UU

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang PRAJURIT ANGKATAN BERSENJATA RI

UU Nomor 2 Tahun 1988

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam UNDANG-UNDANG ini yang dimaksud dengan : a. Warga negara, adalah warga negara Republik INDONESIA; b. Tentara, adalah Tentara Nasional INDONESIA; c. Menteri, adalah Menteri Pertahanan Keamanan Republik INDONESIA; d. Panglima, adalah Panglima Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA.

Article 2

BAB II

PENGANGKATAN

Article 10

Correction

(1) Persyaratan umum untuk menjadi prajurit Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA adalah : a. warga negara; b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. setia dan taat kepada Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar 1945; d. sudah berumur 18 tahun, e. berkelakuan baik; f sehat jasmani dan rohani, serta g. tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Persyaratan-persyaratan lain disesuaikan dengan kebutuhan dan diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Article 11

Correction

(1) Setiap warga negara yang memenuhi persyaratan dan terpilih, diangkat menjadi prajurit siswa Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA dan menjalani pendidikan pertama. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Panglima.

Article 12

Perwira Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA dibentuk melalui a. pendidikan perwira bagi yang berasal dari prajurit Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA; b. akademi Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA; c. pendidikan perwira bagi yang berasal langsung dari masyarakat; d. pendidikan perwira yang dipadukan dengan perguruan tinggi.

Article 13

(1) Bintara Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA dibentuk melalui a. pendidikan bintara bagi yang berasal dari prajurit Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA; b. pendidikan bintara bagi yang berasal langsung dari masyarakat. (2) Tamtama Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA dibentuk melalui pendidikan tamtama, langsung dari masyarakat.

Article 14

(1) Perwira Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA diangkat oleh PRESIDEN dan dilantik dengan mengucapkan Sumpah Perwira. (2) Sumpah Perwira adalah sebagai berikut Demi Allah saya bersumpah berjanji : Bahwa saya akan memanuhi kewajiban perwira dengan sebaik-baiknya terhadap Bangsa INDONESIA dan Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar 1945; Bahwa saya akan menegakkan harkat dan martabat perwira serta menjunjung tinggi Sumpah Prajurit dan Sapta Marga; Bahwa saya akan memimpin anak buah dengan memberi suri teladan, membangun karsa, serta menuntun pada jalan yang lurus dan benar; Bahwa saya akan rela berkorban jiwa raga untuk membela nusa dan bangsa.

Article 15

Bintara dan tamtama Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA diangkat oleh Panglima atau pejabat yang ditunjuk.

Article 16

(1) Prajurit Sukarela menjalani dinas keprajuritan dengan ikatan dinas. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan PERATURAN PEMERINTAH.

Article 17

(1) Setiap warga negara yang berusia antara 18 hingga 45 tahun dapat diwajibkan untuk menjalani dinas keprajuritan. (2) Penentuan warga negara yang dapat diwajibkan untuk menjalani dinas keprajuritan dilakukan oleh suatu komisi. (3) Warga negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibebaskan dari kewajiban untuk menjalani dinas keprajuritan karena : a. mereka yang jika dikenakan kewajiban tersebut akan mengakibatkan kesukaran hidup bagi orang lain yang sepenuhnya.menjadi tanggung jawabnya; b. mereka yang menjabat suatu jabatan agama dan/atau menganut agama yang ajarannya tidak membolehkannya; c. mereka yang sedang menjalankan tugas penting untuk negara yang ditentukan dengan PERATURAN PEMERINTAH. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan PERATURAN PEMERINTAH.

BAB III

PEMBINAAN

Article 18

Correction

(1) rajurit Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA tunduk kepada hukum tentara dan termasuk dalam kewenangan peradilan tentara (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi prajurit cadangan yang sedang tidak dinas aktif. (3) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA berkewajiban memagang teguh rahasia tentara, dan kewajiban itu tetap berlangsung setelah dinas keprajuritannya berakhir.

