PERBAN

Peraturan Badan Nomor 61-pojk-07-2020 Tahun 2020 tentang LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN

PERBAN Nomor 61-pojk-07-2020 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan: 1. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, yang selanjutnya disebut LAPS Sektor Jasa Keuangan adalah lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan di luar pengadilan. 2. Pelaku Usaha Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat PUJK adalah Bank Umum, Bank Perkreditan/Pembiayaan Rakyat, Perantara Pedagang Efek, Manajer Investasi, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Pergadaian, Perusahaan Penjaminan, Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Penyelenggara Layanan Urun Dana, Lembaga Keuangan Mikro, Lembaga Pembiayaan Ekspor INDONESIA, PT Permodalan Nasional Madani (Persero), dan lembaga jasa keuangan lainnya yang melakukan kegiatan keperantaraan, pengelolaan dana, dan penyimpanan dana di sektor jasa keuangan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. 3. Konsumen adalah pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di PUJK. 4. Pengurus adalah organ yang melakukan fungsi pengurusan LAPS Sektor Jasa Keuangan untuk kepentingan LAPS Sektor Jasa Keuangan sesuai maksud dan tujuan LAPS Sektor Jasa Keuangan serta mewakili LAPS Sektor Jasa Keuangan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 5. Pengawas adalah organ pada LAPS Sektor Jasa Keuangan yang berperan untuk melakukan fungsi pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan pengurusan LAPS Sektor Jasa Keuangan. 6. Sengketa adalah perselisihan antara Konsumen dengan PUJK yang telah melalui proses penyelesaian pengaduan oleh PUJK dan disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian materiil, wajar dan secara langsung pada Konsumen karena PUJK tidak memenuhi perjanjian dan/atau dokumen transaksi keuangan yang telah disepakati.

BAB III

KELEMBAGAAN DAN PENYELENGGARAAN LAPS SEKTOR JASA KEUANGAN

Pasal 9

Koreksi

(1) Anggaran dasar atau perubahan anggaran dasar LAPS Sektor Jasa Keuangan ditetapkan oleh rapat umum anggota. (2) Anggaran dasar LAPS Sektor Jasa Keuangan memuat paling sedikit: a. nama dan tempat kedudukan; b. maksud dan tujuan, serta kegiatan perkumpulan; c. jangka waktu berdirinya; d. perolehan dan penggunaan kekayaan; e. hak dan kewajiban bagi anggota; f. wewenang, penyelenggaraan, kepesertaan rapat umum anggota; g. tata cara pencalonan, pengangkatan, penggantian, serta pemberhentian Pengurus dan Pengawas; h. tugas dan wewenang Pengurus dan Pengawas; i. tata cara pelaksanaan dan pengambilan keputusan dalam rapat Pengurus dan Pengawas; dan j. pembubaran dan penggunaan kekayaan sisa hasil likuidasi. (3) LAPS Sektor Jasa Keuangan wajib menyampaikan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapatkan persetujuan sebelum dilakukannya rapat umum anggota. (4) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen perubahan anggaran dasar diterima secara lengkap oleh Otoritas Jasa Keuangan. (5) LAPS Sektor Jasa Keuangan MENETAPKAN perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam rapat umum anggota dan menindaklanjuti berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) LAPS Sektor Jasa Keuangan wajib melakukan evaluasi atas peraturan LAPS Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (2) Dalam hal berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan penyempurnaan, LAPS Sektor Jasa Keuangan menyampaikan rancangan perubahan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapatkan persetujuan. (3) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas rancangan perubahan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dokumen rancangan perubahan peraturan diterima secara lengkap. (4) Rancangan perubahan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 11

PUJK wajib: a. menjadi anggota LAPS Sektor Jasa Keuangan; b. membayar iuran keanggotaan LAPS Sektor Jasa Keuangan; c. melaksanakan kesepakatan dan putusan LAPS Sektor Jasa Keuangan; dan d. mempublikasikan LAPS Sektor Jasa Keuangan melalui laman atau media lain yang dikelola secara resmi oleh PUJK.

