PERDA

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

PERDA Nomor 3 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Surakarta. 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Walikota adalah Walikota Surakarta. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta. 6. Inspektorat Kota Surakarta yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Inspektorat Kota Surakarta. 7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota Surakarta. 8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 9. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan pembendaharaan yang merugikan daerah, maka yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian. 10. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai bukan Bendahara dan pihak ketiga dengan tujuan menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga secara langsung atau tidak langsung, daerah menderita kerugian. 11. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi bendahara atau pegawai bukan bendahara, dan pihak ketiga yang merugikan keuangan dan barang milik daerah, termasuk Pegawai BUMD/BLUD. 12. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. 13. Uang adalah bagian dari kekayaan daerah yang berupa uang kartal dan uang giral. 14. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 15. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas atau selisih kurang antara buku persediaan barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk. 16. Kerugian Daerah adalah kekurangan perbendaharaan uang, surat berharga dan barang milik daerah yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 17. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang milik daerah. 18. Pegawai bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bekerja pada Pemerintah Daerah Kota Surakarta, termasuk Pegawai BUMD/BLUD dalam fungsinya bukan sebagai bendahara. 19. Kas Umum Daerah adalah tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan. 20. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian. 21. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan/menyatakan sesuatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan. 22. Pihak Ketiga adalah orang perseorangan atau badan yang merugikan keuangan dan/ atau barang milik daerah. 23. Badan adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum. 24. Perhitungan ex officio adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk secara ex officio apabila Bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampuan dan/atau apabila bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban setelah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungan dan pertanggungjawabannya. 25. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. 26. Penghentian adalah membebaskan sebagian atau keseluruhan kewajiban seseorang untuk mengganti Kerugian Daerah yang menurut hukum menjadi tanggung jawabnya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan yang disebabkan antara lain meninggal dunia tanpa ahli waris, tidak layak untuk ditagih, dinyatakan tidak bersalah oleh Pejabat yang berwenang atau alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang- undangan. 27. Pencatatan adalah mencatat jumlah Kerugian Daerah yang proses penyelesaiannya untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan melarikan diri tanpa diketahui alamatnya. 28. Banding adalah upaya Bendahara dan atau Pegawai Negeri bukan Bendahara dan/atau Pihak manapun yang mencari keadilan kepada Walikota karena yang bersangkutan tidak puas terhadap keputusan pembebanan yang ditetapkan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah. 29. Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan bendahara dan/ atau Pegawai Negeri bukan Bendahara, dan/atau Pihak manapun dan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku Kerugian Daerah. 30. Pembebanan adalah penetapan jumlah Kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh bendahara dan/atau Pegawai Negeri bukan Bendahara dan pihak ketiga yang terbukti menimbulkan Kerugian Daerah. 31. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan pertanggungjawaban dari pegawai untuk mengembalikan Kerugian Daerah, disertai acara serah terima jaminan dan surat kuasa menjual. 32. Surat Keterangan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disingkat SK-PBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pemberian kesempatan kepada bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian Kerugian Daerah. 33. Badan Pemeriksaan Keuangan Republik INDONESIA, yang selanjutnya disebut BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik INDONESIA, sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 34. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah para Pejabat yang secara ex-officio ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota yang bertugas membantu Walikota dalam penyelesaian Kerugian Daerah. 35. Hari adalah hari kerja.

BAB IV

TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 4

Koreksi

(1) Untuk menyelesaikan Kerugian Daerah, Walikota membentuk TPKD. (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 9 (sembilan) orang anggota dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: a. Sekretaris Daerah selaku Ketua merangkap anggota; b. Asisten yang membidangi Administrasi dan Keuangan, selaku Wakil Ketua I (satu) merangkap Anggota; c. Inspektur Daerah, selaku Wakil Ketua II (dua) merangkap Anggota; d. Kepala SKPD Pengelola Keuangan Daerah, selaku Sekretaris merangkap Anggota; e. Kepala SKPD yang membidangi Kepegawaian Daerah, selaku Anggota; f. Kepala Bagian Hukum dan HAM, selaku Anggota; g. Sekretaris Inspektorat selaku Anggota; h. Kepala Unit Kerja yang membidangi Aset selaku anggota; dan i. Inspektur Pembantu selaku anggota. (3) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat. (4) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas: a. menginventarisasi kasus Kerugian Daerah yang diterima; b. menghitung jumlah Kerugian Daerah; c. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa Bendahara, Pegawai bukan Bendahara, dan/atau Pihak Ketiga telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Daerah; d. menginventarisasi harta kekayaan milik Bendahara, Pegawai bukan Bendahara, dan/atau Pihak Ketiga yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; e. menyelesaikan Kerugian Daerah melalui SKTJM; f. memberikan pertimbangan kepada Walikota tentang Kerugian Daerah sebagai bahan pengambilan keputusan dalam MENETAPKAN pembebanan sementara; g. menatausahakan penyelesaian Kerugian Daerah; h. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Walikota dengan tembusan disampaikan kepada BPK; dan i. menyiapkan Laporan Perkembangan Penyelesaian Kerugian Daerah setiap semester dan tahunan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.

