KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KORPS PEGAWAI RI

KEPPRES Nomor 16 Tahun 2005

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan Pegawai Republik INDONESIA dalam Anggaran Dasar ini adalah : 1. Pegawai Negeri Sipil; 2. Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Hukum Milik Negara (BHMN), Badan Layanan Umum (BLU), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta anak perusahaannya; 3. Perangkat Pemerintahan Desa atau nama lain dari desa.

BAB II

NAMA, SIFAT, WAKTU, DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

BAB VI

KEANGGOTAAN, HAK, DAN KEWAJIBAN

Pasal 12

Koreksi

Keanggotaan Keanggotaan KORPRI terdiri dari : 1. Anggota Biasa; 2. Anggota Luar Biasa; 3. Anggota Kehormatan. Pasal 13 ... -

Pasal 13

Koreksi

Hak Anggota (1) Anggota Biasa mempunyai hak : a. Memilih dan dipilih dalam kepengurusan; b. Mengajukan pendapat dan saran untuk kemajuan organisasi; c. Mendapat perlindungan dan pembelaan atas perlakuan yang tidak adil; d. Mendapat bantuan hukum dalam menghadapi perkara hukum; e. Mendapat perlindungan dan pembelaan dalam tugas kedinasan; f. Memperoleh gaji yang layak; g. Mendapat perlakuan yang adil dan jaminan tidak ada intervensi politik terhadap jabatan profesional karir pada jabatan struktural eselon I sampai dengan eselon V. (2) Anggota Luar Biasa mempunyai hak : a. Mengajukan pendapat dan saran untuk kemajuan organisasi; b. Mendapat perlindungan dan pembelaan atas perlakuan yang tidak adil; c. Mendapat perlindungan dan pembelaan dalam tugas organisasi. (3) Anggota Kehormatan mempunyai hak : a. Mengajukan pendapat dan saran untuk kemajuan organisasi; b. Mendapat perlindungan dan pembelaan atas perlakuan yang tidak adil; c. Mendapat perlindungan dan pembelaan dalam tugas organisasi.

Pasal 14

Kewajiban Anggota (1) Anggota Biasa mempunyai kewajiban untuk : a. Mentaati Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) dan Keputusan/ Peraturan Organisasi; b. Membela dan menjunjung tinggi organisasi; c. Memelihara moral dan etika organisasi; d. Membayar iuran anggota; e. Mengikuti rapat, pertemuan-pertemuan, serta kegiatan-kegiatan yang diadakan organisasi. (2) Anggota Luar Biasa mempunyai kewajiban untuk : a. Mentaati Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) dan Keputusan/Peraturan Organisasi; b. Membela dan menjunjung tinggi organisasi; c. Memelihara moral dan etika organisasi; d. Mengikuti rapat, pertemuan-pertemuan, serta kegiatan-kegiatan yang diadakan organisasi. (3) Anggota ... - (3) Anggota Kehormatan mempunyai kewajiban untuk : a. Mentaati Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) dan Keputusan/Peraturan Organisasi; b. Membela dan menjunjung tinggi organisasi; c. Memelihara moral dan etika organisasi; d. Mengikuti rapat, pertemuan-pertemuan, serta kegiatan-kegiatan yang diadakan organisasi.

BAB XIII

PENGURUS DAN PENASEHAT UNIT, SUB UNIT, DAN KELOMPOK UNIT NASIONAL

Pasal 30

Koreksi

Pengurus Unit Nasional (1) Susunan Pengurus Unit Nasional terdiri dari : a. Seorang Ketua; b. Beberapa Wakil Ketua; c. Seorang Sekretaris; d. Seorang Wakil Sekretaris; e. Seorang Bendahara; f. Seorang Wakil Bendahara; g. Beberapa orang Ketua Bidang sesuai kebutuhan. (2) Pengurus Unit Nasional merupakan kepengurusan kolektif. (3) Pengurus Unit Nasional ditetapkan oleh Musyawarah Unit Nasional yang disahkan oleh Dewan Pengurus Nasional. (4) Pengurus Unit Nasional bertugas melaksanakan tugas organisasi sesuai dengan ketetapan Musyawarah Unit Nasional. Pasal 31 … -

