PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

PERPRES Nomor 38 Tahun 2010

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB II

ORGANISASI

Article 4

Kejaksaan terdiri dari : a. Kejaksaan Agung; b. Kejaksaan Tinggi; c. Kejaksaan Negeri.

Article 40

Pembentukan Kejaksaan Tinggi ditetapkan dengan Peraturan PRESIDEN atas usul Jaksa Agung.

Article 41

Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Tinggi yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.

Article 42

Dalam mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 41, Kepala Kejaksaan Tinggi dibantu oleh seorang Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi sebagai kesatuan unsur pimpinan, beberapa orang unsur pembantu pimpinan, dan unsur pelaksana.

Article 43

Organisasi Kejaksaan Tinggi terdiri dari : a. Kepala Kejaksaan Tinggi; b. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi; c. Sebanyak-banyaknya 6 (enam) Asisten; d. Bagian Tata Usaha.

Article 44

(1) Masing-masing Asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) Subbagian/ Seksi /Pemeriksa. Sub Bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) urusan. (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d, terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Subbagian. (3) Subbagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) urusan.

Article 45

Pembentukan Kejaksaan Negeri ditetapkan dengan Peraturan PRESIDEN atas usul Jaksa Agung.

Article 46

Kejaksaan Negeri dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.

Article 47

Dalam mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 46, Kepala Kejaksaan Negeri dibantu oleh beberapa orang unsur pembantu pimpinan dan unsur pelaksana.

Article 48

Organisasi Kejaksaan Negeri terdiri dari : a. Kepala Kejaksaan Negeri; b. Subbagian; c. Sebanyak-banyaknya 5 (lima) seksi.

Article 49

Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) urusan.

Article 50

(1) Dalam hal diperlukan, Jaksa Agung dapat membentuk Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Negeri. (2) Pembentukan Cabang Kejaksaan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Jaksa Agung.

Article 51

Cabang Kejaksaan Negeri dipimpin oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di sebagian daerah hukum Kejaksaan Negeri yang membawahkannya.

Article 52

Dalam mengendalikan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dibantu oleh sebanyak-banyaknya 2 (dua) unsur pelaksana.

Article 53

Organisasi Cabang Kejaksaan Negeri terdiri dari : a. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri; b. Sebanyak-banyaknya 2 (dua) Urusan.

Article 54

(1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Jaksa Agung yang karena sifatnya memerlukan penanganan secara khusus dan langsung, dapat diangkat 2 (dua) orang Asisten Jaksa Agung. (2) Tugas Asisten Jaksa Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan penugasan langsung oleh Jaksa Agung. (3) Asisten Jaksa Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung serta secara administratif berada dalam lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.

Article 55

(1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Jaksa Agung Muda Intelijen, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara serta Kepala Kejaksaan Tinggi, masing-masing dapat diangkat sebanyak-banyaknya 6 (enam) koordinator. (2) Koordinator pada Jaksa Agung Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Muda terkait. (3) Koordinator pada Kejaksaan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Article 56

(1) Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 mempunyai tugas melakukan kajian teknis dan dukungan pemikiran kepada Jaksa Agung Muda dan Kepala Kejaksaan Tinggi dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan fungsi serta mengoordi-nasikan para Jaksa dalam penanganan perkara. (2) Dalam melaksanakan tugas mengoordinasikan para Jaksa dalam penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator pada Jaksa Agung Muda melaporkan pelaksanaan tugas kepada Direktur terkait dan Direktur melaporkan kepada Jaksa Agung Muda. (3) Dalam melaksanakan tugas mengoordinasikan para Jaksa dalam penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator pada Kejaksaan Tinggi melaporkan pelaksanaan tugas kepada Asisten terkait dan Asisten melaporkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur oleh Jaksa Agung.

Article 57

(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan, Jaksa Agung dapat menempatkan pejabat kejaksaan pada perwakilan Negara Republik INDONESIA di luar negeri setelah mendapat persetujuan dari Menteri Luar Negeri. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan pejabat Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik INDONESIA di luar negeri diatur oleh Jaksa Agung dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 58

(1) Di lingkungan Kejaksaan dapat dibentuk Tenaga Ahli untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan. (2) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan para ahli dalam berbagai disiplin ilmu dan tidak dimaksudkan untuk memberikan keterangan ahli dalam persidangan. (3) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berasal dari pegawai negeri dan bukan pegawai negeri. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur oleh Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 59

(1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan, di lingkungan Kejaksaan dapat diangkat dan ditugaskan Tenaga Tata Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Tenaga Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat menduduki jabatan struktural selain jabatan struktural yang ditetapkan hanya dapat diduduki oleh jabatan fungsional jaksa atau jabatan fungsional selain jabatan fungsional jaksa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Tenaga Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan penamaan lain sesuai dengan penamaan jabatan struktural atau jabatan fungsional yang diduduki.

