PERBAN

Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2024 tentang PEDOMAN TEKNIS KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

PERBAN Nomor 3 Tahun 2024

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan: 1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 2. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat. 3. Acara Kenegaraan adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh panitia negara secara terpusat, dihadiri oleh Pimpinan LPSK dan/atau pejabat di lingkungan LPSK. 4. Acara Resmi adalah acara yang diselenggarakan oleh LPSK dan/atau instansi lain, serta dihadiri oleh Pimpinan LPSK, dan/atau pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau pejabat eselon I di lingkungan LPSK. 5. Tata Tempat adalah pengaturan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi. 6. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi. 7. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, dan tokoh masyarakat tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi. 8. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam UNDANG-UNDANG. 9. Pejabat Pemerintahan adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. 10. Tamu Negara adalah pemimpin negara asing yang berkunjung secara kenegaraan, resmi, kerja, atau pribadi ke negara INDONESIA. 11. Anggota LPSK adalah 7 (tujuh) orang yang terpilih dalam proses seleksi yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat serta selanjutnya diangkat oleh PRESIDEN Republik INDONESIA. 12. Pimpinan LPSK terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap Anggota LPSK dan 6 (enam) orang wakil ketua masing-masing merangkap sebagai Anggota LPSK. 13. Sekretaris Jenderal LPSK adalah jabatan struktural eselon I.a atau pimpinan tinggi madya yang sekaligus sebagai pejabat pembina kepegawaian di lingkungan LPSK. 14. Tokoh Masyarakat Tertentu adalah tokoh masyarakat yang berdasarkan kedudukan sosialnya mendapat pengaturan Keprotokolan.

BAB II

ACARA KENEGARAAN DAN ACARA RESMI

Pasal 8

Koreksi

(1) Acara Kenegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diselenggarakan oleh: a. negara dan dilaksanakan oleh panitia negara, untuk Acara Kenegaraan; dan b. LPSK, untuk Acara Kenegaraan yang diselenggarakan oleh LPSK. (2) Panitia negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diketuai oleh menteri yang menangani urusan di bidang sekretariat negara. (3) Dalam hal Acara Kenegaraan diselenggarakan di lingkungan LPSK, pelaksanaannya dilakukan oleh Sekretariat Jenderal LPSK berkoordinasi dengan panitia negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. (4) Penyelenggaraan Acara Kenegaraan dapat dilaksanakan di Ibukota Negara Republik INDONESIA atau di luar Ibukota Negara Republik INDONESIA.

Pasal 9

(1) Dalam hal terjadi situasi dan kondisi tertentu yang tidak memungkinkan terlaksananya atau berlangsungnya Acara Kenegaraan, pelaksanaan Acara Kenegaraan diputuskan oleh penanggung jawab acara atau pimpinan yang bertanggung jawab dalam acara. (2) Situasi dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kondisi yang menyangkut: a. ancaman keamanan; b. ancaman keselamatan; c. ancaman kesehatan seperti kondisi pandemi; atau d. terjadinya bencana alam.

Pasal 10

(1) Acara Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri dari: a. acara yang diselenggarakan di dalam kantor LPSK; dan b. acara yang diselenggarakan di luar kantor LPSK. (2) Acara yang diselenggarakan di dalam kantor LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain: a. musyawarah Pimpinan LPSK; b. sidang mahkamah Pimpinan LPSK; c. pelantikan di lingkungan LPSK; d. menerima kunjungan tamu yang dihadiri oleh Pimpinan LPSK; dan e. kegiatan resmi lain yang ditentukan. (3) Acara yang diselenggarakan di luar kantor LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain: a. kunjungan kerja dalam negeri; b. kunjungan kerja ke luar negeri; c. penandatanganan nota kesepahaman yang bertempat di instansi atau lembaga negara lain; dan/atau d. menghadiri undangan instansi atau lembaga negara lain yang bersifat seremonial kenegaraan.

BAB III

TATA TEMPAT

Pasal 11

Koreksi

(1) Tata Tempat dalam Acara Kenegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditentukan dengan urutan: a. PRESIDEN Republik INDONESIA; b. Wakil PRESIDEN Republik INDONESIA; c. Mantan PRESIDEN dan Mantan Wakil PRESIDEN Republik INDONESIA; d. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik INDONESIA; e. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA; f. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA; g. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik INDONESIA; h. Ketua Mahkamah Agung Republik INDONESIA; i. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik INDONESIA; j. Ketua Komisi Yudisial Republik INDONESIA; k. perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan; l. Duta besar atau Kepala Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional; m. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik INDONESIA, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA, Gubernur Bank INDONESIA, Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik INDONESIA, Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik INDONESIA, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik INDONESIA, dan Wakil Ketua Komisi Yudisial Republik INDONESIA, Wakil Ketua Komisi Nasional Republik INDONESIA; n. Menteri, pejabat setingkat menteri, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA, serta Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik INDONESIA; o. Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara Tentara Nasional INDONESIA; p. Pemimpin partai politik yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA; q. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik INDONESIA, Ketua Muda dan Hakim Agung Mahkamah Agung Republik INDONESIA, Hakim Mahkamah Konstitusi Republik INDONESIA, dan anggota Komisi Yudisial Republik INDONESIA; r. Pemimpin lembaga negara yang ditetapkan sebagai pejabat negara, pemimpin lembaga negara lainnya yang ditetapkan dengan UNDANG-UNDANG, Deputi Gubernur Senior dan Deputi Gubernur Bank INDONESIA, serta Wakil Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum; s. Gubernur Kepala Daerah; t. pemilik tanda jasa dan tanda kehormatan tertentu; u. Pimpinan Lembaga Pemerintah nonkementerian, Wakil Menteri, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara Tentara Nasional INDONESIA, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Wakil Jaksa Agung Republik INDONESIA, Wakil Gubernur, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, pejabat eselon I atau yang disetarakan; v. Bupati atau Walikota dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten atau kota; dan w. Pimpinan tertinggi representasi organisasi keagamaan tingkat nasional yang secara faktual diakui keberadaannya oleh Pemerintah dan masyarakat. (2) Tata Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 12

(1) Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Pimpinan LPSK, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan dapat didampingi istri, suami dan/atau pendamping. (2) Istri, suami dan/atau pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menempati urutan sesuai Tata Tempat istri, suami dan/atau pejabat yang didampingi.

