ORGANISASI
Susunan organisasi Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BPM-PBUMN) terdiri dari :
a. Kepala;
b. Sekretariat Utama;
c. Deputi Menteri/Deputi Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
d. Deputi Menteri/Deputi Kepala Bidang Kebijakan dan Perencanaan Penanaman Modal;
e. Deputi Kepala Bidang Kerjasama Internasional dan Promosi Penanaman Modal;
f. Deputi Menteri/Deputi Kepala Bidang Pengembangan Usaha Nasional;
g. Deputi Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Penanaman Modal;
h. Deputi Kepala Bidang Usaha Sektor Keuangan dan Jasa Konstruksi;
i. Deputi Kepala Bidang Usaha Sektor Logistik dan Pariwisata;
j. Deputi Kepala Bidang Usaha Sektor Pertambangan, Industri Strategis, Energi, dan Telekomunikasi;
k. Deputi Kepala Bidang Usaha Sektor Agro Industri, Kehutanan, Kertas, Percetakan dan Penerbitan;
l. Deputi Menteri/Deputi Kepala Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi;
m. Staf Ahli.
(1) Kepala berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada PRESIDEN;
(2) Kepala mempunyai tugas memimpin Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BPM-PBUMN) sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3, serta membina sumber daya Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BPM-PBUMN);
(3) Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BPM-PBUMN) dipimpin oleh Kepala Badan yang dijabat oleh Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN.
(1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala;
(2) Sekretariat Utama dipimpin oleh seorang Sekretaris Utama yang
dijabat oleh Sekretaris Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara.
Sekretaris Utama mempunyai tugas mengkoordinasian dan menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BPM-PBUMN).
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretaris Utama menyelenggarakan fungsi :
a. pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi kegiatan di lingkungan Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BPM-PBUMN);
b. pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijaksanaan teknis Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BPM-PBUMN);
c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BPM-PBUMN);
d. pembinaan pendidikan dan pelatihan pegawai di lingkungan Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BPM-PBUMN);
e. pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BPM-PBUMN).
Deputi Menteri/Deputi Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.
Deputi Menteri/Deputi Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan penanaman modal dan pembinaan Badan Usaha Milik Negara.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Deputi Menteri/Deputi Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi :
a. Pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi pelaksanaan penanaman modal yang telah mendapat persetujuan Pemerintah dan perkembangan kegiatan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara;
b. Pelayanan administrasi untuk pemecahan masalah yang timbul dalam rangka pelaksanaan penanaman modal dan pembinaan Badan Usaha Milik Negara;
c. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemanfaatan fasilitas penanaman modal yang diberikan Pemerintah;
d. Pelaksanaan pengawasan kegiatan Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BPM-PBUMN);
e. Pemantauan pelaksanaan dan evaluasi perkembangan kegiatan penanaman modal Badan Usaha Milik Negara;
f. Pelaksanaan analisis hasil-hasil pengawasan serta tindak lanjutnya;
g. Penyusunan laporan kegiatan penanaman modal dan pembinaan Badan Usaha Milik Negara.
Deputi Menteri/Deputi Kepala Bidang Kebijakan dan Perencanaan Penanaman Modal adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.
Deputi Menteri/Deputi Kepala Bidang Kebijakan dan Perencanaan Penanaman Modal mempunyai tugas merumuskan kebijakan penanaman modal, rencana dan program, penciptaan iklik usaha serta penggalangan potensi sumberdaya nasional dan pengembangan wilayah bagi kegiatan penanaman modal.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Deputi Menteri/Deputi Kepala Bidang Pebijakan dan Perencanaan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan penanaman modal dan rencana penanaman modal dalam jangka menengah dan panjang yang disinkrinisasikan dengan program pembangunansektoral, regional, dan internasional;
b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program tahunan Badan Penanaman Modal;
c. pengembangan iklim usaha melalui sistem insentif penanaman modal serta langkah-langkah reformasi dan deregilasi di bidang penanaman modal;
d. pengkajian dan pengembangan potensi sumber daya nasional dan identifikasi peluang-peluang penanaman modal;
e. pengembangan wilayah untuk kegiatan penanaman modal.
Deputi Kepala Bidang Kerjasama Internasional dan Promosi Penanaman Modal adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung Kepada Kepala.
Deputi Kepala Bidang Kerjasama Internasional dan Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan kerjasama internasional di bidang penanaman modal, promosi penanaman modal dan bantuan teknik untuk penanaman modal, serta penyebarluasan informasi penanaman modal.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Deputi Kepala Bidang Kerjasama Internasional dan Promosi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan program promosi dan kerjasama internasional di bidang penanaman modal;
b. penyiapan bahan kebijakan penanaman modal dalam menghadapi berbagai fora internasional;
c. pelaksanaan kerjasama bilateral, regional dan mutilateral di bidang penanaman modal;
d. pelaksanaan promosi penanaman modal di dalam dan di luar negeri;
e. pelaksanaan penyebarluasan informasi penanaman modal melalui multimedia;
f. pemanfaatan peluang kerjasama teknik dan ekonomi untuk mendukung pengembangan penanaman modal.