Article 60

Pembinaan karier Tenaga Tata Usaha dilaksanakan oleh Jaksa Agung sebagai pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 61

Ketentuan mengenai jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan Kejaksaan yang dapat diduduki oleh Tenaga Tata Usaha diatur lebih lanjut oleh Jaksa Agung dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 4

Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan

Article 11

(1) Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan dalam bidang pembinaan, bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. (2) Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan.

Article 12

(1) Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pembinaan. (2) Lingkup bidang pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan atas perencanaan, pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana, organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, pengelolaan kekayaan milik negara, pertimbangan hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, kerja sama luar negeri, pelayanan dan dukungan teknis lainnya.

Article 13

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan menyelenggarakan fungsi : a. perencanaan dan perumusan kebijakan di bidang pembinaan; b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan; c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi/lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri; d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung.

Article 14

(1) Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan dalam bidang intelijen, bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. (2) Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Intelijen.

Article 15

(1) Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang intelijen Kejaksaan. (2) Lingkup bidang intelijen Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana untuk mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang-orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum.

Article 16

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan di bidang intelijen; b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang intelijen; c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi/lembaga, baik di dalam maupun di luar negeri; d. memberikan dukungan teknis secara intelijen kepada bidang-bidang lain di lingkungan Kejaksaan; e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang intelijen; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung.

BAB 5

Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen

Article 14

(1) Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan dalam bidang intelijen, bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. (2) Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Intelijen.

Article 15

(1) Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang intelijen Kejaksaan. (2) Lingkup bidang intelijen Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana untuk mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang-orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum.

Article 16

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan di bidang intelijen; b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang intelijen; c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi/lembaga, baik di dalam maupun di luar negeri; d. memberikan dukungan teknis secara intelijen kepada bidang-bidang lain di lingkungan Kejaksaan; e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang intelijen; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung.

Article 17

(1) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan dalam bidang tindak pidana umum, bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. (2) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.

Article 18

(1) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang tindak pidana umum. (2) Lingkup bidang tindak pidana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, eksaminasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya.

Article 19

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan di bidang tindak pidana umum; b. pelaksanaan penegakan hukum di bidang tindak pidana umum; c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tindak pidana umum; d. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi/lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri; e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tindak pidana umum; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung.

BAB 6

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum

Article 17

(1) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan dalam bidang tindak pidana umum, bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. (2) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.

Article 18

(1) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang tindak pidana umum. (2) Lingkup bidang tindak pidana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, eksaminasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya.

Article 19

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan di bidang tindak pidana umum; b. pelaksanaan penegakan hukum di bidang tindak pidana umum; c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tindak pidana umum; d. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi/lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri; e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tindak pidana umum; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung.

Article 20

(1) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan dalam bidang tindak pidana khusus, bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. (2) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Article 21

(1) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang tindak pidana khusus. (2) Lingkup bidang tindak pidana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, eksaminasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat dan keputusan lepas bersyarat dalam perkara tindak pidana khusus serta tindakan hukum lainnya.

Article 22

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan di bidang tindak pidana khusus; b. pelaksanaan penegakan hukum di bidang tindak pidana khusus; c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tindak pidana khusus; d. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi/lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri; e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tindak pidana khusus; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung.

BAB 7

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus

Article 20

(1) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan dalam bidang tindak pidana khusus, bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. (2) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Article 21

(1) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang tindak pidana khusus. (2) Lingkup bidang tindak pidana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, eksaminasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat dan keputusan lepas bersyarat dalam perkara tindak pidana khusus serta tindakan hukum lainnya.

Article 22

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan di bidang tindak pidana khusus; b. pelaksanaan penegakan hukum di bidang tindak pidana khusus; c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tindak pidana khusus; d. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi/lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri; e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tindak pidana khusus; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung.

Article 23

(1) Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara, bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. (2) Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.

Article 24

(1) Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara. (2) Lingkup bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Article 25

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan di bidang perdata dan tata usaha negara; b. pelaksanaan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara; c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perdata dan tata usaha negara; d. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi/lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri; e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perdata dan tata usaha negara; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung.

BAB 8

Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Article 23

(1) Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara, bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. (2) Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.

Article 24

(1) Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara. (2) Lingkup bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Article 25

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan di bidang perdata dan tata usaha negara; b. pelaksanaan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara; c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perdata dan tata usaha negara; d. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi/lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri; e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perdata dan tata usaha negara; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung.

Article 26

(1) Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pengawasan, bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. (2) Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan.

