PERBAN

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2020 tentang PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAKAAN KERJA, CACAT, DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA, SERTA KRITERIA PENETAPAN TEWAS BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

PERBAN Nomor 4 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan. 2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah. 3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 4. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah perlindungan atas resiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat. 5. Pengelola Program adalah PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) Persero. 6. Peserta adalah Pegawai ASN yang menerima Gaji yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kecuali Pegawai ASN di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Pegawai ASN di lingkungan Kepolisian Negara Republik INDONESIA. 7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Rumah adalah tempat tinggal yang dihuni Pegawai ASN atau Pegawai ASN beserta keluarganya, atau Pegawai ASN pada saat mendapat penugasan dari pejabat yang berwenang. 9. Anak adalah anak kandung atau anak yang disahkan menjadi anak Peserta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. Orang Tua adalah ayah kandung dan/atau ibu kandung dari peserta. 11. Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang diderita sebagai akibat langsung dari pelaksanaan tugas. 12. Cacat adalah kelainan fisik dan/atau mental sebagai akibat kecelakaan kerja yang dapat mengganggu atau menjadi rintangan bagi peserta dalam melakukan pekerjaan. 13. Gaji adalah hak yang dibayarkan dalam bentuk uang kepada Peserta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 14. Gaji Terakhir adalah gaji pokok yang diterima oleh Peserta pada saat mengalami Kecelakaan kerja dan/atau Cacat berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 3098) beserta perubahannya.

BAB II

KRITERIA KECELAKAAN KERJA, CACAT, DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA

Pasal 3

Koreksi

(1) Penetapan Pegawai ASN yang mengalami kecelakaan kerja dilakukan oleh Pengelola Program. (2) Pengelola Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam MENETAPKAN kecelakaan kerja harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Badan ini (3) Dalam hal kecelakaan kerja mengakibatkan cacat total dan menurut tim penguji kesehatan tidak mampu bekerja kembali penetapan kecelakaan kerja dilakukan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 4

Pegawai ASN yang ditetapkan mengalami kecelakaan kerja harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. kecelakaan kerja dalam menjalankan tugas kewajiban; b. kecelakaan kerja dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas kewajibannya; c. kecelakaan kerja karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam menjalankan tugas kewajibannya; d. kecelakaan kerja dalam perjalanan dari Rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya; dan e. kecelakaan kerja yang menyebabkan Penyakit Akibat Kerja.

Pasal 5

Kecelakaan kerja dalam menjalankan tugas kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi: a. kecelakaan kerja dalam menjalankan tugas jabatan dan/atau tugas kedinasan lainnya di lingkungan kerja pada waktu dan tempat yang dibenarkan; atau b. kecelakaan kerja dalam menjalankan tugas jabatan dan/atau tugas kedinasan lainnya di luar lingkungan kerja.

Pasal 6

(1) Kecelakaan kerja dalam menjalankan tugas jabatan dan/atau tugas kedinasan lainnya di lingkungan kerja pada waktu dan tempat yang dibenarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut: a. pada saat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan fungsi dan tugas yang tertuang dalam struktur organisasi dan tata kerja dan dalam jam kerja termasuk jam istirahat yang ditentukan; b. pada saat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan fungsi dan tugas yang tertuang dalam struktur organisasi dan tata kerja, di luar jam kerja, dan diperintahkan secara tertulis oleh atasan/ pimpinan; atau c. pada saat melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan secara tertulis oleh atasan/pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. (2) Kecelakaan kerja dalam menjalankan tugas kewajibannya di lingkungan kerja pada waktu dan tempat yang dibenarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai contoh kasus yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 7

(1) Kecelakaan kerja dalam menjalankan tugas jabatan dan/atau tugas kedinasan lainnya di luar lingkungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut: a. pada saat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan fungsi dan tugas organisasi dan tata kerja, yang diperintahkan tertulis oleh atasan/pimpinan; b. pada saat melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan secara tertulis oleh atasan/pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau c. dalam perjalanan menuju dan/atau kembali dari tempat tujuan sesuai dengan surat perintah/tugas kecuali dalam perjalanan tersebut yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau huruf c dikecualikan apabila pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut hanya pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas yang tidak mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain. (3) Kecelakaan kerja dalam menjalankan tugas kewajibannya di luar lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai contoh kasus yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 8

