PERDA

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN BERINVESTASI

PERDA Nomor 7 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB Kesatu

Kriteria Pemberian lnsentif dan/ atau Kemudahan invest si diberikan kepada masyarakat dan/ atau Penanam Modal y

BAB II

KRITERIA DAN BENTUK INSENTIF DAN KEMU AHAN Pemberian

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan berinvestasi sesuai dengan kewenangann a dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Daerah rerdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemerintah Daerah menjamin kepastian be saha dan kepastian hukum bagi masyarakat dan/ atau pen am modal yang melakukan investasi di Daerah.

Pasal 3

BAB Kedua

Bentuk Insentif dan Kemudahan (1) Pemberian insentif dapat berbentuk: a. pengurangan,

Pasal 21

Koreksi

Kriteria melakukan kegiatan usaha sesuai den~:111 kriteria program nasional dan/ atau Daerah sebagaimana dimfCsud dalam Pasal 5 huruf n diberlakukan kepada investasi y g kegiatan usahanya berada dalam kawasan khusus.

Pasal 20

Koreksi

.. - . dimaksud lebih lanjut Pemberian

Pasal 27

(1) Dalam rangka Pemberian Insentif sebagaiman dalam Pasal 22 ayat (1), Bupati mengatur ketentuan mengenai klasifikasi dan bata Insentif dengan memperhatikan: a. kemampuan keuangan Daerah; b. jumlah dan jenis kriteria yang Modal; c. besaran insentif; dan/ atau d. jangka waktu Pemberian Insentif. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi an batasan Pemberian lnsentif sebagaimana dimaksud p da ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan b tuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) hJruf d dapat berupa bimbingan teknis, pelatihan, tenaga ahli, kaji dan/ atau studi kelayakan.

Pasal 26

(1) Pemberian Kemudahan dalam bentuk fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud dalam 1asal 22 ayat (2) huruf c diarahkan kepada: a. kawasan yang menjadi prioritas pengemban an ekonomi Daerah; dan b. sesuai dengan peruntukannya berdasarkan encana tata ruang dan wilayah. (2) Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud ada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundan -undangan.

Pasal 25

Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 a at (2) huruf b, antara lain: a. jaringan listrik; b. jalan; c. transportasi; d. jaringan telekomunikasi; dan/ atau e. jaringan air bersih.

Pasal 24

a. potensi ekonomi Daerah; b. rencana tata ruang wilayah; dan/atau c. rencana strategis dan skala prioritas Daerah. (1) Pemberian Insentif dan/atau kemudahan berinvestasi diberikan kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal. (2) Masyarakat dan/ atau Penanam Modal sebagaim a dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan secara te ulis kepada Bupati melalui Kepala PD yang menyelenggar urusan dibidang perizinan.

Pasal 31

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUJDAHAN BERINVESTASI (1) Pemberian lnsentif diberikan kepada masyara

Pasal 30

Koreksi

Pasal 29

Koreksi

Pemerintah Daerah dapat memberikan 1 (satu) atau 1 bih insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud dal

Pasal 22

kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal di Daer (1) Bentuk percepatan pemberian perizinan ebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf e · aksanakan melalui PD yang membidangi perizinan sls ai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pemrosesan perizinan pada PD yang membid · perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksu kan untuk mempersingkat waktu, dengan biaya yang mur , prosedur secara tepat dan cepat yang dapat didukung sist m informasi dalam jaringan.

Pasal 28

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 mem~unyai tugas sebagai berikut: / a. melaksanakan verifikasi usulan dan pengecekan elengkapan persyaratan yang harus dipenuhi; b. melaksanakan penilaian terhadap masing-ma ing kriteria secara terukur; c. menggunakan matrik penilaian untuk menentuk bentuk dan besaran pemberian insentif dan kemudahan berin f stasi; d. MENETAPKAN urutan masyarakat dan/ ataul Pn am Modal yang akan menerima Pemberian Insentif dan kemudahan berinvestasi; e. MENETAPKAN bentuk dan besaran insentif yang diberikan; f. menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untui ditetapkan menjadi penerima insentif dan kemudahan berinve tasi; dan g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan kemudahan berinvestasi.

Pasal 33

(2) Bupati membentuk Tim untuk melaksanakan pro es verifikasi dan penilaian dalam rangka pemberian sentif dan kemudahan berinvestasi. (3) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pa a ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berpedo an dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada a at (3) dapat terdiri dari: a. unsur Pemerintah Daerah; b. unsur organisasi pelaku usaha; dan c. unsur akademisi. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim diatur dengan Peraturan Bupati. (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk verifikasi terhadap permohonan pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada aya (1) paling sedikit memuat: a. identitas pemohon; b. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah; c. lingkup usaha; d. kinerja manajemen; dan/ atau e. perkembangan usaha.

Pasal 32

Kewajiban masyarakat dan/atau Penanam Modal an~a lain: a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang ,aik; b. melaksanakan TJSL perusahaan; i

Pasal 38

Penerima insentif dan kemudahan berinvestasi berh a. mendapatkan informasi pelayanan pemberian dan kemudahan berinvestasi; b. mendapatkan insentif dan kemudahan berinv stasi sesuai mekanisme yang telah ditetapkan; c. mendapatkan layanan terkait, proses pemberian, elaksanaan, pengawasan dan pembinaan terhadap penanam modal di Daerah; dan d. mendapatkan informasi hasil evaluasi terhadap p rkembangan penerimaan insentif dan kemudahan berinvestasi.

Pasal 37

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan penilaian ebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dengan menggunakar ... metode dan pembobotan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembobotan ebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturanrupati. BABV HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAW

Pasal 36

(1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penilai Pemberian lnsentif dan kemudahan berinvestasi didasarkan I ada: a. jenis usaha; dan b. kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ditentukan berdasarkan jumlah kriteria yang dipenuhi. (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada aya (1) dan ayat (2) menjadi dasar penentuan bentuk, besaran insentif dan urutan yang akan mendapat insentif dan kemud an.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN BERINVESTASI

BAB Kesatu

BAB II

Pasal 4

Pasal 3

BAB Kesatu

BAB II

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 5

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 19

Pasal 18

Pasal 17

Pasal 5

Pasal 16

Pasal 15

Pasal 23

Pasal 22

Pasal 21

Pasal 20

Pasal 27

Pasal 26

Pasal 25

Pasal 24

Pasal 31

BAB Kedua

Pasal 21

Pasal 20

Pasal 27

Pasal 26

Pasal 25

Pasal 24

Pasal 31

BAB III

Pasal 30

Pasal 29

Pasal 22

Pasal 28

Pasal 33

Pasal 32

Pasal 38

Pasal 37

Pasal 36

Pasal 35

BAB IV

Pasal 34

Pasal 41

BAB VI

Pasal 40

Pasal 39

Pasal 45

BAB VII

Pasal 44

Pasal 43

Pasal 42

Pasal 47

Pasal 46

BAB VIII