Koreksi Pasal 29

(1) Surat Keputusan Pembebanan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi. (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) telah terlampaui dan Bendahara tidak mengganti Kerugian Daerah secara tunai, Walikota mengajukan permintaan kepada Instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan Bendahara. (3) Selama proses pelelangan dilaksanakan, dilakukan pemotongan penghasilan yang diterima Bendahara paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dari setiap bulan sampai lunas.