PERBAN

Peraturan Badan Nomor 47 Tahun 2020 tentang PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI ASISTEN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

PERBAN Nomor 47 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Ombudsman ini yang dimaksud dengan: 1. Ombudsman yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. 2. Asisten Ombudsman yang selanjutnya disebut Asisten adalah pegawai yang diangkat oleh Ketua Ombudsman berdasarkan persetujuan rapat pleno untuk membantu Ombudsman dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya. 3. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Ketua Ombudsman kepada Asisten untuk meningkatkan kompetensi, mengurangi kesenjangan kompetensi, dan/atau pengembangan karier Asisten melalui pendidikan formal dengan biaya pendidikan yang ditanggung oleh Ombudsman, institusi lain yang bekerja sama dengan Ombudsman atau institusi lain bagi masyarakat luas. 4. Tugas Belajar Mandiri adalah penugasan yang diberikan oleh Ketua Ombudsman kepada Asisten untuk meningkatkan kompetensi, mengurangi kesenjangan kompetensi, dan/atau pengembangan karier Asisten melalui pendidikan formal dengan biaya pendidikan ditanggung sendiri oleh Asisten yang bersangkutan. 5. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Asisten dalam suatu satuan organisasi. 6. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Asisten berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Jabatannya. 7. Rapat Pleno adalah mekanisme pengambilan keputusan tertinggi yang dihadiri oleh paling sedikit setengah plus satu jumlah Anggota Ombudsman.

BAB III

PERSYARATAN, SELEKSI, DAN PENETAPAN TUGAS BELAJAR

Pasal 5

Koreksi

(1) Tugas Belajar diberikan kepada Asisten yang memenuhi persyaratan. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai Asisten Pratama; b. saat mendaftar Tugas Belajar berusia paling tinggi: 1. 40 (empat puluh) tahun, untuk program Magister; dan 2. 47 (empat puluh tujuh) tahun, untuk program Doktoral. c. lulus seleksi di Ombudsman, pemberi bantuan, dan satuan pendidikan bagi Tugas Belajar; d. penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah bernilai baik; e. sehat jasmani dan rohani; f. kesediaan menanggung biaya pendidikan sendiri bagi Tugas Belajar Mandiri; g. tidak sedang menjalani sanksi etika, disiplin, hukum, dan/atau tidak pernah menjalani sanksi disiplin 1 (satu) tahun terakhir; h. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara dan/atau tidak sedang menjalani pemberhentian sementara dari Asisten; dan i. tidak pernah dibatalkan atau diberhentikan dalam pelaksanaan Tugas Belajar.

Pasal 6

(1) Persyaratan batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dikecualikan bagi Asisten: a. di daerah terpencil, tertinggal, dan/atau terluar; atau b. untuk jenjang Jabatan yang sangat diperlukan. (2) Persyaratan batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) saat mendaftar Tugas Belajar paling tinggi: a. 42 (empat puluh dua) tahun, untuk program Magister; dan b. 50 (lima puluh) tahun, untuk program Doktoral. (3) Penentuan daerah terpencil, tertinggal, dan/atau terluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kriteria daerah terpencil, tertinggal, dan/atau terluar. (4) Jenjang Jabatan yang sangat diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dalam Keputusan Ketua Ombudsman.

Pasal 7

Asisten yang menjalankan Tugas Belajar dapat dikecualikan dari ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b oleh Ketua Ombudsman berdasarkan Rapat Pleno dengan mempertimbangkan ketentuan mengenai persyaratan, penetapan penjenjangan, pengembangan karier Asisten, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian tugas dan tanggung jawab Asisten, ketersediaan anggaran, serta kebutuhan organisasi.

Pasal 8

(1) Tugas Belajar dapat diselenggarakan oleh: a. perguruan tinggi dalam negeri; atau b. perguruan tinggi luar negeri. (2) Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. perguruan tinggi negeri; b. perguruan tinggi kedinasan; atau c. perguruan tinggi swasta. (3) Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Negara yang bersangkutan dan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

Pasal 9

(1) Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan Tugas Belajar di perguruan tinggi dalam negeri harus memenuhi persyaratan yaitu program studi yang: a. penyelenggaraannya dalam jenis pendidikan akademik; b. terakreditasi minimal B dari lembaga berwenang; c. sesuai dengan standar Kompetensi Jabatan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jenjang Jabatan; dan d. sesuai perencanaan kebutuhan Tugas Belajar instansi. (2) Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan Tugas Belajar di perguruan tinggi luar negeri harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c dan huruf d.

