Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN

UU Nomor 65 Tahun 2024

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

UNDANG-UNDANG Nomor 13 Tahun 2Ot6 tentang Paten (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor L76, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5922) yang telah beberapa kali diubah dengan UNDANG-UNDANG: a. Nomor 11 Tahun 2O20 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2O20 Nomor 245, Tambahan Lemharan Negara Republik INDONESIA Nomor 6573); b. Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UNDANG-UNDANG '(Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2023 Nomor 4t, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6856); diubah sebagai berikut: Ketentuan angka 1 dan angka 2 Pasal 1 diubah dan ditambahkan 2 (dua) angka, yakni angka 18 dan angka 19 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalarn UNDANG-UNDANG ini yang dimaksud dengan: 1. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. 2. Invensi... 1 FRESIDEH o - a-) Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk danlatau proses, penyempurnaan, dan/atau pengembangan produk danlatau proses, serta sistem, metode, dan penggunaan. Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi. Permohonan adalah permohonan Paten atau Paten sederhana yang diajukan kepada Menteri. Pemohon adalah pihak Permohonan Paten. yang mengajukan Pemegang Paten adalah Inventor sebagai pemilik Paten, pihak yang menerima hak atas Paten tersebut dari pemilik Paten, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak atas Paten tersebut yang terdaftar dalam daftar umum Paten. Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. Pemeriksa Paten yang selanjutnya disebut Pemeriksa adalah pejabat fungsional Aparatur Sipil Negara atau ahli yang diangkat oleh Menteri dan diberi tugas serta wewenang untuk melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan. Tanggal Penerimaan adalah tanggal diterimanya Permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum. \J 4 5 6 7 8 I 10.Hak... PRESIDEH -4 10. Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan Industri {Pans Conuention for the Protection of Industrial hopertyl atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing the World Trade Organizationl untuk memperoleh pengakuan bahwa Tanggal Penerimaan di negara asal merulpakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian internasional dimaksud. 11. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Paten, baik yang bersifat eksklusif maupun non- eksklusif, kepada penerima lisensi berdasarkan perjanjian tertulis untuk menggunakan Paten yang masih dilindungi dalam jangka waktu dan syarat tertentu. t2. Komisi Banding Paten adalah komisi independen yang ada di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. 13. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. 14. Royalti adalah imbalan yang diberikan untuk penggunaan hak atas Paten. 15. Imbalan... 15. Imbalan adalah kompensasi yang diterima oleh pihak yang berhak memperoleh Paten atas suatu Invensi yang dihasilkan, dalam hubungan kerja atau Invensi yang dihasilkan baik oleh kar5rawan maupun pekerja yang menggunakan data danlatau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya sekalipun perjanjian tersebut tidak mengharuskannya untuk menghasilkan Invensi atau Pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh Inventor dalam hubungan dinas atau Pemegang Paten dari Penerima Lisensi-wajib atau Pemegang Paten atas Paten yang dilaksanakan oleh Pemerintah. 16. Hari adalah hari kerja. L7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. 18. Pengetahuan Tradisional adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya. 19. Sumber Daya Genetik adalah material genetik yang berasal dari tumbuhan, hewan, atau jasad renik yang mengandung unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan yang mempunyai nilai nyata maupun potensial. Ketentuan huruf c dan huruf d Pasal 4 diubah, huruf f dihapus, dan ditambahkan I (satu) huruf, yakni huruf g sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

Koreksi

Permohonan banding terhadap koreksi atas deskripsi, klaim, danlatau gambar setelah Permohonan diberi Paten diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan dapat diberi Paten atau surat pemberitahuan keputu$an pemeriksaan substantif kembali. Apabila Pemohon atau Kuasanya mengajukan banding setelah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan banding. Komisi Banding Paten mulai melakukan pemeriksaan atas permohonan banding terhadap koreksi atas deskripsi, klaim, danlatau gambar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima. Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terbatas pada hal-hal sebagai berikut: a. pembatasan lingkuP klaim; b. koreksi kesalahan dalam terjemahan deskripsi; dan latau c. klarifikasi atas isi deskripsi yang tidak jelas atau ambigu. (5) Koreksi... (5) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mengakibatkan lingkup pelindungan Invensi lebih luas dari lingkup pelindungan Invensi yang pertama kali diajukan. (6) Keputusan Komisi Banding Paten ditetapkan paling lama 6 (enam) hulan terhitung sejak tanggal dimulainya pemeriksaan atas permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (7t Dalam hal Keputusan Komisi Banding Paten menerima permohonan banding terhadap koreksi atas deskripsi, klaim, dan latau gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Menteri menindaklanjutinya dengan mengubah lampiran sertifikat. Lampiran sertilikat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dicatat dan diumumkan oleh Menteri melalui media elektronik danlatau media non- elektronik. Permohonan banding terhadap kore ksi atas deskripsi, klaim, dxrlatau gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan ke Pengadilan Niaga. (8) 29. Ketentuan ayat (2ll, ayat (5), ayat (6), dan ayat (9) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (10), sehingga Pasa\ 70 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

