Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
1. Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.
2. Pinjaman adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan.
3. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan prinsip syariah.
4. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada LKM dalam bentuk tabungan dan/atau deposito berdasarkan perjanjian penyimpanan dana.
5. Penyimpan adalah pihak yang menempatkan dananya pada LKM berdasarkan perjanjian.
6. Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama
INDONESIA.
7. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi LKM yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi LKM yang berbentuk badan hukum koperasi.
8. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi LKM yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi LKM yang berbentuk badan hukum koperasi.
9. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan serta memberikan nasihat kepada Direksi terkait penyelenggaraan kegiatan LKM agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
BAB II
BENTUK BADAN HUKUM, KEPEMILIKAN, PERMODALAN, DAN PERIZINAN USAHA
(1) Bentuk badan hukum LKM terdiri atas:
a. koperasi; atau
b. perseroan terbatas.
(2) Perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sahamnya paling sedikit 60% (enam puluh persen) wajib dimiliki oleh pemerintah
daerah kabupaten/kota atau badan usaha milik desa/kelurahan.
(3) Sisa kepemilikan saham perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimiliki oleh:
a. warga negara INDONESIA; dan/atau
b. koperasi.
(4) Kepemilikan setiap warga negara INDONESIA atas saham perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilarang melebihi 20% (dua puluh persen).
Pasal 3
LKM dilarang dimiliki oleh pihak selain:
a. warga negara INDONESIA;
b. badan usaha milik desa/kelurahan;
c. pemerintah daerah kabupaten/kota; dan/atau
d. koperasi.
Pasal 4
LKM dilarang dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh warga negara asing dan/atau badan usaha yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh warga negara asing atau badan usaha asing.
Pasal 5
(1) Modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah LKM ditetapkan berdasarkan cakupan wilayah usaha yang meliputi desa/kelurahan, kecamatan, atau kabupaten/kota.
(2) Jumlah modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah bagi LKM yang akan mengajukan izin usaha ditetapkan paling sedikit:
a. Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), untuk cakupan wilayah usaha desa/kelurahan;
b. Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), untuk cakupan wilayah usaha kecamatan;
atau
c. Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), untuk cakupan wilayah usaha kabupaten/kota.
(3) Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah wajib digunakan untuk modal kerja.
(4) Setoran modal LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
a. tidak berasal dari pinjaman; dan
b. tidak berasal dari dan untuk tindak pidana pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan modal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal 6
Pasal 7
(1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan izin usaha diterima secara lengkap.
(2) Untuk memberikan persetujuan atau penolakan permohonan izin usaha, Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
a. penelitian atas kelengkapan dokumen;
b. analisis kelayakan atas rencana kerja; dan
c. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang LKM.
(3) Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan verifikasi dan wawancara.
(4) Penolakan atas permohonan izin usaha disertai dengan alasan penolakan.
(5) Dalam hal permohonan izin usaha LKM ditolak, pemohon dapat mengajukan kembali permohonan izin usaha LKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
(6) Izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib dicantumkan pada kantor LKM.
Pasal 8
Pasal 9
(1) LKM yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib melakukan kegiatan usaha paling lambat 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal izin usaha ditetapkan.
(2) LKM wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya kegiatan usaha.
(3) Laporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan oleh Direksi sesuai dengan format 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan dilampiri fotokopi bukti pelaksanaan kegiatan pengelolaan Simpanan dan/atau penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan.
(4) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LKM belum melakukan kegiatan usaha, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha yang telah dikeluarkan.
Pasal 10
(1) Nama LKM harus dicantumkan secara jelas dalam anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a angka 1 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Nama LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dengan bentuk badan hukum dan memuat frasa:
a. “Lembaga Keuangan Mikro” dan nama LKM bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional; atau
b. “Lembaga Keuangan Mikro Syariah” dan nama LKM bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
(1) Bentuk badan hukum LKM terdiri atas:
a. koperasi; atau
b. perseroan terbatas.
(2) Perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sahamnya paling sedikit 60% (enam puluh persen) wajib dimiliki oleh pemerintah
daerah kabupaten/kota atau badan usaha milik desa/kelurahan.
(3) Sisa kepemilikan saham perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimiliki oleh:
a. warga negara INDONESIA; dan/atau
b. koperasi.
(4) Kepemilikan setiap warga negara INDONESIA atas saham perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilarang melebihi 20% (dua puluh persen).
Pasal 3
LKM dilarang dimiliki oleh pihak selain:
a. warga negara INDONESIA;
b. badan usaha milik desa/kelurahan;
c. pemerintah daerah kabupaten/kota; dan/atau
d. koperasi.
Pasal 4
LKM dilarang dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh warga negara asing dan/atau badan usaha yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh warga negara asing atau badan usaha asing.
(1) Modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah LKM ditetapkan berdasarkan cakupan wilayah usaha yang meliputi desa/kelurahan, kecamatan, atau kabupaten/kota.
(2) Jumlah modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah bagi LKM yang akan mengajukan izin usaha ditetapkan paling sedikit:
a. Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), untuk cakupan wilayah usaha desa/kelurahan;
b. Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), untuk cakupan wilayah usaha kecamatan;
atau
c. Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), untuk cakupan wilayah usaha kabupaten/kota.
(3) Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah wajib digunakan untuk modal kerja.
(4) Setoran modal LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
a. tidak berasal dari pinjaman; dan
b. tidak berasal dari dan untuk tindak pidana pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan modal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(1) LKM yang akan menjalankan kegiatan usaha harus memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
(2) LKM dapat melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah.