Pasal 10

(1) Seleksi dilakukan secara terbuka dengan menggunakan sistem gugur. (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. seleksi administrasi; dan b. seleksi potensi akademik. (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara menilai pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 8 dan pemenuhan kemampuan bahasa Inggris sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh institusi pendidikan/lembaga yang memberikan bantuan pendanaan pendidikan. (4) Seleksi potensi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan oleh lembaga atau instansi yang mempunyai keahlian dalam penilaian potensi akademik. (5) Seleksi administrasi dan seleksi potensi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari seleksi Tugas Belajar. (6) Dalam hal pelaksanaan seleksi Tugas Belajar Mandiri, hanya dilakukan seleksi administrasi. (7) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan seleksi ditetapkan oleh Ketua Ombudsman.

Pasal 11

Asisten yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi Tugas Belajar ditetapkan oleh Ketua Ombudsman berdasarkan Rapat Pleno.

BAB Kesatu

Persyaratan

Pasal 5

Koreksi

(1) Tugas Belajar diberikan kepada Asisten yang memenuhi persyaratan. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai Asisten Pratama; b. saat mendaftar Tugas Belajar berusia paling tinggi: 1. 40 (empat puluh) tahun, untuk program Magister; dan 2. 47 (empat puluh tujuh) tahun, untuk program Doktoral. c. lulus seleksi di Ombudsman, pemberi bantuan, dan satuan pendidikan bagi Tugas Belajar; d. penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah bernilai baik; e. sehat jasmani dan rohani; f. kesediaan menanggung biaya pendidikan sendiri bagi Tugas Belajar Mandiri; g. tidak sedang menjalani sanksi etika, disiplin, hukum, dan/atau tidak pernah menjalani sanksi disiplin 1 (satu) tahun terakhir; h. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara dan/atau tidak sedang menjalani pemberhentian sementara dari Asisten; dan i. tidak pernah dibatalkan atau diberhentikan dalam pelaksanaan Tugas Belajar.

Pasal 6

(1) Persyaratan batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dikecualikan bagi Asisten: a. di daerah terpencil, tertinggal, dan/atau terluar; atau b. untuk jenjang Jabatan yang sangat diperlukan. (2) Persyaratan batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) saat mendaftar Tugas Belajar paling tinggi: a. 42 (empat puluh dua) tahun, untuk program Magister; dan b. 50 (lima puluh) tahun, untuk program Doktoral. (3) Penentuan daerah terpencil, tertinggal, dan/atau terluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kriteria daerah terpencil, tertinggal, dan/atau terluar. (4) Jenjang Jabatan yang sangat diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dalam Keputusan Ketua Ombudsman.

Pasal 7

Asisten yang menjalankan Tugas Belajar dapat dikecualikan dari ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b oleh Ketua Ombudsman berdasarkan Rapat Pleno dengan mempertimbangkan ketentuan mengenai persyaratan, penetapan penjenjangan, pengembangan karier Asisten, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian tugas dan tanggung jawab Asisten, ketersediaan anggaran, serta kebutuhan organisasi.

BAB IV

PENDANAAN DAN JANGKA WAKTU TUGAS BELAJAR

Pasal 12

Koreksi

(1) Pendanaan Tugas Belajar dapat bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Ombudsman; dan b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian/Lembaga lain. (2) Dalam hal diperlukan, pendanaan Tugas Belajar dapat bersumber dari: a. bantuan swasta yang tidak mengikat, meliputi bantuan dari badan, yayasan, lembaga, perusahaan, dan organisasi berbadan hukum; b. bantuan luar negeri yang tidak mengikat; dan/atau c. sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Sumber pendanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah mendapat persetujuan dari Ketua Ombudsman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, sesuai dengan rencana kebutuhan Tugas Belajar.

Pasal 13

(1) Pendanaan Tugas Belajar diberikan kepada Asisten untuk membiayai komponen: a. biaya kuliah, ujian, penelitian, seminar, studi banding, alat pelajaran, buku, dan/atau biaya lain yang berlaku bagi PNS Tugas Belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan b. komponen lain yang disetujui oleh pemberi dana di luar pembiayaan oleh Ombudsman. (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal lebih dari 1 (satu) komponen sumber dana. (3) Pendanaan yang berasal lebih dari 1 (satu) sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh untuk membiayai komponen yang sama.