(1) Kecelakaan kerja dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b yaitu kecelakaan yang terjadi pada saat melaksanakan rangkaian kegiatan yang ada hubungannya dengan tugas yang diperintahkan secara tertulis oleh Pimpinan. (2) Kecelakaan kerja dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai contoh kasus yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 9

(1) Kecelakaan kerja karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam menjalankan tugas kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, apabila kecelakaan kerja tersebut terjadi karena perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat perbuatan dari Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan fungsi dan tugas yang tertuang dalam struktur organisasi dan tata kerja baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja. (2) Kecelakaan kerja karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai contoh kasus yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 10

(1) Kecelakaan kerja dalam perjalanan dari Rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. memenuhi kriteria melalui jalan yang biasa dilalui dan wajar, kecuali terdapat penutupan, pengalihan lalu lintas, atau hambatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan; dan b. tidak melanggar peraturan lalu lintas. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan apabila pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Peserta tidak mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain. (3) Kecelakaan kerja dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai contoh kasus yang tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 11

(1) Kecelakaan kerja yang menyebabkan Penyakit Akibat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, apabila penyakit tersebut sebagai akibat langsung dari pekerjaan dan/atau lingkungan kerja, dengan ketentuan sebagai berikut: a. dinyatakan dengan surat keterangan dokter/dokter spesialis yang berkompeten di bidang kesehatan kerja sesuai dengan peraturan perundang- undangan; dan b. Penyakit Akibat Kerja bukan disebabkan oleh penyakit bawaan. (2) Kecelakaan kerja yang disebabkan menderita Penyakit Akibat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai contoh kasus yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB Kedua

Kriteria Kecelakaan Kerja

Pasal 4

Koreksi

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Manfaat Jaminan Kecelakaan kerja

Pasal 12

Koreksi

Manfaat JKK meliputi: a. perawatan; b. santunan; dan c. tunjangan Cacat. Paragraf I Perawatan

Pasal 13

Koreksi

(1) Perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, diberikan sesuai kebutuhan medis yang meliputi: a. pemeriksaan dasar dan penunjang; b. perawatan tingkat pertama dan lanjutan; c. rawat inap kelas 1 rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta yang setara; d. perawatan intensif; e. penunjang diagnostik; f. pengobatan; g. pelayanan khusus; h. alat kesehatan dan implant; i. jasa dokter/medis; j. operasi; k. tranfusi darah; dan/atau l. rehabilitasi medik. (2) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang, yaitu mulai dari faskes pertama sampai dengan faskes lanjutan. (3) Apabila di faskes pertama tidak memiliki peralatan yang memadai untuk perawatan yang diperlukan maka Pegawai ASN tersebut dirujuk ke faskes lanjutan yaitu rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, atau fasilitas perawatan terdekat. (4) Apabila di rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, atau fasilitas perawatan terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi, peserta dapat diberikan perawatan pada rumah sakit lain dalam wilayah Negara Republik INDONESIA. (5) Apabila di rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, atau fasilitas perawatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dipenuhi, Peserta dapat diberikan perawatan pada rumah sakit luar negeri. (6) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kebutuhan medis yang ditetapkan oleh dokter berupa surat keterangan dokter. (7) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diberikan sampai dengan Peserta sembuh.

Pasal 14

Santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, meliputi: a. penggantian biaya pengangkutan Peserta yang mengalami kecelakaan kerja ke rumah sakit dan/atau ke Rumah Peserta, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan; b. santunan sementara akibat kecelakaan kerja; c. santunan Cacat sebagian anatomis, Cacat sebagian fungsi, dan Cacat total tetap; d. penggantian biaya rehabilitasi berupa alat bantu (orthese) dan/atau alat ganti (prothese) bagi Peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja; dan e. penggantian biaya gigi tiruan.