Pasal 12

(1) Rapat umum anggota mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Pengurus atau Pengawas dalam batas yang ditentukan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan/atau anggaran dasar. (2) Wewenang yang ditentukan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. MENETAPKAN anggaran dasar dan perubahan anggaran dasar; b. mengangkat, mengganti, dan memberhentikan Pengurus dan/atau Pengawas; c. meminta keterangan dari Pengurus dan/atau Pengawas dalam pelaksanaan tugas masing- masing; d. MENETAPKAN gaji, tunjangan, dan/atau honorarium Pengurus dan Pengawas; e. mengesahkan rencana kerja dan anggaran tahunan termasuk iuran anggota; f. MENETAPKAN akuntan publik; dan g. menilai dan menyetujui laporan tahunan yang paling sedikit memuat: 1) laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; 2) laporan pengurusan yang dilakukan oleh Pengurus; dan 3) laporan pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas.

Pasal 13

Rapat umum anggota diselenggarakan di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA.

Pasal 14

(1) Rapat umum anggota terdiri atas rapat umum anggota tahunan dan rapat umum anggota luar biasa. (2) Rapat umum anggota tahunan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun. (3) Rapat umum anggota luar biasa dapat dilakukan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan LAPS Sektor Jasa Keuangan. (4) Rapat umum anggota tahunan dan/atau rapat umum anggota luar biasa dapat dilakukan melalui media elektronik.

Pasal 15

(1) LAPS Sektor Jasa Keuangan menyampaikan keputusan rapat umum anggota kepada Otoritas Jasa Keuangan. (2) Keputusan rapat umum anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah pelaksanaan rapat umum anggota. (3) Dalam hal keputusan rapat umum anggota: a. dinilai berpotensi membahayakan kepentingan LAPS Sektor Jasa Keuangan; dan/atau b. tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang membatalkan. (4) Dalam hal putusan rapat umum anggota dibatalkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, LAPS Sektor Jasa Keuangan wajib melaksanakan rapat umum anggota kembali.

Pasal 16

(1) Pengurusan LAPS Sektor Jasa Keuangan dilaksanakan oleh Pengurus. (2) Pengurus diangkat dan diberhentikan oleh rapat umum anggota. (3) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan paling sedikit 3 (tiga) orang yang salah seorang diantaranya diangkat sebagai ketua. (4) Pengurus dilarang merangkap jabatan sebagai anggota direksi atau pegawai perusahaan atau institusi lain dalam jabatan apapun. (5) Pengurus diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 17

Pasal 18

(1) Pengawasan terhadap pengurusan LAPS Sektor Jasa Keuangan dilaksanakan oleh Pengawas. (2) Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh rapat umum anggota. (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang. (4) Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 19

Pasal 20

Anggaran LAPS Sektor Jasa Keuangan bersumber dari: a. iuran anggota; b. hibah; c. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; dan d. penerimaan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) LAPS Sektor Jasa Keuangan menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan. (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. ringkasan eksekutif; b. kebijakan dan strategi manajemen; c. proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan; d. proyeksi jumlah Sengketa yang akan ditangani; e. rencana pendanaan; f. rencana pengembangan LAPS Sektor Jasa Keuangan; dan g. informasi lainnya. (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan harus terlebih dahulu dibahas dalam rapat Pengawas untuk mendapatkan persetujuan. (4) Rencana kerja dan anggaran tahunan yang telah mendapatkan persetujuan dalam rapat Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapat persetujuan. (5) Dalam hal terdapat penyesuaian rencana kerja dan anggaran tahunan yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan, LAPS Sektor Jasa Keuangan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat dari Otoritas Jasa Keuangan. (6) Rencana kerja dan anggaran tahunan yang telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan disahkan dalam rapat umum anggota. (7) LAPS Sektor Jasa Keuangan wajib menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan yang telah disahkan oleh rapat umum anggota kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 30 September sebelum tahun rencana kerja dan anggaran tahunan dilaksanakan.

Pasal 22

(1) Dalam hal: a. dinilai berpotensi membahayakan tugas dan fungsi LAPS Sektor Jasa Keuangan; dan/atau b. tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang membatalkan rencana kerja dan anggaran tahunan yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (7). (2) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan membatalkan rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LAPS Sektor Jasa Keuangan harus melakukan rapat umum anggota untuk mengesahkan kembali rencana kerja dan anggaran tahunan.