Koreksi

(1) Permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten diajukan secara tertulis oleh pihak yang berkepentingan atau Kuasanya kepada Komisi Banding Paten dengan tembusan yang disampaikan kepada Menteri dengan dikenai biaya. (2) Permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten atau keputusan pemberian Paten berdasarkan pemeriksaan substantif kembali diajukan dalam jangka waktu paling lama 9 (sembilan) bulan sejak tanggal pemberitahuan diberi Paten. (3) Apabila... (e) PRESIDEH (3) Apabila permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten yang telah diberikan kepada Pemegang Paten diajukan melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2l., pihak yang berkepentingan atau Kuasanya dapat melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. (4) Komisi Banding Paten mulai melakukan pemeriksaan atas permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan banding. (5) Dalam permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diuraikan keberatan dan alasan secara lengkap disertai dengan bukti pendukung yang kuat. (6) Keputusan Komisi Banding Paten ditetapkan paling lama I (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal dimulainya pemeriksaan atas permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (71 Dalam hal Komisi Banding Paten mengabulkan sebagian permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten, Menteri menindaklanjuti dengan mengubah lampiran sertifikat Paten. (8) Dalam hal Komisi Banding Paten mengabulkan seluruh isi permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten maka Menteri mencabut sertifikat Paten. (9) Perubahan lampiran sertifikat Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan pencabutan sertifikat Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dicatat dan diumumkan oleh Menteri melalui media elektronik dan / atau non-elektronik. (1O) Terhadap... {10} Terhadap keputusan pemberian Paten yang sedang diperiksa Komisi Banding Paten tidak dapat diajukan ke Pengadilan Niaga. 30. Di antara Pasal 7 L dan Pasal 72 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7lA sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 7tA Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, pemeriksaan, dan penyelesaian permohonan banding Paten diatur dengan Peraturall Pemerintah. 3 1 . Ketentuan ayat (1) Pasal 72 diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 72 berbunyr sebagai berikut:

Pasal 108

Koreksi

(1) Hak atas Paten dapat dijadikan objek jaminan fidusia. (2) Syarat... (21 Syarat dan tata cara pengajuan hak atas Paten *ibag*i objek jaminan fidusia dilaksanakan sesuii dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang jaminan fidusia. Ketentuan ayat (U huruf b dan ayat (21 Pasal 109 diubah, dan ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (5) dan ayat (6) sehingga Pasal 1O9 berbunyi sebagai berikut: (U (2) (3) (4) (s) Pasal 1O9 Pemerintah dapat melaksanakan sendiri Paten di INDONESIA berdasarkan pertimbangan: a. berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara; atau b. kebutuhan mendesak untuk kepentingan masyarakat. Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbatas, diutamakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan bersifat nonkomersial. Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat t1) ditetapkan dengan Peraturan PRESIDEN. Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditakukan untuk jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang setelah mendengar pertimbangan dari Menteri dan menteri terkait atau pimpinan instansi yang bertanggung jawab di bidang terkait. Dalam hal Pemerintah tidak atau belum melaksanakan sendiri Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurlf a, pelaksanaan Paten hanya dapat dilakukan oleh Pemegang Paten dengan persetujuan Pemerintah. (6) Pemegang... PRESlDEN -32 (6) Pemegang Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya tahunan sampai dengan Paten dapat dilaksanakan. 4L. Ketentuan huruf a Pasal 1 1 1 diubah sehingga Pasa1 111 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 1 1 Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf b meliputi: a. produk farmasi, alat kesehatan, dan lata:u- [iot*krologi yang harganya mahal danlatau diperlukan untuk menanggulangi penyakit yang dapat mengakibatkan terjadinya kematian mendadak dalam jumlah Yang banYak, menimbulkan kecacatan yang signifikan, d,an latau merupakan kedaruratan kesehatan masyarakat; produk kimia dan latau berkaitan dengan Pertanian untuk ketahanan Pangan; obat hewan Yang diPerlukan untuk menanggutangi harna dan latau penyakit hewan yang berjangkit secara luas; danlatau proses danlatau produk untuk menanggulangi benca.r* alam danlatau bencana lingkungan hidup. 42. Di antara Pasal 11 1 dan Pasal llz disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasat 111A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 1114. .. b C d bioteknologi Yang yang diperlukan (1) (21 PRESIDEN -J-J-

