PP

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

PP Nomor 14 Tahun 2014

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB III

KEANGGOTAAN BAZNAS

Article 5

(1) BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota. (2) Anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN atas usul Menteri.

Article 6

(1) Anggota BAZNAS yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berasal dari unsur masyarakat dan dari unsur Pemerintah. (2) Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh PRESIDEN atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA. (3) Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 7

Untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS paling sedikit harus memenuhi persyaratan: a. warga negara INDONESIA; b. beragama Islam; c. bertakwa kepada Allah SWT; d. berahlak mulia; e. berusia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun; f. sehat jasmani dan rohani; g. tidak menjadi anggota partai politik; h. memiliki kompetensi di bidang Pengelolaan Zakat; dan i. tidak pernah di hukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Article 8

(1) Anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur Pemerintah. (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam. (3) Unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Article 9

(1) Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dipilih oleh tim seleksi yang dibentuk oleh Menteri. (2) Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipilih menjadi calon anggota BAZNAS. (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilih calon anggota BAZNAS dari unsur masyarakat sebanyak 2 (dua) kali jumlah yang dibutuhkan untuk disampaikan kepada Menteri.

Article 10

(1) Calon anggota BAZNAS dari unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) berasal dari pejabat struktural eselon I yang berkaitan dengan Pengelolaan Zakat. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Calon Anggota BAZNAS dari unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri serta menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. (3) Calon anggota BAZNAS dari unsur Pemerintah yang ditunjuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri.

Article 11

(1) Menteri mengusulkan calon anggota BAZNAS dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan calon anggota BAZNAS dari unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) kepada PRESIDEN. (2) PRESIDEN memilih 8 (delapan) orang calon anggota BAZNAS dari unsur masyarakat yang diusulkan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA guna mendapat pertimbangan.

Article 12

Calon anggota BAZNAS dari unsur masyarakat yang telah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan calon anggota BAZNAS dari unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan sebagai anggota BAZNAS dengan Keputusan PRESIDEN.

Article 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim dan tata cara seleksi calon anggota BAZNAS dari unsur masyarakat dan penunjukkan calon anggota BAZNAS dari unsur pemerintah diatur dengan Peraturan Menteri.

Article 14

(1) Ketua dan wakil ketua BAZNAS dipilih dari dan oleh anggota untuk masa jabatan 5 (lima) tahun. (2) Pemilihan ketua dan wakil ketua BAZNAS dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak penetapan pengangkatan anggota BAZNAS oleh PRESIDEN. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 15

(1) Ketua dan wakil ketua BAZNAS dipilih melalui rapat anggota BAZNAS. (2) Rapat anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 9 (sembilan) anggota BAZNAS.

Article 16

(1) Rapat anggota BAZNAS untuk memilih ketua dan wakil ketua BAZNAS dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat. (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemilihan ketua dan wakil ketua BAZNAS dilakukan dengan pemungutan suara. (3) Ketua dan wakil ketua BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sah apabila dipilih oleh lebih dari setengah jumlah anggota yang hadir.

Article 17

(1) Hasil pemilihan ketua dan wakil ketua BAZNAS dituangkan dalam berita acara pemilihan yang ditandatangani oleh seluruh anggota BAZNAS yang hadir. (2) Hasil pemilihan ketua dan wakil ketua BAZNAS disampaikan kepada Menteri. (3) Menteri dalam jangka waktu 3 (tiga) hari wajib menyampaikan hasil pemilihan ketua dan wakil ketua BAZNAS kepada PRESIDEN untuk ditetapkan dengan Keputusan PRESIDEN.

Article 18

Anggota BAZNAS diberhentikan apabila: a. meninggal dunia; b. habis masa jabatan; c. mengundurkan diri; d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

Article 19

Anggota BAZNAS yang meninggal dunia atau habis masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a atau huruf b, secara hukum berhenti sebagai anggota BAZNAS. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 20

(1) Anggota BAZNAS yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c harus mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada ketua BAZNAS disertai dengan alasan. (2) Permohonan pengunduran diri secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam rapat pleno yang dipimpin oleh ketua BAZNAS untuk memperoleh klarifikasi. (3) Dalam hal rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerima alasan pengunduran diri, ketua BAZNAS mengusulkan pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.

