Koreksi Pasal 36

(1) Pemerintah Daerah, dalam rangka pengembangan potensi pemuda dapat menjalin kemitraan dengan masyarakat, pelaku usaha, organisasi kepemudaan dan organisasi lainnya. (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terselenggaranya kemitraan secara sinergi antara pemuda dan/atau organisasi kepemudaan dan dunia usaha. (3) Pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.