Pasal 13

(1) Dalam hal Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Pimpinan LPSK, kepala perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu berhalangan hadir pada Acara Kenegaraan, tempatnya tidak diisi oleh yang mewakilinya. (2) Seorang yang mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat tempat sesuai dengan kedudukan dan/atau jabatannya.

Pasal 14

Tata Tempat pada Acara Resmi yang diselenggarakan di dalam kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dengan urutan: a. Ketua; b. Wakil Ketua berdasarkan urutan keputusan PRESIDEN pengangkatan Pimpinan LPSK; c. Sekretaris Jenderal LPSK; d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; e. Pejabat Administrator/ Kepala Kantor Perwakilan LPSK di daerah, tenaga ahli, dan pejabat fungsional ahli madya; f. pejabat pengawas/pejabat fungsional ahli muda; dan g. Staf.

Pasal 15

Tata Tempat pada Acara Resmi yang diselenggarakan di luar kantor LPSK di provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dengan urutan: a. Ketua; b. Wakil Ketua berdasarkan urutan keputusan PRESIDEN pengangkatan Pimpinan LPSK; c. gubernur; d. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi atau nama lainnya; e. Ketua Pengadilan Tinggi semua badan peradilan; f. Kepala Kepolisian Daerah; g. Kepala Kejaksaan Tinggi; h. Panglima/Komandan tertinggi Tentara Nasional INDONESIA semua angkatan; i. Sekretaris Jenderal LPSK; j. Wakil Gubernur, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi atau nama lainnya, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi semua badan peradilan, Wakil Kepala Kepolisian Daerah, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, Wakil Panglima/Komandan tertinggi Tentara Nasional INDONESIA semua angkatan; k. Kepala Perwakilan Konsuler negara asing di daerah; l. Sekretaris Daerah; m. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi atau nama lainnya; n. Bupati/Walikota; o. Kepala Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di daerah, Kepala Kantor Perwakilan Bank INDONESIA di daerah, Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah, Ketua Badan Pengawasan Pemilu; p. Wakil Bupati/Wakil Walikota dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota; q. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota; r. pimpinan perguruan tinggi; s. Asisten Sekretaris Daerah provinsi, kepala dinas tingkat provinsi, kepala kantor instansi vertikal di provinsi, kepala badan provinsi, dan pejabat eselon II; dan t. kepala bagian pemerintah daerah provinsi dan pejabat eselon III.

Pasal 16

Tata Tempat pada Acara Resmi yang diselenggarakan di luar kantor LPSK di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dengan urutan: a. Ketua; b. Wakil Ketua berdasarkan urutan keputusan PRESIDEN pengangkatan Pimpinan LPSK; c. Bupati/Walikota; d. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota atau nama lainnya; e. Ketua Pengadilan semua badan peradilan; f. Kepala Kepolisian Resor kabupaten/kota; g. Kepala Kejaksaan Negeri kabupaten/kota; h. Komandan tertinggi Tentara Nasional INDONESIA semua angkatan; i. Sekretaris Jenderal LPSK; j. Wakil Bupati/Walikota, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota atau nama lainnya, Wakil Ketua Pengadilan semua badan peradilan, Wakil Kepala Kepolisian Resor kabupaten/kota, Wakil Kepala Kejaksaan Negeri kabupaten/kota, Wakil Komandan tertinggi Tentara Nasional INDONESIA semua angkatan; k. Sekretaris Daerah; l. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota atau nama lainnya; m. Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah, Ketua Badan Pengawas Pemilu; n. pimpinan perguruan tinggi; o. Asisten Sekretaris Daerah kabupaten/kota, kepala dinas tingkat kabupaten/kota, kepala kantor instansi vertikal, kepala badan kabupaten/kota, dan pejabat eselon II; dan p. kepala bagian pemerintah daerah kabupaten/kota, camat, dan pejabat eselon III; dan/atau q. Lurah, Kepala Desa, dan/atau ketua badan permusyawaratan desa.

Pasal 17

Tata Tempat Acara Resmi sebagaimana yang dimaksud Pasal 10 bagi Pimpinan LPSK dan/atau Pimpinan LPSK sebagai tuan rumah dalam pelaksanaan Acara sebagai berikut: a. dalam hal Acara Resmi dihadiri PRESIDEN dan/atau Wakil PRESIDEN, Pimpinan LPSK dan/atau pejabat LPSK sebagai tuan rumah mendampingi PRESIDEN dan/atau Wakil PRESIDEN; dan b. dalam hal Acara Resmi tidak dihadiri PRESIDEN dan/atau Wakil PRESIDEN, Pimpinan LPSK dan/atau pejabat LPSK sebagai tuan rumah mendampingi Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintah yang tertinggi kedudukannya.

Pasal 18

(1) Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Pimpinan LPSK, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Resmi dapat didampingi istri, suami dan/atau pendamping. (2) Istri, suami dan/atau pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menempati urutan sesuai Tata Tempat istri, suami dan/atau pejabat yang didampingi. (3) Tata Tempat istri, suami dan/atau pejabat yang didampingi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal 19

