Koreksi Pasal 23

(1) Pemberi bantuan hukum melaksanakan bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi sesuai ketentuan yang diatur dalam perjanjian pelaksanaan bantuan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan pemberi bantuan hukum. (3) Sekretaris Daerah dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Bagian Hukum.