Pasal 1114

Koreksi

Menteri dapat MEMUTUSKAN pelaksanaan Paten oleh Pemerintah atas impor pengadaan produk farmasi yang diberi Paten di INDONESIA tetapi belum dapat diproduksi di INDONESIA suna pengobatan penyakit pada manusia. Menteri dapat MEMUTUSKAN pelaksanaan Paten oleh Pemerintah untuk mengekspor produk farmasi yang diberi Paten dan diproduksi di INDONESIA guna pengobatan penyakit pada manusia berdasarkan permintaan dari negara berkembang atau negara belum berkembang' 43. Ketentuan ayat (2t Pasal Ltz diubah sehingga Pasal 112 berbunYi sebagai berikut: Pasal lLz Dalam hal pelaksanaan Paten oleh Pemerintah berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf a dan Pasal 110, Pemegang Paten tidak dapat melaksanakan hak eksklusifnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19' Dalam hal pelaksanaan Paten oleh Pemerintah untuk kebutuhan mendesak bagi kepentingan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf b dan Pasal 1 1 1 , tidak mengurangi hak Pemegang Paten untuk melaksanakan hak eksklusifnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19. 44 Ketentuan ayat (2], ayat (3), dan ayat (4) Pasal t26 diubah, sehingga Pasal t26 berbunyi sebagai berikut: Pasal126... (1) (21 Pasal L26 tl) Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali wajib dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal sertifikat Paten diterbitkan. (21 Pembayaran biaya tahunan sebagaimana dirnaksud pada ayat (u untuk Paten dan Paten sederhana, meliputi biaya tahunan dibayarkan untuk tahun pertama sejak Tanggal Penerimaan sampai dengan tahun diberi Paten ditambah biaya tahunan I (satu) tahun berikutnya' (3) Pembayaran biaya tahunan selanjutnya wajib dibayar setiap tahun dan dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal yang sama dengan Tanggal Penerimaan pada periode masa pelindungan tahun berikutnya. (4) Pembayaran biaya tahunan yang melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberi masa tenggang selama 6 (enam) bulan dengan dikenai denda sebanyak Loovo (seratus persen) dihitung dari jumlah biaya tahunan Yang terutang. 45. Ketentuarr ayat (1) Pasal L28 diubah dan ayat (21, ayat (3), ayat (a), ayat (5), dan ayat (6) dihapus, sehingga Pasal L28 berbunyi sebagai berikut: Pasal L28 Dalam hal biaya tahunan belum dibayar sampai dengan jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Paten dinyatakan dihaPus. Dihapus. Dihapus. Dihapus. Dihapus. (6) Dihaplrs... (1) (2) (3) (4) (s) PRESIDEH (6) DihaPus. 46. Di antara Pasal 128 dan Pasal L29 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 128A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1284

Koreksi

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran dan masa tenggang pembayaran biaya tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal t26 diatur dengan PERATURAN PEMERINTAH. 47. Ketentuan ayat (1) huruf b, ayat (21, dan ayat (4) Pasal t32 diubah, ayat (1) hurlf d dihapus, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat {Zal sehingga Pasal L32 berbunyi sebagai berikut: Pasal t32 (1) Penghapusan Paten berdasarkan pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 130 huruf b dilakukan jika: a. Paten menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, atau Pasal 9 seharusnya tidak diberikan; b. Pemegang Paten mempunyai iktikad tidak baik dalam pengungkapan informasi asal dari Sumber DaYa Genetik danlatau Pengetahuan Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26; c. Paten dimaksud sama dengan Paten lain yang telah diberikan kepada pihak lain untuk Invensi Yang sama; atau d. Dihapus; e. Pemegang Paten melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20' (21 Gugatan penghapusan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh pihak ketiga kepada Pemegang Paten melalui Pengadilan Niaga. (Zal Gugatan... putusan dalam PRESIDEH (zal Gugatan penghapusan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh: a. jaksa atau pihak lain yang mewakili kepentingan nasional terhadap Pemegang Paten atau penerima Lisensi-wajib kepada Pengadilan Niaga; atau b. pihak ketiga kepada Pemegang Paten melalui Pengadilan Niaga. (3) Gugatan penghapusan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diajukan oleh Pemegang Paten atau penerima Lisensi kepada Pengadilan Niaga agar Paten lain yang sama dengan Patennya dihapuskan. {4) Gugatan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diajukan oleh jaksa atau pihak lain yang mewakili kepentingan nasional terhadap Pemegang Paten atau penerima Lisensi- wajib kepada Pengadilan Niaga. 48. Ketentuan ayat (1) Pasal L34 dihapus dan ayat (21 dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 134 berbunyi sebagai berikut:

