PERBAN

Peraturan Badan Nomor 13 Tahun 2020 tentang AKREDITASI PELATIHAN

PERBAN Nomor 13 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan: 1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 2. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan. 3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 4. Pelatihan adalah salah satu bentuk pengembangan kompetensi sebagaimana diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH yang mengatur mengenai manajemen PNS. 5. Pelatihan Struktural adalah Pelatihan struktural kepemimpinan sebagaimana diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH yang mengatur mengenai manajemen PNS. 6. Pelatihan Teknis adalah Pelatihan yang dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan/atau penguasaan keterampilan di bidang tugas yang terkait dengan pekerjaan PNS, agar mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional. 7. Pelatihan Fungsional adalah Pelatihan yang dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan/ataupenguasaan keterampilan di bidang tugas yang terkait dengan jabatan fungsional PNS, agar mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional. 8. Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional adalah Pelatihan sebagai prasyarat bagi PNS untuk dapat diangkat dalam jabatan fungsional yang dilaksanakan oleh instansi pembina jabatan fungsional. 9. Pelatihan Fungsional Berjenjang yang selanjutnya disebut Pelatihan Fungsional Penjenjangan adalah Pelatihan yang disusun secara berjenjang sesuai dengan jenjang jabatannya yang dipersyaratkan untuk pengangkatan dalam jenjang jabatan fungsional setingkat lebih tinggiyang dilaksanakan oleh instansi pembina jabatan fungsional. 10. Pelatihan Teknis Fungsional adalah Pelatihan yang dilaksanakan untuk memenuhi kompetensi teknis bagi pejabat fungsional dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas jabatan fungsional yang dilaksanakan oleh lembaga Pelatihan ASN. 11. Pelatihan Sosial Kultural adalah Pelatihan yang dilaksanakan dalam rangka pengembangan kompetensi sosial kultural sebagaimana diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH yang mengatur mengenai manajemen PNS. 12. Pelatihan Dasar Calon PNS yang selanjutnya disebut Pelatihan Dasar CPNS adalah pendidikan dan Pelatihan dalam masa prajabatan yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. 13. Akreditasi Pelatihan yang selanjutnya disebut Akreditasi adalah penilaian kelayakan Pelatihan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara. 14. Lembaga PelatihanASN yang selanjutnya disebut Lembaga Pelatihan adalah lembaga penyelenggara Pelatihan, lembaga pembina Pelatihan fungsional, lembaga Pelatihan pengakreditasi programatau lembaga Pelatihan nonpemerintah. 15. Lembaga Penyelenggara Pelatihan adalah unit kerja pada instansi pemerintah yang bertugas menyelenggarakan Pelatihan. 16. Lembaga Pembina Pelatihan Fungsional adalah unit kerja pada instansi pembina jabatan fungsional yang melaksanakan tugas pembinaan jabatan fungsional. 17. Lembaga Pelatihan Pengakreditasi Program yang selanjutnya disebut Lembaga Pengakreditasi Program adalah unit kerjapada instansi teknis/instansi pembina jabatan fungsional yang menyelenggarakan Pelatihan dan/atau mempunyai kemampuan untuk melaksanakan Akreditasi program pada Pelatihan Teknis, dan/atau Pelatihan Teknis Fungsional. 18. Lembaga Pelatihan Nonpemerintah adalah badan hukum swasta yang mempunyai kompetensi dan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan Pelatihan Teknis dan/atau Pelatihan Teknis Fungsional. 19. Lembaga Terakreditasi adalah Lembaga Penyelenggara Pelatihan terakreditasi, Lembaga Pengakreditasi Program terakreditasi atau Lembaga Pelatihan Nonpemerintah terakreditasi. 20. Lembaga Penyelenggara Pelatihan Terakreditasi adalah Lembaga Penyelenggara Pelatihan atau Lembaga Pelatihan Nonpemerintah yang telah mendapatkan pengakuan tertulis terakreditasi dari Lembaga Administrasi Negara atau instansi teknis/instansi pembina jabatan fungsional untuk menyelenggarakan Pelatihan. 21. Lembaga Pengakreditasi Program Terakreditasi adalah Lembaga Pengakreditasi Program yang telah mendapatkan pengakuan tertulis terakreditasi dari Lembaga Administrasi Negara untuk melaksanakan Akreditasi program pada Pelatihan Teknis, atau Pelatihan Teknis Fungsional. 22. Lembaga Pembina Pelatihan Fungsional Terakreditasi adalah Lembaga Pembina Pelatihan Fungsional yang telah mendapatkan pengakuan tertulis terakreditasi dari Lembaga Administrasi Negara untuk melaksanakan Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional atau Pelatihan Fungsional Penjenjangan. 23. Akreditasi LembagaPenyelenggara Pelatihan adalah penilaian kelayakanterhadap Lembaga Penyelenggara Pelatihansesuai dengan pedomanyang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara. 24. Akreditasi Lembaga Pengakreditasi Program adalah penilaian kelayakan program terhadap Lembaga Pengakreditasi Program sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara. 25. Akreditasi Program Pelatihan yang selanjutnya disebut Akreditasi Program adalah penilaian kelayakanterhadap program Pelatihan sesuai dengan pedomanyang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara. 26. Lembaga Administrasi Negara selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan Pelatihan ASN sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai ASN. 27. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah. 28. Instansi Teknis adalah Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab atas pembinaan pelatihan teknis sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan dalam mengelola dan mengerjakan suatu bidang tugas teknis tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan. 29. Instansi Pembina Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Instansi Fungsional adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara atau kesekretariatan lembaga nonstruktural yang sesuai kekhususan tugas dan fungsinya ditetapkan menjadi instansi pembina suatu jabatan fungsional. 30. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku seorang PNS yang diamati, diukur, dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya. 31. Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi Aparatur atau nama lain yang selanjutnya disingkat SIPKAadalah rangkaian informasi dan data mengenai Pengembangan Kompetensi yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi yang ditetapkan oleh LAN. 32. Tim Penilai Akhir adalah tim yang bertugas untuk MEMUTUSKAN hasil akhir penilaian Akreditasi. 33. Tim Asesor Akreditasi yang selanjutnya disebut Tim Asesor adalah tim yang bertugasuntuk melaksanakan penilaian kelayakan dalam prosesAkreditasi 34. Tim Sekretariat adalah tim bertugas untuk memberikan bantuan administratif dalam menunjang kelancaran proses Akreditasi. 35. Tim Evaluator Akreditasi yang selanjutnya disebut Tim Evaluator adalah tim yang bertugas untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Akreditasi.