BAB Kesatu

Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 7

Koreksi

(1) Kepala SKPD wajib melaporkan setiap Kerugian Daerah yang disebabkan Bendahara kepada Walikota dan memberitahukan BPK paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Kerugian Daerah diketahui. (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kas/Barang. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengisian Surat Laporan kepada Walikota dan Pemberitahuan kepada BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 8

Walikota segera menugaskan TPKD untuk menindaklanjuti setiap kasus Kerugian Daerah yang disebabkan Bendahara paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Pasal 9

(1) TPKD mengumpulkan dan melakukan verifikasi terhadap dokumen, antara lain sebagai berikut: a. Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi kebendaharaan; b. Berita Acara Pemeriksaan Kas/Barang; c. register penutupan buku kas/barang; d. surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; e. surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan; f. fotokopi/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas; g. surat tanda lapor dari Kepolisian dalam hal Kerugian Daerah mengandung indikasi tindak pidana; h. berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari Kepolisian dalam hal Kerugian Daerah terjadi karena pencurian atau perampokan; dan i. surat keterangan ahli waris dari Kepala Desa/Lurah atau pengadilan. (2) TPKD mencatat Kerugian Daerah dalam Daftar Kerugian Daerah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengisian Daftar Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 10

(1) TPKD harus menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. (2) Selama dalam proses penelitian, Bendahara dibebastugaskan sementara dari jabatannya. (3) Mekanisme pembebastugasan dan penunjukan Bendahara pengganti ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 11

(1) TPKD melaporkan hasil verifikasi dalam Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah kepada Walikota. (2) Walikota menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada BPK paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterima dari TPKD dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Pasal 12

(1) Walikota berdasarkan Surat dari BPK memproses penyelesaian Kerugian Daerah melalui SKTJM apabila terbukti ada perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. (2) Walikota berdasarkan Surat dari BPK menghapus dan mengeluarkan kasus Kerugian Daerah dari Daftar Kerugian Daerah, apabila ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

BAB 1

Pelaporan dan Pemeriksaan

Pasal 7

Koreksi

(1) Kepala SKPD wajib melaporkan setiap Kerugian Daerah yang disebabkan Bendahara kepada Walikota dan memberitahukan BPK paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Kerugian Daerah diketahui. (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kas/Barang. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengisian Surat Laporan kepada Walikota dan Pemberitahuan kepada BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 8

Walikota segera menugaskan TPKD untuk menindaklanjuti setiap kasus Kerugian Daerah yang disebabkan Bendahara paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Pasal 9

(1) TPKD mengumpulkan dan melakukan verifikasi terhadap dokumen, antara lain sebagai berikut: a. Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi kebendaharaan; b. Berita Acara Pemeriksaan Kas/Barang; c. register penutupan buku kas/barang; d. surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; e. surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan; f. fotokopi/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas; g. surat tanda lapor dari Kepolisian dalam hal Kerugian Daerah mengandung indikasi tindak pidana; h. berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari Kepolisian dalam hal Kerugian Daerah terjadi karena pencurian atau perampokan; dan i. surat keterangan ahli waris dari Kepala Desa/Lurah atau pengadilan. (2) TPKD mencatat Kerugian Daerah dalam Daftar Kerugian Daerah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengisian Daftar Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 10

(1) TPKD harus menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. (2) Selama dalam proses penelitian, Bendahara dibebastugaskan sementara dari jabatannya. (3) Mekanisme pembebastugasan dan penunjukan Bendahara pengganti ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 11