BAB 1

Santunan Kecelakaan Kerja

Pasal 17

Koreksi

(1) Besaran manfaat JKK yang berupa Santunan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, diberikan berupa penggantian biaya pengangkutan Peserta yang mengalami kecelakan kerja ke rumah sakit dan/atau Rumah Peserta, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan. (2) Santunan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan ketentuan apabila menggunakan angkutan: a. darat atau sungai atau danau diberikan paling besar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah); b. laut diberikan paling besar Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah); c. udara diberikan paling besar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); atau d. apabila menggunakan lebih dari satu angkutan, maka diberikan biaya yang paling besar dari masing- masing angkutan yang digunakan. (3) Penggantian biaya pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi yang mengalami kecelakan kerja apabila menggunakan lebih dari satu angkutan, sesuai contoh kasus yang tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini

Pasal 18

(1) Besaran Manfaat JKK yang berupa Santunan sementara akibat kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, sebesar 100% x Gaji Terakhir, diberikan setiap bulan sampai dengan dinyatakan mampu bekerja kembali. (2) Santunan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan ketentuan: a. pada bulan berikutnya sejak dinyatakan tidak mampu bekerja oleh tim penguji kesehatan; dan b. paling lama setiap 6 (enam) bulan dilakukan pemeriksaan kembali oleh tim penguji kesehatan. (3) Santunan sementara akibat kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihentikan apabila: a. Peserta dinyatakan sudah bekerja kembali berdasarkan rekomendasi tim penguji kesehatan; b. Peserta atas kemauan sendiri bekerja kembali dibuktikan dengan surat keterangan/pernyataan yang diketahui oleh pimpinan Unit Kerja; c. Peserta meninggal dunia; atau d. terbitnya keputusan pemberhentian sebagai ASN.

BAB 2

Santunan Sementara

Pasal 18

Koreksi

Pasal 19

Besaran Manfaat JKK yang berupa santunan Cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c terdiri atas: a. santunan Cacat sebagian anatomis dibayarkan secara sekaligus (lumpsum) sebesar % sesuai Tabel x 80 x Gaji Terakhir. b. santunan Cacat sebagian fungsi dibayarkan secara sekaligus (lumpsum) sebesar penurunan fungsi x % sesuai Tabel x 80 x Gaji Terakhir. c. santunan Cacat total tetap dibayarkan secara sekaligus (lumpsum) dan secara berkala dengan besarnya santunan sebagai berikut: 1. santunan sekaligus sebesar 70% X 80 X Gaji Terakhir; 2. santunan berkala sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan selama 24 (dua puluh empat) bulan. d. dalam hal penerima santunan Cacat meninggal dunia sebelum berakhirnya pemberian santunan Cacat, maka santunan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2. dihentikan dengan ketentuan: 1. apabila meninggal dunia sebagai akibat dari Cacat yang diderita karena kecelakaan kerja maka dinyatakan Tewas dan diberikan hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. apabila meninggal dunia bukan sebagai akibat dari Cacat yang diderita karena kecelakaan kerja maka dinyatakan wafat dan diberikan hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. e. tabel persentase santunan Cacat tetap sebagian dan cacat-cacat lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Kepegawaian Negeri ini.

Pasal 20

(1) Penggantian biaya rehabilitasi berupa alat bantu (orthese) dan/atau alat ganti (prothese) bagi Peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d berupa penggantian meliputi: a. pembelian alat bantu (orthese) dan/atau alat pengganti (prothese) satu kali untuk setiap kasus dengan standar harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah dan tambahan 40% dari harga tersebut; dan b. biaya rehabilitasi medik maksimum sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah). (2) Penggantian biaya gigi tiruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e paling banyak sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk setiap kasus.

BAB 3

Santunan Cacat

Pasal 19

Koreksi

Pasal 20

Pasal 21

(1) Peserta yang didiagnosis menderita Penyakit Akibat Kerja berdasarkan surat keterangan dokter berhak atas manfaat JKK meskipun telah diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun atau diputus hubungan perjanjian kerja dengan hormat sebagai PPPK. (2) Penyakit Akibat Kerja direkomendasikan oleh dokter spesialis yang berkompeten di bidang kesehatan kerja berdasarkan hasil diagnosis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Hak atas manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila Penyakit Akibat Kerja timbul dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun atau diputus hubungan perjanjian kerja dengan hormat sebagai PPPK. (4) Santunan terhadap Penyakit Akibat Kerja diberikan sebesar santunan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 19.

