PERDA

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 tentang PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUGAN KOPERASI

PERDA Nomor 17 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perorangan atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. 2. Pengurus adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Koperasi untuk kepentingan dan tujuan Koperasi, serta mewakili Koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. 3. Anggota adalah orang perorangan atau badan hokum koperasi yang bergabung atau mengikat diri sebagai anggota koperasi. 4. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara koperasi dengan pelaku usaha lain untuk memberdayakan dan mengembangkan koperasi berdasarkan prinsip kerjasama dan saling menguntungkan. 5. Pemberdayaan Koperasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana atau terprogram untuk memperkuat kelembagaan koperasi, manajemen koperasi dan kinerja serta permodalan koperasi dalam melakukan kegiatan usaha. 6. Perlindungan Koperasi adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat dalam bentuk kebijakan dan program untuk melindungi koperasi dan usaha mikro dari praktek persaingan usaha tidak sehat dan dampak dari kondisi perekonomian daerah dan nasional. 7. Pemetaan/pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan dokumen yang berisi data, informasi, dan keterangan tentang status koperasi, status dan jumlah pengurus dan/atau anggota koperasi, perkembangan kinerja koperasi dan jenis usaha koperasi. 8. Koeperasi Tidak Berkualitas adalah status pemeringkatan atau klasifikasi koperasi berdasarkan hasil penilaian dari instansi atau lembaga yang berwenang dan ditandai dengan simbol/kode BBB. 9. Koperasi Cukup Berkualitas adalah status pemeringkatan atau klasifikasi koperasi berdasarkan hasil penilaian dari instansi atau lembaga yang berwenang, dan ditandai dengan simbol/kode ABB. 10. Koperasi Berkualitas adalah status pemeringkatan atau klasifikasi koperasi berdasarkan hasil penilaian dari instansi atau lembaga yang berwenang, dan ditandai dengan simbol/kode AAB. 11. Koperasi Sangat Berkualitas adalah status pemeringkatan atau klasifikasi koperasi berdasarkan hasil penilaian dari instansi atau lembaga yang berwenang, dan ditandai dengan simbol/kode AAA. 12. Koperasi Simpan Pinjam, selanjutnya disingkat KSP atau Usaha Simpan-Pinjam Koperasi, selanjutnya disingkat USP Koperasi adalah koperasi yang melakukan usaha simpan-pinjam. 13. Rapat Koperasi adalah wadah pertemuan pengurus dan segenap anggota koperasi untuk membahas dan mengambil keputusan terkait dengan hal-ikhwal usaha koperasi. 14. Perlindungan adalah upaya menjaga dan melindungi Koperasi dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan usaha Koperasi. 15. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli. 16. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 17. Bupati adalah Bupati Tolitoli. 18. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli sebagai unsur penyelengara pemerintahan daerah. 19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tolitoli. 20. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, selanjutnya disingkat Dinas Koperasi dan UMKM adalah perangkat daerah dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli.

BAB II

PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

Pasal 3

Koreksi

(1) Sebelum melaksanakan program pemberdayaan koperasi, Pemerintah Daerah terlebih dahulu melakukan pemetaan atau pendataan koperasi. (2) Pemetaan atau pendataan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup : a. jumlah koperasi dan jumlah anggota koperasi; b. jenis usaha koperasi; c. kemampuan keuangan atau modal koperasi; dan d. laporan hasil pemeringkatan koperasi dari intansi pemerintah yang berwenang atau lembaga independen yang khusus melaksanakan tugas dalam pemeringkatan atau pengklasifikasian koperasi. (3) Dalam melaksanakan pemetaan atau pendataan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Koperasi dan UMKM.

Pasal 4

Hasil pemetaan atau pendataan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), bertujuan untuk : a. mengetahui dan memastikan kinerja koperasi dalam suatu periode tertentu; b. mengetahui keberhasilan dan eksistensi koperasi dalam mendukung pengembangan daerah; dan c. meningkatkan kesadaran pengurus dan/atau anggota koperasi mengenai pentingnya koperasi dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah.

Pasal 5

Hasil pemetaan atau pendataan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 4, menjadi dasar pertimbangan dan penilaian bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan program pemberdayaan dan pengembangan koperasi.

