PERDA

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 6 Tahun 2020 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil

PERDA Nomor 6 Tahun 2020

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik INDONESIA atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UNDANG-UNDANG untuk melakukan penyidikan. 2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UNDANG-UNDANG, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 3. Penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Penyidik Polri adalah Pejabat Polisi Negara Republik INDONESIA tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UNDANG-UNDANG untuk melakukan penyidikan. 4. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Kitab UNDANG-UNDANG Hukum Acara Pidana, yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan UNDANG-UNDANG. 5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Daerah Istimewa, dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. 6. Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. 7. Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Penyidikan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Korwas PPNS adalah satuan reserse kriminal (Sat Reskrim) Kepolisian Daerah yang bertugas melaksanakan koordinasi dan pengawasan operasional termasuk pembinaan/bimbingan teknis penyidikan dan administrasi penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil. 8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Hukum dan Hak Asasi Manusia. 9. Daerah adalah Kota Yogyakarta. 10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 12. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta. 13. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

BAB IV

MUTASI, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN PENGANGKATAN KEMBALI

Article 9

Correction

Mutasi pejabat PPNS dapat dilakukan dalam hal terjadi: a. perubahan struktur organisasi Perangkat Daerah; b. mutasi pejabat PPNS dari satu instansi ke instansi yang lain; c. mutasi pejabat PPNS dari satu unit ke unit lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang dasar hukum kewenangannya berbeda; atau d. mutasi jabatan atau wilayah kerja pejabat PPNS yang dasar hukum kewenangannya sama.

Article 10

Correction

(1) Walikota dapat melakukan mutasi pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 untuk jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sebagai pejabat PPNS. (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap pejabat PPNS yang dipromosikan.

Article 11

(1) Pengangkatan PPNS diusulkan oleh Walikota kepada Menteri melalui Menteri Dalam Negeri. (2) Pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Jaksa Agung dan Kepala Polri.

Article 12

(1) Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diajukan oleh Walikota. (2) Dalam hal pertimbangan telah diterima, Walikota menyampaikan surat pertimbangan beserta tanda tamat pendidikan dan pelatihan di bidang Penyidikan kepada Menteri melalui Menteri Dalam Negeri. (3) Dalam hal pertimbangan tidak diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, Jaksa Agung dan Kepala Polri dianggap menyetujui. (4) Dalam hal pertimbangan tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota menyampaikan bukti asli tanda terima pengajuan permohonan pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Polri kepada Menteri melalui Menteri Dalam Negeri.

Article 13

Untuk dapat diangkat menjadi PPNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil paling singkat 2 (dua) tahun; b. berpangkat paling rendah Penata Muda/Golongan III/a; c. berpendidikan paling rendah sarjana di bidang hukum atau sarjana lain yang setara; d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum paling singkat 1 (satu) tahun; e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah; f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar nilai pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang Penyidikan.

Article 14

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g diselenggarakan oleh lembaga Pendidikan Polri.

Article 15

(1) PPNS diberhentikan dari jabatannya karena: a. diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil; b. tidak lagi bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;atau c. atas permintaan sendiri secara tertulis. (2) Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Walikota melalui sekretariat PPNS berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Usulan pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai alasan dan bukti pendukung serta melampirkan dokumen: a. fotokopi Keputusan tentang Pengangkatan PPNS; b. fotokopi Keputusan tentang Pangkat/Golongan terakhir; dan c. kartu tanda pengenal PPNS.

Article 16

Pengangkatan kembali pejabat PPNS dilakukan dalam hal terjadi: a. mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; atau b. penugasan kembali pejabat PPNS yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b.

Article 17

(1) Usulan pengangkatan kembali pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diajukan oleh Walikota kepada Menteri melalui Menteri Dalam Negeri. (2) Pengajuan usulan pengangkatan kembali pejabat PPNS karena alasan mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dengan melampirkan secara elektronik dokumen: a. keputusan pengangkatan/mutasi pejabat PPNS; b. keputusan mutasi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan; c. keputusan kenaikan pangkat dan jabatan terakhir; d. sasaran kinerja pegawai 1 (satu) tahun terakhir; e. daftar penilaian perilaku atau daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil 1 (satu) tahun terakhir; f. kartu tanda pengenal PPNS; dan g. pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah dengan ukuran 3 x 4 (tiga kali empat) sentimeter dalam bentuk dokumen elektronik. (3) Pengajuan usulan pengangkatan kembali pejabat PPNS karena alasan penugasan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dengan melampirkan secara elektronik dokumen: a. petikan keputusan mengenai pemberhentian pejabat PPNS; b. keputusan kenaikan pangkat dan jabatan terakhir; c. sasaran kinerja pegawai 1 (satu) tahun terakhir; d. daftar penilaian perilaku atau daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil 1 (satu) tahun terakhir; dan e. pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah dengan ukuran 3 x 4 (tiga kali empat) sentimeter dalam bentuk dokumen elektronik.