Article 19

Correction

(1) Setiap prajurit Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA memperoleh kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya melalui pendidikan dan pengalaman tugas dengan mempertimbangkan kepentingan Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA, persyaratan, dan seleksi atas dasar yang terbaik. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Panglima.

Article 20

(1) Setiap prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indosia memperoleh kesempatan untuk promosi berdasarkan karya nyata dengan mempertimbangkan kepentingan Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA, persyaratan, dan seleksi atas dasar yang terbaik. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Panglima.

Article 21

(1) Kedudukan sebagai Prajurit Cadangan Sukarela, Prajurit Wajib, dan Prajurit Cadangan Wajib sepanjang yang bersangkutan menjalani dinas keprajuritan tidak menyebabkan putusnya hubungan kerja dengan instansi atau badan swasta tempat yang bersangkutan bekerja. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan PERATURAN PEMERINTAH.

Article 22

Pengaktifan Prajurit Cadangan diatur oleh Panglima atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan ketentuan PERATURAN PEMERINTAH.

Article 23

(1) Panglima, Kepala Staf Tentara Nasional INDONESIA Angkatan Darat, Kepala Staf Tentara Nasional INDONESIA Angkatan Laut, Kepala Staf Tentara Nasional INDONESIA Angkatan Udara, dan Kepala Kepolisian Republik INDONESIA, diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN. (2) Jabatan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Panglima.

Article 24

Pengangkatan dalam dan pemberhentian dari jabatan di luar jajaran Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Article 25

Pemberhentian sementara dari jabatan dilakukan oleh pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikannya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Article 26

(1) Kenaikan pangkat menjadi kolonel dan yang lebih tinggi ditetapkan oleh PRESIDEN. (2) kenaikan pangkat selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Panglima atau pejabat yang ditunjuk.

Article 27

(1) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA mendapat rawatan kedinasan dari negara. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan PERATURAN PEMERINTAH.

Article 28

(1) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA yang dalam pertempuran berjasa melampaui panggilan tugas dapat dianugerahi kenaikan pangkat medan tempur atau kenaikan pangkat medan tempur anumerta. (2) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA yang mendapatkan penugasan khusus dengan pertaruhan jiwa raga secara langsung dan berjasa melampui panggilan tugas dapat dianugerahi kenaikan pangkat luar biasa atau kenaikan pangkat luar biasa anumerta. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Panglima.

Article 29

Prajurit Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA yang berjasa melampaui panggilan tugas dianugerahi tanda jasa kenegaraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Article 30

Prajurit Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA yang menyandang cacat berat sebagai akibat tindakan langsung lawan dirawat oleh negara dan tidak diberhentikan dari dinas keprajuritan.

BAB IV

PENGAKHIRAN DINAS KEPRAJURITAN

Article 31

Correction

Prajurit Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan karena : a. untuk menjalani mass pensiun; b. telah berakhirnya masa dinas keprajuritan; c. tidak lagi memenuhi persyaratan jasmani atau rohani; d. gugur, tewas, meninggal dunia; e. berdasarkan pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas.

Article 32

Correction

(1) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA yang telah mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan selama 20 tahun dapat diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan untuk menjalani masa pensiun. (2) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA dapat dipertahankan untuk tetap dalam dinas keprajuritan sampai usia 55 tahun bagi perwira dan 48 tahun bagi bintara dan tamtama. (3) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA dengan pangkat pembantu letnan dan yang lebih rendah sampai dengan kopral yang memiliki keahlian tertentu dan yang dibutuhkan oleh Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA, dapat dipertahankan untuk tetap dalam dinas keprajuritan sampai usia setinggi-tingginya 55 tahun. (4) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA dengan pangkat kolonel dan yang lebih tinggi dan menduduki jabatan keprajuritan tertentu, dapat dipertahankan untuk tetap dalam dinas keprajuritan sampai usia setinggi-tingginya 60 tahun. (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Panglima.