Tata Tempat dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

BAB Kesatu

Tata Tempat Acara Kenegaraan

Pasal 11

Koreksi

(1) Tata Tempat dalam Acara Kenegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditentukan dengan urutan: a. PRESIDEN Republik INDONESIA; b. Wakil PRESIDEN Republik INDONESIA; c. Mantan PRESIDEN dan Mantan Wakil PRESIDEN Republik INDONESIA; d. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik INDONESIA; e. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA; f. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA; g. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik INDONESIA; h. Ketua Mahkamah Agung Republik INDONESIA; i. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik INDONESIA; j. Ketua Komisi Yudisial Republik INDONESIA; k. perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan; l. Duta besar atau Kepala Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional; m. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik INDONESIA, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA, Gubernur Bank INDONESIA, Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik INDONESIA, Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik INDONESIA, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik INDONESIA, dan Wakil Ketua Komisi Yudisial Republik INDONESIA, Wakil Ketua Komisi Nasional Republik INDONESIA; n. Menteri, pejabat setingkat menteri, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA, serta Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik INDONESIA; o. Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara Tentara Nasional INDONESIA; p. Pemimpin partai politik yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA; q. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik INDONESIA, Ketua Muda dan Hakim Agung Mahkamah Agung Republik INDONESIA, Hakim Mahkamah Konstitusi Republik INDONESIA, dan anggota Komisi Yudisial Republik INDONESIA; r. Pemimpin lembaga negara yang ditetapkan sebagai pejabat negara, pemimpin lembaga negara lainnya yang ditetapkan dengan UNDANG-UNDANG, Deputi Gubernur Senior dan Deputi Gubernur Bank INDONESIA, serta Wakil Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum; s. Gubernur Kepala Daerah; t. pemilik tanda jasa dan tanda kehormatan tertentu; u. Pimpinan Lembaga Pemerintah nonkementerian, Wakil Menteri, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara Tentara Nasional INDONESIA, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Wakil Jaksa Agung Republik INDONESIA, Wakil Gubernur, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, pejabat eselon I atau yang disetarakan; v. Bupati atau Walikota dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten atau kota; dan w. Pimpinan tertinggi representasi organisasi keagamaan tingkat nasional yang secara faktual diakui keberadaannya oleh Pemerintah dan masyarakat. (2) Tata Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 12

(1) Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Pimpinan LPSK, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan dapat didampingi istri, suami dan/atau pendamping. (2) Istri, suami dan/atau pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menempati urutan sesuai Tata Tempat istri, suami dan/atau pejabat yang didampingi.

Pasal 13

(1) Dalam hal Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Pimpinan LPSK, kepala perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu berhalangan hadir pada Acara Kenegaraan, tempatnya tidak diisi oleh yang mewakilinya. (2) Seorang yang mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat tempat sesuai dengan kedudukan dan/atau jabatannya.

BAB Kedua

Tata Tempat Acara Resmi

Pasal 14

Koreksi

Tata Tempat pada Acara Resmi yang diselenggarakan di dalam kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dengan urutan: a. Ketua; b. Wakil Ketua berdasarkan urutan keputusan PRESIDEN pengangkatan Pimpinan LPSK; c. Sekretaris Jenderal LPSK; d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; e. Pejabat Administrator/ Kepala Kantor Perwakilan LPSK di daerah, tenaga ahli, dan pejabat fungsional ahli madya; f. pejabat pengawas/pejabat fungsional ahli muda; dan g. Staf.

Pasal 15

Koreksi

Tata Tempat pada Acara Resmi yang diselenggarakan di luar kantor LPSK di provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dengan urutan: a. Ketua; b. Wakil Ketua berdasarkan urutan keputusan PRESIDEN pengangkatan Pimpinan LPSK; c. gubernur; d. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi atau nama lainnya; e. Ketua Pengadilan Tinggi semua badan peradilan; f. Kepala Kepolisian Daerah; g. Kepala Kejaksaan Tinggi; h. Panglima/Komandan tertinggi Tentara Nasional INDONESIA semua angkatan; i. Sekretaris Jenderal LPSK; j. Wakil Gubernur, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi atau nama lainnya, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi semua badan peradilan, Wakil Kepala Kepolisian Daerah, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, Wakil Panglima/Komandan tertinggi Tentara Nasional INDONESIA semua angkatan; k. Kepala Perwakilan Konsuler negara asing di daerah; l. Sekretaris Daerah; m. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi atau nama lainnya; n. Bupati/Walikota; o. Kepala Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di daerah, Kepala Kantor Perwakilan Bank INDONESIA di daerah, Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah, Ketua Badan Pengawasan Pemilu; p. Wakil Bupati/Wakil Walikota dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota; q. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota; r. pimpinan perguruan tinggi; s. Asisten Sekretaris Daerah provinsi, kepala dinas tingkat provinsi, kepala kantor instansi vertikal di provinsi, kepala badan provinsi, dan pejabat eselon II; dan t. kepala bagian pemerintah daerah provinsi dan pejabat eselon III.

Pasal 16

Tata Tempat pada Acara Resmi yang diselenggarakan di luar kantor LPSK di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dengan urutan: a. Ketua; b. Wakil Ketua berdasarkan urutan keputusan PRESIDEN pengangkatan Pimpinan LPSK; c. Bupati/Walikota; d. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota atau nama lainnya; e. Ketua Pengadilan semua badan peradilan; f. Kepala Kepolisian Resor kabupaten/kota; g. Kepala Kejaksaan Negeri kabupaten/kota; h. Komandan tertinggi Tentara Nasional INDONESIA semua angkatan; i. Sekretaris Jenderal LPSK; j. Wakil Bupati/Walikota, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota atau nama lainnya, Wakil Ketua Pengadilan semua badan peradilan, Wakil Kepala Kepolisian Resor kabupaten/kota, Wakil Kepala Kejaksaan Negeri kabupaten/kota, Wakil Komandan tertinggi Tentara Nasional INDONESIA semua angkatan; k. Sekretaris Daerah; l. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota atau nama lainnya; m. Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah, Ketua Badan Pengawas Pemilu; n. pimpinan perguruan tinggi; o. Asisten Sekretaris Daerah kabupaten/kota, kepala dinas tingkat kabupaten/kota, kepala kantor instansi vertikal, kepala badan kabupaten/kota, dan pejabat eselon II; dan p. kepala bagian pemerintah daerah kabupaten/kota, camat, dan pejabat eselon III; dan/atau q. Lurah, Kepala Desa, dan/atau ketua badan permusyawaratan desa.

Pasal 17

Tata Tempat Acara Resmi sebagaimana yang dimaksud Pasal 10 bagi Pimpinan LPSK dan/atau Pimpinan LPSK sebagai tuan rumah dalam pelaksanaan Acara sebagai berikut: a. dalam hal Acara Resmi dihadiri PRESIDEN dan/atau Wakil PRESIDEN, Pimpinan LPSK dan/atau pejabat LPSK sebagai tuan rumah mendampingi PRESIDEN dan/atau Wakil PRESIDEN; dan b. dalam hal Acara Resmi tidak dihadiri PRESIDEN dan/atau Wakil PRESIDEN, Pimpinan LPSK dan/atau pejabat LPSK sebagai tuan rumah mendampingi Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintah yang tertinggi kedudukannya.

