PERDA

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang IZIN LINGKUNGAN

PERDA Nomor 8 Tahun 2015

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Malang. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang. 3. Walikota adalah Walikota Malang. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan urusan di bidang lingkungan hidup. 5. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan urusan di bidang lingkungan hidup. 6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan, dana pensiun. 7. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. 8. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona Lingkungan Hidup serta menyebabkan dampak terhadap Lingkungan Hidup. 9. Pemrakarsa adalah setiap orang atau Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan. 10. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi Amdal. 11. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat Amdal adalah kajian mengenai Dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada Lingkungan Hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan. 12. Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan 13. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang Dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan. 14. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap Lingkungan Hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan. 15. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen Lingkungan Hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan. 16. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan. 17. Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Kegiatan di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL. 18. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai persyaratan memperoleh Izin Usaha dan/atau Kegiatan. 19. Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan Usaha dan/atau Kegiatan. 20. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. 21. Dampak penting adalah perubahan Lingkungan Hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan. 22. Komisi Penilai Amdal adalah komisi yang bertugas menilai dokumen analisis mengenai dampak Lingkungan Hidup.

BAB III

DOKUMEN LINGKUNGAN

Article 4

Correction

(1) Setiap Usaha dan /atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. (2) Izin Lingkungan diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi : a. penyusunan Amdal dan UKL-UPL; b. penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

Article 5

Correction

(1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki Amdal. (2) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL. (3) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki SPPL. (4) Kriteria Dampak penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain : a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan; b. luas wilayah penyebaran dampak; c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung; d. banyaknya komponen Lingkungan Hidup lain yang akan terkena dampak; e. sifat kumulatif dampak: g. berbalik dan tidak berbaliknya dampak; dan/atau h. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Article 6

(1) Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan. (2) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib sesuai dengan rencana tata ruang. (3) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.

Article 7

(1) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan di dalam kawasan lindung dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung, wajib memiliki Amdal. (2) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. kawasan lindung setempat; b. kawasan rawan bencana; c. kawasan cagar budaya; dan/atau d. kawasan RTH kota. (3) Kewajiban memiliki Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi rencana Usaha dan/atau Kegiatan meliputi: a. penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan; b. yang menunjang pelestarian kawasan lindung; c. yang terkait kepentingan pertahanan dan keamanan Negara yang tidak berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup; dan d. budidaya yang secara nyata tidak berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup.

Article 8

(1) Penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dituangkan ke dalam dokumen Amdal yang terdiri atas : a. Kerangka Acuan Kerja; b. Andal; dan c. RKL-RPL (2) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi dasar penyusunan Andal dan RKL- RPL.

Article 9

(1) Dokumen Amdal disusun dengan menggunakan pendekatan studi: a. tunggal b. terpadu; atau c. kawasan (2) Pendekatan studi tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila Pemrakarsa merencanakan untuk melakukan 1 (satu) jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang kewenangan pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah 1 (satu) instansi pemerintah baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Daerah. (3) Pendekatan studi terpadu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila Pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait dalam satu kesatuan hamparan ekosistem serta pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah lebih 1 (satu) instansi pemerintah baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah kabupaten/Kota. (4) Pendekatan studi kawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan apabila Pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) Usaha dan/atau Kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait, terletak dalam satu kesatuan zona rencana pengembangan kawasan yang pengelolaannya dilakukan oleh pengelola kawasan.

Article 10

(1) Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup dikecualikan dari kewajiban menyusun Amdal sebagimana dimaksud dalam Pasal 9 apabila : a. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatannya berada di kawasan yang telah memiliki Amdal kawasan; b. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatannya berada di kota yang telah memiliki rencana detail tata ruang kota dan/atau rencana tata ruang kawasan strategis kota; atau c. Usaha dan/atau Kegiatannya dilakukan dalam rangka tanggap darurat bencana. (2) Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, wajib menyusun UKL-UPL berdasarkan: a. dokumen RKL-RPL kawasan; atau b. rencana detail tata ruang kota dan/atau rencana tata ruang kawasan strategis kota.

Article 11

(1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan dasar penetapan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup. (2) Hasil Amdal harus digunakan sebagai bagian perencanaan pembangunan wilayah.