(1) TPKD melaporkan hasil verifikasi dalam Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah kepada Walikota. (2) Walikota menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada BPK paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterima dari TPKD dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Pasal 12

(1) Walikota berdasarkan Surat dari BPK memproses penyelesaian Kerugian Daerah melalui SKTJM apabila terbukti ada perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. (2) Walikota berdasarkan Surat dari BPK menghapus dan mengeluarkan kasus Kerugian Daerah dari Daftar Kerugian Daerah, apabila ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Pasal 13

Walikota memerintahkan TPKD mengupayakan agar Bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat dari BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

Pasal 14

(1) Dalam hal Bendahara menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada TPKD, antara lain dalam bentuk dokumen sebagai berikut: a. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama Bendahara; b. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari Bendahara. (2) SKTJM yang telah ditandatangani oleh Bendahara tidak dapat ditarik kembali. (3) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau harta kekayaan yang dijaminkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku setelah dikeluarkan Surat Keputusan Pembebanan dari BPK. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengisian SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 15

(1) Penggantian Kerugian Daerah dilakukan secara tunai paling lama 40 (empat puluh) hari sejak SKTJM ditandatangani. (2) Apabila Bendahara telah mengganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKD mengembalikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

Pasal 16

Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, Bendahara dapat menjual dan/atau mencairkan atas barang atau kekayaan lain yang dijaminkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan TPKD.

Pasal 17

(1) TPKD melaporkan hasil penyelesaian Kerugian Daerah dengan melampirkan SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti Kerugian Daerah kepada Walikota. (2) Walikota memberitahukan hasil penyelesaian Kerugian Daerah dengan melampirkan SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada BPK paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan TPKD.

Pasal 18

Dalam hal Bendahara telah mengganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Walikota mengeluarkan kasus Kerugian Daerah dari Daftar Kerugian Daerah berdasarkan Rekomendasi BPK.

Pasal 19

Dalam hal kasus Kerugian Daerah diperoleh berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK dan dalam proses pemeriksaan tersebut Bendahara bersedia mengganti Kerugian Daerah secara sukarela, maka Bendahara membuat dan menandatangani SKTJM di hadapan pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK.

BAB 2

Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 13

Koreksi

Walikota memerintahkan TPKD mengupayakan agar Bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat dari BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

Pasal 14

Koreksi

(1) Dalam hal Bendahara menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada TPKD, antara lain dalam bentuk dokumen sebagai berikut: a. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama Bendahara; b. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari Bendahara. (2) SKTJM yang telah ditandatangani oleh Bendahara tidak dapat ditarik kembali. (3) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau harta kekayaan yang dijaminkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku setelah dikeluarkan Surat Keputusan Pembebanan dari BPK. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengisian SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 15

(1) Penggantian Kerugian Daerah dilakukan secara tunai paling lama 40 (empat puluh) hari sejak SKTJM ditandatangani. (2) Apabila Bendahara telah mengganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKD mengembalikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

Pasal 16

Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, Bendahara dapat menjual dan/atau mencairkan atas barang atau kekayaan lain yang dijaminkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan TPKD.

Pasal 17

(1) TPKD melaporkan hasil penyelesaian Kerugian Daerah dengan melampirkan SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti Kerugian Daerah kepada Walikota. (2) Walikota memberitahukan hasil penyelesaian Kerugian Daerah dengan melampirkan SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada BPK paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan TPKD.

Pasal 18

Dalam hal Bendahara telah mengganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Walikota mengeluarkan kasus Kerugian Daerah dari Daftar Kerugian Daerah berdasarkan Rekomendasi BPK.

Pasal 19

Dalam hal kasus Kerugian Daerah diperoleh berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK dan dalam proses pemeriksaan tersebut Bendahara bersedia mengganti Kerugian Daerah secara sukarela, maka Bendahara membuat dan menandatangani SKTJM di hadapan pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK.

Pasal 20

(1) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian Kerugian Daerah, Walikota mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM. (2) Walikota memberitahukan Surat Keputusan Pembebanan Sementara kepada BPK. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengisian Surat Keputusan Pembebanan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 21

(1) Surat Keputusan Pembebanan Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sita jaminan. (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Walikota kepada instansi yang berwenang melakukan penyitaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Sementara. (3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB 6

Surat Keputusan Pembebasan

Pasal 26

Koreksi

(1) Surat Keputusan Pembebasan dikeluarkan oleh BPK, apabila keberatan yang diajukan oleh Bendahara/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris diterima. (2) Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terlampaui, putusan atas keberatan yang diajukan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 belum dikeluarkan, maka keberatan dari Bendahara diterima.