(3) Untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi LKM mengajukan permohonan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
ini harus dilampiri dengan:
a. akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada) yang telah disahkan/disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang, paling sedikit memuat:
1. nama dan tempat kedudukan;
2. kegiatan usaha sebagai LKM secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah;
3. permodalan;
4. kepemilikan; dan
5. wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan Direksi, Dewan Komisaris, serta DPS;
b. data Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS meliputi:
1. fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk;
2. daftar riwayat hidup;
3. surat pernyataan bermeterai dari Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang menyatakan:
a) tidak termasuk dalam daftar pihak yang dilarang untuk menjadi pihak utama pengurus;
b) tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan;
c) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
d) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan
berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
e) tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;
f) tidak merangkap jabatan sebagai Direksi pada LKM lain bagi Direksi;
g) tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris lebih dari 2 (dua) LKM lain bagi Direksi; dan h) tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris lebih dari 3 (tiga) LKM lain bagi Dewan Komisaris;
4. surat pernyataan dari Direksi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bersedia untuk melakukan pengurusan dan pengelolaan LKM dengan bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. surat keterangan atau bukti tertulis memiliki pengalaman operasional di bidang lembaga keuangan mikro atau lembaga jasa keuangan lainnya paling singkat 1 (satu) tahun bagi salah satu Direksi; dan
6. surat keterangan atau bukti tertulis memiliki pengalaman operasional di bidang lembaga keuangan mikro yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah atau lembaga jasa keuangan syariah lainnya paling singkat 1 (satu) tahun bagi salah satu Direksi, bagi
LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
c. data pemegang saham atau anggota:
1. dalam hal pemegang saham atau anggota merupakan perorangan, dokumen yang dilampirkan fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk dan surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa setoran modal:
a) tidak berasal dari pinjaman; dan b) tidak berasal dari dan untuk tindak pidana pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme, bagi pemegang saham LKM berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau bagi anggota pendiri LKM berbentuk badan hukum koperasi.
2. dalam hal pemegang saham merupakan badan usaha milik desa/kelurahan dan/atau koperasi, dokumen yang dilampirkan berupa:
a) akta pendirian termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada) yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang, atau bukti pendirian badan usaha milik desa/kelurahan;
b) laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau laporan keuangan terakhir atau pembukuan keuangan terakhir;
c) fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk bagi direksi atau pengurus badan usaha milik desa/kelurahan dan/atau koperasi;
dan
d) surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa setoran modal:
1) tidak berasal dari pinjaman; dan 2) tidak berasal dari dan untuk tindak pidana pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme;
3. dalam hal pemegang saham merupakan pemerintah daerah kabupaten/kota, dokumen yang dilampirkan berupa peraturan daerah kabupaten/kota terkait penyertaan modal pada LKM;
d. surat rekomendasi pengangkatan DPS dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama INDONESIA dan/atau sertifikat pelatihan DPS dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama INDONESIA bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
e. struktur organisasi dan kepengurusan paling sedikit memiliki fungsi pemutus kredit, penagihan, dan administrasi;
f. sistem dan prosedur kerja LKM, paling sedikit:
1. pemberian Pinjaman atau Pembiayaan;
2. penerimaan dan penutupan Simpanan bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha penerimaan Simpanan;
3. penagihan kepada pihak peminjam atau pihak yang menerima Pembiayaan; dan
4. penyelesaian piutang macet;
g. rencana kerja untuk 2 (dua) tahun pertama paling sedikit memuat:
1. target penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan;
2. target pengelolaan Simpanan bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha penerimaan Simpanan; dan
3. langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan target dimaksud,
bagi LKM dengan cakupan wilayah usaha kabupaten/kota;
h. bukti pemenuhan modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah dilakukan secara tunai dalam bentuk fotokopi deposito berjangka yang masih berlaku:
1. atas nama LKM; atau
2. atas nama salah satu Direksi, disertai dengan surat pernyataan dari Direksi, pada salah satu bank di INDONESIA atau salah satu bank syariah atau unit usaha syariah di INDONESIA bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
i. bukti kesiapan operasional berupa:
1. daftar aset tetap (jika ada) dan inventaris;
2. bukti kepemilikan atau penguasaan kantor; dan
3. daftar kantor cabang dan alamatnya (jika ada); dan
j. laporan posisi keuangan pembukaan.
Pasal 7
(1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan izin usaha diterima secara lengkap.
(2) Untuk memberikan persetujuan atau penolakan permohonan izin usaha, Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
a. penelitian atas kelengkapan dokumen;
b. analisis kelayakan atas rencana kerja; dan
c. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang LKM.
(3) Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan verifikasi dan wawancara.
(4) Penolakan atas permohonan izin usaha disertai dengan alasan penolakan.
(5) Dalam hal permohonan izin usaha LKM ditolak, pemohon dapat mengajukan kembali permohonan izin usaha LKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
(6) Izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib dicantumkan pada kantor LKM.
Pasal 8
Pasal 9
(1) LKM yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib melakukan kegiatan usaha paling lambat 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal izin usaha ditetapkan.
(2) LKM wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya kegiatan usaha.
(3) Laporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan oleh Direksi sesuai dengan format 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan dilampiri fotokopi bukti pelaksanaan kegiatan pengelolaan Simpanan dan/atau penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan.
(4) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LKM belum melakukan kegiatan usaha, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha yang telah dikeluarkan.
Pasal 10
(1) Nama LKM harus dicantumkan secara jelas dalam anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a angka 1 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Nama LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dengan bentuk badan hukum dan memuat frasa:
a. “Lembaga Keuangan Mikro” dan nama LKM bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional; atau
b. “Lembaga Keuangan Mikro Syariah” dan nama LKM bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
Direksi dan Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan:
a. tidak termasuk dalam daftar pihak yang dilarang untuk menjadi pihak utama pengurus;
b. tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan;
c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
e. tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;
f. salah satu Direksi harus memiliki pengalaman operasional di bidang lembaga keuangan mikro atau lembaga jasa keuangan lainnya paling singkat 1 (satu) tahun; dan
g. salah satu Direksi harus memiliki pengalaman operasional di bidang lembaga keuangan mikro syariah atau lembaga jasa keuangan syariah lainnya paling singkat 1 (satu) tahun bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
Pasal 12
(1) Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai Direksi pada LKM lain.