BAB 4

Penyakit Akibat Kerja

Pasal 21

Koreksi

Pasal 22

(1) Besaran Manfaat JKK yang berupa Tunjangan Cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan berdasarkan persentase tertentu dari Gaji atas berkurangnya atau hilangnya fungsi organ tubuh. (2) Tunjangan Cacat diberikan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut: a. 70% (tujuh puluh persen) dari Gaji terakhir, apabila kehilangan fungsi: 1. penglihatan kedua belah mata; 2. pendengaran pada kedua belah telinga; 3. kedua belah kaki dari pangkal paha atau dari lutut ke bawah. b. 50% (lima puluh persen) dari Gaji terakhir, apabila kehilangan fungsi: 1. lengan dari sendi bahu ke bawah; atau 2. kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah. c. 40% (empat puluh persen) dari Gaji terakhir, apabila kehilangan fungsi: 1. lengan dari atas siku ke bawah; atau 2. sebelah kaki dari pangkal paha. d. 30% (tiga puluh persen) dari Gaji terakhir, apabila kehilangan fungsi: 1. penglihatan dari sebelah mata 2. pendengaran dari sebelah telinga 3. tangan dari atas atau dari pergelangan ke bawah; atau 4. sebelah kaki dari mata kaki ke bawah. e. 30% (tiga puluh persen) sampai 70% (tujuh puluh persen) dari Gaji Terakhir menurut tingkat kecelakaan yang atas pertimbangan tim penguji kesehatan dapat dipersamakan dengan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, untuk kehilangan fungsi atas sebagian atau seluruh badan atau ingatan yang tidak termasuk pada huruf a sampai dengan huruf d. (3) Dalam hal terjadi beberapa Cacat, maka besarnya tunjangan Cacat ditetapkan dengan menjumlahkan persentase dari tiap Cacat dengan ketentuan paling tinggi 100% dari Gaji terakhir. (4) Apabila terjadi beberapa Cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai contoh kasus yang tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB V

PERSYARATAN PENETAPAN KECELAKAAN KERJA, CACAT, DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA

Pasal 25

Koreksi

Dalam MENETAPKAN kecelakaan kerja, persyaratan yang wajib dilampirkan yaitu sebagai berikut: a. Keputusan pengangkatan pertama sebagai CPNS/PNS atau keputusan pengangkatan sebagai PPPK; b. Uraian tugas jabatan yang disetujui oleh pimpinan tertinggi unit kerja yang bersangkutan; c. Surat perintah tugas bagi pegawai ASN yang mengalami kecelakaan kerja di luar wilayah kerja/lingkungan kantor; d. Surat keterangan Dokter/Rekam Medik Dokter/Dokter Penguji Tersendiri yang menerangkan secara detail penyakit dan penyebab bagi pegawai ASN yang mengalami kecelakaan kerja; e. Berita Acara Kepolisian atau Laporan Polisi yang menerangkan secara rinci tentang waktu kejadian kecelakaan, para pihak, kronologis kejadian kecelakaan, serta kesimpulan sementara kecelakaan khusus bagi Pegawai ASN yang mengalami kecelakaan kerja lalu lintas, karena penganiayaan, atau anasir yang tidak bertanggung jawab; f. Laporan kronologis yang menerangkan secara rinci tentang kejadian kecelakaan kerja dibuat oleh atasan/pimpinan unit kerja paling rendah pejabat Pengawas; dan g. Persyaratan lain yang diatur dalam peraturan Pengelola Program.

Pasal 26

Dalam MENETAPKAN Cacat, persyaratan yang wajib dilampirkan yaitu sebagai berikut: a. Keputusan pengangkatan sebagai CPNS/PNS atau keputusan pengangkatan sebagai PPPK; b. Surat perintah tugas bagi pegawai ASN yang mengalami Cacat karena kecelakaan kerja di luar wilayah kerja/lingkungan kantor; c. Surat keterangan/rekomendasi dari tim penguji kesehatan bagi pegawai ASN yang mengalami Cacat/Cacat total tetap karena kecelakaan kerja; d. Laporan kronologis yang menerangkan secara rinci tentang kejadian kecelakaan kerja yang menyebabkan Cacat dibuat oleh atasan/pimpinan unit kerja paling rendah pejabat Pengawas; dan e. Persyaratan lain yang diatur oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Pengelola Program baik sendiri- sendiri maupun bersama-sama menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 27