Pasal II

Koreksi

Pada saat UNDANG-UNDANG ini mulai berlaku: Permohonan Paten yang sudah diajukan dan telah diproses tetapi belum selesai, tetap diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Paten sebelum berlakunya UNDANG-UNDANG ini; Masa pelindungan permohonan Paten sederhana yang diajukan berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dan UNDANG-UNDANG Nomor 13 Tahun 2OL6 tentang Paten sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG Nomor 2 Tahun 2O22 tentang Cipta Kerja menjadi UNDANG-UNDANG, dihitung sejak Tanggal Penerimaan; Paten yang telah diberikan berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 14 Tahun 2OOl tentang Paten dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu pelindungannya berakhir. UNDANG-UNDANG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar... a b C 2 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan UNDANG-UNDANG ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Disahkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2O24 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, PRABOWO SUBIANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2O24 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PRASETYO HADI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 251 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA ang Perundang-undangan dan si HukIJm, { ttd ttd Djaman PENJEI.ASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN I, UMUM Paten sebagai salah satu kekayaan intelektual dalam bidang industri, memiliki peran penting untuk kesejahteraan masyarakat. Pelindungan dan pemajuan terhadap Paten dalam suatu negara akan berdampak signilikan dalam bidang pengetahuan, kreatifitas penemuan, , industri, ilmu teknologi, dan kesehatan. Oleh karena itu, politik hukum pembentukan UNDANG-UNDANG tentang Perubahan Ketiga atas UNDANG-UNDANG Nomor 13 Tahun 2O16 tentang Paten perlu diarahkan untuk merespons kebutuhan masyarakat dan global secara adaptif dan responsif melalui kebljakan yang dapat menopang inovasi serta memberikan manfaat bagi bangsa INDONESIA. Untuk mewujudkan kebijakan tersebut, perlu melakukan penataan sistem hukum di bidang Paten dengan menespons kebutuhan kebijakan pelayanan di bidang Paten yang memudahkan bagi masyarakat secara cepat, efektif, dan elisien. Pengaturan dalam UNDANG-UNDANG Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten diubah pertama kali dengan UNDANG-UNDANG Nomor 1l Tahun 2O20 tentang Cipta Kerja yang telah dicabut dengan UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penetapan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG Nomor 2 Tahun 2O22 tentangCipta Kerja menjadi UNDANG-UNDANG. Selanjutnya UNDANG-UNDANG Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang telah diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UNDANG-UNDANG sebagai payung hukum pelaksanaan Paten di INDONESIA sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum. Selain itu, INDONESIA sebagai negara anggota World Intelledttal Proprtg (WIPO) dan World Trade Organization (WTO) perlu UNDANG-UNDANG ini dengan standar pengaturan dalam tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual (Agrcement on Tlade Related Aspects of Intelledual PropertU Rrgrhls) / Persetqiuan TRIPs, sehingga UNDANG-UNDANG ini perlu dilakukan SeLain FRESIDEH -2 Selain beberapa aspek di atas, beberapa aspek lain yang memerlukan perubahan pengaturan yaitu terkait isu inovasi, antara lain: a. perlu adanya penyesuaian terkait Paten sehubungan dengan pengaturan Paten sederhana yang terdapat dalam UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UNDANG-UNDANG; b. perlu adanya kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal, khususnya terhadap Invensi yang merupakan pengembangan dari produk/ proses yang ada sebelumflya, yang seharusnya inovasi tersebut memperhatikan kemampuan lokal karena INDONESIA merupakan negara dengan Sumber Daya Genetik yang sangat kaya untuk dapat dikembangkan, dan kebijakan Paten tidak boleh menghambat inovasi yang ada; dan c. kebijakan yang terdapat dalam UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UNDANG-UNDANG telah mengubah beberapa pengaturan dalam UNDANG-UNDANG Nomor 13 Tahun 2016 dengan tujuan untuk memberikan kemudahan berinvestasi, yang salah satunya menyatakan bahwa mengimpor juga merupakan bentuk pelaksanaan Paten di INDONESIA. il. PASAL DEMI PASAL