(2) Direksi dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) LKM lain.
(3) Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) LKM lain.
Pasal 13
LKM berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang melakukan kegiatan penghimpunan Simpanan wajib mempunyai paling sedikit:
a. 2 (dua) orang anggota Direksi; dan
b. 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.
Pasal 14
(1) LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib membentuk DPS.
(2) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dalam rapat umum pemegang saham atau rapat anggota berdasarkan rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama INDONESIA atau sertifikasi pelatihan DPS dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama INDONESIA.
(3) Pembentukan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh beberapa LKM.
(4) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi agar kegiatan usaha LKM sesuai dengan Prinsip Syariah.
(5) Tugas pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam bentuk:
a. memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional LKM terhadap fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama INDONESIA;
b. menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan LKM; dan
c. mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama INDONESIA.
(6) Ketentuan mengenai persyaratan Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 kecuali huruf f dan huruf g, berlaku secara mutatis mutandis bagi DPS.
Direksi dan Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan:
a. tidak termasuk dalam daftar pihak yang dilarang untuk menjadi pihak utama pengurus;
b. tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan;
c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
e. tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;
f. salah satu Direksi harus memiliki pengalaman operasional di bidang lembaga keuangan mikro atau lembaga jasa keuangan lainnya paling singkat 1 (satu) tahun; dan
g. salah satu Direksi harus memiliki pengalaman operasional di bidang lembaga keuangan mikro syariah atau lembaga jasa keuangan syariah lainnya paling singkat 1 (satu) tahun bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
Pasal 12
(1) Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai Direksi pada LKM lain.
(2) Direksi dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) LKM lain.
(3) Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) LKM lain.
Pasal 13
LKM berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang melakukan kegiatan penghimpunan Simpanan wajib mempunyai paling sedikit:
a. 2 (dua) orang anggota Direksi; dan
b. 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.
(1) LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib membentuk DPS.
(2) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dalam rapat umum pemegang saham atau rapat anggota berdasarkan rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama INDONESIA atau sertifikasi pelatihan DPS dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama INDONESIA.
(3) Pembentukan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh beberapa LKM.
(4) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi agar kegiatan usaha LKM sesuai dengan Prinsip Syariah.
(5) Tugas pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam bentuk:
a. memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional LKM terhadap fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama INDONESIA;
b. menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan LKM; dan
c. mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama INDONESIA.
(6) Ketentuan mengenai persyaratan Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 kecuali huruf f dan huruf g, berlaku secara mutatis mutandis bagi DPS.
(1) Direksi dari LKM yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas wajib melaporkan perubahan:
a. pemegang saham;
b. Direksi;
c. Dewan Komisaris;
d. DPS; dan/atau
e. modal, kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal persetujuan, pencatatan, atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang.
(2) Direksi dari LKM yang berbentuk badan hukum koperasi wajib melaporkan perubahan:
a. Direksi;
b. Dewan Komisaris; dan/atau
c. DPS, kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal perubahan dilakukan sebagaimana tercantum dalam risalah rapat anggota.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan sesuai dengan format 5, format 6, dan format 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dilampiri dengan:
a. bukti perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetujui atau dicatat oleh instansi yang berwenang; dan
b. dokumen Direksi, Dewan Komisaris, pemegang saham, dan/atau DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d.
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan sesuai dengan format 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dilampiri dengan:
a. risalah rapat anggota; dan
b. dokumen Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dan huruf d.
(5) Untuk menindaklanjuti laporan perubahan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan verifikasi dan wawancara untuk memastikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11.
Pasal 16
(1) Direksi wajib melaporkan perubahan nama LKM kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah diperolehnya surat persetujuan perubahan nama dari instansi berwenang atau bukti pelaporan perubahan nama kepada instansi berwenang, sesuai dengan format 8 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dilampiri dengan dokumen:
a. risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota mengenai perubahan nama LKM;
b. bukti perubahan anggaran dasar atas perubahan nama yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang bagi LKM yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau bukti pelaporan kepada instansi yang berwenang bagi LKM yang berbentuk badan hukum koperasi; dan
c. bukti pengumuman perubahan nama melalui papan pengumuman di kantor LKM yang mudah diketahui oleh masyarakat atau surat kabar harian lokal.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Otoritas Jasa Keuangan mencatat perubahan nama LKM dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan secara lengkap.
Pasal 17
(1) Rencana pemindahan alamat kantor diumumkan terlebih dahulu kepada masyarakat melalui papan pengumuman di kantor LKM di tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat atau surat kabar harian lokal, paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sebelum pemindahan alamat kantor.
(2) Direksi wajib melaporkan pemindahan alamat kantor kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan perubahan sesuai dengan format 9 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan bukti:
a. pengumuman kepada masyarakat mengenai pemindahan alamat kantor melalui papan pengumuman di kantor LKM di tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat atau surat kabar harian lokal; dan
b. penguasaan kantor baru.
(4) LKM dilarang melakukan pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di luar cakupan wilayah usaha.
BAB Kesatu
Perubahan Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Modal
(1) Direksi dari LKM yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas wajib melaporkan perubahan:
a. pemegang saham;
b. Direksi;
c. Dewan Komisaris;
d. DPS; dan/atau
e. modal, kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal persetujuan, pencatatan, atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang.