Pasal 6

(1) Dalam melaksanakan program pemberdayaan koperasi, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk : a. memfasilitasi penataan kelembagaan koperasi secara proporsional sesuai dengan kemampuan organisasi, permodalan dan/atau jangkauan usaha koperasi; b. memfasilitasi bimbingan pengelolaan/managemen koperasi; c. memberikan bantuan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan/atau penelitian mengenai perkoperasian; d. memfasilitasi pemberdayaan usaha koperasi yang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan anggota; e. memberi bantuan konsultasi dan fasilitasi dalam hal terjadi permasalahan yang dihadapi oleh koperasi dengan tetap memperhatikan anggaran dasar koperasi; dan/atau f. memberikan insentif pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Pelaksanaan program pemberdayaan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya ditujukan bagi koperasi yang masih aktif dan tercatat/terdaftar pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Koperasi dan UMKM. (3) Anggota dari masing-masing koperasi berhak mengetahui setiap langkah kebijakan pemerintah daerah dalam melakukan program pemberdayaan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

Dalam melaksanakan program pemberdayaan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah memprioritaskan atau mendahulukan koperasi yang memiliki predikat atau klasifikasi : a. Koperasi Cukup Berkualitas; dan b. Koperasi Tidak Berkualitas.

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah dapat menunjuk fasilitator untuk melakukan pendampingan terhadap koperasi dengan predikat atau klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. (2) Pelaksanaan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada : a. Manajemen organisasi kelembagaan; b. Manajemen pengelolaan keuangan dan permodalan; c. Perluasan pemasaran; d. Penggunaan teknologi; serta e. Manajemen pengelolaan usaha. (3) Biaya pendampingan oleh tenaga fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibebankan kepada APBD atau sumber keuangan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 9

Teknis pelaksanaan program pemberdayaan koperasi, syarat-syarat dan teknis pendampingan terhadap koperasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mendorong dunia usaha untuk membantu pemberian perlindungan hukum terhadap kepastian usaha dan keberlansungan usaha koperasi. (2) Pemberikan perlindungan hukum terhadap kepastian usaha dan kebelansungan usaha koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa : a. bantuan fasilitas untuk mendapatkan izin usaha; b. persaingan usaha yang sehat; dan/atau c. kemitraan usaha.

Pasal 11

Untuk menjamin kepastian berusaha dan keberlanjutan usaha koperasi, Pemerintah Daerah dapat mengambil kebijakan untuk : a. MENETAPKAN bidang kegiatan usaha yang hanya boleh dikelola dan/atau dijalankan oleh koperasi; dan b. MENETAPKAN bidang kegiatan usaha yang telah berhasil dikelola dan/atau dijalankan oleh koperasi untuk tidak lagi dikelola dan/atau dijalankan oleh badan usaha lain selain koperasi.

Pasal 12

Penetapan bidang kegiatan usaha yang boleh dikelola oleh koperasi atau pembatasan bidang kegiatan usaha yang tidak boleh dikelola selain koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB Kedua

Pemberdayaan Koperasi

Pasal 6

Koreksi

(1) Dalam melaksanakan program pemberdayaan koperasi, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk : a. memfasilitasi penataan kelembagaan koperasi secara proporsional sesuai dengan kemampuan organisasi, permodalan dan/atau jangkauan usaha koperasi; b. memfasilitasi bimbingan pengelolaan/managemen koperasi; c. memberikan bantuan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan/atau penelitian mengenai perkoperasian; d. memfasilitasi pemberdayaan usaha koperasi yang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan anggota; e. memberi bantuan konsultasi dan fasilitasi dalam hal terjadi permasalahan yang dihadapi oleh koperasi dengan tetap memperhatikan anggaran dasar koperasi; dan/atau f. memberikan insentif pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Pelaksanaan program pemberdayaan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya ditujukan bagi koperasi yang masih aktif dan tercatat/terdaftar pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Koperasi dan UMKM. (3) Anggota dari masing-masing koperasi berhak mengetahui setiap langkah kebijakan pemerintah daerah dalam melakukan program pemberdayaan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

Dalam melaksanakan program pemberdayaan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah memprioritaskan atau mendahulukan koperasi yang memiliki predikat atau klasifikasi : a. Koperasi Cukup Berkualitas; dan b. Koperasi Tidak Berkualitas.