Article 21

(1) Dalam hal ketua atau wakil ketua BAZNAS mengundurkan diri sebagai anggota BAZNAS, permohonan secara tertulis diajukan kepada Menteri dan memberitahukan kepada anggota BAZNAS disertai dengan alasan. (2) Terhadap permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memanggil ketua atau wakil ketua yang mengajukan permohonan pengunduran diri untuk memberikan klarifikasi. (3) Dalam pemberian klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat menghadirkan anggota BAZNAS yang lain. (4) Dalam hal alasan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Menteri mengusulkan pemberhentian ketua atau wakil ketua BAZNAS sebagai anggota BAZNAS kepada PRESIDEN.

Article 22

Anggota BAZNAS yang tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d dapat diberhentikan, apabila tidak menjalankan tugas sebagai anggota BAZNAS selama 90 (sembilan puluh) hari secara terus menerus tanpa alasan yang sah.

Article 23

(1) Pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan setelah melalui proses pemberian peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh ketua BAZNAS. (2) Peringatan tertulis kesatu diberikan apabila anggota BAZNAS tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah selama 30 (tiga puluh) hari. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Anggota BAZNAS yang telah mendapatkan peringatan tertulis kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah selama 30 (tiga puluh) hari, diberikan peringatan tertulis kedua. (4) Anggota BAZNAS yang telah mendapatkan peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah selama 15 (lima belas) hari, diberikan peringatan tertulis ketiga. (5) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggota BAZNAS tetap tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah, ketua BAZNAS mengusulkan pemberhentiannya kepada Menteri.

Article 24

Pemberhentian anggota BAZNAS yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, dilakukan apabila: a. menjadi warga negara asing; b. berpindah agama; c. melakukan perbuatan tercela; d. menderita sakit jasmani dan/atau rohani; e. menjadi anggota partai politik; atau f. dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Article 25

(1) Anggota BAZNAS yang menjadi warga negara asing, pindah agama, atau menjadi anggota partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, huruf b, atau huruf e harus mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai anggota kepada ketua BAZNAS. (2) Dalam hal anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengajukan permohonan pengunduran diri, ketua BAZNAS mengadakan rapat pleno untuk meminta klarifikasi. (3) Dalam hal klarifikasi dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuktikan anggota BAZNAS tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, huruf b, atau huruf e, diusulkan pemberhentiannya sebagai anggota BAZNAS. www.djpp.kemenkumham.go.id (4) Ketua BAZNAS mengusulkan pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) kepada Menteri dengan melampirkan dokumen terkait.

Article 26

(1) Anggota BAZNAS yang diduga melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, dapat diberhentikan sebagai anggota BAZNAS setelah melalui proses pemeriksaan oleh tim yang dibentuk oleh ketua BAZNAS. (2) Anggota BAZNAS yang terbukti melakukan perbuatan tercela berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan pemberhentiannya oleh ketua BAZNAS kepada Menteri.

Article 27

(1) Anggota BAZNAS yang menderita sakit jasmani dan/atau rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, diberhentikan menjadi anggota BAZNAS apabila mengalami sakit berkepanjangan selama 90 (sembilan puluh) hari secara terus menerus yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas sebagai anggota BAZNAS. (2) Anggota BAZNAS yang sakit berkepanjangan selama 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan apabila berdasarkan keterangan dokter menderita sakit yang berakibat tidak dapat menjalankan tugas sebagai anggota BAZNAS. (3) Dalam hal anggota BAZNAS menderita sakit berkepanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua BAZNAS mengusulkan pemberhentian sebagai anggota BAZNAS kepada Menteri.

Article 28

(1) Anggota BAZNAS yang diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f dan telah ditetapkan sebagai terdakwa, diberhentikan sementara sebagai anggota BAZNAS. (2) Pemberhentian sementara anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri atas usul ketua BAZNAS dengan menerbitkan Keputusan Menteri. (3) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicabut apabila anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan. (4) Dalam hal anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dan telah www.djpp.kemenkumham.go.id memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, ketua BAZNAS mengusulkan pemberhentiannya kepada Menteri.

Article 29

(1) Menteri mengusulkan pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (4), Pasal 23 ayat (5), Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 28 ayat (4) kepada PRESIDEN. (2) PRESIDEN MENETAPKAN pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan PRESIDEN.