(2) Direksi dari LKM yang berbentuk badan hukum koperasi wajib melaporkan perubahan:
a. Direksi;
b. Dewan Komisaris; dan/atau
c. DPS, kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal perubahan dilakukan sebagaimana tercantum dalam risalah rapat anggota.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan sesuai dengan format 5, format 6, dan format 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dilampiri dengan:
a. bukti perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetujui atau dicatat oleh instansi yang berwenang; dan
b. dokumen Direksi, Dewan Komisaris, pemegang saham, dan/atau DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d.
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan sesuai dengan format 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dilampiri dengan:
a. risalah rapat anggota; dan
b. dokumen Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dan huruf d.
(5) Untuk menindaklanjuti laporan perubahan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan verifikasi dan wawancara untuk memastikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11.
(1) Direksi wajib melaporkan perubahan nama LKM kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah diperolehnya surat persetujuan perubahan nama dari instansi berwenang atau bukti pelaporan perubahan nama kepada instansi berwenang, sesuai dengan format 8 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dilampiri dengan dokumen:
a. risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota mengenai perubahan nama LKM;
b. bukti perubahan anggaran dasar atas perubahan nama yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang bagi LKM yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau bukti pelaporan kepada instansi yang berwenang bagi LKM yang berbentuk badan hukum koperasi; dan
c. bukti pengumuman perubahan nama melalui papan pengumuman di kantor LKM yang mudah diketahui oleh masyarakat atau surat kabar harian lokal.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Otoritas Jasa Keuangan mencatat perubahan nama LKM dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan secara lengkap.
(1) Rencana pemindahan alamat kantor diumumkan terlebih dahulu kepada masyarakat melalui papan pengumuman di kantor LKM di tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat atau surat kabar harian lokal, paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sebelum pemindahan alamat kantor.
(2) Direksi wajib melaporkan pemindahan alamat kantor kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan perubahan sesuai dengan format 9 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan bukti:
a. pengumuman kepada masyarakat mengenai pemindahan alamat kantor melalui papan pengumuman di kantor LKM di tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat atau surat kabar harian lokal; dan
b. penguasaan kantor baru.
(4) LKM dilarang melakukan pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di luar cakupan wilayah usaha.
(1) LKM dapat melakukan penggabungan dengan satu atau lebih LKM dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu LKM dan membubarkan LKM lainnya tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu.
(2) LKM dapat melakukan peleburan dengan satu atau lebih LKM dengan cara mendirikan satu LKM baru dan membubarkan LKM yang melakukan peleburan.
(3) Penggabungan atau peleburan dilakukan oleh LKM yang berbentuk badan hukum sama.
(4) LKM dilarang melakukan penggabungan atau peleburan dengan LKM lain yang berada dalam wilayah kabupaten/kota yang berbeda.
(5) Penggabungan atau peleburan harus memperhatikan ketentuan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(6) Proses penggabungan atau peleburan LKM wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal 19
(1) Untuk memperoleh persetujuan penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
ayat (6), Direksi dari LKM yang akan menerima penggabungan atau Direksi salah satu LKM yang akan melakukan peleburan harus mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format 10 atau format 11 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan rancangan penggabungan atau peleburan yang paling sedikit memuat:
a. risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota yang melakukan penggabungan atau peleburan;
b. rancangan perubahan anggaran dasar LKM yang menerima penggabungan jika ada atau rancangan anggaran dasar LKM hasil peleburan;
c. rencana penyelesaian hak dan kewajiban dari LKM yang akan melakukan penggabungan atau peleburan dengan tidak mengurangi hak Penyimpan dan peminjam atau penerima Pembiayaan; dan
d. proyeksi laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dari LKM yang akan menerima penggabungan atau hasil peleburan selama 2 (dua) tahun.
(3) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
(4) Untuk memberikan persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
a. penelitian atas kelengkapan dokumen; dan
b. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang LKM.
(5) Hak dan kewajiban yang timbul setelah melakukan penggabungan atau peleburan, menjadi tanggung jawab LKM yang akan menerima penggabungan atau hasil peleburan.
Pasal 20
Pasal 21
(1) Kantor pusat dan kantor cabang dari LKM yang menggabungkan diri dapat digunakan sebagai kantor cabang LKM hasil penggabungan.
(2) Salah satu kantor pusat dari LKM yang meleburkan diri dapat digunakan sebagai kantor pusat LKM hasil peleburan.
(3) Kantor pusat dan kantor cabang dari LKM yang meleburkan diri dapat digunakan sebagai kantor cabang LKM hasil peleburan.
Pasal 22
(1) LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dilarang melakukan penggabungan atau peleburan dengan LKM selain yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
(2) Ketentuan mengenai penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 berlaku secara mutatis mutandis bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
Pasal 23
Penggabungan dan peleburan LKM dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) LKM yang luas cakupan wilayah usahanya di kabupaten/kota dapat membuka kantor cabang di dalam cakupan wilayah usahanya dengan memenuhi ketentuan tidak mengalami kerugian dalam laporan posisi keuangan tahunan per 31 Desember tahun sebelumnya.
(2) Pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan pembukaan kantor cabang sesuai dengan format 14 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(3) Laporan pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dengan:
a. fotokopi bukti pelaksanaan kegiatan pengelolaan Simpanan dan/atau penyaluran
Pinjaman atau Pembiayaan;
b. bukti penguasaan kantor cabang; dan
c. struktur organisasi dan personalia kantor cabang.
Pasal 25
(1) Penutupan kantor cabang LKM wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Laporan penutupan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan sesuai dengan format 15 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah penutupan kantor cabang dilaksanakan. dengan disertai:
a. alasan penutupan; dan
b. bukti pengalihan atau penyelesaian hak dan kewajiban Penyimpan, peminjam atau penerima Pembiayaan dan/atau pihak lainnya.
