usaha negara; g. pendampingan dan/atau mewakili dalam proses dismissal, pemeriksaan persiapan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tata usaha negara; h. penyiapan alat bukti dan menghadirkan saksi dan/atau ahli; i. pembuatan surat gugatan, replik dan kesimpulan; j. penyiapan memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi. l. tindakan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Koreksi

Pasal 16

Pasal 17

(1) Bantuan hukum secara nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak penerima bantuan hukum terkait masalah hukum perdata. (2) Jenis kegiatan bantuan hukum secara nonlitigasi yang dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum meliputi mediasi dan konsultasi dalam perkara perdata. (3) Kesepakatan para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui mediasi/negosiasi dengan para pihak yang bersengketa. (4) Hasil mediasi dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak.

(1) Permohonan bantuan hukum dilakukan secara tertulis oleh pemohon bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum. (2) Dalam hal pemohon bantuan hukum yang mengajukan permohonan tidak mempunyai kemampuan untuk mengajukan permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan dan langsung kepada pemberi bantuan hukum serta harus dicatat oleh pemberi bantuan hukum yang bersangkutan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat permohonan bantuan hukum ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

(1) Pemberi bantuan hukum wajib memberitahukan dan mengajukan permohonan dana bantuan hukum secara tertulis kepada Bupati melalui Bagian Hukum sebelum melaksanakan pemberian bantuan hukum. (2) Permohonan dana bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada setiap tingkatan bantuan hukum litigasi maupun nonlitigasi. (3) Pemberian dana Bantuan Hukum pada setiap tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum sampai dengan Perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat permohonan dana bantuan hukum diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

Pemberi bantuan hukum hanya memberikan bantuan hukum untuk 1 (satu) perkara/kasus atau kegiatan bantuan hukum kepada 1 (satu) orang penerima bantuan hukum baik secara litigasi maupun nonlitigasi.

Pasal 23

Koreksi

(1) Pemberi bantuan hukum melaksanakan bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi sesuai ketentuan yang diatur dalam perjanjian pelaksanaan bantuan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan pemberi bantuan hukum. (3) Sekretaris Daerah dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Bagian Hukum.

Pasal 24

(1) Pemberian dana bantuan hukum litigasi dilakukan setelah pemberi bantuan hukum menyelesaikan perkara pada setiap tingkatan atau tahapan proses peradilan. (2) Tahapan atau tingkatan proses peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam lingkup perkara perdata di lingkup Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dan perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah tingkat pertama, banding dan kasasi. (3) Tahapan atau tingkatan proses peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam perkara pidana adalah setelah ditetapkan menjadi tersangka, terdakwa dan terpidana. (4) Tahapan pemeriksaan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada tahapan penyidikan dan penuntutan. (5) Tahapan pemeriksaan selaku terdakwa dan terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada tahapan tingkat pertama, banding dan kasasi.

Pasal 25

Pemberian dana bantuan hukum secara nonlitigasi dilaksanakan setelah Pemberi bantuan hukum selesai melaksanakan kegiatan mediasi/negosiasi.

Pasal 26

Pemberi bantuan hukum mengajukan permohonan pencairan anggaran kepada Bupati melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan permohonan pencairan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 26 ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

Koreksi

(1) Bupati melakukan evaluasi pemberian bantuan hukum dan dana bantuan hukum. (2) Pemberi bantuan hukum wajib melaporkan realisasi pelaksanaan anggaran bantuan hukum kepada Bupati secara triwulanan, semesteran, dan tahunan. (3) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Hukum. (4) Laporan sebagaimana di maksud pada ayat (3) dijadikan bahan evaluasi pelaksanaan pemberian bantuan hukum.

Pasal 29

Koreksi

(1) Dalam rangka pemberian bantuan hukum untuk orang miskin, Pemerintah Daerah memberikan dana bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi kepada pemberi bantuan hukum.. (2) Dana pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuiakan dengan kemampuan keuangan Daerah dan dianggarkan dalam APBD setiap tahun. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dana pemberian bantuan hukum setiap tahapan atau tingkatan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

Koreksi

Pemberi bantuan hukum dilarang menerima dana pemberian bantuan hukum dari APBD berdasarkan Peraturan Daerah ini, dalam hal perkara yang telah ditangani oleh pemberi bantuan hukum telah dibiayai dan bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat dan APBN.