Pasal 31

Penasehat Unit Nasional (1) Penasehat Unit Nasional adalah Menteri/Kepala Lembaga Pemerintahan Non Departemen (LPND) atau Pimpinan dari instansi masing-masing. (2) Penasehat Unit Nasional bertugas dan berwenang memberikan nasehat dan saran baik diminta maupun tidak diminta.

Pasal 32

Pengurus Sub Unit Nasional (1) Susunan Pengurus Sub Unit Nasional terdiri dari : a. Seorang Ketua; b. Seorang Wakil Ketua; c. Seorang Sekretaris; d. Seorang Wakil Sekretaris; e. Seorang Bendahara; f. Seorang Wakil Bendahara; g. Beberapa Ketua Seksi sesuai dengan kebutuhan. (2) Pengurus Sub Unit Nasional merupakan kepengurusan kolektif. (3) Pengurus Sub Unit Nasional ditetapkan oleh Musyawarah Sub Unit Nasional dan disahkan oleh Pengurus Unit Nasional. (4) Pengurus Sub Unit Nasional bertugas melaksanakan tugas organisasi sesuai dengan ketetapan rapat Sub Unit Nasional.

Pasal 33

Penasehat Sub Unit Nasional (1) Penasehat Sub Unit Nasional adalah pimpinan dari instansi masing-masing. (2) Penasehat Sub Unit Nasional bertugas dan berwenang memberikan nasehat dan saran baik diminta maupun tidak diminta. Pasal 34 ... -

Pasal 34

Pengurus dan Penasehat Kelompok Unit Nasional (1) Susunan Pengurus Kelompok Unit Nasional terdiri dari : a. Seorang Ketua; b. Seorang Sekretaris; c. Seorang Bendahara. (2) Pengurus Kelompok Unit Nasional merupakan kepengurusan kolektif. (3) Pengurus Kelompok Unit Nasional ditetapkan oleh Rapat Kelompok Unit Nasional dan disahkan oleh Pengurus Sub Unit Nasional. (4) Pengurus Kelompok Unit Nasional bertugas melaksanakan tugas organisasi sesuai dengan ketetapan rapat Kelompok Unit Nasional. (5) Penasehat Kelompok Unit Nasional adalah Pimpinan instansi masing-masing. (6) Penasehat Kelompok Unit Nasional bertugas dan berwenang memberikan nasehat dan saran, baik diminta maupun tidak diminta.

BAB XVI

MUSYAWARAH DAN RAPAT KERJA

Pasal 39

Koreksi

(1) Musyawarah terdiri dari : a. Musyawarah Nasional disingkat MUNAS; b. Musyawarah Pimpinan disingkat MUSPIM; c. Musyawarah Provinsi disingkat MUSPROV; d. Musyawarah Kabupaten disingkat MUSKAB, Musyawarah Kota disingkat MUSKOT; Musyawarah Kotamadya disingkat MUSKODYA; e. Musyawarah Kecamatan/Distrik disingkat MUSCAM, Musyawarah Distrik disingkat MUSDIS; f. Musyawarah Unit disingkat MUSNIT. (2) Rapat Kerja terdiri dari : a. Rapat Kerja Nasional disingkat RAKERNAS; b. Rapat Kerja Provinsi disingkat RAKERPROV; c. Rapat Kerja Kabupaten disingkat RAKERKAB; Rapat Kerja Kota disingkat RAKERKOT; Rapat Kerja Kotamadya disingkat RAKERKODYA; d. Rapat Kerja Kecamatan/Distrik disingkat RAKERCAM, Rapat Kerja Distrik disingkat RAKERDIS; e. Rapat Kerja Unit Nasional disingkat RAKERNITNas; f. Rapat Kerja Unit Provinsi disingkat RAKERNITProv; g. Rapat Kerja Unit Kabupaten/Kota/Kotamadya disingkat RAKERNITKab/ Kot/Kodya. (3) Selain musyawarah sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dimungkinkan adanya Musyawarah Luar Biasa sesuai dengan tingkatannya. (4) Ketentuan mengenai musyawarah dan rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 40 … -