(1) LKM yang tempat kedudukan dan cakupan wilayah usahanya mengalami perubahan sebagai akibat dari pemekaran wilayah, wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai pemekaran wilayah yang disertai informasi Pinjaman/Pembiayaan dan/atau Simpanan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak ditetapkannya pemekaran wilayah dimaksud sesuai dengan format 16 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(2) Dalam hal terjadi pemekaran wilayah:
a. Pinjaman atau Pembiayaan yang telah disalurkan LKM di luar wilayah usahanya tetap dapat dilanjutkan sampai dengan jangka waktu pengembalian Pinjaman atau Pembiayaan berakhir; dan
b. Simpanan yang telah diterima LKM dari Penyimpan di luar wilayah usahanya tetap dapat dilanjutkan sampai dengan penutupan Simpanan.
Pasal 27
(1) LKM dapat melakukan pengembangan cakupan wilayah usaha.
(2) LKM yang melakukan pengembangan cakupan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), wajib memenuhi persyaratan jumlah modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
(3) LKM yang akan melakukan pengembangan cakupan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan laporan rencana pengembangan cakupan wilayah usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal rapat umum pemegang saham atau rapat anggota.
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan sesuai dengan format 17 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan dilampiri dengan risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota mengenai pengembangan cakupan wilayah usaha LKM.
(5) Berdasarkan laporan rencana pengembangan cakupan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penyesuaian izin usaha LKM dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.
(6) Untuk melakukan penyesuaian izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
a. penelitian atas kelengkapan dokumen; dan
b. analisis pemenuhan persyaratan jumlah modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(1) Pencabutan izin usaha LKM dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Dalam hal LKM:
a. dikenai sanksi pencabutan izin usaha;
b. bubar sebagai akibat melakukan penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 23;
c. tidak berhasil melakukan upaya penyehatan dalam mengatasi kesulitan likuiditas dan solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha LKM; atau
d. melakukan permintaan pencabutan izin usaha berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota, Otoritas Jasa Keuangan melakukan pencabutan izin usaha.
Pasal 29
(1) Dalam hal upaya penyehatan LKM yang dilakukan tidak berhasil mengatasi kesulitan likuiditas dan solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c, Otoritas Jasa Keuangan:
a. mencabut izin usaha LKM; dan
b. memerintahkan Direksi untuk segera menyelenggarakan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota guna membubarkan badan hukum LKM dan membentuk tim likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mengumumkan berakhirnya atau bubarnya badan hukum.
(2) Pembubaran badan hukum LKM, pembentukan tim likuidasi, serta penyelesaian hak dan kewajiban dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pemegang saham atau anggota LKM bertanggung jawab atas segala kewajiban LKM yang belum diselesaikan apabila muncul di kemudian hari sejak tanggal pencabutan izin usaha diterbitkan.
(1) LKM wajib bertransformasi menjadi bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah jika:
a. melakukan kegiatan usaha melebihi 1 (satu) wilayah kabupaten/kota tempat kedudukan LKM; atau
b. LKM telah memiliki:
1. ekuitas paling sedikit 5 (lima) kali dari persyaratan modal disetor minimum bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. jumlah dana pihak ketiga dalam bentuk Simpanan yang dihimpun dalam 1 (satu) tahun terakhir paling sedikit 25 (dua puluh lima) kali dari persyaratan modal disetor minimum bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. rasio Pinjaman bermasalah atau rasio Pembiayaan bermasalah paling tinggi 1% (satu persen) dalam 1 (satu) tahun terakhir.
(2) LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan permohonan izin usaha sebagai bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
(3) Apabila sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) LKM tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKM tidak wajib bertransformasi menjadi bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah.
(4) LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menyalurkan Pinjaman atau Pembiayaan di luar cakupan wilayah usahanya.
(5) Tata cara pelaksanaan transformasi LKM menjadi bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah.
(6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, LKM tetap dapat menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan wilayah usaha LKM sebagaimana diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH mengenai luas cakupan wilayah usaha LKM.
(7) LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilarang menjalankan kegiatan usahanya di luar cakupan wilayah usahanya.
(1) LKM yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dan ayat (4), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (3), Pasal 7 ayat (6), Pasal 8 ayat (11), Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 12 ayat
(1), Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1),
dan ayat (2), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (2), dan ayat (4), Pasal 18 ayat (4), dan ayat (6), Pasal 20 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat
(1), dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3), diberikan surat pemberitahuan.
(2) LKM wajib melakukan pemenuhan atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan.
(3) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), LKM tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dan ayat (4), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (3), Pasal 7 ayat (6), Pasal 8 ayat (11), Pasal 9 ayat (2) dan ayat
(3), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (2), dan ayat (4), Pasal 18 ayat (4), dan ayat (6), Pasal 20 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat
(1), Pasal 26 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat
(3), LKM dikenai sanksi administratif.
Pasal 33
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembekuan kegiatan usaha; atau
c. pencabutan izin usaha.
Pasal 34
Pasal 35
(1) LKM yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.
(2) Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha LKM yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memerintahkan Direksi untuk:
a. mengumumkan pencabutan izin usaha LKM dan rencana penyelesaian kewajiban LKM dalam papan pengumuman di kantor LKM yang bersangkutan yang mudah diketahui oleh masyarakat atau surat kabar harian lokal paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat pencabutan izin usaha LKM; dan
b. segera menyelenggarakan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota guna
membubarkan badan hukum LKM, membentuk tim likuidasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan mengumumkan berakhirnya atau bubarnya badan hukum.