BAB III

PELAKSANAAN AKREDITASI

Pasal 4

Koreksi

LAN melaksanakan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan dan Akreditasi Lembaga Pengakreditasi Program.

Pasal 5

Koreksi

(1) Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan terhadap Lembaga Penyelenggara Pelatihan dan LembagaPengakreditasi Program, baik yang bersifat mandiri maupun tidak mandiri. (2) Lembaga yang bersifat mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit kerja pada Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas dan wewenang penuh dalam merencanakan dan menyelenggarakan Pelatihan dan/atau melaksanakan Akreditasi Program. (3) Lembaga yang bersifat tidak mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit kerja pada Instansi Pemerintah yang mempunyai sebagian tugas dan wewenang dalam merencanakan dan menyelenggarakan Pelatihan dan/atau melaksanakan Akreditasi Program.

Pasal 6

(1) Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan dilaksanakan terhadap Lembaga Penyelenggara Pelatihan yang akan menyelenggarakan Pelatihan Struktural, Pelatihan Sosial Kultural dan/atau Pelatihan Dasar CPNS. (2) Akreditasi Lembaga Pengakreditasi Program dilaksanakan terhadap Lembaga Pengakreditasi Program mengenai program yang akan dilaksanakan terkait penyelenggaraan Akreditasi Pelatihan Teknisdan/atau Akreditasi Pelatihan Teknis Fungsional.

Pasal 7

Akreditasi Program dilaksanakan terhadap program penyelenggaraan Pelatihan Struktural, Pelatihan Teknis, Pelatihan Fungsional, Pelatihan Sosial Kultural, atau Pelatihan Dasar CPNS.

Pasal 8

(1) LAN melaksanakan Akreditasi Program terhadap penyelenggaraan: a. Pelatihan Struktural; b. Pelatihan Sosial Kultural; c. Pelatihan Dasar CPNS; d. Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional;dan/atau e. Pelatihan FungsionalPenjenjangan. (2) Akreditasi Program terhadap penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan terhadap Lembaga Penyelenggara Pelatihan. (3) Akreditasi Program terhadap penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dilakukan terhadap Lembaga Pembina Pelatihan Fungsional.

Pasal 9

(1) Lembaga Pengakreditasi Program Terakreditasi melaksanakan Akreditasi Programterhadap Lembaga Penyelenggara Pelatihan atau Lembaga Pelatihan Nonpemerintah yang akan menyelenggarakan Pelatihan Teknis dan/atau Pelatihan Teknis Fungsional. (2) Dalam pelaksanaan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Teknis, Instansi Fungsional atau Lembaga Pengakreditasi Program Terakreditasi dapat bekerja sama dengan LAN. (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup: a. aspek kelayakan kelembagaan dan manajemen yang dilaksanakan oleh LAN; dan b. aspek kelayakan teknis substantif program Pelatihan yang dilaksanakan oleh Instansi Teknis/Instansi Fungsional.

