PERDA

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang PENATAAN DESA

PERDA Nomor 3 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tolitoli. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Tolitoli. 4. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. 7. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati dari Aparatur Sipil Negara untuk melaksanakan tugas, hak dan kewenangan serta kewajiban Kepala Desa dalam kurung waktu tertentu. 8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 9. Musyawarah desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis. 10. Penataan Desa adalah tindakan menata wilayah desa yang meliputi pembentukan, penghapusan penggabungan, perubahan status dan penetapan desa. 11. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan desa baru di luar desa yang ada. 12. Penghapusan Desa adalah tindakan menghapus desa karena bencana alam dan/atau kepentingan program nasional yang srategis. 13. Penggabungan Desa adalah tindakan menggabungkan beberapa Desa menjadi 1 (satu) desa baru berdasarkan kesepakatan desa yang bersangkutan. 14. Perubahan Status Desa adalah perubahan dari desa menjadi kelurahan atau perubahan kelurahan menjadi desa. 15. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi desa baru. 16. Peraturan Desa yang selanjutnya disingkat Perdes adalah Peraturan Perundang- undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa

BAB III

PEMBENTUKAN DESA

Pasal 4

Koreksi

(1) Pembentukan Desa dapat melalui : a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih; b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa; dan c. penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru. (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan melalui desa persiapan.

Pasal 5

Koreksi

(1) Pembentukan Desa harus memenuhi syarat : a. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan; b. jumlah penduduk paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga; c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah; d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa; e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi pendukung; f. batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati; g. sarana dan prasarana Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap dan tunjangan bagi perangkat pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan; dan i. cakupan wilayah desa terdiri atas dusun. (2) Persyaratan pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) jenis persyaratan, meliputi : a. persyaratan administratif; b. persyaratan teknis; dan c. persyaratan fisik kewilayahan.

Pasal 6

(1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, adalah : a. untuk pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih meliputi : 1. hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa; 2. berita acara hasil musyawarah desa dan notulen musyawarah Desa yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan BPD; dan 3. Keputusan Kepala Desa Induk tentang Usulan Pemekaran Desa. b. Untuk penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa meliputi : 1. hasil evaluasi tingkat perkembangan Desa; 2. berita acara hasil musyawarah Desa dan notulen musyawarah Desa dari masing-masing Desa yang bagian wilayahnya digabung menjadi cakupan wilayah Desa baru yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa dan BPD; dan 3. Keputusan Kepala Desa Induk tentang Usulan Pembentukan Desa melalui Penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa. (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, berupa dokumen hasil kajian dan verifikasi Pemerintah Daerah terhadap indikator yang meliputi : a. jumlah penduduk Desa baru paling sedikit 2000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) Kepala Keluarga; b. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah; c. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa; d. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi pendukung; dan e. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat desa sesuai ketentuan Perundang-undangan. (3) Persyaratan fisik kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, meliputi : a. cakupan wilayah desa terdiri atas dusun; b. batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati; c. lokasi pusat Pemerintahan Desa; d. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan e. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan.

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah dapat memprakarsai pembentukan desa. (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati bersama Kepala Desa melakukan pembahasan untuk pembentukan Desa. (3) Apabila hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disepakati, Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Desa melalui Pemekaran Desa atau Penggabungan bagian Desa. (4) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi rencana pemekaran Desa kepada Pemerintah Desa induk dan masyarakat Desa yang bersangkutan atau rencana pembentukan Desa melalui penggabungan bagian Desa kepada Pemerintah Desa dan masyarakat Desa yang bagian Desanya digabung.

Pasal 8

(1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan masyarakat Desa terhadap rencana pembentukan Desa melalui pemekaran Desa berdasarkan Prakarsa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a. (2) Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan notulen musyawarah Desa. (3) Berita acara hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan penetapan Keputusan Kepala Desa tentang persetujuan pemekaran Desa. (4) Kepala Desa mengusulkan secara tertulis pemekaran Desa kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan berita acara musyawarah Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 9

(1) BPD masing-masing Desa yang bagian Desanya digabung menyelenggarakan musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan masyarakat Desa terhadap recana pembentukan Desa melalui penggabungan bagian Desa berdasarkan Prakarsa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b. (2) Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan notulen musyawarah Desa. (3) Berita acara hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) menjadi bahan dalam kesepakatan penggabungan bagian Desa dalam bentuk keputusan bersama yang ditandatangani oleh para Kepala Desa yang bersangkutan. (4) Para Kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan secara tertulis penggabungan bagian Desa kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan berita acara musyawarah Desa dan Keputusan Bersama Kepala Desa.