Deputi Menteri/Deputi Kepala Bidang Pengembangan Usaha Nasional adalah unsur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.
Deputi Menteri/Deputi Kepala Bidang Pengembangan Usaha Nasional mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan dan pengembangan pengusaha nasional, menggerakan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengembangan sumber dana untuk penanaman modal dan
menyelenggarakan pelayanan teknis dan bisnis kepada masyarakat.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Deputi Menteri/Deputi Kepala Bidang Pengembangan Usaha Nasional menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan program pemberdayaan pengusaha nasional;
b. Pengkajian potensi dan peluang sumber dana dalam rangka pengembangan penanaman modal;
c. Pemberdayaan pengusaha nasional dalam rangka meningkatkan kemampuan profesional di bidang kewirausahaan dan manajemen;
d. Pemberian layanan teknis dan bisnis kepada investor dan calon investor;
e. Penyelenggaraan kegiatan untuk mendorong terwujudnya kemitraan usaha.
Deputi Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Penanaman Modal adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.
Deputi Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman modal kepada investor dan calon investor.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Deputi Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan bagi penilaian permohonan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA);
b. perumusan kebijakan bagi persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) serta perubahannya yang telah diputuskan oleh Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BPM-PBUMN);
c. perumusan kebijakan perizinan usaha dan perizinan lainnya bagi kegiatan penanaman modal yang telah disetujui Pemerintah sesuai dengan pelimpahan wewenang Menteri yang bersangkutan.
d. pemberian fasilitas bagi penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Keseimbangan Deputi Kepala Bidang Usaha Sektor Keuangan dan Jasa Konstruksi
Deputi Kepala Bidang Usaha Sektor Keuangan dan Jasa Konstruksi adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.
Deputi Kepala Bidang Usaha Sektor Keuangan dan Jasa Konstruksi mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan pembinaan
usaha Badan Usaha Milik Negara sektor perbankan, jasa keuangan lainnya, serta usaha jasa konstruksi.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Deputi Kepala Bidang Usaha Sektor Keuangan dan Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi :
a. pembinaan rencana dan program usaha Badan Usaha Milik Negara bidang usaha sektor keuangan dan jasa konstruksi;
b. pembinaan pengembangan usaha Badan Usaha Milik Negara bidang usaha sektor keuangan dan jasa konstruksi;
c. evaluasi laporan pengelolaan dan pengendalian usaha Badan Usaha Milik Negara bidang usaha sektor keuangan dan jasa konstruksi;
d. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala.
Deputi Kepala Bidang Sektor Logistik dan Pariwisata adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.
Deputi Kepala Bidang Usaha Sektor Logistik dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan pembinaan usaha Badan Usaha Milik Negara sektor logistik dan pariwisata.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Deputi Kepala Bidang Usaha Logistik dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi :
a. pembinaan rencana dan program usaha Badan Usaha Milik Negara Bidang Usaha Sektor Logistik dan Pariwisata;
b. pembinaan pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Usaha Sektor Logistik dan Pariwisata;
c. evaluasi laporan pengelolaan dan pengendalian Badan Usaha Milik Negara Bidang Usaha Logistik dan Pariwisata;
d. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala.
Deputi Kepala Bidang Usaha Sektor Pertambangan, Industri Strategis, Energi dan Telekomunikasi adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.
Deputi Kepala Bidang Usaha Sektor Pertambangan, Industri Strategis, Energi dan Telekomunikasi mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan pembinaan usaha Badan Usaha Milik Negara Sektor Pertambangan, Industri Strategis, Energi dan Telekomunikasi.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 31, Deputi Kepala Bidang Usaha Sektor Pertambangan, Industri Strategis, Energi dan Telekomunikasi menyelenggarakan fungsi :
a. pembinaan pengembangan usaha Badan Usaha Milik Negara bidang usaha Sektor Pertambangan, Industri Strategis, Energi dan Telekomunikasi;
b. pembinaan rencana dan program usaha Badan Usaha Milik Negara bidang usaha Sektor Pertambangan, Industri Strategis, Energi dan Telekomunikasi;
c. evaluasi laporan pengelolaan dan pengendalian usaha Badan Usaha Milik Negara bidang usaha Pertambangan, Industri Strategis, Energi dan Telekomunikasi;
d. pelaksanaan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Kepala.
Deputi Kepala Bidang Usaha Sektor Agro Industri, Sektor Kehutanan, Kertas, Percetakan dan Penerbitan adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.