BAB IV

PROSEDUR AKREDITASI

Pasal 10

Koreksi

(1) Lembaga Pelatihan mengajukan permohonan Akreditasi kepada Kepala LAN atau pejabat yang berwenang pada Instansi Teknis/Instansi Fungsional. (2) Selain berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan, LAN dapat melakukan Akreditasi terhadap Lembaga Pelatihan yang belum terakreditasi atau status terakreditasinya telah dinyatakan tidak berlaku. (3) Kepala LAN atau pejabat yang berwenang pada Instansi Teknis/Instansi Fungsionalmengirimkan surat pemberitahuan kepada pimpinan Lembaga Pelatihanmengenairencana pelaksanaan Akreditasi. (4) Lembaga Pelatihanmenyampaikan kesiapan pelaksanaan Akreditasi secara tertulis kepada Kepala LAN atau pejabat yang berwenang pada Instansi Teknis/Instansi Fungsional. (5) Lembaga Pelatihanmenyampaikankelengkapandata melalui SIPKAatau media lain yang ditetapkan oleh Instansi Teknis/Instansi Fungsional. (6) Tim Sekretariat memeriksa dan meneliti kelengkapan data yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5). (7) Apabila ditemukan adanya ketidaklengkapan dan/atau ketidaksesuaian data yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Tim Sekretariat memberitahukan kepada Lembaga Pelatihanuntuk melengkapi data dimaksud.

Pasal 11

(1) Apabila data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) dinyatakan telah lengkap, Tim Sekretariat menyampaikan data tersebut kepada Tim Asesor untuk dilakukan penelitian dan penilaian. (2) Tim Asesor melaksanakan visitasi kepada Lembaga Pelatihanuntuk memverifikasi dan/ataumeminta data tambahan terhadap data yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Berdasarkan hasil visitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Asesormemberikan laporan penilaian sementara tingkat kelayakan Lembaga Pelatihankepada Tim Akreditasi. (4) Tim Akreditasi melakukan rapat penilaian akhir Akreditasi. (5) Tim Akreditasi menyampaikan laporan hasil penilaian Akreditasi kepada Kepala LAN atau pejabat yang berwenang pada Instansi Teknis/Instansi Fungsional. (6) Kepala LAN atau pejabat yang berwenang pada Instansi Teknis/Instansi Fungsional MENETAPKAN status Akreditasibagi Lembaga Pelatihanberdasarkan atas laporan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan mempertimbangkan pula hasil penjaminan mutu dan/atau pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh LAN atau Instansi Teknis/Instansi Fungsional. (7) Status Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan secara tertulis kepada Lembaga Pelatihan.

BAB VI

TIM AKREDITASI

Pasal 17

Koreksi

(1) Akreditasi dilaksanakan oleh Tim Akreditasi. (2) Tim Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiriatas: a. Tim Penilai Akhir; b. Tim Asesor; dan c. Tim Sekretariat.

Pasal 18

Koreksi

(1) Tim Penilai Akhir ditetapkan oleh Kepala LAN atau pejabat yang berwenang pada Instansi Teknis/Instansi Fungsional. (2) Anggota Tim Penilai Akhir terdiri atas Pegawai ASN dan/ataunonPegawai ASN yang memiliki Kompetensi untuk melaksanakan penilaian kelayakan dalam Akreditasi. (3) Susunan Tim Penilai Akhir terdiri atas: a. ketua merangkap anggota; b. sekretaris merangkap anggota; dan c. anggota. (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dijabat oleh paling rendah pejabat pimpinan tinggi madya LAN yang menyelenggarakan urusandi bidang kebijakan pengembangan kompetensi ASN atau pejabat yang berwenang pada Instansi Teknis/Instansi Fungsional. (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dijabat paling rendah oleh: a. pejabat pimpinan tinggi pratamaLAN/pejabat fungsional ahli utama; atau b. pejabat yang berwenang pada Instansi Teknis/Instansi Fungsional atau pejabat fungsional ahli madya. (6) Tim Penilai Akhir berjumlah ganjil paling banyak 5 (lima) orang.

