PERDA

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang PEMBERDAYAAN KEPEMUDAAN

PERDA Nomor 4 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. 2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Utara. 4. Dinas pemuda dan olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga. 5. Pemuda adalah warga negara INDONESIA yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. 6. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita- cita Pemuda. 7. Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan Kepemudaan. 8. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan Pemuda. 9. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif Pemuda. 10. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda yang selanjutnya disebut Pengembangan Kepemimpinan adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda. 11. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha. 12. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah. 13. Fasilitasi adalah dukungan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dalam membantu dan/atau memudahkan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan Kepemudaan. 14. Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi Pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. 15. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi Pemuda yang kedudukannya sebagai organisasi kepemudaan pada tingkat Provinsi Kalimantan Utara. 16. Pencatatan adalah proses pencatatan terhadap keberadaan organisasi kepemudaan dengan diberikan Surat keterangan terdaftar Organisasi Kepemudaan sebagai pengakuan legalitas keberadaan Organisasi Kepemudaan di Provinsi Kalimantan Utara. 17. Pendidikan Kepemimpinan Pemuda adalah proses pembelajaran untuk menanamkan nilai dan meningkatkan pengetahuan kepemimpinan. 18. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang Kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiil dan/atau non materiil. 19. Prasarana Kepemudaan yang selanjutnya disebut Prasarana adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan. 20. Sarana Kepemudaan yang selanjutnya disebut Sarana adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan. 21. Masyarakat adalah warga negara INDONESIA yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Kepemudaan.

BAB II

PEMBERDAYAAN KEPEMUDAAN

Pasal 5

Koreksi

(1) Pemberdayaan Kepemudaan dilaksanakan melalui: a. Pemberdayaan Pemuda; dan b. Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan. (2) Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diarahkan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental, spiritual, pengetahuan serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian Pemuda. (3) Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan menjaga keberlangsungan organisasi.

Pasal 6

Koreksi

(1) Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diwujudkan melalui: a. peningkatan iman dan takwa; b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi; c. penyelengaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional; d. peneguhan kemandirian ekonomi Pemuda; e. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya Pemuda; dan/atau f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan Kepemudaan. (2) Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) diwujudkan melalui: a. pendidikan dan pelatihan; b. pembinaan; dan/atau c. pendampingan.

Pasal 7

(1) Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk: a. pendidikan dan pelatihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual; b. pendidikan dan pelatihan pemanfaatan teknologi mutakhir dalam rangka peningkatan daya saing; c. pemilihan Pemuda berprestasi tingkat Daerah; d. pemberian beasiswa bagi Pemuda; e. seleksi dan pengiriman pertukaran Pemuda antar negara; f. pendidikan dan pelatihan kader muda bela negara tingkat lanjut; g. seleksi pasukan pengibar bendera pusaka di tingkat Daerah dan pengiriman ke tingkat nasional; h. seleksi dan pelaksanaan kapal Pemuda; i. pelatihan usaha ekonomi produktif dan/atau kreatif bagi Pemuda; j. pelaksanaan kompetisi seni, budaya, dan olahraga Pemuda untuk mencari bibit potensial yang dibutuhkan Daerah; k. pameran kreativitas; l. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya; dan/atau m. program lain yang berhubungan dengan Pemberdayaan Pemuda. (2) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk: a. pendidikan dan pelatihan manajemen organisasi; b. pembinaan Organisasi Kepemudaan; c. pendampingan manajemen organisasi; dan/atau d. program lain yang berhubungan dengan Pemberdayaan Pemuda dan Organisasi Kepemudaan.

BAB III

PENGEMBANGAN KEPEMUDAAN

Pasal 8

Koreksi

Pengembangan Kepemudaan diarahkan pada upaya pengembangan: a. kepemimpinan; b. kewirausahaan;dan c. kepeloporan.

Pasal 9

Koreksi

Pengembangan Kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diarahkan untuk mengembangkan potensi Pemuda dalam hal keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan.

Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan organisasi kepemudaan memfasilitasi pengembangan kepemimpinan pemuda. (2) Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a. pendidikan; b. pelatihan; c. pengaderan; d. pembimbingan; e. pendampingan; dan/atau f. forum Kepemimpinan Pemuda.