Pasal 40

Musyawarah Nasional (1) Musyawarah Nasional atau MUNAS merupakan pemegang kedaulatan dan pelaksana kekuasaan tertinggi organisasi. (2) MUNAS diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali dan dihadiri oleh : a. Dewan Pengurus Nasional; b. Utusan Pengurus Unit Nasional; c. Utusan Dewan Pengurus Provinsi; d. Utusan Dewan Pengurus Kabupaten/Kota/Kotamadya. (3) MUNAS berwenang : a. MENETAPKAN atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KORPRI; b. Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Nasional; c. MENETAPKAN Program Umum Organisasi; d. Memilih Pengurus Nasional; e. Membentuk Komisi Verifikasi apabila diperlukan; f. MENETAPKAN Doktrin, Kode Etik, Panji, Lambang, Lagu dan Atribut KORPRI. (4) Dalam keadaan luar biasa MUNAS dapat dipercepat atas permintaan sekurang- kurangnya 2/3 dari jumlah Unit Nasional dan 2/3 dari jumlah Dewan Pengurus Provinsi. (5) MUNAS Luar Biasa dapat dilaksanakan apabila : a. Organisasi berada dalam keadaan darurat atau keadaan yang membahayakan persatuan dan kesatuan dan/atau keadaan lainnya yang membahayakan kelangsungan hidup organisasi; b. Adanya suatu keadaan yang dihadapi oleh organisasi yang mengharuskan perlunya perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga. (6) Kewenangan MUNAS Luar Biasa sama dengan MUNAS. (7) Penundaan MUNAS : a. MUNAS dapat ditunda paling lama 1 (satu) tahun atas permintaan Musyawarah Pimpinan; b. Apabila setelah ditunda selama 1 (satu) tahun ternyata tidak dapat dilaksanakan MUNAS maka atas kesepakatan sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh Dewan Pengurus Nasional dibentuk caretaker dengan tugas melaksanakan MUNAS. Pasal 41 … -

Pasal 41

Musyawarah Pimpinan (1) Musyawarah Pimpinan adalah kekuasaan tertinggi yang dilaksanakan antara 2 (dua) Musyawarah Nasional. (2) Musyawarah Pimpinan dihadiri oleh : a. Dewan Pengurus Nasional; b. Utusan Pengurus Unit Nasional; c. Utusan Dewan Pengurus Provinsi. (3) Musyawarah Pimpinan dipimpin oleh Ketua Umum. (4) Musyawarah Pimpinan dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah MUNAS. (5) Musyawarah Pimpinan berwenang untuk : Menilai, memusyawarahkan, dan mengesahkan laporan Dewan Pengurus Nasional antara 2 (dua) Musyawarah Nasional; Menilai, mengembangkan, dan menyempurnakan pelaksanaan Program Umum Organisasi.