Pasal 19

(1) Tim Asesor ditetapkan oleh Kepala LAN atau pejabat yang berwenang pada Instansi Teknis/Instansi Fungsional. (2) Tim Asesor terdiri atas Pegawai ASN dan/atau nonPegawai ASN yang memiliki Kompetensi dalam menilai unsur, subunsur, dan indikator penilaian Akreditasi. (3) Anggota Tim Asesor berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang. (4) Dalam pelaksanaan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), susunan Tim Asesor disepakati bersama oleh LAN danInstansi Teknis/Instansi Fungsional/Lembaga Pengakreditasi Program. (5) Tim Asesor dapat melibatkan unsur dari: a. LAN; b. Instansi Teknis/Instansi Fungsional; dan/atau c. ahli independen. (6) Tim Asesor melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a. mengumpulkan data; b. meneliti dan memverifikasi data Akreditasi disesuaikan dengan unsur, subunsur, dan indikator sesuai dengan unsur penilaian Akreditasi; c. memberikan catatan kekurangan data Akreditasi; d. menilai data Akreditasi; e. menyusun laporan hasil penilaian Akreditasi;dan f. menyampaikan laporan hasil penilaian kepada Tim Sekretariat.

Pasal 20

(1) Tim Sekretariat ditetapkan olehpaling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama LAN yang menyelenggarakan urusan di bidang kebijakan pembinaan pengembangan kompetensi ASN atau pejabat yang berwenang pada Instansi Teknis/Instansi Fungsional. (2) Tim Sekretariat melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a. memberikan bantuan administratif untuk mendukung kelancaran proses pelaksanaan Akreditasi; b. menyediakan berbagai data dan/atau informasi, untuk kebutuhan pelaksanaan Akreditasi, penanganan keberatan dan tindak lanjut Akreditasi; dan c. menyiapkan laporan Akreditasi.

BAB VII

STATUS AKREDITASI

Pasal 21

Koreksi

(1) Status Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan dan Akreditasi Lembaga Pengakreditasi Program terdiri atas: a. status terakreditasi; atau b. status tidak terakreditasi. (2) Lembaga Penyelenggara Pelatihan dan Lembaga Pengakreditasi Program ditetapkan berstatus terakreditasi apabila: a. jumlah total nilai Akreditasi paling rendah 81,00 (delapan puluh satu koma nol nol); dan b. masing-masing unsur penilaian memiliki nilai paling rendah 81,00 (delapanpuluh satu koma nol nol). (3) Lembaga Penyelenggara Pelatihan dan Lembaga Pengakreditasi Program ditetapkan berstatus tidak terakreditasi apabila tidak memenuhi nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 22

(1) Status terakreditasi bagiLembaga Penyelenggara Pelatihan dan Lembaga Pengakreditasi Program, ditetapkan oleh Kepala LAN. (2) Lembaga yang ditetapkan berstatus terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan sertifikat Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan atau sertifikat Akreditasi Lembaga Pengakreditasi Program.

Pasal 23

Status terakreditasi dalam Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan dan Akreditasi Lembaga Pengakreditasi Program berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya status terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).

Pasal 24

(1) Status Akreditasi Program terdiri atas: a. status terakreditasi; atau b. status tidak terakreditasi. (2) Program Pelatihan dinyatakan berstatus terakreditasi apabila: a. jumlah total nilai Akreditasi paling rendah 71,00 (tujuh puluh satu koma nol nol); dan b. masing-masing unsur penilaian memiliki nilai paling rendah 71,00 (tujuh puluh satu koma nol nol). (3) Program Pelatihan ditetapkan berstatus tidak terakreditasi apabila tidak memenuhi nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 25

Nilai Akreditasi Program dengan status terakreditasi dibagi dalam 3 (tiga) kategori sebagai berikut: a. kategori A untuk rentang nilai antara 91,00 (sembilan puluh satu koma nol nol) sampai dengan 100 (seratus); b. kategori B untuk rentang nilai antara 81,00 (delapan puluh satu koma nol nol) sampai dengan 90,99 (sembilan puluh koma sembilan puluh sembilan); atau c. kategori C untuk rentang nilai antara 71,00 (tujuh puluh satu koma nol nol) sampai dengan 80,99 (delapan puluh koma sembilan puluh sembilan).

Pasal 26

(1) Status terakreditasi bagiprogram Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7ditetapkan oleh Kepala LAN. (2) Program Pelatihan yang ditetapkan berstatus terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan sertifikat Akreditasi Program. (3) Program yang ditetapkan berstatus tidak terakreditasi diberitahukan secara tertulis kepada Lembaga Pelatihan terkait.