Pasal 10

(1) Bupati setelah menerima usulan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 9 ayat (4), membentuk tim pembentukan Desa persiapan dengan Keputusan Bupati. (2) Tim pembentukan Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. Unsur Pemerintah Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, perencanaan pembangunan daerah, Bagian Hukum dan Perundang- undangan dan unsur perangkat daerah terkait; b. Camat; dan c. Unsur akademisi dibidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah dan sosial kemasyarakatan. (3) Tim pembentukan Desa persiapan bertugas melakukan kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan Desa persiapan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Hasil kajian dan verifikasi persyaratan Desa persiapan oleh tim pembentukan Desa persiapan dituangkan kedalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak-tidaknya dibentuk Desa persiapan dan disampaikan kepada Bupati. (2) Rekomendasi yang menyatakan layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan pertimbangan Bupati untuk melakukan pemekaran Desa. (3) Dalam hal Bupati menyetujui pemekaran Desa, Bupati MENETAPKAN Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan. (4) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur untuk mendapatkan Surat Gubernur yang memuat kode register desa persiapan. (5) Bupati meresmikan pembentukan desa persiapan sekaligus mengangkat Penjabat Kepala Desa persiapan berdasarkan Surat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 12

(1) Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) merupakan bagian dari wilayah Desa induk. (2) Desa Persiapan dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Desa Persiapan.

Pasal 13

(1) Pembentukan Desa, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa. (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilantik bersamaan dengan diresmikannya Desa oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan tugas, wewenang dan kewajiban yang sama dengan Kepala Desa. (4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelantikan melakukan antara lain : a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa; b. membentuk struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa; c. mengangkat Perangkat Desa; d. memfasilitasi pengisian anggota BPD; e. membentuk lembaga kemasyarakat Desa; dan f. memfasilitasi pemilihan Kepala Desa serentak.

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugas penjabat Kepala Desa Persiapan menyusun rencana kerja pembangunan Desa persiapan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa Persiapan. (2) Rencana kerja pembangunan Desa Persiapan yang telah disusun disampaikan kepada Kepala Desa Induk untuk dijadikan bahan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk sebagai bagian kebutuhan Anggaran Desa persiapan. (3) Penjabat Kepala Desa Persiapan ikut serta dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk. (4) Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, terhadap anggaran desa persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk, Pengelolaannya dilaksanakan oleh penjabat Kepala Desa Persiapan. (5) Desa persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (6) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa persiapan yang tidak mampu dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk dibebankan kepada APBD Kabupaten Tolitoli dan dapat dibiayai oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Pusat. (7) Anggaran Pembangunan sarana dan prasarana Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk.

Pasal 15

(1) Penjabat Kepala Desa Persiapan bertugas melaksanakan pembentukan Desa Persiapan meliputi : a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis; b. pengelolaan Anggaran Operasional Desa Persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk; c. pembentukan struktur organisasi; d. pengangkatan perangkat Desa; e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa; f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa; g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan h. pembukaan akses perhubungan antar-Desa. (2) Penjabat Kepala Desa persiapan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Desa Induknya. (3) Penjabat Kepala Desa Persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada : a. Bupati melalui Camat; b. Kepala Desa Induk. (4) Laporan Penjabat Kepala Desa Persiapan terkait dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

(1) Bupati melakukan kajian verifikasi terhadap laporan berkala penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3). (2) Dalam melaksanakan kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim penilai kelayakan Desa Persiapan menjadi Desa dengan Keputusan Bupati. (3) Tim penilai kelayakan Desa persiapan menjadi Desa bertugas melakukan kajian dan verifikasi kelayakan Desa persiapan ditetapkan menjadi Desa. (4) Apabila hasil kajian dan verifikasi Tim Penilai kelayakan Desa persiapan menjadi Desa menyatakan Desa persiapan layak menjadi Desa, Bupati menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa. (5) Apabila hasil kajian dan verifikasi tim penilai kelayakan Desa persiapan menjadi Desa menyatakan Desa persiapan tidak layak menjadi Desa, maka Desa persiapan dihapus dan wilayahnya dikembalikan ke Desa Induk. (6) Penghapusan dan pengembalian Desa persiapan ke Desa Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. (7) Ketentuan mengenai mekanisme kajian dan verifikasi kelayakan Desa persiapan menjadi Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB Kedua

Syarat Pembentukan Desa

Pasal 5

Koreksi

Pasal 6

BAB Ketiga

Tata Cara Pembentukan Desa

Pasal 7

Koreksi

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan

Pasal 21

Koreksi

(1) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan pendapat masyarakat. (2) Perubahan status Desa menjadi kelurahan harus memenuhi syarat : a. luas wilayah tidak berubah; b. jumlah penduduk paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1000 (seribu) Kepala Keluarga; c. sarana dan prasarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya Pemerintahan Kelurahan meliputi : 1. memiliki kantor pemerintahan; 2. memiliki jaringan perhubungan yang lancar; 3. sarana komunikasi yang memadai; dan 4. fasilitas umum yang memadai. d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta keaneka ragaman mata pencaharian; e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri; f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan; g. akses transportasi antar wilayah dan komunikasi sudah cukup baik; h. kondisi infrastruktur bercirikan perkotaan; dan i. batas usia desa paling sedikit 5 (lima) tahun semenjak pembentukan.