Dalam MENETAPKAN Penyakit Akibat Kerja, persyaratan yang wajib dilampirkan yaitu sebagai berikut: a. Keputusan pengangkatan sebagai CPNS/PNS, keputusan pengangkatan sebagai PPPK, keputusan pemberhentian sebagai PNS atau pemutusan hubungan kerja dengan hormat bagi PPPK; b. Surat Keterangan dokter/dokter spesialis yang berkompeten di bidang kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pegawai ASN yang mengalami Penyakit Akibat kerja; c. Laporan kronologis yang menerangkan secara rinci tentang kejadian kecelakaan kerja yang menyebabkan Penyakit Akibat Kerja dibuat oleh atasan/pimpinan unit kerja paling rendah pejabat Pengawas; dan d. Persyaratan lain yang diatur oleh Pengelola Program.

BAB VI

PROSEDUR PENETAPAN KECELAKAAN KERJA, CACAT, DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA

Pasal 28

Koreksi

(1) Prosedur penetapan kecelakaan kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja dilakukan sebagai berikut: a. Penetapan kecelakaan kerja diusulkan oleh atasan/pimpinan unit kerja paling rendah jabatan Pengawas kepada Pengelola Program; b. Usulan atasan/pimpinan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, atau Pasal 27; c. Khusus kecelakaan kerja yang mengakibatkan cacat total dan menurut tim penguji kesehatan tidak mampu bekerja kembali maka usul penetapannya disampaikan oleh PPK melalui kepala Biro Kepegawaian/Kepala Badan Kepegawaian Daerah/Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang bertanggung jawab di bidang Kepegawaian kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara; d. Dalam MENETAPKAN kecelakaan kerja untuk cacat yang mengakibatkan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atau diputus hubungan perjanjian kerja dengan hormat sebagai PPPK, PPK terlebih dahulu berkoordinasi secara tertulis kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, atau Pasal 27; e. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan paling lambat 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal kecelakaan kerja terjadi sampai dengan diterimanya koordinasi tertulis. Dalam hal koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf d melewati batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf e maka masih dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara. f. Kepala Badan Kepegawaian Negara melakukan verifikasi dan validasi terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud huruf d; g. Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 27 secara lengkap diterima; h. Dalam melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf f, Kepala Badan Kepegawaian Negara dapat membentuk tim; i. Pengelola Program MENETAPKAN kecelakaan kerja selain yang mengakibatkan Cacat total tetap sebagaimana dimaksud pada huruf c; j. Kepala Badan Kepegawaian Negara MENETAPKAN kecelakaan kerja yang mengakibatkan Cacat total tetap sebagaimana dimaksud pada huruf c; k. Kepala Badan Kepegawaian Negara menyampaikan tembusan penetapan sebagaimana dimaksud huruf j kepada Pengelola Program untuk pembayaran tunjangan Cacat; l. Pengelola Program melaksanakan pembayaran tunjangan Cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Surat Penetapan Cacat total tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Kepegawaian Negara ini. (3) Pengelola program menyampaikan tembusan penetapan kecelakaan kerja selain kecelakaan kerja yang mengakibatkan Cacat total dan menurut tim penguji kesehatan tidak mampu bekerja kembali kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

BAB VII

KRITERIA TEWAS

Pasal 29

Koreksi

(1) Penetapan tewas dilakukan oleh PPK. (2) PPK dalam MENETAPKAN tewas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Badan ini. (3) Penetapan tewas oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam memberikan santunan kematian kerja, uang duka tewas, biaya pemakaman, dan/atau bantuan beasiswa bagi ahli waris dari Pegawai ASN yang ditetapkan tewas.

Pasal 30

Pegawai ASN yang ditetapkan tewas harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. meninggal dunia dalam menjalankan tugas kewajibannya; b. meninggal dunia dalam keadaan yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematiannya disamakan dengan meninggal dunia dalam menjalankan tugas kewajibannya; atau c. meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat terhadap anasir itu dalam menjalankan tugas kewajibannya.