Pasal 11

(1) Pendidikan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dapat dilakukan melalui jalur: a. formal; dan b. nonformal. (2) Pendidikan Kepemimpinan Pemuda melalui jalur formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui mekanisme pemberian beasiswa dan bantuan biaya pendidikan. (3) Pendidikan Kepemimpinan Pemuda melalui jalur nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara: a. berjenjang; dan b. tidak berjenjang. (4) Pendidikan Kepemimpinan Pemuda secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dimulai dari: a. tingkat dasar untuk lingkup desa/kelurahan dan kecamatan; b. tingkat madya untuk lingkup kabupaten/kota; dan c. tingkat utama untuk lingkup provinsi. (5) Pendidikan Kepemimpinan Pemuda secara tidak berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan di tingkat: a. kecamatan; b. kabupaten/kota; dan c. provinsi. (6) Pendidikan Kepemimpinan Pemuda diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 12

Pelatihan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dilakukan melalui pelatihan: a. kepemimpinan organisasi; b. kepemimpinan kemasyarakatan; c. kepemimpinan bela negara; d. ketahanan nasional; e. kepemimpinan bangsa; dan/atau f. pelatihan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan bangsa dan negara.

Pasal 13

Pengaderan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dilakukan melalui pengaderan: a. kepemimpinan kemasyarakatan; b. kepemimpinan Organisasi Kepemudaan; dan c. kepemimpinan bangsa.

Pasal 14

Pembimbingan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d dilaksanakan melalui pembimbingan: a. kepemimpinan kemasyarakatan; b. kepemimpinan Organisasi Kepemudaan; dan c. kepemimpinan bangsa.

Pasal 15

(1) Pendampingan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e dilaksanakan melalui: a. inisiasi; b. fasilitasi; c. supervisi; dan/atau d. advokasi, (2) Pendampingan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam implementasi program pembangunan nasional dan Daerah di bidang Kepemudaan.

Pasal 16

Forum kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f dilaksanakan di tingkat Daerah dan nasional melalui: a. pembentukan jejaring Kepemudaan sesuai dengan minat, bakat dan potensi; b. seminar; c. lokakarya; d. temu konsultasi; dan/atau e. pertemuan Kepemudaan lainnya.

Pasal 17

(1) Pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi Pemuda, potensi Daerah, dan arah pembangunan Daerah. (2) Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau organisasi kepemudaan. (3) Pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a. pelatihan; b. pemagangan; c. pembimbingan; d. pendampingan; e. Kemitraan; f. promosi; dan/atau g. bantuan akses permodalan. (4) Tata cara pemberian fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Pengembangan kewirausahaan pemuda diarahkan untuk meningkatkan sektor usaha prioritas Daerah. (2) Sektor usaha prioritas di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pariwisata; b. pertanian; c. industri kreatif; d. perdagangan; e. perhotelan; dan/atau f. kuliner.

Pasal 19

(1) Dalam rangka mendukung Pengembangan Kewirausahaan Pemuda, Pemerintah Daerah dapat menyediakan dana dan bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf g. (2) Penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa hibah dan dana bergulir. (3) Bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memfasilitasi bantuan dan/atau penyertaan modal dari lembaga permodalan kepada wirausaha Pemuda. (4) Bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui lembaga permodalan kewirausahaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pemuda Daerah untuk mendukung pengembangan kewirausahaan. (2) Pembentukan lembaga permodalan kewirausahaan Pemuda Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilaksanakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan Daerah. (2) Pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a. pelatihan; b. pendampingan; dan/atau c. forum kepemimpinan Pemuda. (3) Pengembangan kepeloporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sesuai dengan karakteristik Daerah.

BAB Kedua

Pengembangan Kepemimpinan

Pasal 9

Koreksi

Pengembangan Kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diarahkan untuk mengembangkan potensi Pemuda dalam hal keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan.

Pasal 10

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan organisasi kepemudaan memfasilitasi pengembangan kepemimpinan pemuda. (2) Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a. pendidikan; b. pelatihan; c. pengaderan; d. pembimbingan; e. pendampingan; dan/atau f. forum Kepemimpinan Pemuda.

Pasal 11

(1) Pendidikan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dapat dilakukan melalui jalur: a. formal; dan b. nonformal. (2) Pendidikan Kepemimpinan Pemuda melalui jalur formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui mekanisme pemberian beasiswa dan bantuan biaya pendidikan. (3) Pendidikan Kepemimpinan Pemuda melalui jalur nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara: a. berjenjang; dan b. tidak berjenjang. (4) Pendidikan Kepemimpinan Pemuda secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dimulai dari: a. tingkat dasar untuk lingkup desa/kelurahan dan kecamatan; b. tingkat madya untuk lingkup kabupaten/kota; dan c. tingkat utama untuk lingkup provinsi. (5) Pendidikan Kepemimpinan Pemuda secara tidak berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan di tingkat: a. kecamatan; b. kabupaten/kota; dan c. provinsi. (6) Pendidikan Kepemimpinan Pemuda diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 12

Pelatihan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dilakukan melalui pelatihan: a. kepemimpinan organisasi; b. kepemimpinan kemasyarakatan; c. kepemimpinan bela negara; d. ketahanan nasional; e. kepemimpinan bangsa; dan/atau f. pelatihan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan bangsa dan negara.