Pasal 18

(1) Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Pimpinan LPSK, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Resmi dapat didampingi istri, suami dan/atau pendamping. (2) Istri, suami dan/atau pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menempati urutan sesuai Tata Tempat istri, suami dan/atau pejabat yang didampingi. (3) Tata Tempat istri, suami dan/atau pejabat yang didampingi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal 19

Tata Tempat dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

BAB IV

TATA UPACARA

Pasal 20

Koreksi

Acara Resmi terdiri atas: a. upacara bendera; dan b. upacara bukan upacara bendera.

Pasal 21

Koreksi

Upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a terdiri atas upacara: a. hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik INDONESIA; b. hari besar nasional; dan/atau c. hari ulang tahun lahirnya LPSK.

Pasal 22

Upacara bukan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b terdiri atas: a. upacara pelantikan pejabat dan serah terima jabatan di lingkungan LPSK; b. upacara pengambilan sumpah atau janji aparatur sipil negara; c. upacara Acara Resmi di kementerian/lembaga; d. upacara peresmian di lingkungan LPSK; e. upacara penandatanganan nota kesepahaman/naskah perjanjian kerja sama; dan/atau f. upacara penerimaan perwakilan negara asing; dan/atau organisasi internasional.

Pasal 23

(1) Tata Upacara Bendera meliputi: a. tata urutan acara dalam upacara bendera; b. tata bendera negara dalam upacara bendera; c. tata lagu kebangsaan dalam upacara bendera; dan d. tata pakaian dalam upacara bendera. (2) Selain tata upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mengatur tata letak dalam upacara bendera. (3) Persiapan Tata Upacara Bendera dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani urusan di bidang Keprotokolan berkoordinasi dengan unit kerja terkait.

Pasal 24

(1) Tata urutan acara dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 paling sedikit terdiri dari: a. pengibaran bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan INDONESIA Raya; b. mengheningkan cipta; c. pembacaan naskah Pancasila; d. pembacaan naskah Pembukaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; dan e. pembacaan doa. (2) Dalam hal keadaan hujan dan/atau kondisi tertentu, upacara bendera dapat dilaksanakan di dalam ruangan menggunakan tata urutan acara bendera dalam ruangan.

Pasal 25

Tata bendera negara dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi: a. waktu pengibaran bendera negara sampai dengan saat matahari terbenam; b. tiang bendera didirikan di tempat upacara; c. penghormatan pada saat pengibaran atau penurunan bendera; dan d. tata cara pengibaran bendera negara.

Pasal 26

(1) Tata lagu kebangsaan INDONESIA Raya dalam upacara bendera negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi: a. iringan lagu kebangsaan INDONESIA Raya pada saat pengibaran atau penurunan bendera Negara; dan b. iringan lagu kebangsaan INDONESIA Raya sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh paduan suara tanpa mengambil sikap sempurna dan penghormatan kepada bendera negara, sedangkan seluruh peserta upacara mengambil sikap sempurna dan memberikan penghormatan kepada bendera negara. (2) Dalam hal iringan lagu kebangsaan INDONESIA Raya tidak dilakukan oleh paduan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, lagu kebangsaan INDONESIA Raya dinyanyikan oleh peserta upacara dengan sikap sempurna memberikan penghormatan kepada bendera negara. (3) Selain menyanyikan lagu kebangsaan INDONESIA Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta upacara juga menyanyikan lagu mars LPSK.

Pasal 27

(1) Tata pakaian dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dalam upacara bendera disesuaikan menurut jenis upacara bendera. (2) Dalam Acara Kenegaraan digunakan pakaian sipil lengkap, pakaian dinas, pakaian kebesaran, atau pakaian nasional yang berlaku sesuai dengan jabatannya atau kedudukannya dalam masyarakat. (3) Dalam Acara Resmi dapat digunakan pakaian sipil harian, batik lengan panjang, atau seragam resmi lain yang telah ditentukan.

Pasal 28

Tata letak dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi: a. tata letak upacara bendera di lapangan; dan b. tata letak upacara bendera di dalam ruangan.

Pasal 29

(1) Untuk melaksanakan upacara bendera, diperlukan perlengkapan dan personil pelaksana upacara bendera. (2) Personel pelaksana upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. pembina upacara; b. perwira upacara c. pemimpin upacara; d. peserta upacara; e. pengibar bendera; f. korps musik/aubade/dirigen; g. pembawa naskah; h. pembaca naskah; i. pembawa acara; dan j. pembaca doa. (3) Perlengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. bendera negara ukuran 120 x 180 cm; b. tiang bendera dengan tali; c. mimbar upacara; d. naskah proklamasi; e. naskah pembawa acara; f. naskah Pancasila; g. naskah Pembukaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; h. teks doa; dan i. alat pengeras suara.

Pasal 30

Upacara bukan upacara bendera dapat dilaksanakan untuk Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.

Pasal 31

Persiapan Tata Upacara bukan upacara bendera dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani urusan di bidang Keprotokolan berkoordinasi dengan unit kerja terkait.

Pasal 32

Tata urutan upacara bukan upacara bendera pada Acara Resmi, paling sedikit memuat: a. menyanyikan dan/atau mendengarkan Lagu Kebangsaan INDONESIA Raya; b. menyanyikan dan/atau mendengarkan Lagu Mars LPSK; c. pembukaan; d. acara pokok; dan e. penutup.

Pasal 33

Upacara pelantikan pejabat dan serah terima jabatan di lingkungan LPSK serta upacara pengambilan sumpah atau janji aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dan huruf b dilakukan terhadap calon pimpinan, calon pejabat dan/atau calon pegawai di lingkungan LPSK.