Pasal 4

Koreksi

Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Angka 1 Cukup jelas, Angka2... Hurufd Angka 2 Yang dimaksud dengan "permainan" adalah aturan atau kaidah terkait kegiatan atau aktivitas manusia secara fisik untuk bermain yang tidak memiliki karakter dan efek teknik. Angka 3 Yang dimaksud dengan "bisnis' adalah metode bisnis yang tidak memiliki karakter dan efek teknik. Yang dimaksud dengan "program komputer" adalah program komputer yang hanya berisi program tanpa memiliki karakter teknik, efek teknik, dan penyelesaian permasalahan. Penyelesaian permasalahan yang melibatkan program komputer yang dalam implementasinya menggunakan komputer, jaringan komputer atau peralatan yang dapat diprogram lainnya dapat dianggap sebagai Invensi, yang selanjutnya disebut Invensi yang diimplementasikan komputer. Contoh penyelesaian melibatkan program komputer yang dapat dianggap sebagai Invensi adalah: 1. program komputer yang digunakan untuk melakukan navigasi berdasarkan global posittoning system (GPS) pada kendaraan bermotor; 2. program komputer yang digunakan untuk menjaga jarak aman terhadap kendaraan di depannya dengan cara menyesuaikan la-ju kendaraan secara otomatis; dan 3. program komputer yang digunakan untuk mengontrol konektivitas listrik peralatan rumah tangga secara jarak jauh melalui internet. yang Huruf e. . . Huruf e Huruf f Huruf g Yang dimaksud dengan "presentasi mengenai suatu informasi" adalah presentasi mengenai suatu informasi yang tidak memiliki karakter dan efek teknik. Penghapusan ketentuan ini dimaksudkan untuk menampung perkembangan terkait penggunaan baru terhadap produk yang sudah ada danlatau yang sudah dikenal serta tetap dianggap sebagai Invensi dan dapat diberi Paten. Paten penggunaan baru tersebut tidak menghalangi masyarakat untuk memproduksi produk tersebut sepanjang tidak menyebutkan atau mengindikasikan penggunaan yang telah diberi Paten. Contoh: 1. Dapagllfozin, Paten penggunaan pertama untuk diabetes sudah habis masa pelindungannya dan telah menjadi milik umum (trrublic domainl sehingga masyarakat dapat menggunakan Dapaglifozin dengan indikasi diabetes tanpa melanggar Paten penggurlaan kedua. Paten penggunaarr kedua yaitu untuk penyakit ginjal masih dalam masa pelindungan Paten; 2. Ekstrak Ikan Gabus, Paten penggunaan pertama untuk kanker sudah habis masa pelindungannya dan telah menjadi milik umum (1rublic domainl sehingga masyarakat dapat menggunakan Ekstrak Ikan Gabus untuk kanker tanpa melanggar Paten penggunaan kedua. Paten penggunaan kedua yaitu untuk penyakit Covid-l9 masih dalam masa pelindungan Paten. Yang dimaksud dengan "teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika" adalah teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika yang tidak memiliki karakter dan efek teknik. Angka3... Angka 3

Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN

Pasal I

Pasal 1

Pasal I

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 19

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 28

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 25

Pasal 36

Pasal 39

Pasal 43

Pasal 46

Pasal 48

Pasal 54

Pasal 63A

Pasal 66

Pasal 67

Pasal 68

Pasal 69

Pasal 70

Pasal 72

Pasal 82A

Pasal 84A

Pasal 103

Pasal 108

Pasal 1114

Pasal 1284

Pasal 134

Pasal 167

Pasal II

Pasal I

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 14

Pasal 19

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 28

Pasal 30

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 39

Pasal 43

Pasal 46

Pasal 48

Pasal 54

Pasal 55A

Pasal 63A

Pasal 66

Pasal 67

Pasal 68

Pasal 69

Pasal 70

Pasal 72

Pasal 73

Pasal 81

Pasal 82A

Pasal 844

Pasal 85

Pasal 93

Pasal 103

Pasal 108

Pasal 109

Pasal 126

Pasal 128A

Pasal 134

Pasal II