Pasal 27

(1) Berdasarkan surat keputusan pembebanan dari BPK, Bendahara wajib mengganti Kerugian Daerah dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas Daerah dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat Keputusan Pembebanan. (2) Dalam hal Bendahara telah mengganti Kerugian Daerah secara tunai, maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 28

Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) memiliki hak mendahului.

Pasal 29

(1) Surat Keputusan Pembebanan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi. (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) telah terlampaui dan Bendahara tidak mengganti Kerugian Daerah secara tunai, Walikota mengajukan permintaan kepada Instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan Bendahara. (3) Selama proses pelelangan dilaksanakan, dilakukan pemotongan penghasilan yang diterima Bendahara paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dari setiap bulan sampai lunas.

Pasal 30

Pelaksanaan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 31

(1) Apabila Bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian Kerugian Daerah, maka Walikota mengupayakan pengembalian Kerugian Daerah melalui pemotongan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas. (2) Apabila Bendahara memasuki masa pensiun, maka dalam Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada Daerah dan PT. Taspen yang menjadi hak Bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti Kerugian Daerah.

BAB 7

Pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan

Pasal 27

Koreksi

(1) Berdasarkan surat keputusan pembebanan dari BPK, Bendahara wajib mengganti Kerugian Daerah dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas Daerah dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat Keputusan Pembebanan. (2) Dalam hal Bendahara telah mengganti Kerugian Daerah secara tunai, maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 28

Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) memiliki hak mendahului.

Pasal 29

(1) Surat Keputusan Pembebanan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi. (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) telah terlampaui dan Bendahara tidak mengganti Kerugian Daerah secara tunai, Walikota mengajukan permintaan kepada Instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan Bendahara. (3) Selama proses pelelangan dilaksanakan, dilakukan pemotongan penghasilan yang diterima Bendahara paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dari setiap bulan sampai lunas.

Pasal 30

Pelaksanaan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 31

(1) Apabila Bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian Kerugian Daerah, maka Walikota mengupayakan pengembalian Kerugian Daerah melalui pemotongan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas. (2) Apabila Bendahara memasuki masa pensiun, maka dalam Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada Daerah dan PT. Taspen yang menjadi hak Bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti Kerugian Daerah.

Pasal 32

(1) Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 31, berlaku pula terhadap kasus Kerugian Daerah yang diketahui berdasarkan perhitungan ex officio. (2) Apabila pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris bersedia mengganti Kerugian Daerah secara suka rela, maka yang bersangkutan membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti Kerugian Daerah sebagai pengganti SKTJM. (3) Nilai Kerugian Daerah yang dapat dibebankan kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal dari Bendahara.

Pasal 33

Terhadap Kerugian Daerah atas tanggung jawab Bendahara dapat dilakukan penghapusan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

BAB Kedua

Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Kepada Pegawai Bukan Bendahara

Pasal 35

Koreksi

Kepala SKPD wajib melaporkan setiap Kerugian Daerah yang disebabkan oleh Pegawai bukan Bendahara kepada Walikota paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Kerugian Daerah diketahui berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 36

Koreksi

Walikota segera menugaskan TPKD untuk menindaklanjuti setiap kasus Kerugian Daerah yang disebabkan Pegawai bukan Bendahara, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

Pasal 37

(1) TPKD mengumpulkan dan melakukan verifikasi terhadap dokumen, antara lain sebagai berikut: a. Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai bukan Bendahara; b. Surat kehilangan dari Kepolisian; c. berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari Kepolisian dalam hal Kerugian Daerah terjadi karena pencurian atau perampokan; d. surat keterangan ahli waris dari Kepala Desa/Lurah atau pengadilan; dan e. dokumen lain yang diperlukan. (2) TPKD mencatat Kerugian Daerah dalam daftar Kerugian Daerah.