Article 30

(1) Untuk mengisi kekosongan anggota BAZNAS yang diberhentikan karena alasan selain habis masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, PRESIDEN dapat mengangkat anggota BAZNAS pengganti atas usul Menteri. (2) Calon anggota BAZNAS pengganti yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur yang sama dengan anggota BAZNAS yang digantikan. (3) Calon anggota BAZNAS pengganti yang berasal dari unsur masyarakat, diusulkan oleh Menteri dari salah satu calon anggota BAZNAS yang sudah terseleksi pada periode yang sama. (4) Sebelum mengangkat anggota BAZNAS pengganti dari unsur masyarakat, meminta pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA. (5) Masa jabatan anggota BAZNAS pengganti adalah sisa masa jabatan anggota BAZNAS yang digantikan.

BAB Kedua

Tata Cara Pengangkatan

Article 6

(1) Anggota BAZNAS yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berasal dari unsur masyarakat dan dari unsur Pemerintah. (2) Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh PRESIDEN atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA. (3) Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 7

Untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS paling sedikit harus memenuhi persyaratan: a. warga negara INDONESIA; b. beragama Islam; c. bertakwa kepada Allah SWT; d. berahlak mulia; e. berusia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun; f. sehat jasmani dan rohani; g. tidak menjadi anggota partai politik; h. memiliki kompetensi di bidang Pengelolaan Zakat; dan i. tidak pernah di hukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Article 8

(1) Anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur Pemerintah. (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam. (3) Unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Article 9

(1) Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dipilih oleh tim seleksi yang dibentuk oleh Menteri. (2) Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipilih menjadi calon anggota BAZNAS. (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilih calon anggota BAZNAS dari unsur masyarakat sebanyak 2 (dua) kali jumlah yang dibutuhkan untuk disampaikan kepada Menteri.

Article 10

(1) Calon anggota BAZNAS dari unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) berasal dari pejabat struktural eselon I yang berkaitan dengan Pengelolaan Zakat. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Calon Anggota BAZNAS dari unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri serta menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. (3) Calon anggota BAZNAS dari unsur Pemerintah yang ditunjuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri.

Article 11

(1) Menteri mengusulkan calon anggota BAZNAS dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan calon anggota BAZNAS dari unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) kepada PRESIDEN. (2) PRESIDEN memilih 8 (delapan) orang calon anggota BAZNAS dari unsur masyarakat yang diusulkan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA guna mendapat pertimbangan.

Article 12

Calon anggota BAZNAS dari unsur masyarakat yang telah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan calon anggota BAZNAS dari unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan sebagai anggota BAZNAS dengan Keputusan PRESIDEN.

Article 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim dan tata cara seleksi calon anggota BAZNAS dari unsur masyarakat dan penunjukkan calon anggota BAZNAS dari unsur pemerintah diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB Keempat

Tata Cara Pemberhentian

Article 18

Anggota BAZNAS diberhentikan apabila: a. meninggal dunia; b. habis masa jabatan; c. mengundurkan diri; d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

Article 19

Anggota BAZNAS yang meninggal dunia atau habis masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a atau huruf b, secara hukum berhenti sebagai anggota BAZNAS. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 20

(1) Anggota BAZNAS yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c harus mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada ketua BAZNAS disertai dengan alasan. (2) Permohonan pengunduran diri secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam rapat pleno yang dipimpin oleh ketua BAZNAS untuk memperoleh klarifikasi. (3) Dalam hal rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerima alasan pengunduran diri, ketua BAZNAS mengusulkan pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.

Article 21

(1) Dalam hal ketua atau wakil ketua BAZNAS mengundurkan diri sebagai anggota BAZNAS, permohonan secara tertulis diajukan kepada Menteri dan memberitahukan kepada anggota BAZNAS disertai dengan alasan. (2) Terhadap permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memanggil ketua atau wakil ketua yang mengajukan permohonan pengunduran diri untuk memberikan klarifikasi. (3) Dalam pemberian klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat menghadirkan anggota BAZNAS yang lain. (4) Dalam hal alasan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Menteri mengusulkan pemberhentian ketua atau wakil ketua BAZNAS sebagai anggota BAZNAS kepada PRESIDEN.

Article 22

Anggota BAZNAS yang tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d dapat diberhentikan, apabila tidak menjalankan tugas sebagai anggota BAZNAS selama 90 (sembilan puluh) hari secara terus menerus tanpa alasan yang sah.