Pasal 14

(1) Tugas Belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu. (2) Jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan program studi yang dipilih dan paling lama: a. 4 (empat) semester atau 2 (dua) tahun, untuk program Magister; dan b. 8 (delapan) semester atau 4 (empat) tahun, untuk program Doktoral.

Pasal 15

(1) Jangka waktu Tugas Belajar dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun untuk Tugas Belajar program Magister dan paling lama 4 (empat) semester atau 2 (dua) tahun untuk Tugas Belajar program Doktoral. (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria: a. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan individu; dan/atau b. sesuai dengan kebutuhan Ombudsman dan mendapat persetujuan Ketua Ombudsman berdasarkan usulan Sekretaris Jenderal. (3) Seluruh biaya yang diperlukan dalam rangka penyelesaian pendidikan selama perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar dibebankan pada Asisten yang bersangkutan. (4) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Ketua Ombudsman berdasarkan Rapat Pleno. (5) Asisten yang mendapatkan perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar diberikan status Tugas Belajar Mandiri. (6) Jangka waktu Tugas Belajar dan perpanjangannya diperhitungkan sebagai masa kerja Asisten.

BAB Ketiga

Kewajiban

Pasal 20

Koreksi

(1) Setiap Asisten Tugas Belajar atau Tugas Belajar Mandiri wajib: a. menyusun perencanaan kinerja pegawai berdasarkan capaian akademik; b. melaporkan diri dan alamat tempat tinggal; c. menaati kode etik di satuan pendidikan tempat melaksanakan Tugas Belajar atau Tugas Belajar Mandiri; d. melaporkan perkembangan pelaksanaan Tugas Belajar atau Tugas Belajar Mandiri setiap semester dalam bentuk laporan penilaian kinerja Asisten; e. mengajukan permohonan perpanjangan apabila jangka waktu yang diberikan untuk melaksanakan Tugas Belajar atau Tugas Belajar Mandiri belum dapat diselesaikan; f. menyelesaikan Tugas Belajar atau Tugas Belajar Mandiri; g. membuat laporan secara tertulis kepada Ombudsman setelah selesai melaksanakan Tugas Belajar paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa Tugas Belajar atau Tugas Belajar Mandiri; dan h. kembali bekerja ke Ombudsman setelah selesai Tugas Belajar atau Tugas Belajar Mandiri; (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Asisten yang menjalani Tugas Belajar wajib: a. menyerahkan tugas dan tanggung jawab sebelum pelaksanaan Tugas Belajar; dan b. melaksanakan ikatan dinas. (3) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu 2 (dua) kali jangka waktu Tugas Belajar yang bersangkutan. (4) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu 4 (empat) kali jangka waktu Tugas Belajar yang bersangkutan bagi Asisten yang mendapatkan izin Tugas Belajar berkelanjutan. (5) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk Asisten dapat dikurangi atau ditambah jangka waktunya berdasarkan kebijakan dari Ketua Ombudsman atas Persetujuan Rapat Pleno, dengan mempertimbangkan kebutuhan instansi dan pelayanan kepada masyarakat. (6) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas berakhir pada saat terpenuhinya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4) atau berakhir karena telah mencapai batas usia pensiun. (7) Asisten Tugas Belajar yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dikenakan sanksi: a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, termasuk bagi Asisten yang tidak kembali bekerja di Ombudsman meskipun telah dilakukan pembatalan penetapan Tugas Belajar; dan/atau b. mengembalikan/menyetor ke kas negara seluruh komponen pembiayaan Tugas Belajar yang berlaku bagi PNS Tugas Belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Ombudsman wajib: a. menyusun kebutuhan dan pengembangan Kompetensi Asisten melalui Tugas Belajar; b. membuat keputusan penetapan Tugas Belajar dan hak serta kewajiban Asisten sebelum pelaksanaan Tugas Belajar; c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Tugas Belajar; d. memenuhi dan/atau menjamin seluruh hak Asisten; e. menempatkan Asisten sesuai dengan Kompetensi atau bidang studi yang ditempuh dan kebutuhan di Ombudsman; f. melakukan inisiatif kerja sama dan berkoordinasi dengan lembaga atau instansi yang dapat memfasilitasi tugas belajar bagi Asisten; dan g. mengangkat atau menempatkan Asisten yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar atau tidak lagi melaksanakan Tugas Belajar dalam Jabatan atau Unit sesuai dengan kebutuhan Ombudsman.