BAB VI

PELAKSANAAN TUGAS

Article 20

Correction

(1) PPNS dalam melaksanakan tugas harus membuat perencanaan Penyidikan. (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. menindaklanjuti laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan; b. memberitahukan kepada penuntut umum melalui Korwas PPNS tentang dimulainya Penyidikan; c. mempersiapkan Surat Perintah Penyidikan yang ditandatangani oleh Kepala Satpol PP yang memiliki kewenangan sebagai PPNS; d. berkoordinasi dengan pihak Penyidik Polri; dan e. mempersiapkan administrasi Penyidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. (3) Apabila Kepala Satpol PP berhalangan atau tidak dapat menandatangani Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, maka penandatanganan dilakukan oleh atasan PPNS yang memiliki kewenangan PPNS dan dilakukan atas nama Kepala Satpol PP. (4) Dalam hal Kepala Satpol PP belum memiliki kewenangan sebagai PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Surat Perintah Penyidikan ditandatangani oleh pejabat satu tingkat dibawah Kepala Satpol PP yang memiliki kewenangan PPNS dan diketahui oleh Kepala Satpol PP.

Article 21

(1) Pengorganisasian Penyidikan dilaksanakan oleh PPNS pada saat melakukan koordinasi terkait materi Penyidikan. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan Satpol PP maupun Penyidik Polri.

Article 22

(1) Penyidikan dilakukan dengan cara: a. pemberitahuan dimulainya Penyidikan; b. pemanggilan; c. penggeledahan; d. penyitaan; e. pemeriksaan; f. bantuan hukum; g. penyelesaian berkas perkara; h. pelimpahan perkara; i. penghentian Penyidikan; j. administrasi Penyidikan; dan k. pelimpahan Penyidikan. (2) Urutan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan situasi kasus yang sedang dilakukan Penyidikan. (3) Seluruh kegiatan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota melalui Kepala Satpol PP. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penyidikan diatur dalam Peraturan Walikota.

Article 23

(1) Kegiatan pemberitahuan dimulainya Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, dilakukan oleh PPNS kepada jaksa penuntut umum. (2) Dikecualikan untuk kegiatan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap tindak pidana ringan.

Article 24

(1) Kegiatan pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, harus dilengkapi dengan surat pemanggilan. (2) Surat pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada tersangka/keluarganya. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk surat pemanggilan diatur dalam Peraturan Walikota.

Article 25

(1) Kegiatan penggeledahan dan penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri di Daerah. (2) Dalam keadaan tertentu, PPNS dapat melakukan penggeledahan atau penyitaan tanpa surat izin Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Kelengkapan surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) hari kerja setelah dilakukan penggeledahan atau penyitaan harus dimintakan kepada Ketua Pengadilan Negeri di Daerah.

Article 26

Kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e, dilakukan oleh PPNS kepada tersangka dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak surat pemanggilan diberikan.

Article 27

Kegiatan bantuan hukum dan penyelesaian berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf f dan huruf g, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sampai dengan pelimpahan perkara kepada jaksa penuntut umum.

Article 28

(1) Kegiatan penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf i, dilakukan oleh PPNS setelah mendapatkan petunjuk dari Korwas PPNS. (2) Surat penghentian Penyidikan diberitahukan kepada jaksa penuntut umum dan tersangka/keluarganya melalui Korwas PPNS. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk surat penghentian Penyidikan diatur dalam Peraturan Walikota.

Article 29

(1) Kegiatan administrasi Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf j dilakukan oleh PPNS sesuai dengan kebutuhan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi Penyidikan diatur dalam Peraturan Walikota.

Article 30

Pelimpahan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf k dilakukan kepada jaksa penuntut umum melalui Korwas PPNS, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

BAB VII

SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Article 31

Correction

(1) Untuk mewadahi keberadaan pejabat PPNS yang berada pada Satpol PP dan Perangkat Daerah lainnya, dibentuk sekretariat PPNS. (2) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kantor Satpol PP.