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah dapat menunjuk fasilitator untuk melakukan pendampingan terhadap koperasi dengan predikat atau klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. (2) Pelaksanaan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada : a. Manajemen organisasi kelembagaan; b. Manajemen pengelolaan keuangan dan permodalan; c. Perluasan pemasaran; d. Penggunaan teknologi; serta e. Manajemen pengelolaan usaha. (3) Biaya pendampingan oleh tenaga fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibebankan kepada APBD atau sumber keuangan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 9

Teknis pelaksanaan program pemberdayaan koperasi, syarat-syarat dan teknis pendampingan terhadap koperasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB 1

Perlakuan Umum

Pasal 13

Koreksi

(1) Dalam melaksanakan program pengembangan koperasi, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk: a. membantu permodalan dan pembiayaan koperasi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; b. membuka jaringan usaha dan kerja sama saling mengutungkan antara koperasi dan badan usaha lain; c. membantu memperluas jaringan pemasaran hasil produksi usaha koperasi; d. membantu atau menfasilitasi koperasi untuk mengikuti berbagai kegiatan pameran yang berhubungan dengan perkoperasian. (2) Pelaksanaan program pengembangan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya ditujukan bagi koperasi yang masih aktif dan tercatat/terdaftar pada Dinas Koperasi dan UMKM Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli.

Pasal 14

Pelaksanaan program pengembangan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, hanya ditujukan bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya berada dalam Kabupaten Tolitoli atau anggotanya terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Tolitoli.

Pasal 15

Dalam melaksanakan program pengembangan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, Pemerintah Daerah memprioritaskan atau mendahulukan koperasi yang memiliki predikat atau klasifikasi : a. Koperasi Sangat Berkualitas; dan b. Koperasi Berkualitas.

Pasal 16

Koperasi yang memiliki predikat atau klasifikasi Cukup Berkualitas dan Tidak Berkualitas, dapat menjadi sasaran program pengembangan koperasi setelah memenuhi syarat paling sedikit : a. status koperasi masih aktif dan tercatat/terdaftar pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Koperasi dan UMKM. b. kinerja koperasi dalam suatu periode tertentu sudah menujukkan adanya kemajuan yang dibuktikan dengan koperasi aktif dan mempunyai sertifikat penilaian kesehatan minimal cukup sehat dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Koperasi dan UMKM atau instansi/lembaga yang berwenang menilai kinerja koperasi; dan c. predikat atau klasifikasi koperasi sudah berubah menjadi Koperasi Berkualitas yang dibuktikan dengan koperasi aktif dan mempunyai sertifikat penilaian kesehatan minimal cukup sehat dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Koperasi dan UMKM atau instansi/lembaga yang berwenang menilai kinerja koperasi dan/atau melakukan pemeringkatan koperasi.

Pasal 17

Koperasi dalam kategori KSP/USP Koperasi, dapat mendapatkan bantuan modal usaha dari Pemerintah Daerah sepanjang memenuhi syarat paling sedikit : a. memiliki manajemen keuangan yang sehat yang dibuktikan dengan dokumen laporan pertanggung-jawaban keuangan melalui rapat koperasi; b. tercatat sebagai koperasi sehat yang dibuktikan dengan dokumen yang pernah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah; c. menyampaikan dokumen yang membuktikan bahwa status anggota koperasi adalah penduduk Kabupaten Tolitoli; d. disetujui oleh anggota koperasi yang dibuktikan dengan dokumen hasil rapat koperasi; dan e. pengurus koperasi tidak pernah diproses hukum oleh lembaga penegak hukum karena menyalah-gunakan keuangan koperasi berdasarkan laporan yang disampaikan oleh pengurus dan/atau anggota koperasi.