Pasal 34

Pasal 35

(1) Upacara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dilakukan dalam rangka penyerahan simbolis pejabat yang telah usai masa jabatannya terhadap pejabat yang baru diangkat dalam jabatan tertentu. (2) Upacara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi serah terima jabatan Pimpinan LPSK, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau pejabat eselon I, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat eselon II. (3) Kelengkapan upacara serah terima jabatan disiapkan oleh unit kerja yang menangani urusan di bidang Keprotokolan dan unit kerja yang menangani urusan dibidang kepegawaian meliputi: a. pejabat yang melantik; b. pejabat yang akan dilantik; c. saksi; d. pembaca surat keputusan; e. rohaniwan; f. peserta upacara yang diundang; g. pembawa acara; h. petugas protokol; dan i. petugas peliputan dan dokumentasi. (4) Perlengkapan upacara serah terima jabatan disiapkan oleh unit kerja yang menangani urusan di bidang Keprotokolan dan unit kerja yang menangani urusan di bidang kepegawaian meliputi: a. naskah pengambilan sumpah; b. naskah petikan surat keputusan pengangkatan; c. ruang upacara; d. susunan acara; e. berita acara pelantikan; f. dokumen Pakta integritas; g. naskah sambutan; h. kitab suci sesuai agama dan kepercayaan pegawai yang diambil sumpah; i. pulpen atau pena; j. meja penandatanganan; k. map naskah; dan l. alat pengeras suara dan perlengkapan lain yang diperlukan. (5) Pimpinan upacara serah terima jabatan dilakukan Pimpinan LPSK atau pejabat lain yang ditunjuk. (6) Pejabat yang diundang untuk menghadiri upacara serah terima jabatan disampaikan secara resmi oleh unit kerja yang menangani urusan di bidang kepegawaian.

Pasal 36

(1) Kelengkapan upacara serah terima jabatan yang perlu disiapkan oleh unit kerja terkait meliputi: a. pemimpin upacara; b. pejabat yang melakukan serah terima jabatan; c. pembaca naskah berita acara serah terima jabatan; d. pembawa acara; e. pembaca doa; f. petugas protokol; dan g. petugas peliputan dan dokumentasi. (2) Perlengkapan upacara serah terima jabatan yang perlu disiapkan oleh unit kerja terkait meliputi: a. susunan acara; b. naskah Berita Acara Serah Terima Jabatan; c. naskah memorandum; d. naskah sambutan; e. naskah doa; f. pulpen atau pena; g. meja penandatanganan; h. map naskah; i. alat pengeras suara; dan j. perlengkapan lain yang diperlukan. (3) Pelaksanaan upacara serah terima jabatan Pimpinan LPSK yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal LPSK, Pimpinan Tinggi Madya atau pejabat eselon I yang dipimpin oleh Ketua LPSK dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat eselon II yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal LPSK, dilakukan oleh unit kerja yang menangani urusan di bidang kepegawaian dan dikoordinasikan unit kerja yang menangani urusan di bidang Keprotokolan.

Pasal 37

(1) Pelaksanaan upacara peresmian di lingkungan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d dipimpin oleh Ketua LPSK atau pejabat lain yang ditunjuk. (2) Kelengkapan upacara peresmian yang perlu dipersiapkan oleh unit kerja terkait meliputi: a. para pihak yang akan menyampaikan laporan dan sambutan; b. pembawa acara; c. pembaca doa; d. petugas protokol; e. para pengisi acara lainnya; f. peserta acara dan tamu undangan lainnya; g. petugas peliputan dan dokumentasi; dan h. petugas teknologi informasi; (3) Perlengkapan upacara peresmian yang perlu dipersiapkan oleh unit kerja terkait meliputi: a. susunan acara peresmian; b. surat undangan peresmian; c. naskah sambutan ketua; d. bahan materi atau substansi acara yang diperlukan Ketua LPSK; e. tempat upacara peresmian di dalam gedung, di halaman, dan/atau di tempat lain; f. cinderamata jika diperlukan; g. tata letak pelaksanaan upacara; h. alat pengeras suara; i. perlengkapan untuk prosesi peresmian; dan j. perlengkapan lainnya yang diperlukan.

Pasal 38

(1) Upacara penandatanganan nota kesepahaman/naskah perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e yang memerlukan Keprotokolan hanya melibatkan Pimpinan LPSK dan/atau Pimpinan Tinggi Madya atau pejabat eselon I. (2) Kelengkapan upacara penandatanganan nota kesepahaman/naskah perjanjian kerja sama yang perlu disiapkan terdiri atas: a. pejabat yang akan menyampaikan sambutan; b. pejabat yang akan melakukan penandatanganan; c. pembawa acara; d. pembaca doa; e. pembaca ringkasan naskah perjanjian; f. petugas protokol; dan g. petugas peliputan dan dokumentasi. (3) Perlengkapan upacara penandatanganan nota kesepahaman/naskah perjanjian kerja sama yang perlu disiapkan terdiri atas: a. undangan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal LPSK melalui unit kerja yang menangani urusan di bidang kerja sama atau unit kerja terkait; b. naskah nota kesepahaman/naskah perjanjian kerja sama disusun oleh unit kerja terkait berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal LPSK melalui unit kerja yang menangani urusan di bidang kerja sama; c. naskah sambutan atau bahan Ketua LPSK; d. susunan acara; e. ringkasan naskah perjanjian yang akan dibacakan; f. penyusunan tata tempat dan tata upacara; g. alat pengeras suara; h. pulpen atau pena; i. meja; j. map naskah; k. bendera negara dan bendera meja; dan l. perlengkapan lain yang diperlukan. (4) Dalam hal dibutuhkan susunan acara dapat disesuaikan dengan situasi yang ada.

Pasal 39

Tata Upacara bukan upacara bendera dalam penyelenggaraan Acara Kenegaraan dan Acara Resmi meliputi tata urutan upacara dan tata pakaian upacara.

Pasal 40

Bendera negara dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi upacara bukan upacara bendera dipasang pada sebuah tiang bendera dan diletakkan di sebelah kanan mimbar.

Pasal 41

Tata upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

BAB Kedua

Upacara Bendera

Pasal 23

Koreksi

(1) Tata Upacara Bendera meliputi: a. tata urutan acara dalam upacara bendera; b. tata bendera negara dalam upacara bendera; c. tata lagu kebangsaan dalam upacara bendera; dan d. tata pakaian dalam upacara bendera. (2) Selain tata upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mengatur tata letak dalam upacara bendera. (3) Persiapan Tata Upacara Bendera dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani urusan di bidang Keprotokolan berkoordinasi dengan unit kerja terkait.