Pasal 27

(1) Status terakreditasi dalam Akreditasi Program berlaku sebagai berikut: a. kategori A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a berlaku selama 5 (lima) tahun; b. kategori B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf bberlaku selama 3 (tiga) tahun; atau c. kategori C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf cberlaku selama 2 (dua) tahun. (2) Waktu berlaku status terakreditasi dalam Akreditasi Program terhitung sejak ditetapkannya status terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).

Pasal 29

(1) Penentuan jenis Pelatihan tertentu dan Akreditasi Program tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 disesuaikan dengan ruang lingkup kewenangan masing- masing Lembaga Pelatihan. (2) Penentuan jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala LAN atau pejabat yang berwenang pada Instansi Teknis/Instansi Fungsional, sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 30

Lembaga Pelatihan berkewajiban menyelenggarakan Pelatihan tertentu dan/atau melaksanakan Akreditasi Program tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

(1) Status terakreditasi bagi Lembaga Pelatihandan/atau program Pelatihandinyatakan tidak berlaku apabila: a. telah habis masa berlaku status terakreditasinya; dan/atau b. dicabutdan dinyatakan tidak berlaku status terakreditasinya. (2) Status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukanAkreditasi kembali. (3) Pengajuan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11.

BAB IX

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 33

Koreksi

(1) Pemantauan dan evaluasi terhadap Lembaga Terakreditasi dan pelaksanaan Akreditasi untuk: a. Pelatihan Struktural,Pelatihan Sosial Kultural, dan Pelatihan Dasar CPNS, dilaksanakan oleh LAN; dan b. Pelatihan Teknis atau Pelatihan Fungsional, dilaksanakan oleh Instansi Teknis/Instansi Fungsional secara mandiri atau bekerja sama dengan LAN. (2) Instansi Teknis/Instansi Fungsional melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada LAN.

Pasal 34

(1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Evaluator. (2) Tim Evaluator ditetapkan oleh paling rendah pejabat pimpinan tinggi madya LAN yang menyelenggarakan urusan di bidang kebijakan pembinaan pengembangan kompetensi ASN atau pejabat yang berwenang pada Instansi Teknis/Instansi Fungsional. (3) Dalam melaksanakanpemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Evaluator mengacu pada: a. data dan informasidalam SIPKA atau media lain yang ditetapkan oleh Instansi Teknis/Instansi Fungsional; b. hasil pemantauan langsung terhadap Lembaga Terakreditasi; c. laporan dari Lembaga Terakreditasi; d. laporan pelaksanaan Akreditasi; dan/atau e. laporan dari pihak terkait. (4) Dalam pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Evaluator dapat melakukan observasi lapangan dan/atau survei secara daring. (5) Tim Evaluasi menyampaikan secara tertulis laporan hasil pemantauan dan evaluasikepada Kepala LAN atau pejabat yang berwenang pada Instansi Teknis/Instansi Fungsional. (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam: a. pengambilan keputusan dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan Akreditasi; dan/atau b. penilaian kembalistatus terakreditasi.

Pasal 35

(1) Apabila berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 33ayat (1) ditemukan adanya dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pelatihan atau penyimpangan dalampenetapan hasil Akreditasi,LAN atau Instansi Teknis/Instansi Fungsional dapatmemberikan teguran pertama secara tertulis kepada Lembaga Terakreditasi. (2) Apabila dalam jangka waktu paling lama3(tiga) bulan terhitung sejak diterimanya teguran pertama, Lembaga Terakreditasitidak memberikan tanggapan tertulis dan tidak melakukan perbaikan atas dugaan pelanggaran atau penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),LAN atau Instansi Teknis/Instansi Fungsional dapat memberikan teguran kedua secara tertulis kepada Lembaga tersebut. (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya teguran kedua, Lembaga Terakreditasi tidak memberikan tanggapan tertulis atas teguran kedua dan tidak melakukan perbaikan atas dugaan pelanggaran atau penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala LAN atau pejabat yang berwenang pada Instansi Teknis/Instansi Fungsional dapat mencabut dan menyatakan tidak berlaku status terakreditasibagiLembaga Pelatihan. (4) Dalam hal Instansi Teknis/Instansi Fungsional akan mencabut dan menyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Instansi tersebut harus memberitahukan dan mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kepala LAN.

Peraturan Badan Nomor 13 Tahun 2020 tentang AKREDITASI PELATIHAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

BAB V

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 12

BAB 1

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB 2

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kedua

Pasal 15

Pasal 16

BAB VI

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kesatu

Pasal 17

BAB Kedua

Pasal 18

BAB Ketiga

Pasal 19

BAB Keempat

Pasal 20

BAB VII

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB Kesatu

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kedua

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB Ketiga

Pasal 29

Pasal 30

BAB Keempat

Pasal 31

BAB VIII