PERDA

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa

PERDA Nomor 8 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Blora. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Blora. 4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 8. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. 9. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan. 10. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang baik di desa. 11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. 12. Rukun Warga untuk selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus rukun tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa. 13. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah desa. 14. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa yang selanjutnya disebut Tim Penggerak PKK Desa adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing- masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. 15. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang untuk selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. · 16. Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial. 17. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. 18. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB 1

Pembentukan Tim Penggerak PKK Desa

Pasal 14

Koreksi

(1) Pembentukan Tim Penggerak PKK Desa dilaksanakan melalui musyawarah yang difasilitasi Kepala Desa, dan dihadiri tokoh masyarakat, kader dan dihadiri oleh Tim Penggerak PKK Kecamatan. (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan penetapan.

Pasal 15

Koreksi

(1) Tim Penggerak PKK Desa mempunyai tugas pokok membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga. (2) Tugas Tim Penggerak PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. menyusun rencana kerja PKK Desa; b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati; c. melakukan penyuluhan dan menggerakkan kelompok PKK RW, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan- kegiatan yang telah disusun dan disepakati; d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan; e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera; f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja; g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa; h. membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat; i. melaksanakan tertib administrasi; dan j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Tim Penggerak PKK Desa mempunyai fungsi: a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK; c. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan d. berpartisipasi dalam pelaksanaan program pemerintah yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga.

BAB 2

Tugas dan Fungsi Tim Penggerak PKK Desa

Pasal 15

Koreksi

(1) Tim Penggerak PKK Desa mempunyai tugas pokok membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga. (2) Tugas Tim Penggerak PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. menyusun rencana kerja PKK Desa; b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati; c. melakukan penyuluhan dan menggerakkan kelompok PKK RW, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan- kegiatan yang telah disusun dan disepakati; d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan; e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera; f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja; g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa; h. membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat; i. melaksanakan tertib administrasi; dan j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Tim Penggerak PKK Desa mempunyai fungsi: a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK; c. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan d. berpartisipasi dalam pelaksanaan program pemerintah yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga.

Pasal 17

(1) Ketua Tim Penggerak PKK dipilih oleh Kepala Desa secara musyawarah bersama tokoh masyarakat. (2) Ketua Tim Penggerak PKK terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dilantik oleh Ketua TP PKK Kecamatan serta dikukuhkan oleh Kepala Desa sebagai Ketua Dewan Penyantun. (3) Anggota Tim Penggerak PKK dipilih dari kader secara musyawarah bersama Ketua Tim Penggerak PKK dan diusulkan kepada Kepala Desa untuk mendapat pengesahan. (4) Susunan anggota TP PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari: a. ketua; b. wakil ketua; c. sekretaris; d. bendahara; dan e. kelompok kerja (Pokja) I, II, III, IV.

BAB 1

Pembentukan Karang Taruna

Pasal 24

Koreksi

(1) Pembentukan Karang Taruna dilaksanakan melalui musyawarah yang difasilitasi Kepala Desa. (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri tokoh masyarakat dan pengurus Karang Taruna Kecamatan. (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan penetapan.

Pasal 25

Koreksi

Karang Taruna mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Pasal 26

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 mempunyai fungsi: a. penyelenggara kegiatan di bidang kesejahteraan sosial; b. penyelenggara kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat; c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan; d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya; e. penanaman pengertian, pemupukan dan peningkatan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda; f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai- nilai kearifan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik INDONESIA; g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya; h. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial; i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya; dan j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual.

BAB 2

Tugas dan Fungsi Karang Taruna

Pasal 25

Koreksi

Karang Taruna mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Pasal 26

Koreksi

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 mempunyai fungsi: a. penyelenggara kegiatan di bidang kesejahteraan sosial; b. penyelenggara kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat; c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan; d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya; e. penanaman pengertian, pemupukan dan peningkatan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda; f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai- nilai kearifan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik INDONESIA; g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya; h. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial; i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya; dan j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual.

Pasal 27

(1) Pengurus Karang Taruna dipilih dari warga Karang Taruna secara musyawarah dalam temu karya karang taruna dan dihadiri oleh tokoh masyarakat, Kepala Desa serta Pengurus Karang Taruna Kecamatan. (2) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. ketua; b. wakil ketua; c. sekretaris; d. wakil sekretaris; e. bendahara; dan f. seksi. (3) Jumlah seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f disesuaikan dengan kebutuhan, antara lain: a. pendidikan dan pelatihan; b. usaha kesejahteraan sosial; c. pengabdian masyarakat; d. usaha ekonomi produktif; e. olahraga; f. kesenian; dan g. pembinaan mental/kerohanian. (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapat pengukuhan.

BAB VI

PERSYARATAN, PENGESAHAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Pasal 32

Koreksi

Untuk dapat ditetapkan sebagai pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia dan taat kepada Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik INDONESIA; c. bertempat tinggal tetap dan mempunyai identitas sebagai warga di wilayah setempat; d. berpendidikan paling rendah tamatan Sekolah Dasar dan/atau sederajat; e. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun kecuali pengurus Karang Taruna berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun; f. berkelakuan baik, jujur dan adil; g. sehat jasmani dan rohani; h. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan i. tidak merangkap sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan lainnya.

Pasal 33

(1) Kepala Desa mengesahkan calon pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa berdasarkan berita acara musyawarah yang dilaksanakan dalam rangka pemilihan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa yang bersangkutan. (2) Pengesahan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 34

(1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan berhenti atau diberhentikan karena: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; c. pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk di wilayah lain; d. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan e. tidak melaksanakan tugas. (2) Apabila terdapat pengurus Lembaga Kemasyarakatan yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa baktinya berakhir, paling lambat dalam kurun waktu 1 (satu) bulan harus dilakukan pengisian/pergantian pengurus. (3) Masa bakti pengurus yang baru menyesuaikan dengan masa bakti pengurus lama.

Pasal 35

Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan, pemberhentian dan masa bhakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa diatur dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

Koreksi

Pemerintah Daerah, Camat dan Pemerintah Desa melaksanakan pembinaan dan pengawasan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Pasal 39

Koreksi

Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 meliputi: a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa; b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif; c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa; d. melakuan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Desa; e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan f. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Pasal 40

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 meliputi: a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa yang berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa; b. memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa; c. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif; d. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat; e. memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan Desa dan kerjasama Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pihak ketiga; f. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan g. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Pasal 41

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 meliputi: a. memfasilitasi pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa; b. memfasilitasi pembentukan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa; c. membuat peraturan desa bersama BPD tentang pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa; d. memelihara keharmonisan hubungan dalam dan antar Lembaga Kemasyarakatan Desa; e. memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa; f. memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan Desa dan kerjasama Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pihak ketiga; g. memfasilitasi penyelenggaraan bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan h. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

BAB V

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 10

BAB 1

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB 2

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB 3

Pasal 13

BAB Ketiga

Pasal 14

BAB 1

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB 2

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB 3

Pasal 17

BAB Keempat

Pasal 18

Pasal 19

BAB 1

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB 2

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB 3

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kelima

Pasal 24

BAB 1

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB 2

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB 3

Pasal 27

BAB Keenam

Pasal 28

BAB 1

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB 2

Pasal 29

Pasal 30