Pasal 24

Koreksi

(1) Tata urutan acara dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 paling sedikit terdiri dari: a. pengibaran bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan INDONESIA Raya; b. mengheningkan cipta; c. pembacaan naskah Pancasila; d. pembacaan naskah Pembukaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; dan e. pembacaan doa. (2) Dalam hal keadaan hujan dan/atau kondisi tertentu, upacara bendera dapat dilaksanakan di dalam ruangan menggunakan tata urutan acara bendera dalam ruangan.

Pasal 25

Tata bendera negara dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi: a. waktu pengibaran bendera negara sampai dengan saat matahari terbenam; b. tiang bendera didirikan di tempat upacara; c. penghormatan pada saat pengibaran atau penurunan bendera; dan d. tata cara pengibaran bendera negara.

Pasal 26

(1) Tata lagu kebangsaan INDONESIA Raya dalam upacara bendera negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi: a. iringan lagu kebangsaan INDONESIA Raya pada saat pengibaran atau penurunan bendera Negara; dan b. iringan lagu kebangsaan INDONESIA Raya sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh paduan suara tanpa mengambil sikap sempurna dan penghormatan kepada bendera negara, sedangkan seluruh peserta upacara mengambil sikap sempurna dan memberikan penghormatan kepada bendera negara. (2) Dalam hal iringan lagu kebangsaan INDONESIA Raya tidak dilakukan oleh paduan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, lagu kebangsaan INDONESIA Raya dinyanyikan oleh peserta upacara dengan sikap sempurna memberikan penghormatan kepada bendera negara. (3) Selain menyanyikan lagu kebangsaan INDONESIA Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta upacara juga menyanyikan lagu mars LPSK.

Pasal 27

(1) Tata pakaian dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dalam upacara bendera disesuaikan menurut jenis upacara bendera. (2) Dalam Acara Kenegaraan digunakan pakaian sipil lengkap, pakaian dinas, pakaian kebesaran, atau pakaian nasional yang berlaku sesuai dengan jabatannya atau kedudukannya dalam masyarakat. (3) Dalam Acara Resmi dapat digunakan pakaian sipil harian, batik lengan panjang, atau seragam resmi lain yang telah ditentukan.

Pasal 28

Tata letak dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi: a. tata letak upacara bendera di lapangan; dan b. tata letak upacara bendera di dalam ruangan.

Pasal 29

(1) Untuk melaksanakan upacara bendera, diperlukan perlengkapan dan personil pelaksana upacara bendera. (2) Personel pelaksana upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. pembina upacara; b. perwira upacara c. pemimpin upacara; d. peserta upacara; e. pengibar bendera; f. korps musik/aubade/dirigen; g. pembawa naskah; h. pembaca naskah; i. pembawa acara; dan j. pembaca doa. (3) Perlengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. bendera negara ukuran 120 x 180 cm; b. tiang bendera dengan tali; c. mimbar upacara; d. naskah proklamasi; e. naskah pembawa acara; f. naskah Pancasila; g. naskah Pembukaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; h. teks doa; dan i. alat pengeras suara.

BAB Ketiga

Upacara bukan Upacara Bendera

Pasal 30

Koreksi

Upacara bukan upacara bendera dapat dilaksanakan untuk Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.

Pasal 31

Koreksi

Persiapan Tata Upacara bukan upacara bendera dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani urusan di bidang Keprotokolan berkoordinasi dengan unit kerja terkait.

Pasal 32

Tata urutan upacara bukan upacara bendera pada Acara Resmi, paling sedikit memuat: a. menyanyikan dan/atau mendengarkan Lagu Kebangsaan INDONESIA Raya; b. menyanyikan dan/atau mendengarkan Lagu Mars LPSK; c. pembukaan; d. acara pokok; dan e. penutup.

Pasal 33

Upacara pelantikan pejabat dan serah terima jabatan di lingkungan LPSK serta upacara pengambilan sumpah atau janji aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dan huruf b dilakukan terhadap calon pimpinan, calon pejabat dan/atau calon pegawai di lingkungan LPSK.

Pasal 34

Pasal 35

(1) Upacara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dilakukan dalam rangka penyerahan simbolis pejabat yang telah usai masa jabatannya terhadap pejabat yang baru diangkat dalam jabatan tertentu. (2) Upacara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi serah terima jabatan Pimpinan LPSK, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau pejabat eselon I, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat eselon II. (3) Kelengkapan upacara serah terima jabatan disiapkan oleh unit kerja yang menangani urusan di bidang Keprotokolan dan unit kerja yang menangani urusan dibidang kepegawaian meliputi: a. pejabat yang melantik; b. pejabat yang akan dilantik; c. saksi; d. pembaca surat keputusan; e. rohaniwan; f. peserta upacara yang diundang; g. pembawa acara; h. petugas protokol; dan i. petugas peliputan dan dokumentasi. (4) Perlengkapan upacara serah terima jabatan disiapkan oleh unit kerja yang menangani urusan di bidang Keprotokolan dan unit kerja yang menangani urusan di bidang kepegawaian meliputi: a. naskah pengambilan sumpah; b. naskah petikan surat keputusan pengangkatan; c. ruang upacara; d. susunan acara; e. berita acara pelantikan; f. dokumen Pakta integritas; g. naskah sambutan; h. kitab suci sesuai agama dan kepercayaan pegawai yang diambil sumpah; i. pulpen atau pena; j. meja penandatanganan; k. map naskah; dan l. alat pengeras suara dan perlengkapan lain yang diperlukan. (5) Pimpinan upacara serah terima jabatan dilakukan Pimpinan LPSK atau pejabat lain yang ditunjuk. (6) Pejabat yang diundang untuk menghadiri upacara serah terima jabatan disampaikan secara resmi oleh unit kerja yang menangani urusan di bidang kepegawaian.