Article 23

(1) Pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan setelah melalui proses pemberian peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh ketua BAZNAS. (2) Peringatan tertulis kesatu diberikan apabila anggota BAZNAS tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah selama 30 (tiga puluh) hari. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Anggota BAZNAS yang telah mendapatkan peringatan tertulis kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah selama 30 (tiga puluh) hari, diberikan peringatan tertulis kedua. (4) Anggota BAZNAS yang telah mendapatkan peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah selama 15 (lima belas) hari, diberikan peringatan tertulis ketiga. (5) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggota BAZNAS tetap tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah, ketua BAZNAS mengusulkan pemberhentiannya kepada Menteri.

Article 24

Pemberhentian anggota BAZNAS yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, dilakukan apabila: a. menjadi warga negara asing; b. berpindah agama; c. melakukan perbuatan tercela; d. menderita sakit jasmani dan/atau rohani; e. menjadi anggota partai politik; atau f. dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Article 25

(1) Anggota BAZNAS yang menjadi warga negara asing, pindah agama, atau menjadi anggota partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, huruf b, atau huruf e harus mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai anggota kepada ketua BAZNAS. (2) Dalam hal anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengajukan permohonan pengunduran diri, ketua BAZNAS mengadakan rapat pleno untuk meminta klarifikasi. (3) Dalam hal klarifikasi dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuktikan anggota BAZNAS tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, huruf b, atau huruf e, diusulkan pemberhentiannya sebagai anggota BAZNAS. www.djpp.kemenkumham.go.id (4) Ketua BAZNAS mengusulkan pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) kepada Menteri dengan melampirkan dokumen terkait.

Article 26

(1) Anggota BAZNAS yang diduga melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, dapat diberhentikan sebagai anggota BAZNAS setelah melalui proses pemeriksaan oleh tim yang dibentuk oleh ketua BAZNAS. (2) Anggota BAZNAS yang terbukti melakukan perbuatan tercela berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan pemberhentiannya oleh ketua BAZNAS kepada Menteri.

Article 27

(1) Anggota BAZNAS yang menderita sakit jasmani dan/atau rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, diberhentikan menjadi anggota BAZNAS apabila mengalami sakit berkepanjangan selama 90 (sembilan puluh) hari secara terus menerus yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas sebagai anggota BAZNAS. (2) Anggota BAZNAS yang sakit berkepanjangan selama 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan apabila berdasarkan keterangan dokter menderita sakit yang berakibat tidak dapat menjalankan tugas sebagai anggota BAZNAS. (3) Dalam hal anggota BAZNAS menderita sakit berkepanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua BAZNAS mengusulkan pemberhentian sebagai anggota BAZNAS kepada Menteri.

Article 28

(1) Anggota BAZNAS yang diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f dan telah ditetapkan sebagai terdakwa, diberhentikan sementara sebagai anggota BAZNAS. (2) Pemberhentian sementara anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri atas usul ketua BAZNAS dengan menerbitkan Keputusan Menteri. (3) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicabut apabila anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan. (4) Dalam hal anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dan telah www.djpp.kemenkumham.go.id memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, ketua BAZNAS mengusulkan pemberhentiannya kepada Menteri.

Article 29

(1) Menteri mengusulkan pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (4), Pasal 23 ayat (5), Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 28 ayat (4) kepada PRESIDEN. (2) PRESIDEN MENETAPKAN pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan PRESIDEN.

BAB IV

ORGANISASI DAN TATA KERJA BAZNAS

Article 31

(1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS dapat dibentuk unit pelaksana. (2) Unit pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan www.djpp.kemenkumham.go.id pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara nasional. (3) Pegawai unit pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan pegawai negeri sipil. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai unit pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Article 32

BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

Article 33

(1) BAZNAS provinsi bertanggung jawab kepada BAZNAS dan pemerintah daerah provinsi. (2) BAZNAS provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat provinsi sesuai dengan kebijakan BAZNAS.

Article 34

(1) BAZNAS provinsi terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana. (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua. (3) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam. (4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi administrasi dan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan serta pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. (5) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari bukan pegawai negeri sipil. (6) Dalam hal diperlukan pelaksana dapat berasal dari pegawai negeri sipil yang diperbantukan.

Article 35

Persyaratan untuk menjadi anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku sebagai persyaratan untuk pengangkatan pimpinan BAZNAS provinsi. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 36

(1) Pimpinan BAZNAS provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh gubernur setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS. (2) Pengangkatan dan pemberhentian pimpinan BAZNAS provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Menteri yang tembusannya disampaikan kepada kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi.

Article 37

Pelaksana BAZNAS provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) diangkat dan diberhentikan oleh ketua BAZNAS provinsi.