Article 12

(1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, disusun oleh Pemrakarsa dengan mengikutsertakan masyarakat: a. yang terkena dampak; b. pemerhati Lingkungan Hidup; dan/atau c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal. (2) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan b. konsultasi publik. (3) Pengikutsertaan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum penyusunan dokumen Kerangka Acuan. (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan. (5) Saran, pendapat dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan secara tertulis kepada Walikota. (6) Pengajuan saran, pendapat dan tanggapan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi bahan pertimbangan dan pengkajian Andal.

Article 13

(1) Dalam menyusun dokumen Amdal Pemrakarsa dapat menyusun sendiri atau meminta bantuan kepada pihak lain. (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyusun Amdal: a. perorangan;atau b. yang tergabung dalam lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal.

Article 14

(1) Penyusun dokumen Amdal wajib dilakukan oleh penyusun Amdal yang memiliki sertifikat kompetensi penyusunan Amdal. (2) Sertifikat kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui uji kompetensi. (3) Untuk mengikuti uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap orang harus mengikuti pendidikan dan pelatihan penyusunan Amdal dan dinyatakan lulus. (4) Pendidikan dan pelatihan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kompetensi di bidang Amdal. (5) Dalam penyusunan dokumen Amdal, penyusun dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menggunakan data dan/atau informasi dan/atau kaidah ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan.

Article 15

(1) UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan. (2) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang. (3) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.

Article 16

Penyusunan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilakukan melalui pengisian formulir UKL- UPL.

Article 17

(1) Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada SKPD di bidang Lingkungan Hidup dilarang menjadi penyusun Amdal dan/atau UKL-UPL. (2) Dalam hal SKPD di bidang Lingkungan Hidup bertindak sebagai Pemrakarsa, maka pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi penyusun Amdal dan/atau UKL-UPL.

BAB Kedua

Penyusunan Dokumen Amdal

Article 6

Correction

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB IV

PENILAIAN AMDAL DAN PEMERIKSAAN UKL-UPL

Article 18

Correction

(1) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a disusun oleh Pemrakarsa sebelum penyusunan Andal dan RKL-RPL. (2) Kerangka Acuan yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota melalui sekretariat Komisi Penilai Amdal, untuk Kerangka Acuan yang dinilai oleh Komisi Penilai Amdal. (3) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretariat Komisi Penilai Amdal memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi Kerangka Acuan.

Article 19

(1) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi, dinilai oleh Komisi Penilai Amdal. (2) Untuk melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Penilai Amdal menugaskan tim teknis untuk menilai Kerangka Acuan. (3) Tim teknis dalam melakukan penilaian, melibatkan Pemrakarsa untuk menyepakati Kerangka Acuan. (4) Tim teknis menyampaikan hasil penilaian Kerangka Acuan kepada Komisi Penilai Amdal. (5) Dalam hal hasil penilaian tim teknis menunjukkan bahwa Kerangka Acuan perlu diperbaiki, tim teknis menyampaikan dokumen tersebut kepada Komisi Penilai Amdal untuk dikembalikan kepada Pemrakarsa.

Article 20

(1) Pemrakarsa menyampaikan kembali perbaikan Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) kepada Komisi Penilai Amdal. (2) Kerangka Acuan yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai oleh tim teknis. (3) Tim teknis menyampaikan hasil penilaian akhir Kerangka Acuan kepada Komisi Penilai Amdal.

Article 21

Jangka waktu penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan/atau Pasal 20 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak Kerangka Acuan diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi.

Article 22

Dalam hal hasil penilaian tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) atau Pasal 20 ayat (3) menyatakan Kerangka Acuan dapat disepakati, Komisi Penilai Amdal menerbitkan persetujuan Kerangka Acuan.

Article 23

(1) Kerangka Acuan tidak berlaku apabila: a. perbaikan Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) tidak disampaikan kembali oleh Pemrakarsa paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak dikembalikannya Kerangka Acuan kepada Pemrakarsa oleh Komisi Penilai Amdal; dan/atau b. Pemrakarsa tidak menyusun Andal dan RKL-RPL dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya persetujuan Kerangka Acuan. (2) Dalam hal Kerangka Acuan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa wajib mengajukan kembali Kerangka Acuan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Article 24

Pemrakarsa menyusun Andal dan RKL-RPL berdasarkan: a. Kerangka Acuan yang telah diterbitkan persetujuannya; dan/atau b. Konsep Kerangka Acuan, dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 telah terlampaui dan Komisi Penilai Amdal belum menerbitkan persetujuan Kerangka Acuan.