Pasal 22

(1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan masyarakat Desa terhadap rencana perubahan status Desa menjadi Kelurahan. (2) Hasil kesepakatan musyawarah Desa dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan notulen musyawarah, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 23

(1) Bupati setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan. (2) Ketentuan mengenai Tim pembentukan Desa persiapan, kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11, berlaku secara mutatis mutandis terhadap Tim, Kajian dan Verifikasi oleh Tim perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

Pasal 24

(1) Hasil kajian dan verifikasi Tim perubahan status Desa menjadi Kelurahan menjadi bahan masukan usulan bagi Bupati untuk menyetujui atau menolak terhadap usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan. (2) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan, Bupati menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.

BAB Kedua

Perubahan Status Kelurahan Menjadi Desa

Pasal 25

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah dapat mengubah status kelurahan menjadi Desa berdasarkan prakarsa masyarakat. (2) Perubahan status Kelurahan menjadi Desa hanya dapat dilakukan bagi kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan. (3) Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan sebagimana dimaksud pada ayat (2), dengan karateristik : a. kondisi masyarakat homogen; b. mata pencaharian sebagian besar dibidang agraris atau nelayan; dan c. akses transportasi dan komunikasi masih terbatas. (4) Perubahan status Kelurahan menjadi Desa dapat seluruhnya menjadi Desa atau sebagian menjadi Desa dan sebagian menjadi Kelurahan. (5) Desa yang merupakan hasil perubahan status Kelurahan menjadi desa harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 26

(1) Kepala Kelurahan menyelenggarakan musyawarah Kelurahan untuk mendapatkan kesepakatan masyarakat Kelurahan terhadap rencana perubahan status kelurahan menjadi Desa. (2) Hasil kesepakatan musyawarah kelurahan dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan notulen musyawarah, disampaikan oleh Kepala Kelurahan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 27

(1) Bupati setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan perubahan status kelurahan menjadi desa. (2) Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait syarat pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (3) Ketentuan mengenai Tim Pembentukan Desa Persiapan, kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tim, kajian dan verifikasi oleh tim perubahan status kelurahan menjadi Desa.

Pasal 28

(1) Hasil kajian dan verifikasi tim perubahan status kelurahan mejadi desa, menjadi bahan masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau menolak terhadap usulan perubahan status kelurahan menjadi Desa. (2) Dalam hal Bupati menyetujui usulan Perubahan status kelurahan menjadi Desa, Bupati menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Kelurahan menjadi Desa. (3) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan status kelurahan menjadi desa atau desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD. (4) Apabila Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD, Pemerintah Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi.

BAB X

PERUBAHAN STATUS DESA ADAT

Pasal 33

Koreksi

(1) Perubahan status desa adat oleh Pemerintah Daerah harus mempertimbangkan meningkatnya intensitas kewenangan desa adat berdasarkan asal-usul. (2) Perubahan status desa adat oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Desa adat menjadi desa; b. Desa menjadi desa adat; c. Kelurahan menjadi desa adat; dan d. Desa adat menjadi kelurahan.

Pasal 34

Koreksi

Perubahan status desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 28 berlaku mutatis mutandis terhadap perubahan status kelurahan menjadi desa adat dan desa adat menjadi kelurahan.

Pasal 35

(1) Perubahan status desa adat menjadi desa dilakukan berdasarkan prakarsa pemerintah desa adat dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat. (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa adat. (3) Pemerintah desa adat memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah desa adat. (4) Hasil musyawarah desa adat ditetapkan dengan berita acara dan dilengkapi dengan notulen disampaikan oleh Kepala Desa Adat kepada Bupati sebagai usulan perubahan status desa adat menjadi desa.