Pasal 31

(1) Kriteria meninggal dunia dalam menjalankan tugas kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi: a. meninggal dunia sebagai akibat langsung dalam menjalankan tugas jabatan dan/atau tugas kedinasan lainnya di lingkungan kerja; atau b. meninggal dunia sebagai akibat langsung dalam menjalankan tugas jabatan dan/atau kedinasan lainnya di luar lingkungan kerja. (2) Kriteria meninggal dunia sebagai akibat langsung dalam menjalankan tugas jabatan dan/atau tugas kedinasan lainnya di lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sebagai berikut: a. pada saat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan fungsi dan tugas jabatan yang tertuang di dalam struktur organisasi dan tata kerja dalam keadaan tertentu yang dapat dibenarkan; b. pada saat melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan di luar jam kerja berdasarkan perintah dari atasan/pimpinan secara tertulis; c. pada saat melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan mendapat serangan penyakit kemudian meninggal dunia di tempat; atau d. pada saat melaksanakan tugas mendapat serangan penyakit kemudian langsung dibawa ke dokter/unit pelayanan kesehatan/rumah sakit dan meninggal dunia tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam sejak kejadian. (3) Pegawai ASN yang memenuhi kriteria tewas karena meninggal dunia sebagai akibat langsung dalam menjalankan tugas jabatan dan/atau tugas kedinasan lainnya di lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai contoh kasus yang tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 32

(1) Kriteria tewas karena meninggal dunia sebagai akibat langsung dalam menjalankan tugas jabatan dan/atau tugas kedinasan lainnya di luar lingkungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b meliputi sebagai berikut: a. pada saat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan fungsi dan tugas jabatan yang tertuang di dalam struktur organisasi dan tata kerja, dan atau melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan secara tertulis oleh atasan/pimpinan; b. pada saat melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan secara tertulis oleh atasan/pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. dalam perjalanan menuju atau kembali dari tempat tujuan sesuai dengan surat perintah/tugas; d. pada saat melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan mendapat serangan penyakit kemudian meninggal dunia di tempat tanpa melihat penyebab dari penyakit yang dideritanya; atau e. pada saat melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan mendapat serangan penyakit kemudian langsung dibawa ke dokter/unit pelayanan kesehatan/rumah sakit dan tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam kemudian meninggal dunia tanpa melihat penyebab dari penyakit yang dideritanya. (2) Pegawai ASN yang memenuhi kriteria tewas karena meninggal dunia sebagai akibat langsung dalam menjalankan tugas jabatan dan/atau tugas kedinasan lainnya di luar lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai contoh kasus yang tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 33

(1) Kriteria tewas karena meninggal dunia dalam keadaan yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematiannya disamakan dengan meninggal dunia dalam menjalankan tugas kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b yaitu apabila meninggal dunianya sebagai akibat langsung dari kecelakaan yang terjadi pada saat melaksanakan rangkaian kegiatan yang ada hubungannya dengan tugas yang diperintahkan secara tertulis oleh atasan/pimpinan dan/atau pada saat perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya. (2) Kecelakaan yang terjadi pada saat melaksanakan rangkaian kegiatan yang ada hubungannya dengan tugas yang diperintahkan secara tertulis oleh atasan/pimpinan dan/atau pada saat perjalanan dari Rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. melalui jalan yang biasa dilalui dan wajar, kecuali terdapat penutupan, pengalihan lalu lintas, atau hambatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan; dan b. tidak melanggar peraturan lalu lintas. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikecualikan apabila pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Peserta tidak mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain. (4) Pegawai ASN yang memenuhi kriteria tewas karena meninggal dunia dalam keadaan yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematiannya disamakan dengan meninggal dunia dalam menjalankan tugas kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai contoh kasus yang tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 34

(1) Kriteria tewas karena meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat terhadap anasir itu dalam menjalankan tugas kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c yaitu apabila meninggal dunianya sebagai akibat langsung karena perbuatan anasir-anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat dari tindakan terhadap anasir-anasir itu. (2) Pegawai ASN yang memenuhi kriteria tewas karena meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat terhadap anasir itu dalam menjalankan tugas kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai contoh kasus yang tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 35

(1) Dalam hal Pegawai ASN yang tewas sebelumnya diakibatkan kecelakaan kerja, maka tidak diperlukan surat perintah secara tertulis oleh atasan/pimpinan. (2) Pegawai ASN yang tewas sebelumnya diakibatkan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai contoh kasus yang tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB Kedua

Kriteria Tewas

Pasal 30

Koreksi

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

BAB VIII

MANFAAT DAN BESARAN MANFAAT JAMINAN KECELAKAAN KERJA YANG MENGAKIBATKAN TEWAS

Pasal 36

Koreksi

Manfaat jaminan kecelakaan kerja yang mengakibatkan tewas meliputi: a. santunan kematian kerja; b. uang duka tewas; c. biaya pemakaman; dan d. bantuan beasiswa.