Article 38

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), BAZNAS provinsi wajib: a. melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat provinsi; b. melakukan koordinasi dengan kantor wilayah kementerian agama dan instansi terkait di tingkat provinsi dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan c. melaporkan dan mempertanggunjawabkan Pengelolaan Zakat, infak dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan gubernur.

Article 39

BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

Article 40

(1) BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 bertanggung jawab kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat kabupaten/kota sesuai dengan kebijakan BAZNAS.

Article 41

(1) BAZNAS kabupaten/kota terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana. (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua. (3) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam. (4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. (5) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari bukan pegawai negeri sipil. (6) Dalam hal diperlukan pelaksana dapat berasal dari pegawai negeri sipil yang diperbantukan.

Article 42

Persyaratan untuk menjadi anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku sebagai persyaratan untuk pengangkatan pimpinan BAZNAS kabupaten/kota.

Article 43

(1) Pimpinan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS. (2) Pengangkatan dan pemberhentian pimpinan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang tembusannya disampaikan kepada kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi dan kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota.

Article 44

Pelaksana BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh ketua BAZNAS kabupaten/kota. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 45

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), BAZNAS kabupaten/kota wajib: a. melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat kabupaten/kota; b. melakukan koordinasi dengan kantor kementerian agama kabupaten/kota dan instansi terkait di tingkat kabupaten/kota dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan c. melaporkan dan mempertanggunjawabkan Pengelolaan Zakat, infak dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan bupati/walikota.

Article 46

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ. (2) UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pengumpulan zakat. (3) Hasil pengumpulan zakat oleh UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disetorkan ke BAZNAS, BAZNAS provinsi, atau BAZNAS kabupaten/kota. (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan tata kerja UPZ diatur dengan Peraturan Ketua BAZNAS.

BAB Kedua

BAZNAS Provinsi

Article 32

BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

Article 33

(1) BAZNAS provinsi bertanggung jawab kepada BAZNAS dan pemerintah daerah provinsi. (2) BAZNAS provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat provinsi sesuai dengan kebijakan BAZNAS.

Article 34

(1) BAZNAS provinsi terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana. (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua. (3) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam. (4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi administrasi dan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan serta pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. (5) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari bukan pegawai negeri sipil. (6) Dalam hal diperlukan pelaksana dapat berasal dari pegawai negeri sipil yang diperbantukan.

Article 35

Persyaratan untuk menjadi anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku sebagai persyaratan untuk pengangkatan pimpinan BAZNAS provinsi. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 36

(1) Pimpinan BAZNAS provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh gubernur setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS. (2) Pengangkatan dan pemberhentian pimpinan BAZNAS provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Menteri yang tembusannya disampaikan kepada kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi.

Article 37

Pelaksana BAZNAS provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) diangkat dan diberhentikan oleh ketua BAZNAS provinsi.

Article 38

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), BAZNAS provinsi wajib: a. melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat provinsi; b. melakukan koordinasi dengan kantor wilayah kementerian agama dan instansi terkait di tingkat provinsi dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan c. melaporkan dan mempertanggunjawabkan Pengelolaan Zakat, infak dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan gubernur.

BAB Ketiga

BAZNAS Kabupaten/Kota

Article 39

BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

Article 40

(1) BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 bertanggung jawab kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat kabupaten/kota sesuai dengan kebijakan BAZNAS.

Article 41

(1) BAZNAS kabupaten/kota terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana. (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua. (3) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam. (4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. (5) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari bukan pegawai negeri sipil. (6) Dalam hal diperlukan pelaksana dapat berasal dari pegawai negeri sipil yang diperbantukan.

Article 42

Persyaratan untuk menjadi anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku sebagai persyaratan untuk pengangkatan pimpinan BAZNAS kabupaten/kota.

Article 43

(1) Pimpinan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS. (2) Pengangkatan dan pemberhentian pimpinan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang tembusannya disampaikan kepada kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi dan kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota.

Article 44

Pelaksana BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh ketua BAZNAS kabupaten/kota. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 45

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), BAZNAS kabupaten/kota wajib: a. melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat kabupaten/kota; b. melakukan koordinasi dengan kantor kementerian agama kabupaten/kota dan instansi terkait di tingkat kabupaten/kota dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan c. melaporkan dan mempertanggunjawabkan Pengelolaan Zakat, infak dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan bupati/walikota.