Pasal 13

Pengaderan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dilakukan melalui pengaderan: a. kepemimpinan kemasyarakatan; b. kepemimpinan Organisasi Kepemudaan; dan c. kepemimpinan bangsa.

Pasal 14

Pembimbingan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d dilaksanakan melalui pembimbingan: a. kepemimpinan kemasyarakatan; b. kepemimpinan Organisasi Kepemudaan; dan c. kepemimpinan bangsa.

Pasal 15

(1) Pendampingan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e dilaksanakan melalui: a. inisiasi; b. fasilitasi; c. supervisi; dan/atau d. advokasi, (2) Pendampingan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam implementasi program pembangunan nasional dan Daerah di bidang Kepemudaan.

Pasal 16

Forum kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f dilaksanakan di tingkat Daerah dan nasional melalui: a. pembentukan jejaring Kepemudaan sesuai dengan minat, bakat dan potensi; b. seminar; c. lokakarya; d. temu konsultasi; dan/atau e. pertemuan Kepemudaan lainnya.

BAB Ketiga

Kewirausahaan Pemuda

Pasal 17

Koreksi

(1) Pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi Pemuda, potensi Daerah, dan arah pembangunan Daerah. (2) Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau organisasi kepemudaan. (3) Pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a. pelatihan; b. pemagangan; c. pembimbingan; d. pendampingan; e. Kemitraan; f. promosi; dan/atau g. bantuan akses permodalan. (4) Tata cara pemberian fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Pengembangan kewirausahaan pemuda diarahkan untuk meningkatkan sektor usaha prioritas Daerah. (2) Sektor usaha prioritas di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pariwisata; b. pertanian; c. industri kreatif; d. perdagangan; e. perhotelan; dan/atau f. kuliner.

Pasal 19

(1) Dalam rangka mendukung Pengembangan Kewirausahaan Pemuda, Pemerintah Daerah dapat menyediakan dana dan bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf g. (2) Penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa hibah dan dana bergulir. (3) Bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memfasilitasi bantuan dan/atau penyertaan modal dari lembaga permodalan kepada wirausaha Pemuda. (4) Bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui lembaga permodalan kewirausahaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pemuda Daerah untuk mendukung pengembangan kewirausahaan. (2) Pembentukan lembaga permodalan kewirausahaan Pemuda Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERAN, TANGGUNG JAWAB DAN HAK PEMUDA

Pasal 24

Koreksi

(1) Pemuda berperan aktif sebagai: a. kekuatan moral; b. kontrol sosial; dan c. agen perubahan dalam segala aspek pembangunan. (2) Peran aktif Pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diwujudkan dengan: a. menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan Kepemudaan; b. memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental- spiritual; c. meningkatkan kesadaran hukum; d. meningkatkan kedisiplinan dan nasionalisme; dan/atau e. meningkatkan ketahanan nasional. (3) Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan dengan: a. memperkuat wawasan kebangsaan; b. membangkitkan kesadaran dan tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara; c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum; d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik; e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan/atau f. memberikan kemudahan akses informasi. (4) Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diwujudkan dengan mengembangkan: a. pendidikan politik dan demokratisasi; b. sumberdaya ekonomi; c. kepedulian terhadap masyarakat; d. ilmu pengetahuan dan teknologi; e. olahraga, seni, dan budaya serta kearifan lokal; f. kepedulian terhadap lingkungan hidup; g. pendidikan kewirausahaan; dan/atau h. kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda.

Pasal 25

Pemuda bertanggungjawab dalam pembangunan Daerah dan nasional untuk: a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara; b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik INDONESIA; c. memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa; d. melaksanakan konstitusi, demokrasi dan tegaknya hukum; e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat; f. meningkatkan ketahanan nasional; g. melestarikan budaya Daerah dan nasional; h. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi Daerah dan nasional; dan/atau i. meningkatkan kerjasama antar Organisasi Kepemudaan.

Pasal 26

Setiap Pemuda berhak mendapatkan: a. perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif; b. pelayanan dalam penggunaan Prasarana dan sarana Kepemudaan tanpa diskriminasi; c. advokasi; d. akses untuk pengembangan diri; e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengambilan keputusan strategis program Kepemudaan; f. akses pada lembaga permodalan dan jejaring Kepemudaan; dan g. akses membentuk jejaring Kemitraan.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang PEMBERDAYAAN KEPEMUDAAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kesatu

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Ketiga

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Keempat

Pasal 21

BAB IV

Pasal 22

Pasal 23

BAB V

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB VI

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB VII

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB Kesatu

Pasal 30

BAB Kedua

Pasal 31

Pasal 32

BAB Ketiga

Pasal 33

BAB VIII

Pasal 34

BAB IX

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

BAB X

Pasal 38

BAB XI

Pasal 39

Pasal 40

BAB XIII