Pasal 37

Koreksi

(1) Santunan kematian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a diberikan kepada ahli waris dari Peserta yang tewas sebesar 60% (enam puluh persen) dikali 80 (delapan puluh) Gaji Terakhir yang dibayarkan 1 (satu) kali. (2) Santunan kematian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli waris dengan ketentuan: a. Peserta yang tewas dan meninggalkan istri yang sah atau suami yang sah, ahli waris yang menerima adalah istri yang sah atau suami yang sah dari Peserta; b. Peserta yang tewas dan tidak meninggalkan istri yang sah atau suami yang sah, ahli waris yang menerima adalah Anak; atau c. Peserta yang tewas dan tidak meninggalkan istri yang sah, suami yang sah atau Anak, ahli waris yang menerima adalah Orang Tua.

Pasal 38

(1) Uang duka tewas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b diberikan kepada ahli waris Peserta yang tewas sebesar 6 (enam) kali Gaji Terakhir yang dibayarkan 1 (satu) kali. (2) Pemberian uang duka tewas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli waris dengan ketentuan: a. Peserta yang tewas dan meninggalkan istri yang sah atau suami yang sah, ahli waris yang menerima adalah istri yang sah atau suami yang sah dari Peserta; b. Peserta yang tewas dan tidak meninggalkan istri yang sah atau suami yang sah, ahli waris yang menerima adalah Anak; atau c. Peserta yang tewas dan tidak meninggalkan istri yang sah, suami yang sah atau Anak, ahli waris yang menerima adalah Orang Tua.

Pasal 39

(1) Biaya pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c diberikan kepada ahli waris Peserta yang tewas. (2) Biaya pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai penggantian atas biaya yang meliputi: a. peti jenazah dan perlengkapannya; dan b. tanah pemakaman dan biaya di tempat pemakaman. (3) Besaran biaya pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Pengelola Program sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dibayarkan 1 (satu) kali. (4) Pemberian biaya pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli waris dengan ketentuan: a. Peserta yang tewas dan meninggalkan istri yang sah atau suami yang sah, ahli waris yang menerima adalah istri yang sah atau suami yang sah dari Peserta; b. Peserta yang tewas dan tidak meninggalkan istri yang sah atau suami yang sah, ahli waris yang menerima adalah Anak; c. Peserta yang tewas dan tidak meninggalkan istri yang sah, suami yang sah atau Anak, ahli waris yang menerima adalah Orang Tua; atau d. Peserta yang tewas tidak meninggalkan istri yang sah, suami yang sah, Anak, atau Orang Tua, ahli waris yang menerima adalah ahli waris lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 40

(1) Bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d diberikan kepada Anak dari Peserta yang tewas dengan ketentuan: a. bagi Anak dari Peserta yang belum memasuki usia sekolah sampai dengan sekolah di tingkat dasar diberikan bantuan beasiswa sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah); b. bagi Anak dari Peserta yang masih duduk di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama diberikan Bantuan beasiswa sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah); c. bagi Anak dari Peserta yang masih duduk di Sekolah Lanjutan Tingkat Atas diberikan bantuan beasiswa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); atau d. bagi Anak dari Peserta yang masih duduk di pendidikan tingkat Diploma, Sarjana, atau Setingkat diberikan bantuan beasiswa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). (2) Bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada paling banyak 2 (dua) orang Anak dari Peserta yang tewas. (3) Bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan: a. belum memasuki usia sekolah atau masih sekolah atau kuliah; b. berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun; c. belum pernah menikah; dan d. belum bekerja. (4) Bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat juga diberikan pada Anak yang masih dalam kandungan dan lahir paling lama 300 (tiga ratus) hari sejak Peserta meninggal dunia serta dalam keadaan hidup.

Pasal 41

Dalam hal terdapat Anak yang dilahirkan dari ibu yang berusia lebih dari 45 (empat puluh lima) tahun harus melampirkan bukti pendukung sebagai berikut: a. asli surat keterangan dokter/bidan/penolong kelahiran; dan b. bagi anak yang saat dilahirkan dibantu oleh penolong kelahiran, dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang disahkan oleh pejabat setempat.