BAB V

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BAZNAS

Article 47

(1) BAZNAS dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak membawahkan 4 (empat) bagian dan/atau kelompok jabatan fungsional. (3) Setiap bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak membawahkan 3 (tiga) sub bagian dan/atau kelompok jabatan fungsional. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 48

Sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif bagi pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS.

Article 49

(1) Sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris. (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua BAZNAS dan secara administratif dibina oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Article 50

Sekretariat BAZNAS dalam menjalankan tugasnya melakukan: a. koordinasi dan komunikasi dengan pimpinan BAZNAS dalam urusan administrasi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; b. penyiapan dan penyelenggaraan rapat-rapat BAZNAS; dan c. penyiapan pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Article 51

Dalam melaksanakan tugasnya membantu BAZNAS, secara administratif sekretariat BAZNAS dibina oleh dan bertanggungjawab kepada direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Article 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi sekretariat BAZNAS diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. www.djpp.kemenkumham.go.id

BAB VI

LINGKUP KEWENANGAN PENGUMPULAN ZAKAT

Article 53

(1) BAZNAS berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung. (2) Pengumpulan zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada: a. lembaga negara; b. kementerian/lembaga pemerintah non kementerian; c. badan usaha milik negara; d. perusahaan swasta nasional dan asing; e. perwakilan Republik INDONESIA di luar negeri; f. kantor-kantor perwakilan negara asing/lembaga asing; dan g. masjid negara. (3) Pengumpulan zakat secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS.

Article 54

(1) BAZNAS provinsi berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung. (2) Pengumpulan zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada: a. kantor instansi vertikal; b. kantor satuan kerja perangkat daerah/lembaga daerah provinsi; c. badan usaha milik daerah provinsi; d. perusahaan swasta skala provinsi; e. perguruan tinggi; dan f. masjid raya. (3) Pengumpulan zakat secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS provinsi.

Article 55

(1) BAZNAS kabupaten/kota berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Pengumpulan zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada: a. kantor satuan kerja pemerintah daerah/lembaga daerah kabupaten/kota; b. kantor instansi vertikal tingkat kabupaten/kota; c. badan usaha milik daerah kabupaten/kota; d. perusahaan swasta skala kabupaten/kota; e. masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya; f. sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lain; g. kecamatan atau nama lainnya; dan h. desa/kelurahan atau nama lainnya. (3) Pengumpulan zakat secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS kabupaten/kota.

BAB VII

PERSYARATAN ORGANISASI, MEKANISME PERIZINAN, DAN PEMBENTUKAN PERWAKILAN LAZ

Article 56

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Article 57

Pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan: a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum; b. mendapat rekomendasi dari BAZNAS; c. memiliki pengawas syariat; d. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya; e. bersifat nirlaba; f. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan g. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 58

(1) Izin pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis. (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam dengan melampirkan: a. anggaran dasar organisasi; b. surat keterangan terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri; c. surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; d. surat rekomendasi dari BAZNAS; e. susunan dan pernyataan kesediaan sebagai pengawas syariat; f. surat pernyataan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala; dan g. program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat.

Article 59

(1) Izin pembentukan LAZ yang diajukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam berskala nasional diberikan oleh Menteri. (2) Izin pembentukan LAZ yang diajukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam berskala provinsi diberikan oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. (3) Izin pembentukan LAZ yang diajukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam berskala kabupaten/kota diberikan oleh kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi.

Article 60

(1) Menteri, direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, atau kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 berwenang mengabulkan atau menolak permohonan izin pembentukan LAZ. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Dalam hal permohonan pembentukan LAZ memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Menteri, direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, atau kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi menerbitkan izin pembentukan LAZ. (3) Dalam hal permohonan pembentukan LAZ tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Menteri, direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, atau kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi menolak permohonan izin pembentukan LAZ disertai dengan alasan.

Article 61

Proses penyelesaian pemberian izin pembentukan LAZ dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan tertulis diterima.

Article 62

(1) LAZ berskala nasional dapat membuka perwakilan. (2) Pembukaan pewakilan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di setiap provinsi untuk 1 (satu) perwakilan. (3) Pembukaan perwakilan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mendapat izin dari kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi. (4) Izin pembukaan perwakilan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis. (5) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan oleh pimpinan LAZ kepada kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi dengan melampirkan: a. izin pembentukan LAZ dari Menteri; b. rekomendasi dari BAZNAS provinsi; c. data muzaki dan mustahik; dan d. program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat.