Pasal 31

Koreksi

(1) Pemberi bantuan hukum dilarang: a. menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani pemberi bantuan hukum; dan/atau b. melakukan rekayasa permohonan penerima bantuan hukum. (2) Dalam hal pemberi bantuan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat memberikan sanksi administratif berupa: a. membatalkan pemberian dana bantuan hukum; b. menghentikan pemberian dana bantuan hukum; c. tidak memberikan dana bantuan hukum pada tahun anggaran berikutnya; dan/atau d. dilaporkan kepada lembaga yang berwenang untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 32

Koreksi

(1) Setiap pemberian dana bantuan hukum yang diberikan Pemerintah Daerah dilakukan pengawasan. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati melalui Inspektorat sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 33

Koreksi

Pemberi bantuan hukum penerima dana bantuan hukum dari APBD yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan/atau pihak lainyang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dipidana dengan pidana penjara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Koreksi

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Koreksi

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi. Ditetapkan di Cikarang Pusat pada tanggal 24 Desember 2016 Plt. BUPATI BEKASI, ttd ROHIM MINTAREJA Diundangkan di Cikarang pada tanggal 24 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI Ttd UJU LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 10 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT: 9/336/2016. Diundangkan di Cikarang Pusat padagl Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BEKASI H. ALEX SATUDY, S.H.,M.M H. UJU LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2016 NOMOR PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR……TAHUN…… TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK ORANG MISKIN I. PENJELASAN UMUM Hak atas Bantuan Hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam Konvenan Internasional tentang Hak - Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)). Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Sedangkan Pasal 14 ayat (3) ICCPR, memberikan syarat terkait Bantuan Hukum yaitu: 1) kepentingan - kepentingan keadilan, dan 2)tidak mampu membayar Advokat. Meskipun Bantuan Hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara namun ketentuan Pasal 1 ayat (3)UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara INDONESIA adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Pasal 1 ayat (3) UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 menegaskan bahwa "Negara INDONESIA adalah Negara hukum". Dalam Negara hukum, Negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara khususnya warga miskin, merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi Negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law).. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law). Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuknya UNDANG-UNDANG Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan ditetapkannya PERATURAN PEMERINTAH Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum ini menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah Provinsi untuk membentuk Peraturan Daerah yang dapat menjamin penduduk Daerah Provinsi khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, sekalipun ketentuan Pasal 19 UNDANG-UNDANG No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 19 PERATURAN PEMERINTAH Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum tersebut tidak mewajibkan daerah untuk mengalokasikan anggaran bantuan hukum dan membentuk Peraturan Daerah ini, akan tetapi sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk memenuhi dan melindungi serta menjamin hak asasi penduduk Daerah akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law)perlu diimplementasikan melalui pembentukan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin ini. Hingga saa tini, di Kabupaten Bekasi belum ada Peraturan Daerah yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional warga negara tersebut, sehingga dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Untuk orang Miskin ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan hak konstitusional warga Negara di bidang Bantuan Hukum, khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin. Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka pengaturan mengenai pemberian BantuanHukum Untuk Masyarakat dalam Peraturan Daerah ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin di Wilayah Kabupaten Bekasi. Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi: pengertian-pengertian, ruang lingkup penyelenggaraan bantuan hukum, hak dan kewajiban, syarat, tata cara pengajuan permohonan, tata kerja, larangan, pendanaan, sanksi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. II. PASAL-PASAL

Pasal 2

Merupakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Kriteria orang miskin diantaranya memiliki surat keterangan miskin dari lurah atau kepala desa di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Camat setempat;. Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum belum memiliki surat keterangan miskin dapat melampirkan kartu jaminan kesehatan masyarakat, jaminan kesehatan daerah, bantuan langsung tunai/bantuan langsung sementara masyarakat, kartu beras miskin, program keluarga harapan atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan penerima banatuan hukum adalah penerima yang telah memenuhi syarat dan kriteria yang ditetapkan untuk disetujui mendapat bantuan hukum.

Pasal 9

Yang dimaksud pemberi bantuan hukum adalah pemberi bantuan yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan bantuan dana dalam menjalankan tugasnya membantu penerima bantuan hukum.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi meliputi kegiatan: a. penyuluhan hukum; b. konsultasi hukum; c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik. d. penelitian hukum; e. mediasi; f. negosiasi; g. pemberdayaan masyarakat; h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau i. drafting dokumen hukum.

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Pelaporan litigasi paling sedikit harus melampirkan salinan putusan perkara setiap tahapan dan perkembangan perkara yang sedang dalam proses penyelesaian sedangkan dalam kegiatan nonlitigasi, laporan realisasi harus melampirkan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Pengawasan dilakukan dalam bentuk pengawasan atas pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum, menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum seerta melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum.

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang BANTUAN HUKUM UNTUK ORANG MISKIN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB V

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kesatu

Pasal 12

BAB 1

Pasal 12

Pasal 13

BAB 2

Pasal 13

Pasal 14

BAB 3

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB 4

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB 5

Pasal 17

BAB Kedua

Pasal 18

Pasal 19

BAB VI

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB VII

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB VIII

Pasal 28

BAB IX

Pasal 29

BAB X

Pasal 30

Pasal 31

BAB XI

Pasal 32

BAB XII

Pasal 33

BAB XIII

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14