Article 32

Correction

(1) Susunan organisasi sekretariat PPNS terdiri atas: a. Walikota selaku pembina; b. Sekretaris Daerah selaku pengarah; c. Kepala Satpol PP selaku ketua; d. Sekretaris Satpol PP selaku sekretaris; e. Kepala Bidang yang membidangi penegakan peraturan perundang- undangan Daerah pada Satpol PP selaku koordinator operasional; f. Korwas PPNS Kepolisian Resor selaku koordinator teknis; dan g. anggota yang terdiri atas kepala salah satu Perangkat Daerah yang memiliki keterkaitan dengan PPNS sesuai dengan kebutuhan, Kepala Bagian Hukum, dan PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah. (2) Susunan sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Article 33

Sekretariat PPNS bertugas: a. melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pada kegiatan Penyidikan, operasional Penyidikan penegakan Peraturan Daerah dan UNDANG-UNDANG; b. melakukan pendataan PPNS; c. menyusun pedoman operasional Penyidikan, teknis Penyidikan, dan administrasi Penyidikan bagi PPNS; d. memberikan rekomendasi kepada Walikota dalam menyusun Peraturan Daerah terkait dengan Penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah dan UNDANG-UNDANG; e. memberikan rekomendasi kepada Walikota terkait kebutuhan PPNS berdasarkan luas Daerah, tingkat kerawanan, dan kepadatan penduduk di Daerah; f. menyusun jadwal dan melakukan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan/atau UNDANG-UNDANG dengan Polri, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, dan aparatur pemerintah lainnya; g. memfasilitasi administrasi PPNS; h. menyediakan sarana dan prasarana, berupa kotak pengaduan/PO.BOX, telepon/fax, email, website dan Kantor Pelayanan Pengaduan Masyarakat terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau UNDANG-UNDANG; i. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Walikota dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sekali; j. menyusun program pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan/atau UNDANG-UNDANG; k. menyusun jadwal pertemuan berkala evaluasi kinerja PPNS; l. menyiapkan bahan kebijakan hasil pertemuan berkala; m. menerima, mengelola, dan mengklarifikasi pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau UNDANG-UNDANG; n. menyusun rencana monitoring dan evaluasi pelanggaran pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau UNDANG-UNDANG; o. menyusun jadwal pelaksanaan persidangan tindak pidana ringan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau UNDANG-UNDANG; p. menyusun program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur PPNS; dan q. menyusun dan mengembangkan standar operasional prosedur pelaksanaan tugas PPNS.

Article 34

Sekretariat PPNS berwenang: a. memberikan bantuan dan dukungan pelaksanaan tugas Penyidikan; b. melakukan pembinaan profesi, mental, dan kepribadian PPNS; c. melakukan pengawasan pelaksanaan tugas PPNS; dan d. memberikan saran, masukan, usul, serta tanggapan kepada Walikota terkait dengan pemberdayaan dan pembinaan PPNS.

BAB VIII

KODE ETIK PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Article 35

Correction

(1) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab PPNS berpegang pada Kode Etik PPNS. (2) Kode Etik PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab, dan berintegritas tinggi; b. melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin; c. melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan; d. melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang; f. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara/Daerah; g. menggunakan kekayaan dan barang milik Negara/Daerah secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien; h. menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya; i. memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan; j. tidak menyalahgunakan informasi intern negara/Daerah, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;dan k. selalu menjaga reputasi dan integritas PPNS.

Article 36

(1) Walikota membentuk Tim Kehormatan Kode Etik. (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang yang terdiri atas: a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan c. 1 (satu) atau 3 (tiga) orang anggota. (3) Tugas dan wewenang Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. memantau pelaksanaan tugas PPNS; b. memeriksa pelanggaran PPNS; c. MENETAPKAN ada tidaknya pelanggaran kode etik PPNS; dan d. memberikan rekomendasi kepada Walikota. (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim melakukan: a. menerima laporan terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPNS; b. memeriksa PPNS yang dilaporkan; c. membuat berita acara pemeriksaan; dan d. menjatuhkan hukuman atas pelanggaran kode etik. (5) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 6 Tahun 2020 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

BAB Kesatu

Article 3

Article 4

BAB Kedua

Article 5

Article 6

BAB III

Article 7

Article 8

BAB IV

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

BAB Kesatu

Article 9

Article 10

BAB Kedua

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB Ketiga

Article 15

BAB Keempat

Article 16

Article 17

BAB V

Article 18

Article 19

BAB VI

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

BAB VII

Article 31

Article 32

Article 33

Article 34

BAB VIII

Article 35

Article 36

BAB IX

Article 37

Article 38

Article 39

BAB X

Article 40

Article 41

BAB XI

Article 42

Article 43

Article 44

BAB XIII

Article 45

BAB XIV