Article 63

(1) LAZ berskala provinsi hanya dapat membuka 1 (satu) perwakilan di setiap kabupaten/kota. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Pembukaan perwakilan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat izin dari kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota. (3) Izin pembukaan perwakilan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis. (4) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh pimpinan LAZ kepada kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota dengan melampirkan: a. izin pembentukan LAZ dari direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama; b. rekomendasi dari BAZNAS kabupaten/kota; c. data muzaki dan mustahik; dan d. program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat.

Article 64

(1) Kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi atau kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota mengabulkan permohonan pembukaan perwakilan LAZ yang telah memenuhi persyaratan dengan menerbitkan izin pembukaan perwakilan LAZ. (2) Dalam hal permohonan pembukaan perwakilan LAZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63 tidak memenuhi persyaratan, kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi atau kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota menolak permohonan pembukaan perwakilan LAZ disertai dengan alasan.

Article 65

Proses penyelesaian izin pembukaan perwakilan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan tertulis diterima.

Article 66

(1) Dalam hal di suatu komunitas dan wilayah tertentu belum terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ, kegiatan Pengelolaan Zakat dapat dilakukan oleh perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla sebagai amil zakat. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Kegiatan Pengelolaan Zakat oleh amil zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis kepada kepala kantor urusan agama kecamatan.

BAB Kedua

Mekanisme Perizinan

Article 58

(1) Izin pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis. (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam dengan melampirkan: a. anggaran dasar organisasi; b. surat keterangan terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri; c. surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; d. surat rekomendasi dari BAZNAS; e. susunan dan pernyataan kesediaan sebagai pengawas syariat; f. surat pernyataan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala; dan g. program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat.

Article 59

(1) Izin pembentukan LAZ yang diajukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam berskala nasional diberikan oleh Menteri. (2) Izin pembentukan LAZ yang diajukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam berskala provinsi diberikan oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. (3) Izin pembentukan LAZ yang diajukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam berskala kabupaten/kota diberikan oleh kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi.

Article 60

(1) Menteri, direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, atau kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 berwenang mengabulkan atau menolak permohonan izin pembentukan LAZ. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Dalam hal permohonan pembentukan LAZ memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Menteri, direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, atau kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi menerbitkan izin pembentukan LAZ. (3) Dalam hal permohonan pembentukan LAZ tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Menteri, direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, atau kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi menolak permohonan izin pembentukan LAZ disertai dengan alasan.

Article 61

Proses penyelesaian pemberian izin pembentukan LAZ dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan tertulis diterima.

BAB Ketiga

Pembentukan Perwakilan LAZ

Article 62

(1) LAZ berskala nasional dapat membuka perwakilan. (2) Pembukaan pewakilan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di setiap provinsi untuk 1 (satu) perwakilan. (3) Pembukaan perwakilan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mendapat izin dari kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi. (4) Izin pembukaan perwakilan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis. (5) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan oleh pimpinan LAZ kepada kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi dengan melampirkan: a. izin pembentukan LAZ dari Menteri; b. rekomendasi dari BAZNAS provinsi; c. data muzaki dan mustahik; dan d. program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat.

Article 63

(1) LAZ berskala provinsi hanya dapat membuka 1 (satu) perwakilan di setiap kabupaten/kota. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Pembukaan perwakilan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat izin dari kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota. (3) Izin pembukaan perwakilan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis. (4) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh pimpinan LAZ kepada kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota dengan melampirkan: a. izin pembentukan LAZ dari direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama; b. rekomendasi dari BAZNAS kabupaten/kota; c. data muzaki dan mustahik; dan d. program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat.

Article 64

(1) Kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi atau kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota mengabulkan permohonan pembukaan perwakilan LAZ yang telah memenuhi persyaratan dengan menerbitkan izin pembukaan perwakilan LAZ. (2) Dalam hal permohonan pembukaan perwakilan LAZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63 tidak memenuhi persyaratan, kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi atau kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota menolak permohonan pembukaan perwakilan LAZ disertai dengan alasan.

Article 65

Proses penyelesaian izin pembukaan perwakilan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan tertulis diterima.

BAB VIII

PEMBIAYAAN BAZNAS DAN PENGGUNAAN HAK AMIL

Article 67

(1) Biaya operasional BAZNAS dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara dan Hak Amil. (2) Besaran Hak Amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektivitas, dan efisiensi dalam Pengelolaan Zakat. (3) Penggunaan besaran Hak Amil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang disusun oleh BAZNAS dan disahkan oleh Menteri.