Pasal 23

(1) Dalam hal terdapat faktor eksternal dan internal yang secara signifikan mempengaruhi operasional LAPS Sektor Jasa Keuangan, LAPS Sektor Jasa Keuangan dapat melakukan perubahan terhadap rencana kerja dan anggaran tahunan atas inisiatif sendiri. (2) Perubahan terhadap rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapat persetujuan sebelum dilakukan rapat umum anggota. (3) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 1 (satu) kali, dan dilakukan paling lambat tanggal 30 Juni tahun berjalan. (4) Dalam hal LAPS Sektor Jasa Keuangan melakukan perubahan atau berdasarkan penelaahan kembali dari Otoritas Jasa Keuangan terhadap rencana kerja dan anggaran tahunan, LAPS Sektor Jasa Keuangan harus melakukan rapat umum anggota kembali untuk mengesahkan perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan. (5) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan yang telah disahkan wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan. (6) Dalam hal rencana kerja dan anggaran tahunan yang telah disahkan dinilai berpotensi menghambat pelaksanaan fungsi dan tugas/operasional LAPS Sektor Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penelaahan kembali atas rencana kerja dan anggaran tahunan LAPS Sektor Jasa Keuangan. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana kerja dan anggaran tahunan LAPS Sektor Jasa Keuangan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 24

(1) LAPS Sektor Jasa Keuangan menyusun laporan realisasi rencana kerja dan anggaran tahunan secara semesteran. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi: a. pencapaian rencana kerja dan anggaran tahunan berupa perbandingan antara rencana dengan realisasi; b. penjelasan mengenai penyebab dan kendala terjadinya perbedaan antara rencana dengan realisasi rencana kerja dan anggaran tahunan; dan c. upaya tindak lanjut yang telah dan akan dilakukan untuk memperbaiki pencapaian realisasi rencana kerja dan anggaran tahunan.

Pasal 25

(1) Dalam hal penerimaan tahun berjalan lebih besar dari pengeluaran tahun berjalan, kelebihan dana dimaksud dilarang untuk dibagikan kepada Pengawas, Pengurus, pegawai dari LAPS Sektor Jasa Keuangan, dan/atau pihak lain. (2) Kelebihan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk optimalisasi LAPS Sektor Jasa Keuangan.

Pasal 26

(1) LAPS Sektor Jasa Keuangan wajib mempublikasikan laporan tahunan paling lambat pada tanggal 31 Juli melalui laman yang dikelola secara resmi oleh LAPS Sektor Jasa Keuangan atau media lain. (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit: a. profil LAPS Sektor Jasa Keuangan; b. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; c. keanggotaan dan kepatuhan pembayaran iuran; d. kepatuhan anggota dalam melaksanakan kesepakatan dan/atau putusan; dan e. penanganan Sengketa yang dilakukan LAPS Sektor Jasa Keuangan. (3) LAPS Sektor Jasa Keuangan wajib menyampaikan laporan tahunan yang telah dipublikasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan tahunan dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 27

(1) LAPS Sektor Jasa Keuangan wajib memiliki daftar mediator dan arbiter yang dapat melakukan penyelesaian Sengketa di LAPS Sektor Jasa Keuangan. (2) Pengurus melakukan penilaian terhadap mediator dan arbiter untuk dapat dicantumkan dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Daftar mediator dan arbiter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. (4) Pengurus wajib melakukan penilaian kembali terhadap mediator dan arbiter sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui.

BAB 1

Bentuk Badan Hukum

Pasal 5

Koreksi

Badan hukum LAPS Sektor Jasa Keuangan berupa badan hukum perkumpulan yang terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 6

Koreksi

Penyelesaian Sengketa di sektor jasa keuangan di luar pengadilan untuk seluruh PUJK dilakukan oleh 1 (satu) LAPS Sektor Jasa Keuangan.