Pasal 36

(1) Kelengkapan upacara serah terima jabatan yang perlu disiapkan oleh unit kerja terkait meliputi: a. pemimpin upacara; b. pejabat yang melakukan serah terima jabatan; c. pembaca naskah berita acara serah terima jabatan; d. pembawa acara; e. pembaca doa; f. petugas protokol; dan g. petugas peliputan dan dokumentasi. (2) Perlengkapan upacara serah terima jabatan yang perlu disiapkan oleh unit kerja terkait meliputi: a. susunan acara; b. naskah Berita Acara Serah Terima Jabatan; c. naskah memorandum; d. naskah sambutan; e. naskah doa; f. pulpen atau pena; g. meja penandatanganan; h. map naskah; i. alat pengeras suara; dan j. perlengkapan lain yang diperlukan. (3) Pelaksanaan upacara serah terima jabatan Pimpinan LPSK yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal LPSK, Pimpinan Tinggi Madya atau pejabat eselon I yang dipimpin oleh Ketua LPSK dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat eselon II yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal LPSK, dilakukan oleh unit kerja yang menangani urusan di bidang kepegawaian dan dikoordinasikan unit kerja yang menangani urusan di bidang Keprotokolan.

Pasal 37

(1) Pelaksanaan upacara peresmian di lingkungan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d dipimpin oleh Ketua LPSK atau pejabat lain yang ditunjuk. (2) Kelengkapan upacara peresmian yang perlu dipersiapkan oleh unit kerja terkait meliputi: a. para pihak yang akan menyampaikan laporan dan sambutan; b. pembawa acara; c. pembaca doa; d. petugas protokol; e. para pengisi acara lainnya; f. peserta acara dan tamu undangan lainnya; g. petugas peliputan dan dokumentasi; dan h. petugas teknologi informasi; (3) Perlengkapan upacara peresmian yang perlu dipersiapkan oleh unit kerja terkait meliputi: a. susunan acara peresmian; b. surat undangan peresmian; c. naskah sambutan ketua; d. bahan materi atau substansi acara yang diperlukan Ketua LPSK; e. tempat upacara peresmian di dalam gedung, di halaman, dan/atau di tempat lain; f. cinderamata jika diperlukan; g. tata letak pelaksanaan upacara; h. alat pengeras suara; i. perlengkapan untuk prosesi peresmian; dan j. perlengkapan lainnya yang diperlukan.

Pasal 38

(1) Upacara penandatanganan nota kesepahaman/naskah perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e yang memerlukan Keprotokolan hanya melibatkan Pimpinan LPSK dan/atau Pimpinan Tinggi Madya atau pejabat eselon I. (2) Kelengkapan upacara penandatanganan nota kesepahaman/naskah perjanjian kerja sama yang perlu disiapkan terdiri atas: a. pejabat yang akan menyampaikan sambutan; b. pejabat yang akan melakukan penandatanganan; c. pembawa acara; d. pembaca doa; e. pembaca ringkasan naskah perjanjian; f. petugas protokol; dan g. petugas peliputan dan dokumentasi. (3) Perlengkapan upacara penandatanganan nota kesepahaman/naskah perjanjian kerja sama yang perlu disiapkan terdiri atas: a. undangan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal LPSK melalui unit kerja yang menangani urusan di bidang kerja sama atau unit kerja terkait; b. naskah nota kesepahaman/naskah perjanjian kerja sama disusun oleh unit kerja terkait berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal LPSK melalui unit kerja yang menangani urusan di bidang kerja sama; c. naskah sambutan atau bahan Ketua LPSK; d. susunan acara; e. ringkasan naskah perjanjian yang akan dibacakan; f. penyusunan tata tempat dan tata upacara; g. alat pengeras suara; h. pulpen atau pena; i. meja; j. map naskah; k. bendera negara dan bendera meja; dan l. perlengkapan lain yang diperlukan. (4) Dalam hal dibutuhkan susunan acara dapat disesuaikan dengan situasi yang ada.

Pasal 39

Tata Upacara bukan upacara bendera dalam penyelenggaraan Acara Kenegaraan dan Acara Resmi meliputi tata urutan upacara dan tata pakaian upacara.

Pasal 40

Bendera negara dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi upacara bukan upacara bendera dipasang pada sebuah tiang bendera dan diletakkan di sebelah kanan mimbar.

Pasal 41

Tata upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

BAB VI

KUNJUNGAN KERJA

Pasal 43

Koreksi

(1) Kelengkapan yang diperlukan pada acara kunjungan kerja dalam negeri adalah: a. surat pemberitahuan kepada Kepala Lembaga Negara, Kepala Daerah, dan Kepala Lembaga lainnya yang akan dikunjungi; b. jadwal acara kunjungan kerja; c. penyiapan akomodasi; d. pejabat pendamping; e. bahan kunjungan kerja; dan f. kelengkapan lain yang diperlukan. (2) Kelengkapan kunjungan kerja dalam negeri dikoordinasikan dengan pihak pengundang serta instansi atau unit kerja terkait baik di pusat atau di daerah. (3) Penyiapan acara kunjungan kerja dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja yang menangani urusan di bidang Keprotokolan setelah mendapat persetujuan Ketua LPSK. (4) Kelengkapan acara kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh unit kerja yang menangani urusan di bidang Keprotokolan kepada lembaga negara, pemerintah daerah, dan lembaga lainnya untuk persiapan pelaksanaan. (5) Penyiapan bahan kunjungan kerja Pimpinan LPSK dilakukan oleh unit kerja terkait.