Article 68

(1) Anggota BAZNAS, pimpinan BAZNAS provinsi, dan pimpinan BAZNAS kabupaten/kota diberikan hak keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (2) Anggota BAZNAS pimpinan BAZNAS provinsi, dan pimpinan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan uang pensiun dan/atau pesangon setelah berhenti atau berakhir masa jabatannya. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak keuangan anggota BAZNAS diatur dengan Peraturan PRESIDEN. (4) Ketentuan mengenai hak keuangan pimpinan BAZNAS provinsi dan pimpinan BAZNAS kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 69

(1) Biaya operasional BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan Hak Amil. (2) Biaya operasional BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota yang dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah meliputi: a. hak keuangan pimpinan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota; b. biaya administrasi umum; www.djpp.kemenkumham.go.id c. biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS provinsi dengan BAZNAS kabupaten/Kota, dan LAZ provinsi; dan d. biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS kabupaten/kota dengan LAZ kabupaten/kota. (3) Biaya operasional selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Hak Amil. (4) Besaran Hak Amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektivitas, dan efisiensi dalam Pengelolaan Zakat. (5) Penggunaan besaran Hak Amil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang disusun oleh BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota dan disahkan oleh BAZNAS.

Article 70

Pembiayaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dapat diberikan kepada BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota apabila pembiayaan operasional yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak mencukupi.

BAB IX

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BAZNAS DAN LAZ

Article 71

(1) BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan bupati/walikota setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun. (2) BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan gubernur setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

Article 72

(1) BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun. (2) Selain laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS juga wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada melalui Menteri dan Dewan www.djpp.kemenkumham.go.id Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA paling sedikit 1 (satu) kali dalam1 (satu) tahun.

Article 73

LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

Article 74

Perwakilan LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada LAZ dengan menyampaikan tembusan kepada pemerintah daerah dan kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi dan kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota.

Article 75

(1) Laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 73 harus di audit syariat dan keuangan. (2) Audit syariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. (3) Audit keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh akuntan publik. (4) Laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang telah di audit syariat dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada BAZNAS.

Article 76

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 73 memuat akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Article 77

BAZNAS atau LAZ dikenakan sanksi administratif apabila: a. tidak memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) UNDANG-UNDANG; www.djpp.kemenkumham.go.id b. melakukan pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya tidak sesuai dengan syariat Islam dan tidak dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) UNDANG-UNDANG; dan/atau c. tidak melakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri terhadap pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) UNDANG-UNDANG.

Article 78

(1) Amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) yang tidak memberitahukan kepada kepala kantor urusan agama kecamatan, dikenakan sanksi administratif. (2) Amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, juga dapat dikenakan sanksi administratif apabila: a. tidak melakukan pencatatan dan pembukuan terhadap pengelolaan zakat; atau b. tidak melakukan pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan syariat Islam dan tidak dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan.

Article 79

LAZ dikenakan sanksi administratif apabila tidak melaksanakan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 29 ayat (3) UNDANG-UNDANG atau Pasal 73 PERATURAN PEMERINTAH ini.

Article 80

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 79 dapat berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau c. pencabutan izin operasional.

Article 81

(1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a dikenakan kepada BAZNAS atau LAZ yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 atau Pasal 79. (2) Pengulangan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap BAZNAS atau LAZ dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicabut apabila BAZNAS atau LAZ telah memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) atau Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) UNDANG-UNDANG. (4) Dalam hal LAZ melakukan pengulangan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin operasional. (5) Dalam hal BAZNAS melakukan pengulangan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota atau pimpinan BAZNAS yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dinyatakan melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c.

Article 82

(1) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh BAZNAS diberikan oleh Menteri. (2) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh BAZNAS provinsi atau kabupaten/kota dan LAZ diberikan oleh BAZNAS. (3) Pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan dan pencabutan izin diberikan oleh Menteri.

Article 83

(1) Amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan pengelolaan zakat. (2) Amil Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. (3) Dalam hal Amil Zakat melakukan pengulangan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan pengelolaan zakat. (4) Dalam hal Amil Zakat melakukan pengulangan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa penghentian dari kegiatan pengelolaan zakat.

Article 84

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Menteri. www.djpp.kemenkumham.go.id