Article 27

(1) Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang pengawasan. (2) Lingkup bidang pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan pengawasan atas kinerja dan keuangan intern Kejaksaan, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Jaksa Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 28

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan di bidang pengawasan intern Kejaksaan; b. pelaksanaan dan pengendalian pengawasan intern Kejaksaan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Jaksa Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan; e. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi/lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri; f. penyusunan laporan hasil pengawasan; g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung.

BAB 9

Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan

Article 26

(1) Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pengawasan, bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. (2) Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan.

Article 27

(1) Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang pengawasan. (2) Lingkup bidang pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan pengawasan atas kinerja dan keuangan intern Kejaksaan, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Jaksa Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 28

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan di bidang pengawasan intern Kejaksaan; b. pelaksanaan dan pengendalian pengawasan intern Kejaksaan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Jaksa Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan; e. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi/lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri; f. penyusunan laporan hasil pengawasan; g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung.

Article 29

(1) Badan Pendidikan dan Pelatihan adalah unsur penunjang tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pendidikan dan pelatihan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. (2) Badan Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh Kepala Badan.

Article 30

Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.

Article 31

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Badan Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi : a. perencanaan dan perumusan kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan; b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; c. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; d. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi/lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri dalam bidang pendidikan dan pelatihan; e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan dan pelatihan; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung.

BAB 12

Pusat

Article 33

(1) Di lingkungan Kejaksaan dibentuk Pusat sebagai unsur penunjang tugas dan fungsi Kejaksaan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. (2) Pusat dipimpin oleh Kepala Pusat.

Article 34

Pembentukan Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan oleh Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Article 35

(1) Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan terdiri dari Sekretariat Jaksa Agung Muda dan sebanyak-banyaknya 6 (enam) Biro. (2) Sekretariat terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian, dan masing-masing Bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Subbagian. (3) Masing-masing Biro terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian dan masing- masing Bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Subbagian.

Article 36

(1) Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, serta Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, masing-masing terdiri dari Sekretariat Jaksa Agung Muda, sebanyak-banyaknya 5 (lima) Direktorat. (2) Sekretariat terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian dan masing-masing Bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Subbagian. (3) Masing-masing Direktorat terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Subdirektorat dan 1 (satu) Subbagian Tata Usaha.

Article 37

(1) Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, terdiri dari Sekretariat Jaksa Agung Muda dan sebanyak-banyaknya 6 (enam) Inspektorat. (2) Sekretariat terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian dan masing-masing Bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Subbagian. (3) Masing-masing Inspektorat terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Inspektur Muda dan 1 (satu) Subbagian Tata Usaha, masing-masing Inspektur Muda terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Pemeriksa.

Article 38

(1) Badan terdiri dari Sekretariat Badan dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) Pusat. (2) Sekretariat terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian dan masing-masing Bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Subbagian. (3) Masing-masing Pusat terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bidang dan masing- masing Bidang terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Subbidang.

Article 39

(1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 6 (enam) Pusat. (2) Masing-masing Pusat terdiri dari 1 (satu) Bagian dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bidang, Bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Subbagian dan masing- masing Bidang terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Subbidang.

BAB 13

Kelengkapan Unit Organisasi Kejaksaan Agung

Article 35

(1) Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan terdiri dari Sekretariat Jaksa Agung Muda dan sebanyak-banyaknya 6 (enam) Biro. (2) Sekretariat terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian, dan masing-masing Bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Subbagian. (3) Masing-masing Biro terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian dan masing- masing Bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Subbagian.

Article 36

(1) Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, serta Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, masing-masing terdiri dari Sekretariat Jaksa Agung Muda, sebanyak-banyaknya 5 (lima) Direktorat. (2) Sekretariat terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian dan masing-masing Bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Subbagian. (3) Masing-masing Direktorat terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Subdirektorat dan 1 (satu) Subbagian Tata Usaha.

Article 37

(1) Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, terdiri dari Sekretariat Jaksa Agung Muda dan sebanyak-banyaknya 6 (enam) Inspektorat. (2) Sekretariat terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian dan masing-masing Bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Subbagian. (3) Masing-masing Inspektorat terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Inspektur Muda dan 1 (satu) Subbagian Tata Usaha, masing-masing Inspektur Muda terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Pemeriksa.

Article 38

(1) Badan terdiri dari Sekretariat Badan dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) Pusat. (2) Sekretariat terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian dan masing-masing Bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Subbagian. (3) Masing-masing Pusat terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bidang dan masing- masing Bidang terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Subbidang.

Article 39

(1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 6 (enam) Pusat. (2) Masing-masing Pusat terdiri dari 1 (satu) Bagian dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bidang, Bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Subbagian dan masing- masing Bidang terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Subbidang.