Pasal 38

(1) TPKD harus menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan melaporkan kepada Walikota dalam bentuk Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah. (2) Selama dalam proses penelitian, Pegawai bukan Bendahara, dapat dibebastugaskan sementara dari jabatannya. (3) Mekanisme pembebastugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 39

(1) Apabila berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) terbukti ada perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Walikota memerintahkan TPKD untuk memproses penyelesaian Kerugian Daerah yang disebabkan Pegawai bukan Bendahara. (2) Apabila berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Walikota memerintahkan TPKD untuk menghapus dan mengeluarkan kasus Kerugian Daerah dari Daftar Kerugian Daerah.

BAB 1

Pelaporan dan Pemeriksaan

Pasal 35

Koreksi

Kepala SKPD wajib melaporkan setiap Kerugian Daerah yang disebabkan oleh Pegawai bukan Bendahara kepada Walikota paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Kerugian Daerah diketahui berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 36

Koreksi

Walikota segera menugaskan TPKD untuk menindaklanjuti setiap kasus Kerugian Daerah yang disebabkan Pegawai bukan Bendahara, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

Pasal 37

(1) TPKD mengumpulkan dan melakukan verifikasi terhadap dokumen, antara lain sebagai berikut: a. Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai bukan Bendahara; b. Surat kehilangan dari Kepolisian; c. berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari Kepolisian dalam hal Kerugian Daerah terjadi karena pencurian atau perampokan; d. surat keterangan ahli waris dari Kepala Desa/Lurah atau pengadilan; dan e. dokumen lain yang diperlukan. (2) TPKD mencatat Kerugian Daerah dalam daftar Kerugian Daerah.

Pasal 38

(1) TPKD harus menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan melaporkan kepada Walikota dalam bentuk Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah. (2) Selama dalam proses penelitian, Pegawai bukan Bendahara, dapat dibebastugaskan sementara dari jabatannya. (3) Mekanisme pembebastugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 39

(1) Apabila berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) terbukti ada perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Walikota memerintahkan TPKD untuk memproses penyelesaian Kerugian Daerah yang disebabkan Pegawai bukan Bendahara. (2) Apabila berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Walikota memerintahkan TPKD untuk menghapus dan mengeluarkan kasus Kerugian Daerah dari Daftar Kerugian Daerah.

Pasal 40

(1) Penyelesaian Kerugian Daerah sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh Pegawai bukan Bendahara, dan/atau ahli waris baik sekaligus (tunai) atau angsuran. (2) Dalam hal Penyelesaian Kerugian Daerah dilakukan secara angsuran paling lama 2 (dua) tahun sejak ditanda tanganinya SKTJM dan harus disertai jaminan barang yang nilainya cukup. (3) Penyelesaian dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila melalui pemotongan gaji/penghasilan harus dilengkapi dengan Surat Kuasa dan jaminan barang beserta Surat Kuasa Pemilikan yang sah harus dilengkapi Surat Kuasa menjual. (4) Pelaksanaan Upaya Damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh TPKD. (5) Apabila Pegawai bukan Bendahara tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (6) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang dimaksud pada ayat (5), tetap menjadi kewajiban Pegawai bukan Bendahara yang bersangkutan, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada Pegawai bukan Bendahara bersangkutan. (7) Keputusan TGR (eksekusi) pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) dilakukan oleh TPKD. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengisian SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB 2

Penyelesaian Kerugian Daerah Dengan Upaya Damai

Pasal 40

Koreksi

(1) Penyelesaian Kerugian Daerah sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh Pegawai bukan Bendahara, dan/atau ahli waris baik sekaligus (tunai) atau angsuran. (2) Dalam hal Penyelesaian Kerugian Daerah dilakukan secara angsuran paling lama 2 (dua) tahun sejak ditanda tanganinya SKTJM dan harus disertai jaminan barang yang nilainya cukup. (3) Penyelesaian dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila melalui pemotongan gaji/penghasilan harus dilengkapi dengan Surat Kuasa dan jaminan barang beserta Surat Kuasa Pemilikan yang sah harus dilengkapi Surat Kuasa menjual. (4) Pelaksanaan Upaya Damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh TPKD. (5) Apabila Pegawai bukan Bendahara tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (6) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang dimaksud pada ayat (5), tetap menjadi kewajiban Pegawai bukan Bendahara yang bersangkutan, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada Pegawai bukan Bendahara bersangkutan. (7) Keputusan TGR (eksekusi) pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) dilakukan oleh TPKD. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengisian SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 41

(1) Semua Pegawai bukan Bendahara, dan/atau ahli warisnya, apabila merugikan Daerah wajib dikenakan TGR. (2) TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar pada kenyataan yang sebenarnya dari hasil pengumpulan bahan- bahan bukti dan penelitian TPKD terhadap Pegawai bukan Bendahara bersangkutan. (3) Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya yang dipersalahkan kepadanya, serta ada hubungannya dengan pelaksanaan fungsi ataupun dengan status jabatannya baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 42

Pelaksanaan TGR sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dipersalahkan kepadanya dan/atau tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya diserahkan penyelesaiannya melalui TPKD.