Pasal 7

LAPS Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 8

(1) Permohonan persetujuan LAPS Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan oleh LAPS Sektor Jasa Keuangan kepada Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen dengan dilampiri dokumen. (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. akta pendirian badan hukum; b. peraturan yang materi muatannya meliputi: 1. jenis layanan penyelesaian Sengketa; 2. prosedur penyelesaian Sengketa; 3. skala biaya penyelesaian Sengketa berdasarkan kategori Sengketa; 4. jangka waktu penyelesaian Sengketa; 5. ketentuan terkait benturan kepentingan dan afiliasi bagi mediator dan arbiter; 6. kode etik, persyaratan, sanksi, prosedur dan tata cara penilaian, serta evaluasi bagi mediator dan arbiter; dan 7. sanksi bagi anggota yang melanggar peraturan yang ditetapkan oleh LAPS Sektor Jasa Keuangan; dan c. rencana kerja dan anggaran tahunan. (3) Selain menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, LAPS Sektor Jasa Keuangan harus memenuhi persyaratan: a. mempunyai paling sedikit 2 (dua) layanan penyelesaian Sengketa berupa: 1. mediasi; dan 2. arbitrase. b. mempunyai sumber daya yang memadai untuk dapat melaksanakan pelayanan penyelesaian Sengketa; c. didirikan oleh PUJK yang dikoordinasikan oleh asosiasi di sektor jasa keuangan dan/atau Self Regulatory Organization (SRO); dan d. mempunyai organ paling sedikit: 1. rapat umum anggota; 2. Pengawas; dan 3. Pengurus. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persetujuan atau penolakan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB 2

Tata Cara Permohonan Persetujuan

Pasal 6

Koreksi

Penyelesaian Sengketa di sektor jasa keuangan di luar pengadilan untuk seluruh PUJK dilakukan oleh 1 (satu) LAPS Sektor Jasa Keuangan.

Pasal 7

Koreksi

LAPS Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 8

BAB Kelima

Rapat Umum Anggota

Pasal 12

Koreksi

Pasal 13

Rapat umum anggota diselenggarakan di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA.

Pasal 14

Pasal 15

BAB Keenam

Pengurus

Pasal 16

Koreksi

Pasal 17

(1) Pengurus sebelum melakukan pengurusan wajib mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan setelah dilakukan wawancara atas kemampuan dan kepatutan. (3) Wawancara atas kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menilai bahwa Pengurus memenuhi persyaratan: a. integritas; b. reputasi keuangan; dan c. kompetensi, yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (4) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi: a. cakap melakukan perbuatan hukum; b. memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan; c. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan; d. memiliki komitmen terhadap pengembangan LAPS Sektor Jasa Keuangan yang sehat; dan e. tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi pihak utama sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. (5) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dibuktikan paling sedikit dengan: a. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan b. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pengendali yang merupakan pemegang saham ataupun bukan, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan. (6) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c paling sedikit memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman yang mendukung pengelolaan LAPS Sektor Jasa Keuangan. (7) Calon Pengurus yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh rapat umum anggota. (8) Dalam hal terdapat indikasi keterlibatan dan/atau bertanggungjawab terhadap permasalahan integritas, reputasi keuangan dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan wawancara atas kemampuan dan kepatutan kembali terhadap Pengurus. (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai wawancara atas kemampuan dan kepatutan Pengurus LAPS Sektor Jasa Keuangan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB Ketujuh

Pengawas

Pasal 18

Koreksi

Pasal 19

Koreksi

(1) Pengawas sebelum melakukan pengawasan wajib mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan setelah dilakukan wawancara atas kemampuan dan kepatutan. (3) Wawancara atas kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menilai bahwa Pengawas memenuhi persyaratan: a. integritas; b. reputasi keuangan; dan c. kompetensi, yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (4) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi: a. cakap melakukan perbuatan hukum; b. memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan; c. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan; d. memiliki komitmen terhadap pengembangan LAPS Sektor Jasa Keuangan yang sehat; dan e. tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi pihak utama sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. (5) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dibuktikan paling sedikit dengan: a. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan b. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pengendali yang merupakan pemegang saham ataupun bukan, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan. (6) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c paling sedikit memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman yang mendukung pengelolaan LAPS Sektor Jasa Keuangan. (7) Calon Pengawas yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh rapat umum anggota. (8) Dalam hal terdapat indikasi keterlibatan dan/atau bertanggungjawab terhadap permasalahan integritas, reputasi keuangan dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan wawancara atas kemampuan dan kepatutan kembali terhadap Pengawas. (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai wawancara atas kemampuan dan kepatutan Pengawas LAPS Sektor Jasa Keuangan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB Kedelapan