Pasal 36
Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat
(2), LKM tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Pasal 7 ayat (6), Pasal 8 ayat (11), Pasal 9 ayat (2), ayat (3), Pasal 15 ayat (1), ayat (2), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (2), Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), dan/atau Pasal 27 ayat (3), LKM dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
Pasal 37
(1) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), LKM tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13, LKM dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
(2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
(3) Apabila sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LKM telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.
(4) Apabila masa berlaku peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan LKM tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKM dikenai tindakan tambahan berupa pembekuan kegiatan usaha penghimpunan Simpanan.
(5) Dalam hal LKM telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut pembekuan kegiatan usaha penghimpunan Simpanan.
Pasal 38
(1) LKM yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 31 ayat (4) dan/atau ayat (7), dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
(2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
(3) Apabila sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LKM telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.
(4) Apabila masa berlaku peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan LKM tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKM dikenai tindakan tambahan berupa pembekuan kegiatan usaha penghimpunan Simpanan.
(5) Apabila LKM telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut pembekuan kegiatan usaha penghimpunan Simpanan.
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembekuan kegiatan usaha; atau
c. pencabutan izin usaha.
(1) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 ayat (2), LKM tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 14 ayat
(1), Pasal 17 ayat (4), Pasal 18 ayat (4) dan ayat (6), Pasal 22 ayat (1), dan/atau Pasal 27 ayat (2), LKM dikenai sanksi administratif secara bertahap berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembekuan kegiatan usaha; atau
c. pencabutan izin usaha.
(2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
(3) Apabila sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LKM telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.
(4) Apabila masa berlaku sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan LKM tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKM dikenai sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha.
(5) Sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) diberikan paling lama 1 (satu) tahun.
(6) Apabila sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), LKM telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha.
(7) Apabila masa berlaku sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir dan LKM tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha LKM dan memerintahkan Direksi untuk:
a. mengumumkan pencabutan izin usaha LKM dan rencana penyelesaian kewajiban LKM dalam papan pengumuman di kantor LKM yang bersangkutan yang mudah diketahui oleh masyarakat atau surat kabar harian lokal paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat pencabutan izin usaha LKM; dan
b. segera menyelenggarakan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota guna membubarkan badan hukum LKM, membentuk tim likuidasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan mengumumkan berakhirnya atau bubarnya badan hukum.
Pasal 35
(1) LKM yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.
(2) Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha LKM yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memerintahkan Direksi untuk:
a. mengumumkan pencabutan izin usaha LKM dan rencana penyelesaian kewajiban LKM dalam papan pengumuman di kantor LKM yang bersangkutan yang mudah diketahui oleh masyarakat atau surat kabar harian lokal paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat pencabutan izin usaha LKM; dan
b. segera menyelenggarakan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota guna
membubarkan badan hukum LKM, membentuk tim likuidasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan mengumumkan berakhirnya atau bubarnya badan hukum.
Pasal 36
Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat
(2), LKM tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Pasal 7 ayat (6), Pasal 8 ayat (11), Pasal 9 ayat (2), ayat (3), Pasal 15 ayat (1), ayat (2), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (2), Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), dan/atau Pasal 27 ayat (3), LKM dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
Pasal 37
(1) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), LKM tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13, LKM dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
(2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
(3) Apabila sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LKM telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.
(4) Apabila masa berlaku peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan LKM tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKM dikenai tindakan tambahan berupa pembekuan kegiatan usaha penghimpunan Simpanan.
(5) Dalam hal LKM telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut pembekuan kegiatan usaha penghimpunan Simpanan.
Pasal 38
(1) LKM yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 31 ayat (4) dan/atau ayat (7), dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
(2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
(3) Apabila sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LKM telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.
(4) Apabila masa berlaku peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan LKM tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKM dikenai tindakan tambahan berupa pembekuan kegiatan usaha penghimpunan Simpanan.
(5) Apabila LKM telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut pembekuan kegiatan usaha penghimpunan Simpanan.
LKM yang telah memperoleh izin usaha dengan setoran modal nontunai berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro, harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dan Pasal 3 paling lambat 5 (lima) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku.
Pasal 40
Bagi LKM yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, ketentuan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atas pelanggaran Pasal 13 mulai berlaku 5 (lima) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
Pasal 41
Permohonan izin usaha yang telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, diproses sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.05/2015 tentang Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.
Pasal 42
Izin bersyarat yang telah diperoleh sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, tetap berlaku dan tindak lanjutnya sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.05/2015 tentang Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.
Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:
a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 342, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5621) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 412, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5830), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
b. semua ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 342, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5621) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 412, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5830), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
Pasal 44
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2021
KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIMBOH SANTOSO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2021
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
YASONNA H. LAOLY
(1) LKM yang akan menjalankan kegiatan usaha harus memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
(2) LKM dapat melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah.