Pasal 43

BAB VIII

PENGHAPUSAN DAN PENGHENTIAN

Pasal 49

Koreksi

(1) Dalam hal Bendahara, Pegawai bukan Bendahara, Pihak Ketiga, ataupun pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang berdasarkan Keputusan Walikota tentang Pembebanan Ganti Rugi, apabila tidak mampu membayar ganti rugi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk penghapusan atau penghentian atas kewajiban membayar ganti rugi. (2) Walikota memerintahkan kepada TPKD untuk melakukan penelitian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata Bendahara, Pegawai bukan Bendahara, Pihak Ketiga, ataupun pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris ternyata meninggal dunia tanpa ahli waris dan/atau dinyatakan tidak mampu atau tidak mempunyai harta warisan, maka Walikota menghapuskan atau menghentikan kewajiban mengganti kerugian dengan persetujuan DPRD tentang penghapusan Tuntutan Perbendaharaan atau TGR baik sebagian ataupun seluruhnya. (4) Apabila berdasarkan hasil penelitian TPKD, yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ternyata tidak mampu, maka Walikota MENETAPKAN Keputusan tentang Penghapusan atau Penghentian Ganti Rugi baik sebagian atau seluruhnya dengan persetujuan DPRD. (5) Penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Penghapusan Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penghapusan piutang daerah. (6) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diusulkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah kepada Walikota setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. (7) Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan: a. dalam hal piutang adalah berupa TGR, setelah piutang ditetapkan sebagai Piutang Daerah Sementara Belum Dapat Ditagih dan terbitnya rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari BPK; atau b. dalam hal piutang adalah selain piutang TGR, setelah piutang ditetapkan sebagai Piutang Daerah Sementara Belum Dapat Ditagih. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengisian Keputusan tentang Penghapusan atau Penghentian Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

(1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian dengan upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 tidak berhasil, proses TGR diberitahukan secara tertulis oleh Walikota kepada Pegawai bukan Bendahara, yang bersangkutan, dengan menyebutkan: a. identitas pelaku; b. jumlah kerugian yang diderita oleh Daerah yang harus diganti; c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan; d. tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan pembelaan diri selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak diterimanya pemberitahuan oleh pegawai bersangkutan. (2) Apabila Pegawai bukan Bendahara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diharuskan mengganti kerugian dalam waktu 14 (empat belas) hari tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membebaskannya sama sekali dari kesalahan/kelalaian, Walikota MENETAPKAN Keputusan Pembebanan. (3) Berdasarkan Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota melalui pejabat yang ditunjuk melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada yang bersangkutan. (4) Keputusan Pembebanan Ganti Rugi tersebut pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara memotong gaji dan penghasilan lainnya yang bersangkutan, memberi izin untuk mengangsur dan dilunaskan paling lambat 2 (dua) tahun, dan apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada yang berwajib untuk dilakukan penagihan dengan paksa. (5) Permohonan Banding kepada pejabat yang berwenang dapat diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Keputusan Pembebanan oleh yang bersangkutan. (6) Keputusan tingkat banding dari pejabat yang berwenang dapat berupa memperkuat atau membatalkan Surat Keputusan Pembebanan, atau menambah/mengurangi besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh yang bersangkutan. (7) Apabila permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima, Walikota menerbitkan Surat Keputusan tentang Peninjauan Kembali. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengisian Surat Keputusan tentang Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Walikota

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB IV

Pasal 4

Pasal 5

BAB V

Pasal 6

BAB VI

Pasal 46

BAB Kesatu

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB 1

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB 2

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB 3

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB 4

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB 5

Pasal 25

Pasal 26

BAB 6

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB 7

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB 8

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34