Pasal 44

(1) Kunjungan kerja luar negeri merupakan kunjungan resmi ke suatu negara. (2) Kunjungan kerja ke luar negeri yang dilakukan oleh Pimpinan LPSK merupakan kunjungan resmi yang memerlukan Keprotokolan antara lain : a. undangan negara atau badan atau lembaga asing; b. menghadiri upacara kenegaraan; c. penugasan dari pemerintah Republik INDONESIA; dan d. kunjungan kerja yang bersifat resmi lainnya. (3) Kunjungan kerja resmi ke luar negeri, diperlukan izin dari pemerintah Republik INDONESIA (4) Acara kunjungan kerja resmi Pimpinan LPSK ke luar negeri disusun bersama dan dikoordinasikan dengan perwakilan negara yang bersangkutan serta perwakilan Republik INDONESIA di luar negeri dan Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang hubungan luar negeri. (5) Kelengkapan yang perlu disiapkan oleh unit kerja yang menangani kerja sama antar lembaga terkait acara kunjungan resmi ke luar negeri meliputi: a. jadwal acara kunjungan; b. surat permohonan izin dari Ketua ke PRESIDEN melalui Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang sekretariat negara; c. surat permintaan exit permit ke Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang hubungan luar negeri sekaligus permohonan surat pengantar visa ke kedutaan negara tujuan; dan d. permohonan visa ke negara tujuan bagi negara yang memerlukan visa. (6) Kelengkapan yang perlu dipersiapkan oleh unit kerja yang menangani urusan di bidang Keprotokolan LPSK terkait acara kunjungan resmi ke luar negeri meliputi: a. akomodasi; b. cinderamata jika diperlukan; dan c. kelengkapan lain yang diperlukan. (7) Penyiapan perlengkapan dikoordinasikan dengan instansi terkait di luar negeri, perwakilan Republik INDONESIA di luar negeri dan instansi lain dalam negeri yang terkait. (8) Penyiapan bahan untuk kunjungan kerja dilakukan oleh unit kerja yang menangani urusan di bidang kerja sama antar lembaga berkoordinasi dengan instansi dan unit kerja yang terkait.

BAB Kedua

Kunjungan Kerja Luar Negeri

Pasal 44

Koreksi

(1) Kunjungan kerja luar negeri merupakan kunjungan resmi ke suatu negara. (2) Kunjungan kerja ke luar negeri yang dilakukan oleh Pimpinan LPSK merupakan kunjungan resmi yang memerlukan Keprotokolan antara lain : a. undangan negara atau badan atau lembaga asing; b. menghadiri upacara kenegaraan; c. penugasan dari pemerintah Republik INDONESIA; dan d. kunjungan kerja yang bersifat resmi lainnya. (3) Kunjungan kerja resmi ke luar negeri, diperlukan izin dari pemerintah Republik INDONESIA (4) Acara kunjungan kerja resmi Pimpinan LPSK ke luar negeri disusun bersama dan dikoordinasikan dengan perwakilan negara yang bersangkutan serta perwakilan Republik INDONESIA di luar negeri dan Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang hubungan luar negeri. (5) Kelengkapan yang perlu disiapkan oleh unit kerja yang menangani kerja sama antar lembaga terkait acara kunjungan resmi ke luar negeri meliputi: a. jadwal acara kunjungan; b. surat permohonan izin dari Ketua ke PRESIDEN melalui Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang sekretariat negara; c. surat permintaan exit permit ke Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang hubungan luar negeri sekaligus permohonan surat pengantar visa ke kedutaan negara tujuan; dan d. permohonan visa ke negara tujuan bagi negara yang memerlukan visa. (6) Kelengkapan yang perlu dipersiapkan oleh unit kerja yang menangani urusan di bidang Keprotokolan LPSK terkait acara kunjungan resmi ke luar negeri meliputi: a. akomodasi; b. cinderamata jika diperlukan; dan c. kelengkapan lain yang diperlukan. (7) Penyiapan perlengkapan dikoordinasikan dengan instansi terkait di luar negeri, perwakilan Republik INDONESIA di luar negeri dan instansi lain dalam negeri yang terkait. (8) Penyiapan bahan untuk kunjungan kerja dilakukan oleh unit kerja yang menangani urusan di bidang kerja sama antar lembaga berkoordinasi dengan instansi dan unit kerja yang terkait.

(1) Kelengkapan upacara pelantikan dan serah terima jabatan serta pengambilan sumpah bagi calon pimpinan, pejabat dan/atau calon pegawai di lingkungan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, disiapkan oleh unit kerja yang melaksanakan urusan di bidang kepegawaian yang meliputi: a. pejabat pengambil sumpah; b. pejabat atau pegawai yang akan diambil sumpah; c. saksi; d. pembaca surat keputusan tentang pengangkatan; e. rohaniwan; f. peserta upacara yang diundang; g. pembawa acara; h. petugas protokol; dan i. petugas peliputan dan dokumentasi. (2) Perlengkapan upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan bagi calon pimpinan, pejabat dan/atau calon pegawai disiapkan oleh unit kerja yang melaksanakan urusan di bidang kepegawaian yang meliputi: a. naskah pengambilan sumpah; b. naskah petikan surat keputusan tentang pengangkatan; c. ruang upacara; d. susunan acara; e. berita acara pelantikan; f. dokumen pakta integritas; g. naskah sambutan; h. kitab suci sesuai agama dan kepercayaan pegawai yang diambil sumpah; i. pulpen atau pena; j. meja penandatanganan; k. map naskah; l. alat pengeras suara; dan m. kelengkapan lain yang diperlukan. (3) Susunan acara meliputi: a. menyanyikan Lagu Kebangsaan INDONESIA Raya; b. pembacaan keputusan tentang pengangkatan pegawai; c. pembacaan sumpah jabatan dibacakan oleh pejabat yang mengambil sumpah dan diikuti oleh pegawai yang diambil sumpah; d. penandatanganan naskah berita acara pengambilan sumpah oleh pegawai dan saksi; e. sambutan oleh Pimpinan LPSK; dan f. ramah tamah. (4) Pelaksanaan upacara pengambilan sumpah jabatan Ketua LPSK yang diselenggarakan di dalam kantor LPSK, dilakukan dihadapan Anggota LPSK lainnya. (5) Pelaksanaan upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Wakil Ketua LPSK yang diselenggarakan di dalam kantor LPSK, dilakukan dihadapan Ketua LPSK. (6) Pelaksanaan upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan calon pejabat dan/atau calon pegawai, dipimpin oleh Sekretaris Jenderal LPSK. (7) petugas protokol wajib memeriksa persiapan upacara paling lambat 1 (satu) hari sebelum upacara. (8) petugas protokol memeriksa persiapan akhir upacara paling lambat 2 (dua) jam sebelum upacara dimulai. (9) Dalam hal ada arahan Sekretaris Jenderal LPSK Penyiapan kelengkapan, pengaturan, dan susunan pengambilan sumpah pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah sesuai dengan situasi yang ada.

Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2024 tentang PEDOMAN TEKNIS KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB II

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB III

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kesatu

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kedua

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB IV

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

BAB Kesatu

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Kedua

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB Ketiga

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37