(3) Untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi LKM mengajukan permohonan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
ini harus dilampiri dengan:
a. akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada) yang telah disahkan/disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang, paling sedikit memuat:
1. nama dan tempat kedudukan;
2. kegiatan usaha sebagai LKM secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah;
3. permodalan;
4. kepemilikan; dan
5. wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan Direksi, Dewan Komisaris, serta DPS;
b. data Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS meliputi:
1. fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk;
2. daftar riwayat hidup;
3. surat pernyataan bermeterai dari Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang menyatakan:
a) tidak termasuk dalam daftar pihak yang dilarang untuk menjadi pihak utama pengurus;
b) tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan;
c) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
d) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan
berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
e) tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;
f) tidak merangkap jabatan sebagai Direksi pada LKM lain bagi Direksi;
g) tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris lebih dari 2 (dua) LKM lain bagi Direksi; dan h) tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris lebih dari 3 (tiga) LKM lain bagi Dewan Komisaris;
4. surat pernyataan dari Direksi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bersedia untuk melakukan pengurusan dan pengelolaan LKM dengan bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. surat keterangan atau bukti tertulis memiliki pengalaman operasional di bidang lembaga keuangan mikro atau lembaga jasa keuangan lainnya paling singkat 1 (satu) tahun bagi salah satu Direksi; dan
6. surat keterangan atau bukti tertulis memiliki pengalaman operasional di bidang lembaga keuangan mikro yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah atau lembaga jasa keuangan syariah lainnya paling singkat 1 (satu) tahun bagi salah satu Direksi, bagi
LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
c. data pemegang saham atau anggota:
1. dalam hal pemegang saham atau anggota merupakan perorangan, dokumen yang dilampirkan fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk dan surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa setoran modal:
a) tidak berasal dari pinjaman; dan b) tidak berasal dari dan untuk tindak pidana pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme, bagi pemegang saham LKM berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau bagi anggota pendiri LKM berbentuk badan hukum koperasi.
2. dalam hal pemegang saham merupakan badan usaha milik desa/kelurahan dan/atau koperasi, dokumen yang dilampirkan berupa:
a) akta pendirian termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada) yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang, atau bukti pendirian badan usaha milik desa/kelurahan;
b) laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau laporan keuangan terakhir atau pembukuan keuangan terakhir;
c) fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk bagi direksi atau pengurus badan usaha milik desa/kelurahan dan/atau koperasi;
dan
d) surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa setoran modal:
1) tidak berasal dari pinjaman; dan 2) tidak berasal dari dan untuk tindak pidana pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme;
3. dalam hal pemegang saham merupakan pemerintah daerah kabupaten/kota, dokumen yang dilampirkan berupa peraturan daerah kabupaten/kota terkait penyertaan modal pada LKM;
d. surat rekomendasi pengangkatan DPS dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama INDONESIA dan/atau sertifikat pelatihan DPS dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama INDONESIA bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
e. struktur organisasi dan kepengurusan paling sedikit memiliki fungsi pemutus kredit, penagihan, dan administrasi;
f. sistem dan prosedur kerja LKM, paling sedikit:
1. pemberian Pinjaman atau Pembiayaan;
2. penerimaan dan penutupan Simpanan bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha penerimaan Simpanan;
3. penagihan kepada pihak peminjam atau pihak yang menerima Pembiayaan; dan
4. penyelesaian piutang macet;
g. rencana kerja untuk 2 (dua) tahun pertama paling sedikit memuat:
1. target penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan;
2. target pengelolaan Simpanan bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha penerimaan Simpanan; dan
3. langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan target dimaksud,
bagi LKM dengan cakupan wilayah usaha kabupaten/kota;
h. bukti pemenuhan modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah dilakukan secara tunai dalam bentuk fotokopi deposito berjangka yang masih berlaku:
1. atas nama LKM; atau
2. atas nama salah satu Direksi, disertai dengan surat pernyataan dari Direksi, pada salah satu bank di INDONESIA atau salah satu bank syariah atau unit usaha syariah di INDONESIA bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
i. bukti kesiapan operasional berupa:
1. daftar aset tetap (jika ada) dan inventaris;
2. bukti kepemilikan atau penguasaan kantor; dan
3. daftar kantor cabang dan alamatnya (jika ada); dan
j. laporan posisi keuangan pembukaan.
(1) Dalam hal LKM mengajukan permohonan izin usaha dengan setoran modal secara nontunai, permohonan izin usaha disampaikan sesuai dengan format 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan dilampiri:
a. akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a;
b. laporan posisi keuangan penutupan dan laporan posisi keuangan pembukaan dari LKM;
c. laporan keuangan tahunan yang di audit bagi LKM dengan aset minimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) selama 1 (satu) tahun terakhir yang disertai dengan laporan keuangan tahun sebelumnya;
d. laporan keuangan tahunan yang paling sedikit terdiri dari laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi bagi LKM dengan aset di bawah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) selama 2 (dua) tahun terakhir;
e. daftar Pinjaman/Pembiayaan LKM selama 2 (dua) tahun terakhir sesuai dengan format 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
f. data Direksi, Dewan Komisaris, DPS, pemegang saham atau anggota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dan huruf c;
g. struktur organisasi dan kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e; dan
h. sistem dan prosedur kerja LKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf f.
(2) Permohonan izin usaha dengan setoran modal secara nontunai harus memenuhi persyaratan rasio Pinjaman bermasalah atau rasio Pembiayaan bermasalah paling tinggi 10% (sepuluh persen).
(3) Rasio Pinjaman bermasalah atau rasio Pembiayaan bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan laporan posisi keuangan pembukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
(4) Jumlah modal pada permohonan izin usaha dengan setoran modal secara nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan jumlah modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
(5) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
a. penelitian atas kelengkapan dokumen; dan
b. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang LKM.
(6) Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan verifikasi dan wawancara.
(7) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap.
(8) Penolakan atas permohonan izin usaha disertai dengan alasan penolakan.
(9) Dalam hal permohonan izin usaha LKM ditolak, pemohon dapat mengajukan kembali permohonan izin usaha LKM sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).
(10) Ketentuan permohonan izin usaha dengan setoran modal secara nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
(11) Izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib dicantumkan pada kantor LKM.