Article 33

(1) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA yang diberhentikan dengan hormat, sesuai dengan masa dinas keprajuritannya menerima pensiun, tunjangan bersifat pensiun, tunjangan, atau pesangon. (2) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA yang gugur atau tewas kepada ahli warisnya diberikan pensiun. (3) etentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Article 34

Prajurit Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA yang dalam dan karena dinas menyandang cacat berat bukan karena tindakan lawan atau menyandang cacat sedang diberhentikan dengan hormat dan menerima pensiun.

Article 35

(1) rajurit Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA yang dalam melaksanakan tugas sebagai akibat dari atau diduga diakibatkan oleh tindakan lawan atau diluar kekuasaannya, tidak kembali bergabung dengan kesatuannya dinyatakan hilang dalam tugas dan wajib terus dicari. (2) Prajurit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila setelah satu tahun tidak ada kepastian atas dirinya, diberhentikan dengan hormat dan kepada ahli warisnya diberikan pensiun sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Article 36

(1) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA berpangkat kolonel dan yang lebih tinggi, diberhentikan dari dinas keprajuritan oleh PRESIDEN. (2) Pemberhentian selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Panglima.

Article 37

(1) Dalam menghadapi keadaan bahaya, maka setiap prajurit Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA yang telah berakhir menjalani dinas keprajuritan, dalam batas waktu 2 tahun sejak pemberhentiannya dapat diwajibkan aktif kembali menjalani dinas keprajuritan untuk selama-lamanya 2 tahun. (2) Pengaktifan kembali prajurit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Panglima.

Article 38

(1) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA diberhentikan tidak dengan hormat, karena mempunyai tabiat dan perbuatan lain yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA. (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terhadap perwira dilaksanakan setelah mempertimbangkan pendapat Dewan Kehormatan Perwira. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Panglima.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Article 39

Correction

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan a. barang siapa tidak memenuhi panggilan dinas wajib dengan maksud nyata-nyata menghindarkan diri untuk menjalani dinas wajib; b. barangsiapa dengan sengaja membuat atau menyuruh membuat dirinya atau orang lain tidak cakap menjalani dinas wajib; c. barangsiapa melakukan tipu muslihat yang menyebabkan dirinya atau orang lain terhindar untuk menjalani dinas wajib; d. barangsiapa dengan suatu pemberian atau janji, penyalahgunaan kekuasaan atau pengaruh, kekerasan atau ancaman kekerasan, tipu daya, pemberian kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain untuk tidak menjalani dinas wajib; e. barangsiapa tanpa alasan yang sah MEMUTUSKAN hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) UNDANG-UNDANG ini.

Article 40

Prajurit cadangan yang sedang tidak dinas aktif dipersamakan dengan prajurit cadangan yang berada dalam dinas aktif apabila melakukan tindak pidana : a. dengan sengaja tidak memenuhi panggilan yang sah untuk berada dalam dinas aktif, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan; b. dengan sengaja menghina atau mengancam dengan suatu perbuatan jahat, memaki-maki atau menista seorang atasan, baik di tempat umum secara lisan atau dengan tulisan atau lukisan atau di hadapan orang itu sendiri secara lisan atau dengan isyarat atau perbuatan, maupun dengan tulisan atau lukisan yang dikirimkan atau diterimakan padanya, atau mengolok-olok dihadapannya dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun; c. dengan sengaja menghina seorang atasan dengan suatu tindakan nyata, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun delapan bulan.

Article 41

(1) Apabila negara dalam keadaan darurat, ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40, ditambah dengan sepertiganya. (2) Apabila negara dalam keadaan perang, ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40, dinaikkan menjadi selama-lamanya delapan tahun enam bulan.

Article 42

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 adalah kejahatan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang PRAJURIT ANGKATAN BERSENJATA RI

BAB I

Article 1

Article 2

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

BAB II

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

BAB III

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

BAB IV

Article 31

Article 32

Article 33

Article 34

Article 35

Article 36

Article 37

Article 38

BAB V

Article 39

Article 40

Article 41

Article 42

BAB VI

Article 43

Article 44

BAB VII

Article 45