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

Pasal 20

Koreksi

Pasal 21

Koreksi

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB VII

PELAPORAN LAPS SEKTOR JASA KEUANGAN

Pasal 36

Koreksi

(1) LAPS Sektor Jasa Keuangan wajib menyampaikan laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan pada posisi akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember kepada Otoritas Jasa Keuangan, paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi: a. masing-masing layanan paling sedikit: 1) jumlah permohonan penyelesaian Sengketa; 2) demografi dari Konsumen yang mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa; 3) jumlah permohonan penyelesaian Sengketa yang ditolak karena tidak memenuhi persyaratan termasuk alasan penolakan; 4) jumlah Sengketa yang masih dalam proses penyelesaian; 5) rata-rata jangka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masing-masing Sengketa; 6) jenis layanan dan/atau produk yang menjadi Sengketa; dan 7) jumlah Sengketa yang telah diputus dan hasil monitoring atas pelaksanaan kesepakatan dan putusan dimaksud; b. daftar 5 (lima) besar Sengketa yang diterima oleh LAPS Sektor Jasa Keuangan; c. daftar PUJK yang belum menjadi anggota LAPS Sektor Jasa Keuangan; dan d. daftar anggota yang belum membayar iuran keanggotaan dari LAPS Sektor Jasa Keuangan. (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pelaporan elektronik yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (4) Dalam hal penyampaian laporan melalui sistem pelaporan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengalami gangguan maka penyampaian dilakukan melalui surat kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi edukasi dan perlindungan konsumen. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan LAPS Sektor Jasa Keuangan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 37

LAPS Sektor Jasa Keuangan wajib menyampaikan secara tertulis nama PUJK dan Konsumen yang tidak melaksanakan kesepakatan atau putusan LAPS Sektor Jasa Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak batas waktu pelaksanaan kesepakatan atau putusan.

Pasal 38

Dalam hal batas akhir penyampaian pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 21 ayat (5) dan ayat (7), Pasal 23 ayat (5), Pasal 24 ayat (2), Pasal 26 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 35 ayat (3), Pasal 36 ayat (1), dan Pasal 37 jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu atau hari libur, kewajiban pelaporan disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 39

Koreksi

(1) Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap LAPS Sektor Jasa Keuangan dan/atau PUJK yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berupa: a. peringatan tertulis; b. penggantian Pengurus dan/atau Pengawas; c. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; d. pembatasan kegiatan usaha; dan/atau e. pembekuan kegiatan usaha. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 40

LAPS Sektor Jasa Keuangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 21 ayat (5) dan ayat (7), Pasal 23 ayat (5), Pasal 24 ayat (2), Pasal 26 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 35 ayat (3), Pasal 36 ayat (1), dan Pasal 37 dikenai sanksi administratif berupa denda yaitu kewajiban membayar sejumlah uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 41

(1) LAPS Sektor Jasa Keuangan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (1), Pasal 15 ayat (4), Pasal 16 ayat (4), Pasal 17 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 34, dikenakan sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; dan/atau b. penggantian Pengurus dan/atau Pengawas. (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didahului dengan wawancara atas kemampuan dan kepatutan kembali terhadap Pengawas dan/atau Pengurus oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 42

Otoritas Jasa Keuangan memberikan perintah tertulis kepada LAPS Sektor Jasa Keuangan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).

Pasal 43

(1) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembatasan kegiatan usaha; dan/atau d. pembekuan kegiatan usaha. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 44

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 43, dan perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 kepada masyarakat.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Koreksi

(1) Seluruh PUJK yang telah menjadi anggota pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di sektor jasa keuangan yang terdaftar sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5499) terhitung sejak 1 Januari 2021 otomatis menjadi anggota LAPS Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. (2) Perjanjian antara PUJK dan Konsumen yang memuat pemilihan forum penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di sektor jasa keuangan yang terdaftar sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5499) yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini beralih kepada LAPS Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 48

(1) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di sektor jasa keuangan yang terdaftar sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5499) tetap dapat menerima permohonan penyelesaian Sengketa dari Konsumen sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. (2) Permohonan penyelesaian Sengketa yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di sektor jasa keuangan yang terdaftar sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5499) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Badan Nomor 61-pojk-07-2020 Tahun 2020 tentang LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB 1

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB 2

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

BAB Keempat

Pasal 11

BAB Kelima

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Keenam

Pasal 16

Pasal 17

BAB Ketujuh

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kedelapan

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kesembilan

Pasal 26

BAB Kesepuluh

Pasal 27

BAB IV

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB Kesatu

Pasal 28

BAB Kedua

Pasal 29

BAB Ketiga

Pasal 30

BAB Keempat