Pasal 42

(1) Dalam hal terdapat suami istri yang berstatus sebagai Pegawai ASN dan keduanya memenuhi kriteria tewas, bantuan beasiswa diberikan kepada paling banyak 2 (dua) orang Anak untuk masing-masing kepesertaan suami dan/atau kepesertaan istri. (2) Pemberian bantuan beasiswa bagi Anak dari suami istri yang berstatus sebagai Pegawai ASN dan keduanya memenuhi kriteria tewas, sesuai contoh kasus yang tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Kepegawaian Negeri ini.

BAB Kelima

Besaran Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja yang Mengakibatkan Tewas yang Berupa Bantuan Beasiswa

Pasal 40

Koreksi

Pasal 41

Pasal 42

BAB X

PROSEDUR PENETAPAN TEWAS

Pasal 44

Koreksi

(1) Prosedur penetapan tewas dilakukan sebagai berikut: a. Pimpinan Unit Kerja di tempat Pegawai ASN yang meninggal dunia mengusulkan penetapan Tewas kepada PPK melalui Kepala Biro Kepegawaian/Kepala Badan Kepegawaian Daerah/ Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang bertanggung jawab di bidang Kepegawaian; b. Berdasarkan usulan penetapan tewas sebagaimana dimaksud pada huruf a, PPK memeriksa syarat- syarat yang telah di tentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43; c. Sebelum MENETAPKAN tewas, PPK terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara; d. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan secara tertulis dengan melampirkan syarat-syarat yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43; e. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan paling lambat 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal kecelakaan kerja terjadi. f. Dalam hal koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf d melewati batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf e maka masih dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara. g. Kepala Badan Kepegawaian Negara melakukan verifikasi dan validasi terhadap syarat-syarat yang dilampirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43; h. Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf g, dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 secara lengkap diterima; i. Dalam melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf g, Kepala Badan Kepegawaian Negara dapat membentuk tim; j. Hasil verifikasi dan validasi dari Kepala Badan Kepegawaian Negara disampaikan secara tertulis kepada PPK sebagai bahan penetapan; k. Hasil verifikasi dan validasi dari Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud pada huruf i berupa surat rekomendasi penetapan Tewas; l. PPK MENETAPKAN atau tidak MENETAPKAN Tewas sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi dari Kepala Badan Kepegawaian Negara; m. Dalam hal yang akan ditetapkan tewas oleh PPK merupakan CPNS, selain PPK MENETAPKAN Tewas juga MENETAPKAN pengangkatan CPNS menjadi PNS; n. Penetapan pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada huruf l terhitung mulai tanggal 1 (satu) pada bulan yang bersangkutan dinyatakan tewas; o. Sebagai penghargaan atas jasa-jasa dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara kepada PNS yang bersangkutan diberikan kenaikan pangkat anumerta yang penetapannya terhitung mulai tanggal yang bersangkutan dinyatakan tewas; p. Penetapan pemberhentian yang bersangkutan ditetapkan pada akhir bulan sejak yang bersangkutan dinyatakan tewas; (2) Surat Rekomendasi Kepala Badan Kepegawaian Negara, Penetapan Tewas bagi CPNS/PNS/PPPK oleh PPK, dan Penetapan Keputusan Pengangkatan CPNS menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, huruf k, dan huruf l, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII, Lampiran XIX dan Lampiran XX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Kepegawaian Negara ini. (3) Tembusan penetapan tewas oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Penyelenggara Program.

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2020 tentang PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAKAAN KERJA, CACAT, DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA, SERTA KRITERIA PENETAPAN TEWAS BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB III

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB 2

Pasal 14

Pasal 15

BAB 3

Pasal 15

BAB Kedua

Pasal 16

Pasal 17

BAB 1

Pasal 17

Pasal 18

BAB 2

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB 3

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB 4

Pasal 21

Pasal 22

BAB 5

Pasal 22

BAB IV

Pasal 23

Pasal 24

BAB Kesatu

Pasal 23

BAB Kedua

Pasal 24

BAB V

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB Kesatu

Pasal 25

BAB Kedua

Pasal 26

BAB Ketiga

Pasal 27

BAB VI

Pasal 28

BAB VII

Pasal 29