Pasal 42

Musyawarah Unit Nasional (1) Musyawarah Unit Nasional dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali dan dihadiri oleh : a. Utusan Dewan Pengurus Nasional; b. Pengurus Unit Nasional yang bersangkutan; c. Utusan Pengurus Sub Unit Nasional yang bersangkutan; d. Utusan Pengurus Kelompok Unit Nasional. (2) Dalam keadaan luar biasa Musyawarah Unit dapat dipercepat atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Sub Unit Nasional dan 2/3 dari jumlah Kelompok Unit Nasional yang bersangkutan. (3) Musyawarah Unit Nasional berwenang untuk : a. Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Unit Nasional yang bersangkutan; b. MENETAPKAN Program Kerja Unit Nasional yang bersangkutan; c. Memilih dan MENETAPKAN Pengurus Unit Nasional yang bersangkutan; d. Membentuk Tim Verifikasi apabila diperlukan. (4) Musyawarah … - (4) Musyawarah Unit Nasional Luar Biasa dapat dilaksanakan apabila : a. Organisasi berada dalam keadaan darurat atau keadaan yang membahayakan persatuan dan kesatuan dan/atau keadaan lainnya yang membahayakan kelangsungan hidup organisasi. b. Ketua Unit Nasional berhenti/diberhentikan didasarkan aturan di dalam Anggaran Rumah Tangga. (5) Kewenangan Musyawarah Unit Luar Biasa sama dengan Musyawarah Unit.

Pasal 43

Musyawarah Provinsi (1) Musyawarah Provinsi dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali dan dihadiri oleh : a. Utusan Dewan Pengurus Nasional; b. Dewan Pengurus Provinsi yang bersangkutan; c. Utusan Pengurus Unit Provinsi yang bersangkutan; d. Utusan Dewan Pengurus Kabupaten/Kota/Kotamadya yang bersangkutan. (2) Dalam keadaan luar biasa Musyawarah Provinsi dapat dipercepat atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Dewan Pengurus Kabupaten/Kota/Kotamadya dan 2/3 dari jumlah Unit Provinsi yang bersangkutan. (3) Musyawarah Provinsi berwenang untuk : a. Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Provinsi yang bersangkutan; b. MENETAPKAN Program Kerja sebagai penjabaran dari Program Umum organisasi yang bersangkutan; c. Memilih dan MENETAPKAN Dewan Pengurus Provinsi yang bersangkutan; d. Membentuk Komisi Verifikasi apabila diperlukan. (4) Musyawarah Provinsi Luar Biasa dapat dilaksanakan apabila : a. Organisasi berada dalam keadaan darurat atau keadaan yang membahayakan persatuan dan kesatuan dan/atau keadaan lainnya yang membahayakan kelangsungan hidup organisasi; b. Ketua Dewan Pengurus Provinsi berhenti/diberhentikan berdasarkan aturan di dalam Anggaran Rumah Tangga. (5) Kewenangan Musyawarah Provinsi Luar Biasa sama dengan Musyawarah Provinsi. Pasal 44 ... -

Pasal 44

Musyawarah Kabupaten/Kota/Kotamadya (1) Musyawarah Kabupaten/Kota/Kotamadya dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali dan dihadiri oleh : a. Utusan Dewan Pengurus Provinsi; b. Pengurus Kabupaten/Kota/Kotamadya yang bersangkutan; c. Utusan Pengurus Unit Kabupaten/Kota/Kotamadya yang bersangkutan; d. Utusan Dewan Pengurus Kecamatan/Distrik yang bersangkutan. (2) Dalam keadaan luar biasa Musyawarah Kabupaten/Kota/Kotamadya dapat dipercepat atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Kecamatan/ Distrik dan 2/3 dari jumlah Unit Kabupaten/Kota/Kotamadya yang bersangkutan. (3) Musyawarah Kabupaten/Kota/Kotamadya berwenang untuk : a. Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Kabupaten/Kota/ Kotamadya yang bersangkutan; b. MENETAPKAN Program Kerja sebagai penjabaran dari Program Umum organisasi yang bersangkutan; c. Memilih dan MENETAPKAN Dewan Pengurus Kabupaten/Kota/Kotamadya yang bersangkutan; d. Membentuk Komisi Verifikasi apabila diperlukan. (4) Musyawarah Kabupaten/Kota/Kotamadya Luar Biasa dapat dilaksanakan apabila : a. Organisasi berada dalam keadaan darurat atau keadaan yang membahayakan persatuan dan kesatuan dan/atau keadaan lainnya yang membahayakan kelangsungan hidup organisasi; b. Ketua Dewan Pengurus Kabupaten/Kota/Kotamadya berhenti/ diberhentikan berdasarkan aturan di dalam ART. (5) Kewenangan Musyawarah Kabupaten/Kota/Kotamadya Luar Biasa sama dengan Musyawarah Kabupaten/Kota/Kotamadya.