Pasal 36

(1) Kepala Desa melaoprkan berita acara hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) kepada Bupati. (2) Bupati setelah menerima Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membenntuk tim penataan desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (3) Bupati menugaskan tim penataan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk melakukan kajian dan verifikasi atas usulan perubahan status desa adat menjadi desa. (4) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi masukan bagi Bupati menyetujui atau menolak usulan perubahan status desa adat menjadi desa. (5) Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terkait syarat pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (6) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status desa adat menjadi desa, Bupati menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Adat menjadi Desa. (7) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang telah dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Pasal 37

(1) Perubahan status desa menjadi desa adat dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat. (2) Prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa. (3) Pemerintah Desa memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah desa. (4) BPD menyelenggarakan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk membahas dan menyepakati perubahan status desa menjadi desa adat. (5) Hasil musyawarah desa ditetapkan dengan berita acara dan dilengkapi dengan notulen selanjutnya disampaikan Kepala Desa kepada Bupati sebagai usulan perubahan status desa menjadi desa adat.

Pasal 38

(1) Kepala Desa melaporkan berita acara hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) kepada Bupati. (2) Bupati setelah menerima Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk tim penataan desa. (3) Bupati menugaskan tim penataan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk melakukan kajian dan verifikasi atas usulan perubahan status desa menjadi desa adat. (4) Hasil kajian dan verfikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi masukan bagi Bupati menyetujui atau menolak usulan perubahan status desa menjadi desa adat. (5) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status desa menjadi desa adat, Bupati menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan status desa menjadi desa adat. (6) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Pasal 39

(1) Perubahan status kelurahan menjadi desa adat melalui perubahan status kelurahan menjadi desa. (2) Ketentuan perubahan status kelurahan menjadi desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 dan ketentuan perubahan status desa menjadi desa adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 berlaku mutatis mutandis terhadap status kelurahan menjadi desa adat.

Pasal 40

(1) Perubahan status desa adat menjadi kelurahan melalui perubahan status desa adat menjadi desa. (2) Ketentuan perubahan status desa adat menjadi desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 dan ketentuan perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 berlaku mutatis mutandis terhadap status desa adat menjadi kelurahan.

Pasal 41

(1) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa Adat setelah Peraturan Daerah tentang Penataan Desa Adat ditetapkan. (2) Penjabat Kepala Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari masyarakat desa adat yang bersangkutan. (3) Penjabat Kepala Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa Adat. (4) Penjabat Kepala Desa Adat dilantik oleh Bupati atau Penjabat yang ditunjuk bersamaan dengan diresmikannya desa adat.

Pasal 42

Susunan kelembagaan, pengisian jabatan dan masa jabatan Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

BAB XIII

PENGATURAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 46

Koreksi

(1) Kepala Desa di desa induk yang dimekarkan atau desa penggabungan bagian Desa tetap sebagai Kepala Desa dan untuk desa persiapan atau desa hasil penggabungan bagian desa diangkat Penjabat Kepala Desa. (2) Kepala Desa di desa Induk dari beberapa desa yang bergabung diberhentikan dan ditunjuk Penjabat Kepala Desa. (3) Kepala dari desa yang dihapus atau menjadi kelurahan atau adat dibehentikan dan ditunjuk Kepala Kelurahan atau Penjabat Kepala Desa adat. (4) Untuk kelurahan yang berubah status menjadi desa atau desa adat menjadi desa, Kepala Kelurahan diangkat menjadi Penjabat Kepala Desa dan Kepala Desa Adat yang berubah status diberhentikan dan diangkat Penjabat Kepala Desa dari unsur Aparatur Sipil Negara.

Pasal 47

(1) Perangkat desa dan anggota BPD yang berdomisili di desa hasil pemekaran, desa persiapan, penggabungan bagian desa menjadi perangkat desa dan anggota BPD di desa hasil pemekaran, desa persiapan, penggabungan bagian desa. (2) Perangkat desa dan anggota BPD hasil penggabungan beberapa desa tetap menjadi perangkat desa dan anggota BPD hasil penggabungan beberapa desa disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan. (3) Perangkat desa dan anggota BPD dari desa yang berubah status menjadi kelurahan/desa adat diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (4) Untuk perangkat desa dan anggota BPD di desa hasil perubahan status kelurahan menjadi desa diangkat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 48

(1) Aset desa dari desa hasil penghapusan atau perubahan status menjadi kelurahan ditetapkan menjadi barang inventaris dan kekayaan milik Pemerintah Daerah. (2) Aset Pemerintah Daerah yang dikelola oleh kelurahan yang berubah status menjadi desa, ditetapkan menjadi barang inventaris dan aset desa. (3) Aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk penandatanganan berita acara serah terima.

Pasal 49

(1) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa yang berubah status dari desa menjadi kelurahan dilaporkan kepala desa kepada Bupati. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya pada saat peresmian perubahan status tersebut.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang PENATAAN DESA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB IV

Pasal 17

BAB V

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB VI

Pasal 21

Pasal 25

BAB Kesatu

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB 2

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB Kedua

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB 2

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB VII

Pasal 29

Pasal 30

BAB VIII

Pasal 31

BAB IX

Pasal 32

BAB X

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39