Article 25

(1) Andal dan RKL-RPL yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diajukan kepada Walikota melalui Sekretariat Komisi Penilai Amdal, untuk Kerangka Acuan yang dinilai oleh Komisi Penilai Amdal. (2) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Komisi Penilai Amdal memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi dokumen Andal dan RKL-RPL. (3) Komisi Penilai Amdal melakukan penilaian Andal dan RKL-RPL sesuai dengan kewenangannya. (4) Komisi Penilai Amdal menugaskan tim teknis untuk menilai dokumen Andal dan RKL-RPL yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi oleh sekretariat Komisi Penilai Amdal. (5) Tim teknis menyampaikan hasil penilaian atas dokumen Andal dan RKL-RPL kepada Komisi Penilai Amdal.

Article 26

(1) Komisi Penilai Amdal, berdasarkan hasil penilaian Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5), menyelenggarakan rapat Komisi Penilai Amdal. (2) Komisi Penilai Amdal menyampaikan rekomendasi hasil penilaian Andal dan RKL-RPL kepada Walikota sesuai kewenangannya. (3) Rekomendasi hasil penilaian Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: a. rekomendasi kelayakan lingkungan; dan/atau b. rekomendasi ketidaklayakan lingkungan. (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan pertimbangan paling sedikit meliputi: a. prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek biogeofisik kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pascaoperasi Usaha dan/atau Kegiatan; b. hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh Dampak penting hipotetik sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait dan saling memengaruhi, sehingga diketahui perimbangan Dampak penting yang bersifat positif dengan yang bersifat negatif; dan c. kemampuan Pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggulangi Dampak penting yang bersifat negatif yang akan ditimbulkan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan, dengan pendekatan teknologi, social dan kelembagaan. (5) Dalam hal rapat komisi penilai Amdal menyatakan bahwa dokumen Andal dan RKL-RPL perlu diperbaiki, komisi penilai Amdal mengembalikan dokumen andal dan RKL-RPL kepada pemrakarsa untuk diperbaiki.

Article 27

(1) Pemrakarsa menyampaikan kembali perbaikan dokumen Andal dan RKL-RPL sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1). (2) Berdasarkan dokumen Andal dan RKL-RPL yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Penilai Amdal melakukan penilaian akhir terhadap dokumen Andal dan RKL-RPL. (3) Komisi Penilai Amdal menyampaikan hasil penilaian akhir berupa rekomendasi hasil penilaian akhir kepada Walikota sesuai kewenangannya.

Article 28

Jangka waktu penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan/atau Pasal 27 dilakukan paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja, terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL dinyatakan lengkap.

Article 29

(1) Walikota berdasarkan rekomendasi penilaian atau penilaian akhir dari Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27, MENETAPKAN keputusan kelayakan atau ketidaklayakan Lingkungan Hidup. (2) Jangka waktu penetapan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi hasil penilaian atau penilaian akhir dari Komisi Penilai Amdal.

Article 30

(1) Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) paling sedikit memuat: a. dasar pertimbangan dikeluarkannya penetapan; b. pernyataan kelayakan lingkungan; c. persyaratan dan kewajiban Pemrakarsa sesuai dengan RKL-RPL; dan d. kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf c. (2) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan jumlah dan jenis izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Article 31

Keputusan ketidaklayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) paling sedikit memuat: a. Dasar pertimbangan dikeluarkannya penetapan; dan b. Pernyataan ketidaklayakan lingkungan.

Article 32

Ketentuan mengenai tata cara penilaian Andal dan RKL-RPL diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Article 33

Pemeriksaan UKL-UPL dan penerbitan Rekomendasi UKL- UPL dapat dilakukan oleh Kepala SKPD yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan urusan di bidang Lingkungan Hidup.

Article 34

(1) Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang telah diisi oleh Pemrakarsa disampaikan kepada Kepala SKPD. (2) Kepala SKPD melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL- UPL. (3) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL dinyatakan tidak lengkap, Kepala SKPD mengembalikan UKL-UPL kepada Pemrakarsa untuk dilengkapi. (4) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap, Kepala SKPD melakukan pemeriksaan UKL-UPL. (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.