Pasal 45

Musyawarah Kecamatan/Distrik (1) Musyawarah Kecamatan/Distrik dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali dan dihadiri oleh : a. Utusan Dewan Pengurus Kabupaten/Kota/Kotamadya yang bersangkutan; b. Pengurus Kecamatan/Distrik yang bersangkutan; c. Utusan Pengurus Desa/Kelurahan bersangkutan. (2) Dalam ... - (2) Dalam keadaan luar biasa Musyawarah Kecamatan/Distrik dapat dipercepat atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Desa/Kelurahan yang bersangkutan. (3) Musyawarah Kecamatan/Distrik berwenang untuk : a. Menilai laporan pertanggungjawaban Pengurus Kecamatan/Distrik yang bersangkutan; b. MENETAPKAN Program Kerja sebagai penjabaran dari Program Umum organisasi: c. Memilih dan MENETAPKAN Pengurus Kecamatan/Distrik yang bersangkutan; d. Membentuk Komisi Verifikasi apabila diperlukan. (4) Musyawarah Kecamatan/Distrik Luar Biasa dapat dilaksanakan apabila : a. Organisasi berada dalam keadaan darurat atau keadaan yang membahayakan persatuan dan kesatuan dan/atau keadaan lainnya yang membahayakan kelangsungan hidup organisasi; b. Ketua Pengurus Kecamatan/Distrik berhenti/diberhentikan berdasarkan aturan di dalam Anggaran Rumah Tangga. (5) Kewenangan Musyawarah Kecamatan/Distrik Luar Biasa sama dengan Musyawarah Kecamatan/Musyawarah Distrik.

Pasal 46

Rapat Kerja Nasional (1) Rapat Kerja Nasional adalah forum evaluasi, konsultasi dan informasi dalam rangka mengembangkan keterpaduan dan koordinasi pelaksanaan program organisasi. (2) Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh : a. Dewan Pengurus Nasional; b. Utusan Pengurus Unit Nasional; c. Utusan Dewan Pengurus Provinsi; d. Utusan Dewan Pengurus Kabupaten/Kota/Kotamadya. (3) Rapat Kerja Nasional dapat dilaksanakan sekali dalam 2 (dua) tahun. (4) Rapat Kerja Nasional dipimpin oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional. (5) Rapat Kerja Nasional berwenang memberikan rekomendasi kepada Pimpinan Nasional untuk melakukan langkah-langkah yang bermanfaat bagi organisasi.

Pasal 47

Rapat Kerja Unit Nasional (1) Rapat Kerja Unit Nasional adalah forum evaluasi dan informasi dalam rangka mengembangkan keterpaduan dan koordinasi pelaksanaan program organisasi. (2) Rapat ... - (2) Rapat Kerja Unit Nasional dihadiri oleh : a. Utusan Dewan Pengurus Nasional; b. Pengurus Unit Nasional yang bersangkutan; c. Utusan Pengurus Sub Unit Nasional yang bersangkutan; d. Utusan Pengurus Kelompok Unit Nasional yang bersangkutan. (3) Rapat Kerja Unit Nasional diadakan sekali dalam 2 (dua) tahun. (4) Rapat Kerja Unit Nasional dipimpin oleh Ketua Unit Nasional yang bersangkutan. (5) Rapat Kerja Unit Nasional berwenang memberikan rekomendasi kepada Pimpinan Unit Nasional untuk melakukan langkah-langkah yang bermanfaat bagi organisasi.