(1) Dalam hal LKM mengajukan permohonan izin usaha dengan setoran modal secara nontunai, permohonan izin usaha disampaikan sesuai dengan format 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan dilampiri:
a. akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a;
b. laporan posisi keuangan penutupan dan laporan posisi keuangan pembukaan dari LKM;
c. laporan keuangan tahunan yang di audit bagi LKM dengan aset minimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) selama 1 (satu) tahun terakhir yang disertai dengan laporan keuangan tahun sebelumnya;
d. laporan keuangan tahunan yang paling sedikit terdiri dari laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi bagi LKM dengan aset di bawah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) selama 2 (dua) tahun terakhir;
e. daftar Pinjaman/Pembiayaan LKM selama 2 (dua) tahun terakhir sesuai dengan format 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
f. data Direksi, Dewan Komisaris, DPS, pemegang saham atau anggota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dan huruf c;
g. struktur organisasi dan kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e; dan
h. sistem dan prosedur kerja LKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf f.
(2) Permohonan izin usaha dengan setoran modal secara nontunai harus memenuhi persyaratan rasio Pinjaman bermasalah atau rasio Pembiayaan bermasalah paling tinggi 10% (sepuluh persen).
(3) Rasio Pinjaman bermasalah atau rasio Pembiayaan bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan laporan posisi keuangan pembukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
(4) Jumlah modal pada permohonan izin usaha dengan setoran modal secara nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan jumlah modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
(5) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
a. penelitian atas kelengkapan dokumen; dan
b. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang LKM.
(6) Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan verifikasi dan wawancara.
(7) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap.
(8) Penolakan atas permohonan izin usaha disertai dengan alasan penolakan.
(9) Dalam hal permohonan izin usaha LKM ditolak, pemohon dapat mengajukan kembali permohonan izin usaha LKM sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).
(10) Ketentuan permohonan izin usaha dengan setoran modal secara nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
(11) Izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib dicantumkan pada kantor LKM.
(1) LKM yang menerima penggabungan wajib melaporkan hasil pelaksanaan penggabungan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format 12 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan dilampiri dokumen:
a. fotokopi perubahan anggaran dasar LKM yang menerima penggabungan yang telah disahkan atau disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang;
b. susunan organisasi dan kepengurusan LKM hasil penggabungan, data Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b serta data pemegang saham atau anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c yang menerima penggabungan;
c. laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi LKM yang menerima penggabungan; dan
d. alamat lengkap LKM yang menerima penggabungan.
(2) LKM hasil peleburan wajib melaporkan hasil pelaksanaan peleburan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format 13 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan dilampiri dokumen:
a. fotokopi anggaran dasar LKM hasil peleburan yang telah disahkan atau disetujui oleh instansi yang berwenang;
b. susunan organisasi dan kepengurusan LKM hasil peleburan, data Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b serta data pemegang saham atau anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c hasil peleburan;
c. laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi LKM yang menerima peleburan; dan
d. alamat lengkap LKM hasil peleburan.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya pengesahan, persetujuan, atau surat pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang.
(4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha LKM yang menggabungkan diri.
(5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha LKM yang melakukan peleburan dan menerbitkan izin usaha LKM hasil peleburan.
(1) Pencabutan izin usaha atas permintaan LKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf d dapat dilakukan LKM dengan memenuhi persyaratan:
a. tidak sedang dalam upaya penyehatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha LKM; dan
b. telah menyelesaikan seluruh kewajibannya.
(2) Permohonan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan:
a. risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota mengenai persetujuan rencana pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham atau anggota LKM;
b. bukti penyelesaian pajak dan kewajiban lainnya kepada negara;
c. bukti penyelesaian seluruh kewajiban LKM kepada nasabah, kreditur, karyawan, dan pihak lainnya;
d. laporan posisi keuangan akhir LKM; dan
e. izin usaha LKM.
(3) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta LKM untuk menunjuk kantor akuntan publik untuk menyusun laporan posisi keuangan akhir termasuk melakukan verifikasi untuk memastikan penyelesaian seluruh kewajiban LKM.
(4) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap dokumen yang disampaikan dalam permohonan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(5) Berdasarkan hasil penelitian terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha LKM yang bersangkutan dan memerintahkan Direksi untuk:
a. mengumumkan pencabutan izin usaha LKM dan rencana penyelesaian kewajiban LKM di kantor LKM di tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat atau surat kabar harian lokal paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat pencabutan izin usaha LKM; dan
b. segera menyelenggarakan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota guna membubarkan badan hukum LKM, membentuk tim likuidasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan mengumumkan berakhirnya atau bubarnya badan hukum.
(6) Pembubaran badan hukum LKM, pembentukan tim likuidasi, dan penyelesaian hak dan kewajiban dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Pemegang saham atau anggota LKM bertanggung jawab atas segala kewajiban LKM yang belum
diselesaikan apabila muncul di kemudian hari sejak tanggal pencabutan izin usaha diterbitkan.
(1) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 ayat (2), LKM tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 14 ayat
(1), Pasal 17 ayat (4), Pasal 18 ayat (4) dan ayat (6), Pasal 22 ayat (1), dan/atau Pasal 27 ayat (2), LKM dikenai sanksi administratif secara bertahap berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembekuan kegiatan usaha; atau
c. pencabutan izin usaha.
(2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
(3) Apabila sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LKM telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.
(4) Apabila masa berlaku sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan LKM tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKM dikenai sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha.
(5) Sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) diberikan paling lama 1 (satu) tahun.
(6) Apabila sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), LKM telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha.
(7) Apabila masa berlaku sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir dan LKM tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha LKM dan memerintahkan Direksi untuk:
a. mengumumkan pencabutan izin usaha LKM dan rencana penyelesaian kewajiban LKM dalam papan pengumuman di kantor LKM yang bersangkutan yang mudah diketahui oleh masyarakat atau surat kabar harian lokal paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat pencabutan izin usaha LKM; dan
b. segera menyelenggarakan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota guna membubarkan badan hukum LKM, membentuk tim likuidasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan mengumumkan berakhirnya atau bubarnya badan hukum.