Article 35

(1) Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Kepala SKPD menerbitkan Rekomendasi UKL-UPL. (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa : a. persetujuan; dan/atau b. penolakan.

Article 36

(1) Rekomendasi berupa persetujuan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat: a. dasar pertimbangan dikeluarkannya persetujuan UKL- UPL; b. pernyataan persetujuan UKL-UPL; dan c. persyaratan dan kewajiban Pemrakarsa sesuai dengan yang tercantum dalam UKL-UPL. (2) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa wajib memiliki izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan jumlah dan jenis izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Article 37

Rekomendasi berupa penolakan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b, paling sedikit memuat: 1. dasar pertimbangan dikeluarkannya penolakan UKL- UPL; dan 2. pernyataan penolakan UKL-UPL.

Article 38

(1) Rekomendasi UKL-UPL menjadi dasar penerbitan izin lingkungan. (2) Ketentuan mengenai pemeriksaan UKL-UPL dan penerbitan Rekomendasi UKL-UPL diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Article 39

(1) Pemrakarsa mengajukan permohonan tanda daftar SPPL kepada SKPD yang membidangi Lingkungan Hidup. (2) SPPL yang tidak sesuai dengan kegiatan usahanya wajib melakukan perubahan SPPL. (3) Perubahan SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan tidak termasuk dalam kriteria wajib UKL UPL atau Amdal melalui penyusunan dan verifikasi SPPL baru. (4) Tata cara pengajuan tanda daftar SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB Kesatu

Kerangka Acuan

Article 18

Correction

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

BAB Kedua

Andal dan RKL-RPL

Article 24

Correction

Article 25

Correction

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

Article 32

Ketentuan mengenai tata cara penilaian Andal dan RKL-RPL diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB Ketiga

UKL-UPL

Article 33

Correction

Pemeriksaan UKL-UPL dan penerbitan Rekomendasi UKL- UPL dapat dilakukan oleh Kepala SKPD yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan urusan di bidang Lingkungan Hidup.

Article 34

Correction

Article 35

Article 36

Article 37

Article 38

(1) Rekomendasi UKL-UPL menjadi dasar penerbitan izin lingkungan. (2) Ketentuan mengenai pemeriksaan UKL-UPL dan penerbitan Rekomendasi UKL-UPL diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB VI

PENERBITAN IZIN

Article 41

Correction

(1) Izin Lingkungan diterbitkan oleh Walikota. (2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Walikota setelah : a. dilakukannya pengumuman permohonan Izin Lingkungan; dan b. dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan/atau Rekomendasi UKL-UPL.

Article 42

Correction

(1) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) paling sedikit memuat: a. persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL; b. persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Walikota; dan c. berakhirnya Izin Lingkungan. (2) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa wajib memiliki izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jumlah dan jenis izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. (3) Izin Lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Izin Usaha dan/atau Kegiatan.

Article 43

(1) Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Walikota diumumkan melalui media masa dan/atau multimedia dan/atau papan pengumuman. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan.

Article 44

Article 45

(1) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a Walikota menerbitkan perubahan Izin Lingkungan. (2) Dalam hal terjadi perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyampaikan laporan perubahan kepada Walikota melalui SKPD yang membidangi Lingkungan Hidup. (3) Berdasarkan laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Walikota menerbitkan perubahan Izin Lingkungan.

Article 46

(1) Pemegang Izin Lingkungan wajib: a. mentaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan kepada Walikota; dan c. menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan. (3) Ketentuan mengenai tata cara penyediaan dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

(1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, apabila Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan. (2) Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan; b. perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup; c. perubahan yang berpengaruh terhadap Lingkungan Hidup yang memenuhi kriteria : 1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap Lingkungan Hidup; 2. penambahan kapasitas produksi; 3. perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan; 4. perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan; 5. perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan; 6. perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan; 7. usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan; 8. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan/atau 9. terjadi perubahan Lingkungan Hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan: d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap Lingkungan Hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko Lingkungan Hidup dan/atau audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan; dan/atau e. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan. (3) Sebelum mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL. (4) Penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dilakukan melalui: a. penyusunan dan penilaian dokumen Amdal baru; dan/atau b. penyampaian dan penilaian terhadap adendum Andal dan RKL-RPL. (5) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL- UPL baru. (6) Perubahan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal. (7) Penerbitan perubahan Izin Lingkungan dilakukan bersamaan dengan penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL- UPL.