Pasal 48

Rapat Kerja Provinsi (1) Rapat Kerja Provinsi adalah forum evaluasi, konsultasi dan informasi dalam rangka mengembangkan keterpaduan dan koordinasi pelaksanaan program operasional di Provinsi. (2) Rapat Kerja Provinsi dihadiri oleh : a. Utusan Dewan Pengurus Nasional; b. Dewan Pengurus Provinsi yang bersangkutan; c. Utusan Pengurus Unit Provinsi yang bersangkutan; d. Utusan Dewan Pengurus Kabupaten/Kota/Kotamadya yang bersangkutan. (3) Rapat Kerja Provinsi dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun. (4) Rapat Kerja Provinsi dipimpin oleh Ketua Dewan Pengurus Provinsi. (5) Rapat Kerja Provinsi berwenang memberikan rekomendasi kepada Gubernur selaku penasehat untuk melakukan langkah-langkah yang bermanfaat bagi organisasi.

Pasal 49

Rapat Kerja Kabupaten/Kota/Kotamadya (1) Rapat Kerja Kabupaten/Kota/Kotamadya adalah forum evaluasi, konsultasi dan informasi dalam rangka mengembangkan keterpaduan dan koordinasi pelaksanaan program operasional di Kabupaten/Kota/Kotamadya. (2) Rapat Kerja Kabupaten/Kota/Kotamadya dihadiri oleh : a. Utusan Dewan Pengurus Provinsi yang bersangkutan; b. Dewan Pengurus Kabupaten/Kota/Kotamadya yang bersangkutan; c. Utusan Pengurus Unit Kabupaten/Kota/Kotamadya yang bersangkutan; d. Utusan Pengurus Kecamatan/Distrik yang bersangkutan. (3) Rapat ... - (3) Rapat Kerja Kabupaten/Kota/Kotamadya dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua ) tahun. (4) Rapat Kerja Kabupaten/Kota/Kotamadya dipimpin oleh Ketua Dewan Pengurus Kabupaten/Kota/Kotamadya yang bersangkutan. (5) Rapat Kerja Kabupaten/Kota/Kotamadya berwenang memberikan rekomendasi kepada Bupati/Walikota/Walikotamadya selaku penasehat untuk melakukan langkah-langkah yang bermanfaat bagi organisasi.

Pasal 50

Rapat Kerja Kecamatan/Distrik (1) Rapat Kerja Kecamatan adalah forum evaluasi, konsultasi dan informasi dalam rangka mengembangkan keterpaduan dan koordinasi pelaksanaan program operasional di tingkat Kecamatan/Distrik. (2) Rapat Kerja Kecamatan dihadiri oleh : a. Utusan Dewan Pengurus Kabupaten/Kota/Kotamadya yang bersangkutan; b. Pengurus Kecamatan/Distrik yang bersangkutan; c. Utusan Pengurus Desa/Kelurahan yang bersangkutan. (3) Rapat Kerja Kecamatan/Distrik dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun. (4) Rapat Kerja Kecamatan/Distrik dipimpin oleh Ketua Pengurus Kecamatan/ Distrik yang bersangkutan. (5) Rapat Kerja Kecamatan/Distrik berwenang memberikan rekomendasi kepada Camat selaku penasehat untuk melakukan langkah-langkah yang bermanfaat bagi organisasi.

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KORPS PEGAWAI RI

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

BAB VI

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB VII

Pasal 15

Pasal 16

BAB VIII

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB IX

Pasal 22

Pasal 23

BAB X

Pasal 24

Pasal 25

BAB XI

Pasal 26

Pasal 27

BAB XII

Pasal 28

Pasal 29

BAB XIII

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

BAB XIV

Pasal 35

Pasal 36

BAB XV

Pasal 37

Pasal 38

BAB XVI

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 45

Pasal 46

Pasal 47

Pasal 48

Pasal 49

Pasal 50

BAB XVII

Pasal 51

BAB XVIII

Pasal 52

Pasal 53

BAB XIX

Pasal 54

BAB XX

Pasal 55