BAB VII

PEMBATALAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 22

Koreksi

(1) Keputusan penetapan Tugas Belajar untuk Asisten dapat dibatalkan oleh Ketua Ombudsman atas persetujuan Rapat Pleno berdasarkan usulan pimpinan unit kerja dengan melampirkan bukti atau kelengkapan data pendukung sesuai dengan alasan pembatalan. (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar maupun selama proses Tugas Belajar. (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan alasan antara lain: a. terdapat bukti tidak memenuhi syarat pemberian Tugas Belajar; b. dijatuhi sanksi tingkat sedang atau tingkat berat karena dinyatakan melanggar kode etik dan kode perilaku; c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat; d. tidak berangkat ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah; dan/atau e. mengajukan permohonan pengunduran diri.

Pasal 23

(1) Pelaksanaan Tugas Belajar dapat diberhentikan oleh Ketua Ombudsman atas persetujuan Rapat Pleno berdasarkan usulan pimpinan unit kerja dengan melampirkan bukti atau kelengkapan data pendukung sesuai dengan alasan pemberhentian. (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan alasan: a. tidak mampu menyelesaikan Tugas Belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara Tugas Belajar; b. tidak dapat melaksanakan Tugas Belajar karena peristiwa di luar kemampuannya; c. tidak sehat jasmani dan rohani, yang dinyatakan oleh tim penguji kesehatan tersendiri yang mengakibatkan Asisten tidak mungkin menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan; dan/atau d. tidak melaporkan perkembangan Tugas Belajarnya meskipun telah diberi peringatan sebanyak 3 (tiga) kali.

Pasal 24

Asisten yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar sesuai jangka waktu Tugas Belajar termasuk perpanjangannya, tidak dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6), jika terdapat alasan: a. pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3); atau b. pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).

(1) Setiap Asisten Tugas Belajar atau Tugas Belajar Mandiri wajib: a. menyusun perencanaan kinerja pegawai berdasarkan capaian akademik; b. melaporkan diri dan alamat tempat tinggal; c. menaati kode etik di satuan pendidikan tempat melaksanakan Tugas Belajar atau Tugas Belajar Mandiri; d. melaporkan perkembangan pelaksanaan Tugas Belajar atau Tugas Belajar Mandiri setiap semester dalam bentuk laporan penilaian kinerja Asisten; e. mengajukan permohonan perpanjangan apabila jangka waktu yang diberikan untuk melaksanakan Tugas Belajar atau Tugas Belajar Mandiri belum dapat diselesaikan; f. menyelesaikan Tugas Belajar atau Tugas Belajar Mandiri; g. membuat laporan secara tertulis kepada Ombudsman setelah selesai melaksanakan Tugas Belajar paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa Tugas Belajar atau Tugas Belajar Mandiri; dan h. kembali bekerja ke Ombudsman setelah selesai Tugas Belajar atau Tugas Belajar Mandiri; (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Asisten yang menjalani Tugas Belajar wajib: a. menyerahkan tugas dan tanggung jawab sebelum pelaksanaan Tugas Belajar; dan b. melaksanakan ikatan dinas. (3) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu 2 (dua) kali jangka waktu Tugas Belajar yang bersangkutan. (4) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu 4 (empat) kali jangka waktu Tugas Belajar yang bersangkutan bagi Asisten yang mendapatkan izin Tugas Belajar berkelanjutan. (5) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk Asisten dapat dikurangi atau ditambah jangka waktunya berdasarkan kebijakan dari Ketua Ombudsman atas Persetujuan Rapat Pleno, dengan mempertimbangkan kebutuhan instansi dan pelayanan kepada masyarakat. (6) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas berakhir pada saat terpenuhinya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4) atau berakhir karena telah mencapai batas usia pensiun. (7) Asisten Tugas Belajar yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dikenakan sanksi: a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, termasuk bagi Asisten yang tidak kembali bekerja di Ombudsman meskipun telah dilakukan pembatalan penetapan Tugas Belajar; dan/atau b. mengembalikan/menyetor ke kas negara seluruh komponen pembiayaan Tugas Belajar yang berlaku bagi PNS Tugas Belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Badan Nomor 47 Tahun 2020 tentang PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI ASISTEN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

BAB Keempat

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kesatu

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kedua

Pasal 14

BAB Ketiga

Pasal 15

BAB V

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kesatu

Pasal 16

BAB Kedua

Pasal 17

BAB VI

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kesatu

Pasal 18

BAB Kedua

Pasal 19

BAB Ketiga

Pasal 20

Pasal 21

BAB VII

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB VIII

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB IX

Pasal 30

Pasal 31

BAB IX

Pasal 32

BAB XI

Pasal 33