Deputi Kepala Bidang Usaha Sektor Agro Industri, Sektor Kehutanan, Kertas, Percetakan dan Penerbitan mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan pembinaan usaha Badan Usaha Milik Negara
Sektor Agro Industri, Sektor Kehutanan, Kertas, Percetakan dan Penerbitan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Deputi Kepala Bidang Usaha Sektor Agro Industri, Sektor Kehutanan, Kertas, Percetakan dan Penerbitan menyelenggarakan fungsi :
a. pembinaan rencana dan program usaha Badan Usaha Milik Negara bidang usaha Sektor Agro Industri, Sektor Kehutanan, Kertas, Percetakan dan Penerbitan;
b. pembinaan pengembangan usaha Badan Usaha Milik Negara bidang usaha Sektor Agro Industri, Sektor Kehutanan, Kertas, Percetakan dan Penerbitan;
c. evaluasi laporan pengelolaan dan pengendalian usaha Badan Usaha Milik Negara bidang usaha Sektor Agro Industri, Sektor Kehutanan, Kertas, Percetakan dan Penerbitan;
d. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala.
Deputi Menteri/Deputi Kepala Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.
Deputi Menteri/Deputi Kepala Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi
mempunyai tugas membantu Kepala dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program restrukturisasi dan privatisasi BUMN berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Deputi Menteri/Deputi Kepala Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi menyelenggarakan fungsi :
a. perencanaan program restrukturisasi dan privatisasi;
b. penilaian kesiapan perusahaan untuk melakukan privatisasi;
c. pelaksanaan dan pembinaan restrukturisasi dan privatisasi;
d. evaluasi program restrukturisasi dan privatisasi;
e. pengendalian restrukturisasi dan privatisasi;
f. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala.
Staf Ahli adalah unsur pembantu Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN (BPM-PBUMN) di bidang keahlian tertentu, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BPM-PBUMN).
Staf Ahli mempunyai tugas melaksanakan pengamatan, penelaahan, memberikan pertimbangan dan saran pemecahan masalah secara konseptual mengenai hal-hal tertentu menurut keahliannya yang berkaitan dengan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Staf Ahli menyelenggarakan fungsi :
a. pemikiran dan pengkajian aspek makro ekonomi dalam penanaman modal dan pembinaan Badan Usaha Milik Negara;
b. pemikiran dan pengkajian aspek investasi mikro dalam penanaman modal dan pembinaan Badan Usaha Milik Negara;
c. pemikiran dan pengkajian aspek pengembangan usaha dan pendanaan dalam penanaman modal dan pembinaan Badan Usaha Milik Negara;
d. pemikiran dan pengkajian aspek komunikasi dan media berkaitan dengan penanaman modal dan pembinaan Badan Usaha Milik Negara;
e. pemikiran dan pengkajian bahan-bahan bidang penanaman modal dan pembinaan Badan Usaha Milik Negara dalam hubungan antar lembaga.
(1) Staf Ahl terdiri dari :
a. Staf Ahli Bidang Pengkajian Makro Ekonomi;
b. Staf Ahli Bidang Pengkajian Investasi Mikro;
c. Staf Ahli Bidang Pengembangan Usaha dan Pendanaan;
d. Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media;
e. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga;
(2) Dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari Staf Ahli dikoordinasikan oleh Sekretaris Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara/Sekretaris Utama Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BPM-PBUMN).
(1) Staf Ahli Bidang Pengkajian Makro ekonomi mempunyai tugas melakukan pengkajian dan memberikan pemikiran serta pertimbangan kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BPM-PBUMN) mengenai aspek makro ekonomi dalam rangka merumuskan kebijakan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara;
(2) Staf Ahli Bidang Pengkajian Investasi Mikro mempunyai tugas melakukan pengkajian dan memberikan pemikiran serta pertimbangan kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BPM-PBUMN) mengenai aspek investasi mikro dalam rangka merumuskan kebijakan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara;
(3) Staf Ahli Bidang Pengembangan Usaha dan Pendanaan mempunyai tugas melakukan pengkajian dan memberikan pemikiran serta pertimbangan kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BPM-PBUMN) mengenai aspek pengembangan usaha dan pendanaan dalam rangka merumuskan kebijakan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara;
(4) Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media mempunyai tugas melakukan pengkajian dan memberikan pemikiran serta pertimbangan kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BPM-PBUMN) mengenai aspek komunikasi dan media dalam rangka merumuskan kebijakan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara;
(5) Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melakukan pengkajian dan memberikan pemikiran serta pertimbangan kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BPM-PBUMN) mengenai aspek hubungan antar lembaga dalam rangka merumuskan kebijakan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara.
(1) Pusat Pengolahan Data dan Informasi Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BPM-PBUMN) yang selanjutnya disebut PUSTADIN BPM-BUMN mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah data dan informasi Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara;
(2) (PUSDATIN BPM-BUMN dipimpin oleh Kepala Pusat yang bertanggung jawab kepada Kepala;
(3) PUSDATIN BPM-BUMN secara administrasi berada di bawah koordinasi dan pembinaan Sekretaris Utama.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, PUSDATIN BPM-BUMN mempunyai tugas :
a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi penanaman modal dan pembinaan Badan Usaha Milik Negara;
b. menyajikan data dan informasi penanaman modal dan pembinaan Badan Usaha Milik Negara;
c. mengumpulkan dan menyusun laporan penanaman modal dan pembinaan Badan Usaha Milik Negara;
d. pengelolaan administrasi saham Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Persero.