Pasal 18

Tata cara mengenai pemberian bantuan modal usaha kepada KSP/USP Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB 2

Perlakuan Khusus

Pasal 16

Koreksi

Koperasi yang memiliki predikat atau klasifikasi Cukup Berkualitas dan Tidak Berkualitas, dapat menjadi sasaran program pengembangan koperasi setelah memenuhi syarat paling sedikit : a. status koperasi masih aktif dan tercatat/terdaftar pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Koperasi dan UMKM. b. kinerja koperasi dalam suatu periode tertentu sudah menujukkan adanya kemajuan yang dibuktikan dengan koperasi aktif dan mempunyai sertifikat penilaian kesehatan minimal cukup sehat dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Koperasi dan UMKM atau instansi/lembaga yang berwenang menilai kinerja koperasi; dan c. predikat atau klasifikasi koperasi sudah berubah menjadi Koperasi Berkualitas yang dibuktikan dengan koperasi aktif dan mempunyai sertifikat penilaian kesehatan minimal cukup sehat dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Koperasi dan UMKM atau instansi/lembaga yang berwenang menilai kinerja koperasi dan/atau melakukan pemeringkatan koperasi.

Pasal 17

Koperasi dalam kategori KSP/USP Koperasi, dapat mendapatkan bantuan modal usaha dari Pemerintah Daerah sepanjang memenuhi syarat paling sedikit : a. memiliki manajemen keuangan yang sehat yang dibuktikan dengan dokumen laporan pertanggung-jawaban keuangan melalui rapat koperasi; b. tercatat sebagai koperasi sehat yang dibuktikan dengan dokumen yang pernah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah; c. menyampaikan dokumen yang membuktikan bahwa status anggota koperasi adalah penduduk Kabupaten Tolitoli; d. disetujui oleh anggota koperasi yang dibuktikan dengan dokumen hasil rapat koperasi; dan e. pengurus koperasi tidak pernah diproses hukum oleh lembaga penegak hukum karena menyalah-gunakan keuangan koperasi berdasarkan laporan yang disampaikan oleh pengurus dan/atau anggota koperasi.

Pasal 18

Tata cara mengenai pemberian bantuan modal usaha kepada KSP/USP Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB III

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 19

Koreksi

(1) Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap status koperasi dan kegiatan usaha koperasi dalam wilayah Kabupaten Tolitoli. (2) Pengawasan terhadap koperasi atau kegiatan usaha koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : a. kepastian status badan hukum koperasi termasuk kedudukan kantor koperasi, kantor cabang, dan kantor kas KSP/USP Koperasi; b. kepastian pemilikan izin usaha koperasi; c. kepastian status pengurus dan/atau keanggotaan koperasi sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Tolitoli, termasuk koperasi yang bergerak dalam kegiatan KSP/USP Koperasi; dan d. jenis usaha koperasi dan jangkauan usahanya; e. kepastian mengenai jenis usaha koperasi tidak bertentangan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bupati menugaskan Dinas Koperasi dan UMKM Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli.

Pasal 21

(1) Bupati berwenang melakukan evaluasi terhadap status koperasi dan kegiatan usaha koperasi. (2) Evaluasi terhadap status koperasi dan kegiatan usaha koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup: a. evaluasi atau penilaian kinerja koperasi dalam suatu periode tertentu; dan b. evaluasi terhadap dokumen laporan koperasi kepada Pemerintah Daerah terkait dengan keterlibatan koperasi dalam mengikuti program pemberdayaan dan pengembangan koperasi yang pernah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. (3) Pelaksanaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun rencana program pemberdayaan dan pengembangan koperasi untuk tahun anggaran berikutnya.

Pasal 22

Dalam hal Bupati menemukan adanya keganjilan terhadap hasil pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), Bupati berwenang memanggil pengurus koperasi untuk memberi klarifikasi terkait dengan keganjilan hasil pelaksanaan evaluasi.

Pasal 23

(1) Dalam melakukan evaluasi terhadap status koperasi dan kegiatan usaha koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, serta temuan hasil pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bupati menugaskan Dinas Koperasi dan UMKM Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli. (2) Hasil evaluasi terhadap status koperasi dan kegiatan usaha koperasi, wajib disampaikan oleh Bupati kepada DPRD Kabupaten Tolitoli.

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 tentang PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUGAN KOPERASI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Keempat

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB 1

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB 2

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB III

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kesatu

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kedua

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB IV

Pasal 24

Pasal 25

BAB V

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB Kesatu

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB VI

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB VII

Pasal 32

BAB VIII

Pasal 33

BAB IX

Pasal 34

Pasal 35